JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menanggapi pernyataan Alvarez Kapisa tentang dirinya berkaitan dengan situasi yang terjadi saat rapat paripurna DPD RI, 12 Juli 2024 yang lalu. Hal ini berkaitan dengan penggalan sebutan OPM yang disalahartikan tanpa mengetahui konteks dan kejadian seutuhnya.

“Pertama, dalam hari-hari belakangan ini saya semakin paham bahwa perjuangan saya menjadi wakil rakyat menjadi semakin kuat karena keyakinan bahwa saya didukung oleh konstituen saya. Kedua, terkait pernyataan saudara Kapisa, saya sarankan sebaiknya lihat semua secara utuh sebelum komentar,” kata Filep di ruang kerjanya (29/7/2024).

Filep lantas menerangkan kronologi kejadian saat rapat paripurna DPD RI sehingga dapat dipahami seutuhnya. Menurutnya, setiap orang seyogyanya memahami setiap hal secara menyeluruh dan tidak sepenggal-sepenggal sebelum kemudian berkomentar.

“Saya jelaskan kronologinya supaya saudara Kapisa tidak bikin asumsi sendiri, yang bisa terjebak dalam persoalan hukum baru. Jadi, pada saat paripurna itu terjadi deadlock dan chaos karena sikap Ketua DPD RI yang otoriter mempertahankan keputusan. Pada akhir paripurna, Ketua DPD mengatakan bahwa Filep Wamafma ini pengacau. Dengan kata-kata ini, saya secara pribadi tidak terima, sehingga meminta Ketua DPD mengklarifikasi pernyataannya tersebut,” ujarnya.

“Namun, Ketua DPD tidak melakukan klarifikasi tetapi menyampaikan permohonan maaf. Oleh sebab itu saya katakan ‘saya ini OPM, yang berarti Orang Papua Maju, yaitu maju secara pengetahuan, maju sebagai wakil rakyat yang diberikan amanah untuk mewakili rakyat dalam parlemen’. Sehingga jika disebut sebagai pengacau oleh Ketua DPD, maka akan semakin panjang hal-hal yang membuat orang Papua akan dianggap buruk, lantaran dalam ruang terhormat saja seorang anggota DPD bisa dikatakan demikian. Saya sedang berjuang atas nama rakyat di parlemen agar tidak ada kata ‘pengacau’ apalagi sebagai seorang anggota DPD RI. Saya lihat berita yang menyebar dan ada beberapa pendapat, ini memunculkan pertanyaan, apakah ada provokasi dengan isu yang tidak benar?” tegas Filep.

Senator Papua Barat itu menyayangkan sikap Ketua DPD RI yang cenderung tidak terbuka dengan adanya argumen ataupun kritik dari anggota dalam rapat tersebut. Terlebih dengan mengatakan kata-kata yang tidak pantas disampaikan di dalam ruang sidang yang terhormat.

“Apakah ucapan pengacau oleh Ketua DPD RI ini pantas? Pasalnya, kualitas kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik juga diperlukan. Selain itu, persoalan-persoalan di Papua termasuk stigma-stigma provokatif merupakan sesuatu yang harus dihilangkan. Itulah tujuan saya untuk membela agar tidak ada stigma seperti itu. Justru ada yang memutar balik, jadi apa tujuan mereka ini?”, tanya Filep.

Menurut Filep, apa yang diucapkan Ketua DPD tentang dirinya, merupakan praktik yang sudah seharusnya dihapuskan dari pola pikir pimpinan DPD.

“Kata-kata itu memberi jejak buruk kepada saya, jadi tidak ada sedikitpun pernyataan saya berkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka sebagaimana dituduhkan oleh beberapa orang dalam pemberitaan. Tidak ada definisi liar dan di luar dari apa yang disampaikan dalam konteks perdebatan di parlemen. Maka orang-orang yang menuduhkan hal ini menjadi penyebar hoax yang boleh jadi dapat diproses secara hukum,” kata Filep lagi.

“Saya hormati saja pernyataan Kapisa di ruang demokrasi. Tetapi saya ingatkan bahwa pernyataan itu bisa berakibat pada nama dan perjuangan saya selama ini sebagai bagian Orang Papua,” tambah Filep.

