JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk memajukan sektor pendidikan. Bahkan, anggaran kesejahteraan guru akan meningkat menjadi Rp81,6 triliun.

Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah program yang menyasar tenaga pendidik atau guru seperti peningkatan kesejahteraan guru, menambah kuota sertifikasi dan pelatihan khususnya bagi guru yang belum tersertifikasi, meningkatkan target guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) hingga bantuan pendidikan bagi guru yang belum bergelar D4/S1.

Menyambut baik hal itu, Filep Wamafma yang kini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI mengingatkan kondisi pendidikan di tanah Papua. Ia menyinggung hingga kini, jumlah guru di seluruh provinsi se-Papua paling sedikit dibanding provinsi lain di Indonesia.

“Saya sambut baik pendidikan menjadi sektor prioritas pemerintahan hari ini. Banyak program yang direncanakan untuk tahun 2025 mendatang. Tentu ini kabar baik, utamanya bagi guru-guru kita.

“Namun, persoalan pemerataan tenaga pendidik, masalah ketersediaan guru masih menjadi problem hingga hari ini. Kita lihat data statistik, 8 provinsi di wilayah Indonesia Timur masuk jumlah guru terendah di Indonesia, 6 diantaranya adalah seluruh provinsi di Papua. Maka hemat saya hal ini sudah semestinya menjadi bagian dari fokus pemerintahan Prabowo Subianto saat ini,” katanya lagi.

Berdasarkan data statistik dari Katadata (10/10/2023), berikut 10 peringkat provinsi dengan jumlah guru paling sedikit di Indonesia, antara lain 1. Papua Pegunungan: 6.932 orang; 2.   Papua Selatan: 8.283 orang; 3. Papua Barat Daya: 9.855 orang; 4. Papua Tengah: 9.936 orang; 5. Papua Barat: 10.181 orang; 6. Kalimantan Utara: 12.889 orang; 7. Papua: 15.989 orang; 8. Gorontalo: 18.735 orang; 9. Kep. Bangka Belitung: 19.196 orang; dan 10. Maluku Utara: 27.057 orang.

Menurut Filep, masalah ketersediaan guru di Papua sudah lama terjadi, terutama di daerah-daerah pedalaman dan pesisir. Kondisi ini juga sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat Papua saat dirinya melakukan reses di daerah-daerah di Papua Barat.

“Seringkali saya menerima keluhan dan aspirasi soal kekurangan guru di Papua Barat. Bahkan ada beberapa sekolah tidak ada guru, sedangkan siswa tetap masuk, antusias untuk belajar. Tak jarang orangtua siswa bahkan memalang sekolah karena kekurangan guru, seperti di SMA YPK Sion Sidey karena dari Januari proses belajar mengajar tidak berjalan, juga masalah penerangan lampu, jadi kondisinya serba terbatas,” ujar Filep.

Pace Jas Merah itu pun lantas menyampaikan persoalan terkait lainnya perihal Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Anak Tidak Sekolah di Papua. Data BPS tahun 2024 tentang Angka Partisipasi Sekolah di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa APS semakin menurun seturut pertambahan usia.

Dia menguraikan, APS di usia 19-23 tahun hanya berkisar di bawah 50% yakni Papua Barat 38,84%, Papua Barat Daya 48,04%, Papua 45,91%, Papua Selatan 46,97%, Papua Tengah 42,84%, dan Papua Pegunungan 38,60%.

“Data itu artinya banyak siswa di perkotaan provinsi-provinsi di Papua cenderung berhenti sekolah di usia di atas 15 tahun. Hal yang sama juga terjadi di pedesaan, yang persentasenya bahkan jauh lebih kecil dibandingkan siswa-siswa di perkotaan. Sejalan dengan data sebelumnya, angka anak tidak sekolah terbanyak berada pada usia 16-18 tahun. Dengan demikian, usia setingkat SMA menjadi usia dimana anak-anak tidak lagi melanjutkan sekolah. Persentasenya sangat besar di Provinsi Papua Tengah 50,58% dan Papua Pegunungan 46,38%. Maka data dan fakta ini harapannya dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah guna memberikan perhatian atas persoalan itu,” pungkasnya.

