BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua LMA 7 Suku Bintuni, Marten Wersin menyampaikan pesan dan harapannya saat menghadiri penyampaian hasil verifikasi bakal calon Anggota DPRK dari Wamesa, Selasa (13/8/2024).

Marten Wersin yang hadir bersama tokoh-tokoh adat suku Wamesa itu berpesan agar seleksi anggota DPRK ini menjadi perhatian bersama. Ia berharap, adanya calon anggota DPRK kelak dapat mewakili aspirasi masyarakat adat Wamesa.

“Para tua adat dan para tokoh Wamesa ini harus melihat hal ini dengan baik supaya calon yang kita mau sampaikan atau calon yang kita dapati harus tidak ada masalah terutama mungkin ada terlibat dalam partai politik atau yang lain-lain. Itu pertama,” ujarnya.

“Yang kedua, suku Wamesa harus punya calon karena ini penting, karena ini kita sudah bagi jadi jangan sampai masalah pada akhirnya wamesa punya calon DPRK tidak terpilih,” ungkap Wersin menambahkan.

Wersin meyakini bahwa tokoh-tokoh intelektual Wamesa dapat dengan bijak menyikapi pemilihan ini supaya suku Wamesa memiliki perwakilan. Ia menambahkan bahwa keterwakilan suku Wamesa ini juga bukan hanya bekerja untuk Wamesa tapi juga bekerja untuk tujuh suku di Bintuni.

“Saya dari LMA tujuh suku mengharapkan acara ini dapat berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan-hambatan sehingga kita dapat hasil yang baik pula untuk masa depan kabupaten yang kita cintai ini,” katanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Panitia Tim Penjaringan Suku Wamesa Frengki Idoorway menyampaikan bahwa terdapat 3 calon dari Wamesa yang berhasil lolos verifikasi yaitu dua laki-laki dan satu perempuan. Ia berharap hasil ini membawa kebaikan bagi masyarakat Wamesa ke depannya. (MW)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Manokwari Selatan yang transparan, bersih dan profesional, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan MoU dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.

MoU tersebut diteken langsung oleh Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum didampingi dan disaksikan oleh Kepala P3BHPK STIH Manokwari, Achmad Djunaidi, SH., MH dan Kepala Program Studi Donny Karauwan, SH., MH.

Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, Inggrit A. Sabubun, SE., M.M didampingi komisioner dan staf, Sabtu (10/8/2024) mengatakan, MoU ini dilakukan di STIH Manokwari lantaran kampus C Momi Waren merupakan cabang dari STIH induk di Manokwari.

“Kami sangat apresiasi mahasiswa STIH di kampus Momi Waren, kabupaten Manokwari Selatan, sebab selama tahapan sosialisasi ini pihak STIH sangat berpartisipasi membantu,” ujarnya.

Dalam MoU tersebut, Bawaslu berharap adanya sinergitas dari STIH Manokwari, yang juga melibatkan mahasiswa/i sebagai pengawas untuk membantu mereka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Pilkada.

Inggrit mengharapkan adanya MoU ini akan membawa hasil yang baik dan memberi dampak positif dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif di Manokwari Selatan.

“Kita berharap kerja sama yang kita bangun dalam rangka pencegahan potensi-potensi dugaan pelanggaran yang terjadi di pemilihan serentak tahun 2024 berjalan lancar. Apalagi ketika mahasiswa turut membantu, maka harapannya pelanggaran politik dapat diatasi bersama-sama,” sambungnya.

Terlebih menurutnya, STIH Manokwari Kelas kuliah di Momi Waren beberapa kali telah dilibatkan dalam kegiatan Bawaslu goes to campus. Diantaranya beberapa perwakilan dari STIH hingga saat ini sudah menjadi mitra dalam program-program Bawaslu yang berkaitan dengan pendidikan pengawas partisipatif.

“Ketika mahasiswa mendapatkan temuan dugaan pelanggaran pemilu, mereka dapat melaporkan kepada bawaslu Kabupaten Manokwari selatan, bahkan ada alumni yang diperbantukan di Staf Panwaslu Distrik Momi waren,” paparnya.

Sementara itu, Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma menyampaikan apresiasi atas kepercayaan penandatanganan MoU ini bersama STIH Manokwari. Ia menyambut baik MoU ini dan akan segera menindaklanjuti poin-poin dalam MoU.

Hal ini, lanjut Filep, merupakan bentuk komitmen bersama dalam upaya melakukan pencegahan saat pemilihan kepada daerah berlangsung, terutama terkait dengan praktik politik uang.

Dia menambahkan, STIH Manokwari menyatakan mendukung penuh dan siap membantu Bawaslu Manokwari Selatan sesuai tugas dan kewenagan. Bahkan senator DPD RI dapil Papua Barat ini mendorong agar mahasiswa dapat memanfaatkan momentum pilkada dalam rangka pembelajaran politik yang baik.