“Semua orang bisa menilai rekam jejak Kapisa dan rekam jejak saya. Silakan periksa saja di pemberitaan ini https://pedoman.media/read/2010/dukung-pembentukan-pemerintahan-west-papua-polisi-bekuk-aktivis-fnmpp supaya semua paham. Tentu saja saya akan mengambil jalur hukum. Jadi kita akan jumpa di pengadilan saja biar jelas ada apa dan ada siapa dalam peristiwa ini. Terlepas dari itu semua, di sisi lain saya hanya ingatkan anak-anak muda yang lain supaya berhati-hati untuk tidak menjadi alat politik golongan tertentu. Jadilah diri sendiri yang menjaga harkat dan martabat dengan kuat,” pungkas Filep.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Tim penasehat hukum Dr. Filep Wamafma menanggapi pernyataan Kuasa Hukum PFM, Yoseph Titirlolobi, SH terkait persoalan hukum yang menyangkut anggota DPD RI terpilih dapil Papua Barat Daya tersebut.

Dalam rilis Jumat (26/7/2024), Achmad Djunaidi, SH, MH selaku kuasa hukum Dr. Filep Wamafma menilai bahwa pengaduan ataupun laporan yang disampaikan kliennya merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitiusi dan peraturan perundang-undangan.

“Pengaduan dan/atau laporan kepada penegak hukum atas suatu peristiwa yang diduga telah terjadi tindak pidana, merupakan hak warga negara yang merasa dirugikan dan/atau menjadi korban atau peristiwa dan/atau perbuatan pidana tersebut. Hak untuk mengadu dan/atau melapor merupakan hak yang dijamin oleh Kontitusi dan peraturan perundang-undangan,” ujar Djunaidi dalam keterangannya.

Ia lantas merujuk pada Pasal 108 ayat (1) KUHAP menyatakan, ‘Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan atau tertulis’.

“Dengan demikian, menyebut pengaduan/laporan sebagai perbuatan ‘berlebihan dan kekanak-kanakan’, hanya menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami peristiwa hukum. Justru tindakan melaporkan suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, merupakan tindakan yang tepat dan tegas, sesuai dengan mekanisme hukum yang benar,” terangnya.

Lebih lanjut, tim hukum juga menyoroti bagian pernyataan kuasa hukum PFM yang termuat dalam portal berita https://www.odiyaiwuu.com/2024/07/25/senator-wamafma-berlebihan/, yang dinilai merupakan bentuk tuduhan palsu, fitnah dan pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, pihaknya berencana akan menindaklanjuti pernyataan tersebut secara hukum.

“Pernyataan yang termuat dalam media, ‘Menurut Yoseph, Filep merasa tersinggung takut tersaingi dan merasa kliennya adalah ancaman bagi Filep”, dan “Menurutnya, Filep membuat grup WA DPD RI se-tanah Papua lalu seakan-akan mau intimidasi senator-senator di dalam untuk mengikuti keinginan politiknya ketika yang lain tidak mau”, merupakan tuduhan palsu, fitnah, dan bentuk pencemaran nama baik klien kami, dan akan kami lanjutkan secara hukum,” jelasnya.

“Seluruh kronologi peristiwa merupakan bagian dari pengaduan dan/atau laporan, dan oleh karena itu silakan mengikuti proses hukum yang berlaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban subjek hukum, warga negara, sekaligus anggota DPD terpilih,” sambungnya.

Achmad Djunaidi menilai, seharusnya kuasa hukum PFM, menghargai pengaduan yang dilakukan oleh Filep Wamafma pada Binmas Polda Papua Barat sebagai upaya hukum terhadap harkat dan martabat sebagai pejabat negara. Dia mengatakan, PFM dan kuasa hukumnya seyogyanya mengikuti proses hukum yang telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat.

“Kuasa hukum PFM sebagai orang yang mengerti hukum tidak sepantasnya mengeluarkan pernyataan yang dapat memperkeruh persoalan. Kuasa hukum PFM seharusnya dalam pernyataannya tidak semestinya menggunakan kata ‘Kekanak-kanakan yang mana bahasa tersebut bukan mencerminkan beliau sebagai kuasa hukum yang menjunjung tinggi nilai officium nobile yakni penghormatan pada martabat kemanusiaan,” ucap Djunaidi.