JAGAINDONESIA.COM – Senator Filep Wamafma mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk memajukan sektor pendidikan. Diantaranya, alokasi anggaran kesejahteraan guru akan meningkat menjadi Rp81,6 triliun, naik Rp16,7 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Selaku Ketua Komite III DPD RI yang membawahi bidang pendidikan, Filep menyatakan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru sebagai pilar penentu kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kami apresiasi dan mendukung kebijakan ini sepenuhnya. Guru-guru di Indonesia sangat perlu diperhatikan melalui keberpihakan kebijakan dari pemerintah. Prioritas APBN untuk pendidikan ini sangat penting, namun lebih penting lagi kita semua harus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar tepat sasaran di lapangan,” ujar Filep.

Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto menyampaikan serangkaian program yang dirancang demi meningkatkan kesejahteraan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN pada 2025. Kebijakan ini diumumkan dalam pidato Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

Presiden menjelaskan Guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Selain itu, tunjangan profesi bagi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan. Kemudian, presiden mengungkapkan rencana pemberian dana tunai bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi yang rencananya akan disalurkan melalui transfer perbankan.

Senator Papua Barat itu menyebut, serangkaian program ini akan membuat guru merasa diperhatikan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Selain itu, Filep juga mengapresiasi program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu SDM pendidik, seperti menambah kuota sertifikasi dan pelatihan sebagai upaya menciptakan guru berkualitas.

Pemerintah pada 2025 menargetkan sebanyak 1.932.666 guru akan bersertifikat pendidik. Angka ini mengalami peningkatan 650 guru dibanding 2024. Lalu, sebanyak 806.486 guru ASN dan non-ASN dengan kualifikasi pendidikan D4 atau S1 ditargetkan  akan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Kita juga mencatat rencana pemerintah menyediakan bantuan pendidikan bagi 249.623 guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1. Bantuan ini penting agar guru-guru kita dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka,” katanya.

“Karena jika kita melihat data pendidikan, semakin tinggi jenjang sekolah, semakin sedikit jumlah guru. Adapun persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 sebesar 97,33 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,38 persen poin dibandingkan dengan tahun ajaran 2022/2023, sekitar 96,95 persen. Jika dilihat dari masing-masing jenjang, persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 pada jenjang pendidikan SD dan SMP meningkat dari tahun sebelumnya. Hal sebaliknya terjadi pada jenjang SMA dan SMK, dimana guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 mengalami penurunan,” jelas pace Jas Merah itu.

Filep yang juga seorang akademisi itu menyampaikan, hal lain yang harus diperhatikan yakni perlindungan terhadap guru. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan amandemen terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagai payung hukum bagi guru di Indonesia.

“Hal lain perlu saya tekankan, masalah jumlah anak tidak sekolah yang masih menjadi pekerjaan rumah kita. Persentase anak tidak sekolah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok umur. Kita lihat datanya, anak usia 7-12 terdapat 0,67 persen tidak sekolah, usia 13-15 terdapat 6,37 persen, dan usia 18-18 terdapat 19,20 persen,” jelasnya.

“Lalu Angka Putus Sekolah, pada tahun 2024, secara umum terdapat satu dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang SD sederajat atau sekitar 0,11 persen. Dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SMP sederajat, delapan diantaranya putus sekolah sebesar 0,82 persen. Sedangkan, angka putus sekolah pada jenjang SMA/SMK sederajat terdapat 10 dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SMA/SMK sederajat putus sekolah atau 1,02 persen. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Ini masalah serius sekaligus tantangan bagi bangsa kita, terutama para pemimpin agar melahirkan kebijakan-kebijakan yang semakin solutif,” pungkas Filep.

JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mendukung langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk melakukan MoU dengan Polri terkait perlindungan guru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Menurut Filep, langkah tersebut dianggap strategis mengingat banyaknya kasus kriminalisasi guru akhir-akhir ini.

“Kita tentu tidak mendukung kekerasan fisik, psikis dan seksual terjadi dalam dunia pendidikan, tetapi kita juga mendorong agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru dalam dunia pendidikan kita,” kata Filep (27/11/2024).

Filep menilai bahwa dunia pendidikan Indonesia sudah seharusnya berorientasi pada perbaikan akhlak siswa. Sehingga, ketika guru melakukan teguran, peringatan, dan pembinaan kepada siswa tidak dianggap sebagai sebuah perbuatan kriminal.

“Kasus pak Zaharman di Rejang Lebong yang diketapel orangtua murid misalnya, adalah tindakan orangtua yang berlebihan. Padahal sang guru menegur dan memberi hukuman wajar karena anak ketahuan merokok di kantin sekolah. Guru bertugas memberikan pembinaan kepada murid, melakukan perbaikan akhlak sehingga orangtua seharusnya memahami hal tersebut. Belum lagi kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, bu Khusnul di Jombang, dan beberapa kasus lain,” pungkas Filep.

Anggota DPD Papua Barat tersebut juga menyampaikan agar rencana perlindungan guru di Indonesia tidak berhenti pada MoU dengan pihak Polri, melainkan melakukan amandemen langsung pada UU Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga payung hukum terhadap guru di Indonesia lebih kuat.

“Kita apresiasi langkah Kemendikdasmen atas niatan perlindungan terhadap guru. Tapi kita juga mendorong agar pembinaan akhlak yang dilakukan oleh guru dilakukan secara wajar dan terukur tanpa melanggar UU Perlindungan Anak. Kita menghimbau kepada sekolah agar memaksimalkan guru konseling (BK) dan menjadikan kegiatan bimbingan dan penyuluhan sebagai bagian wajib dari kegiatan di sekolah,” tambah Filep.

Menurut Filep, upaya memaksimalkan peran guru konseling di sekolah adalah langkah strategis dalam memantau perkembangan kepribadian siswa. Dengan diefektifkannya guru konseling/psikolog tidak satupun siswa dapat luput dari perhatian sekolah. (KR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam mengevaluasi penempatan guru PPPK yang tidak merata. Mendikdasmen telah menyurati Presiden agar penempatan guru PPPK dapat menjadi bagian dari kebijakan nasional.

Diketahui bahwa salah satu persoalan Pendidikan di Indonesia saat ini terkait timpangnya distribusi guru baik di sekolah negeri maupun swasta. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani menyatakan Indonesia kekurangan sebanyak 1,3 juta guru pada 2024.

“Distribusi pemerataan PPPK harus ditindaklanjuti secara cepat. Efek dari ketimpangan guru di Indonesia dapat berdampak pada banyak hal. Mulai dari kesenjangan mutu layanan Pendidikan, pembelajaran yang tidak efektif, peluang peningkatan mutu guru yang terhambat, hingga berdampak pada kualitas peserta didik.” Ungkap Filep Wamafma.

Disparitas jumlah guru dan layanan Pendidikan bukan hanya persoalan antara sekolah negeri dan sekolah swasta melainkan juga antara pulau Jawa dan luar Jawa khususnya untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

“Persoalan pemerataan guru yang utama harus diperhatikan juga ialah daerah 3T. Mereka mengalami semua keterbatasan akses. Bukan hanya guru, tetapi juga sarana dan pra sarana. Karena itu, sudah sewajarnya persoalan ini diatasi oleh lintas Kementerian termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.” Tambah Filep.

Filep menyebut bahwa daerah Papua merupakan contoh nyata dari ketimpangan masalah Pendidikan di Indonesia. Bukan hanya persoalan minimnya guru, Papua masih berkutat pada persoalan angka putus sekolah yang tinggi.