“Saya kira ini langkah yang baik, secara kelembagaan kami siap untuk membantu Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangan. Ke depan akan kita dorong untuk mahasiswa juga bisa melakukan magang di Bawaslu sehingga mahasiswa juga bisa belajar mandiri dan tentu menjadi peluang tersendiri untuk menambah ilmu pengetahuan,” kata dia. (WRP)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Masyarakat sejumlah kampung yang berada di Distrik Kuri, Kabupaten Teluk Bintuni diantaranya yakni Kampung Obo, Naramasa dan Sarbe mengajukan gugatan terhadap 3 bakal calon yang diusung, hasil dari tim kerja penjaringan calon DPRK dari Suku Kuri.

Dalam rapat bersama masyarakat yang dihadiri para petuwanan adat, masyarakat juga meminta agar panitia seleksi Kabupaten Teluk Bintuni meninjau kembali berkas yang diusulkan oleh Tim Kerja Penjaringan DPRK asal suku Kuri.

Sander Werbete, salah satu warga yang mendaftar dan menunjukkan formulir Pendaftaran Calon DPRK dan diterima oleh Tim Kerja Penjaringan Calon DPRK Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Kuri juga menyampaikan keberatannya.

“Masyarakat 3 kampung yang berada di Distrik Kuri, Kabupaten Teluk Bintuni mengajukan gugatan terhadap 3 bakal calon yang diusung oleh tim kerja penjaringan calon DPRK dari Suku Kuri karena dinilai tidak adil dan merata. Hal ini pun menjadi topik pembicaraan hangat dalam pertemuan di Refideso dimana turut hadir juga para petuwanan dari berbagai kampung seperti Obo, Naramasa, dan Refideso yakni saudara Emis Yaumina yang sekaligus sebagai petuwanan marga Yaumina,” ungkap Sander, via telepon, Kamis (8/8/2024).

“Dikarenakan beberapa hal yang dianggap oleh masyarakat adat bahwa 3 orang keterwakilan calon DPRK yang diusulkan yakni 1 perempuan dan 2 laki-laki, namun setelah dilihat dari kacamata masyarakat adat keberadaan mereka dimana 2 calon laki-laki adalah keterwakilan dari Wagura Raya atau satu kampung. Dan satu perempuan agar dicek kembali dan dapat dikonfirmasi ulang ke KPU terkait statusnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sander sebagai pemuda dan mendaftar sebagai calon DPRK merasa terdapat keganjilan yang dilakukan oleh Tim Kerja Penjaringan dari suku Kuri yang disebutnya dengan cepat menutup pendaftaran. Ia menilai, tim penjaringan tidak memberikan ruang seadil-adilnya kepada kampung yang lain untuk ikut ambil bagian dalam bursa DPRK seperti kampung Naramasa, Obo dan Sarbe.

Sementara itu, Emis Yaumina menilai bahwa Tim Kerja Penjaringan Calon DPRK dari Suku Kuri tidak membagi kuota para calon atau mengambil calon DPRK secara adil ke kampung-kampung yang ada di distrik Kuri seperti Sarbe, Naramasa, dan Obo.

“Kenapa saya katakan tidak adil, karena Distrik Kuri memiliki kurang lebih 5 kampung definitif dan beberapa kampung persiapan yang lain,” ungkap Emis Yaumina yang juga adalah Pemilik Hak Wilayat Adat.

“Kami di Refideso atau bisa dikatakan sebagai Wagura Raya itu baiknya tunggu dulu atau tidak usah ikut karena sudah ada keterwakilan kami dari Wagura Raya yang duduk di DPRD Kabupaten. Jadi kita harus berjiwa besar dengan memberi kesempatan kepada saudara-saudara kami yang berada di kampung lain seperti Sarbe, Obo, dan Naramasa, nah ini yang dikatakan adil. Jadi saya berharap kepada Ketua Panitia Penerimaan atau Pansel DPRK Kabupaten Teluk Bintuni agar bisa menjadi perhatian bersama terhadap permasalahan ini agar dapat mengutamakan keadilan dan pemerataan dalam bursa Calon DPRK 2024 ini,” tutupnya. (MW)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah daerah di tanah Papua khususnya pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi Papua Barat diminta terbuka kepada pihak sekolah, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat tentang pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD.

Hal ini ditekankan oleh Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma saat dimintai tanggapan terkait aspirasi masyarakat di kabupaten se-Papua Barat yang mengeluhkan tentang biaya pendidikan yang terus meroket.

Sejumlah keluhan yang diterima Filep Wamafma yakni adanya pungutan biaya pendidikan untuk membiayai seragam sekolah, buku bacaan, guru honor, dan penarikan biaya komite sekolah saat pendaftaran siswa baru. Namun, menurutnya, adanya persoalan ini tidak lantas menyalahkan pihak sekolah, melainkan perlunya keterbukaan dari pemda mengenai anggaran pendidikan.