“Bahwa seharusnya kuasa hukum PFM semestinya menghargai setiap proses hukum yang dilakukan oleh Filep Wamafma, baik itu berupa pengaduan maupun laporan, karena kita ini negara hukum dan sebagai warga negara yang baik maka sudah semestinya taat terhadap hukum yang berjalan,” pungkasnya.

BINTUNI, JAGAMELANESIA.COM – Wanjho Waney, putra asli Teluk Bintuni jembolan Sekolah Teknik Menengah (STM) jurusan Teknik Elektro mahir menginstalasi parabola. Nama Wanjho sangat dikenal masyarakat Bintuni karena keterampilannya yang mahir dalam memperbaiki barang-barang elektronik.

Banyak barang elektronik yang mampu diperbaikinya seperti TV tabung/LED, radio, ampli, speaker aktif, speaker pasif, speaker bluetooth, equalizer, kipas angin, setrika, dispenser hingga pompa air.

Jasa reparasi ini menjadi sumber penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhannya usahanya. Saat ditemui awak media, Kamis (25/7/2024), Wanjho sedang melakukan instalasi digital parabola dengan menggunakan remote MMP di tetangganya.

“Hari ini di kota Bintuni ada 10 pelanggan yang menelepon untuk memperbaiki barang elektronik mereka yang rusak. Salah satunya adalah tetangga saya. Waktu yang diperlukan ntuk memperbaiki paling lama 1 jam karena harus memasang parabola dulu, selanjutnya memprogramkan TV untuk mendapatkan sejumlah siaran yang tentu diminati,” ujarnya.

Untuk saat ini, penghasilan Wanjho dapat dikatakan cukup dan bisa membuatnya mandiri. Dengan keterampilan yang dimilikinya, dia berharap pemerintah bisa membantunya mendapatkan stand guna membuka servis barang elektronik. (MW)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Pimpinan Komite I DPD Republik Indonesia asal Provinsi Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum melayangkan laporan polisi kepada terlapor berinisial PFM yakni anggota DPD RI terpilih dari Provinsi Papua Barat Daya atas dugaan kata-kata pengancaman melalui pesan elektronik grup WhatsApp.

Laporan polisi tersebut disampaikan ke Polda Papua Barat pada Rabu (24/7/2024) pukul 13.00 WIT. Laporan dilakukan langsung oleh pengacara Achmad Djunaidi, SH., MH didampingi Donny Karawan, SH., MH dan Frans Mansumbauw, SH.

Djunaidi mengatakan bahwa laporan itu dilayangkan atas dasar kewenangan untuk melindungi nama baik dan keselamatan Dr. Filep Wamafma selaku korban dari dugaan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan melalui percakapan terlapor kepada korban.

“Jadi setelah kami menerima bukti percakapan pesan chat dari korban, maka kami membawa alat bukti tersebut dan mendatangi Polda Papua Barat untuk mengadukan terlapor agar segera mengklarifikasi kata-kata yang sudah dikeluarkan melalui percakapan whatsapp grop DPD RI tanah Papua 2024-2029,” ungkap Djunaidi.

Menurut Djunaidi, laporan polisi ini bermula dari sebuah video pendek terkait jumpa pers pasca Rapat Kerja (Raker) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia di gedung Senayan DPD RI yang dibagikan ke dalam grup WhatsApp oleh salah satu anggota DPD RI terpilih dari Papua Selatan. Berkaitan dengan video itu muncul percakapan yang menimbulkan reaksi dengan kata-kata tak pantas dikeluarkan oleh terlapor.

Adapun kronologinya, kata Djunaidi, dalam sesi jumpa pers tersebut Dr. Filep Wamafma berada di samping kiri Wakil Ketua I, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si. yang sedang tanya jawab dengan wartawan. Dalam sesi ini, Filep Wamafma sebatas mendampingi juru bicara saat tanya jawab.

Akan tetapi video tersebut lantas dibagikan ke grup WhatsApp dan ditanggapi oleh salah satu oknum anggota DPD RI terpilih dari Papua Selatan, Rudy Tirtayana yang mengomentari video tersebut dengan pesan whatsapp berbunyi “adoh cuman dorang dua yg tengah bicara, baru kiri kanan tdk omong kah”.

Sementara yang berdiri di samping kiri kanan jubir saat jumpa pers adalah Ketua Komite I DPD Fachrul Razi dan Wakil ketua Komite I Filep Wamafma. Pernyataan dari Rudy Tirtayana itu dinilai sangat merendahkan dan menunjukkan ketidakmampuan secara pribadi.

Lebih lanjut, pernyataan Rudy Tirtayana, lalu ditanggapi oleh Filep Wamafma dan membalas pesan dengan keberatan serta menjelaskan alasan secara pribadi terkait mekanisme dalam sebuah sesi wawancara tersebut.

Akan tetapi, percakapan tersebut justru dibantah oleh terlapor PFM dengan mengeluarkan kata-kata ancaman. Padahal sesi jumpa pers diketahui memiliki mekanisme yang harus dipatuhi dan saling menghormati pihak yang dipercaya memberikan keterangan pers.

Dalam keterangan tambahan ke Polisi, Djunaidi mengatakan bahwa dalam setiap agenda resmi apapun termasuk jumpa pers memiliki mekanisme dalam berbicara dan menghormati setiap yang dipercayakan untuk berbicara.

“Artinya bahwa ada etika dalam berbicara ke publik bukan sembarangan berbicara dan tidak menghormati orang lain dalam berbicara,” tambah Djuanidi.

Adapun isi pesan elektronik dalam grup WhatsApp yang dikirim oleh terlapor PFM berbunyi begini “Sa Cari Ko nanti, ko lihat saja”. Dengan kata-kata tersebut, Filep menanggapi bahwa kalimat ini yang kemudian mengarah kepada ancaman atas keselamatan korban sehingga terlapor harus mempertanggungjawabkan di depan hukum.

Usai mengadukan terlapor, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Papua Barat mengeluarkan undangan pemanggilan 1 berdasarkan Nomor: B/164/VII/2024/Ditbinmas, tertanggal 24 Juli 2024 kepada terlapor PFM.

Perbuatan PFM dilaporkan dengan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45B UU Nomor 19 Tahun 2016, yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. (WRP)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Dua delegasi mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari Papua Barat turun bersama BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi demonstrasi damai di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Dalam aksi tersebut, BEM SI menyuarakan sejumlah aspirasi yang merupakan kajian akademisi yang termuat dalam 12 poin atas kinerja Presiden Joko Widodo dalam 2 periode kepemimpinanya.

Adapun kedua mahasiswa delegasi BEM STIH Manokwari yakni Yusuf Lelo dan Herzon A. Korwa. Herzon yang turun langsung dalam aksi tersebut mengutarakan bahwa massa pendemo bergerak dari depan Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI) menuju ke Istana Kepresidenan. Akan tetapi massa aksi dipukul mundur oleh blokade gabungan aparat Kepolisian di depan patung Kuda Jakarta.

Lantaran dipukul mundur, massa aksi pun tidak bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden atau pun perwakilan Presiden. Menurut Herzon, aksi ini merupakan tindak lanjut dari BEM SI pasca Munas di Semarang.

Lebih lanjut, Herzon yang mewakili BEM SI wilayah Indonesia Timur Papua Barat menyebutkan terdapat 12 poin yang menjadi kajian akademisi dari BEM SI untuk disampaikan kepada Presiden, antara lain:

1. Menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024
2. Menolak kembalinya Dwifungsi TNI Polri demi demokrasi Indonesia
3. Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU masyarakat adat
4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM Berat dan tindak pelaku represif Kepolisian
5. Tuntaskan konflik agraria dan wujdkan reforma agraria sejati
6. Cabut PP No. 25 tahun 2024 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel
7. Menuntut pemerintah untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek
8. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan dan sistem kesehatan
9. Cabut UU Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah
10. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia
11. Mewujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia
12. Cabut dan revisi Permendikbud No 2 tahun 2024 dikaji kembali subtansi materinya

“Jadi inilah 12 poin yang kemudian menjadi kajian bersama kami dari 51 Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan kini tergabung untuk sampaikan aspirasi secara nasional kepada Presiden Joko Widodo,” ungkap Herzon. (WRP)