“Jadi kalau ada pungutan biaya pendidikan dari sekolah, maka semestinya pemerintah melalui Dinas Pendidikan tingkat kabupaten, provinsi-lah yang harus menyadari persoalan semacam ini. Lalu kita tidak bisa menyalahkan sekolah, tapi pertanyakan kepada pemerintah daerah sebagai leading sector yang mengatur tentang dana pendidikan yang membiayai kebutuhan sekolah,” sebut Filep menanggapi aspirasi masyarakat di kabupaten Manokwari, Senin (5/8) saat melakukan reses ke Papua Barat.

Lebih lanjut, Filep menguraikan bahwa terdapat mekanisme yang diduga belum tepat terkait pengelolaan dana pendidikan. Menurutnya, pihak sekolah swasta maupun negeri sudah dapat membebaskan biaya pendidikan dan tidak ada pungutan kepada orangtua murid jika anggaran dana pendidikan terbuka.

Kondisi ini, kata Filep, sangat dirasakan karena keluhan dari masyarakat selalu muncul di saat momentum pendaftaran sekolah. Di situasi ini, lanjut Filep, semestinya pihak pemerintah segera mencari solusi dan meningkatkan intensitas komunikasi serta koordinasi dengan pihak sekolah.

“Ini ada hal yang boleh jadi salah diatur dalam pemerintahan untuk mengatasi masalah pendidikan di Papua Barat. Semestinya harus ada solusi bagi pihak sekolah melalui pengaturan pendidikan agar menjawab kebutuhan masyarakat yang hari ini terus mengeluh karena masalah pendidikan,” sebut Filep.

Padahal, lanjut Filep, Otsus di Papua telah mengatur jaminan pendidikan bagi masyarakat. Dengan kondisi ini, pimpinan STIH Manokwari ini berharap pemerintah merespons dengan segera agar persoalan tidak terus berulang sehingga masyarakat tidak lagi mengeluh soal biaya pendidikan.

“Kita tentu tahu biaya pendidikan yang tinggi berkorelasi dengan angka putus sekolah yang meningkat di tanah Papua. Lalu apakah masalah ini dibiarkan terus terjadi di tengah masyarakat, ataukah ada inisiatif dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Ada dana Otsus yang bersumber dari APBN, APBD, DBH bidang pendidikan harusnya sudah cukup menjawab kebutuhan pendidikan bagi masyarakat,” ungkap dia. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ibadah syukuran dan Pengutusan terhadap Dominggus Mandacan selaku kepala suku besar Arfak di Tanah Papua, juga sebagai bakal calon gubernur Papua Barat pada periode 2024-2029 berlangsung di Jemaat GKI Bahtera Pelepasan Mandopi, Rabu (7/8/2024).

Ketua BP Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt Andrikus Mofu M.Th nampak hadir dalam ibadah ini bersama BP Badan Pengurus Klasis Manokwari, Klasis Kebar, tamu undangan dan jemaat se-Klasis Manokwari.

Ketua panitia ibadah syukur, Pdt. Sadrak Simbiak dalam laporannya mengatakan bahwa ibadah ini dilaksanakan atas wujud rasa syukur dan pujian atas kebaikan Tuhan dengan harapan perjuangan Dominggus Mandacan dalam kontestasi politik ini akan diiringi campur tangan Tuhan,

Menurutnya, pelaksanaan ibadah syukuran ini merupakan bagian dari komitmen bersama para hamba Tuhan untuk mendukung sosok Dominggus Mandacan maju sebagai bakal calon gubernur Papua Barat.

“Hari ini kita BPS GKI di Tanah Papua mengutus anak Tuhan, Dominggus Mandacan untuk maju pemilukada menjadi Gubernur Papua Barat,” kata Pdt Andrikus Mofu.

Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia, Pdt Sadrak Rumbiak dalam laporan pembukaan mengungkapkan bahwa perayaan syukur dan pelepasan ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur dan pujian atas kebaikan Tuhan dalam perjuangan Drs Dominggus Mandacan M.Si bersama Mohammad Lakotani untuk maju kembali di Pilgub Papua Barat.

“Kalimat yang familiar yang selalu kita dengar dari sosok Bapak Dominggus adalah kita sudah diberkati dan karena itu kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Namun yang lebih dominan adalah selalu mengawali setiap penyampaian dengan Puji Tuhan untuk semua hal yang diterima dan dihadapi,” kata Pdt. Sadrak Simbiak.

Lebih lanjut, Pdt. Simbiak mengutarakan bahwa perayaan syukur ini terasa sangat bermakna untuk mendukung perjuangan Dominggus Mandacan yang telah melewati tantangan dan tetap teguh ke depan.

“Kita kemas rasa syukur dan segala perjuangan yang sudah beliau lakukan. Beliau minta harus ada ibadah syukur karena banyak upaya untuk menutup pintu beliau, tetapi Tuhan telah berperkara untuk perjuangan ini,” ujar Sadrak.

Pantauan media ini, ibadah syukur nampak dihadiri ribuan jemaat GKI se Klasis Manokwari, Guru Jemaat, Majelis dan gabungan denominasi gereja serta tokoh masyarakat, adat, yang ada di Papua Barat. (WRP)