PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Politikus Partai PDI Perjuangan asal Papua, Komarudin Watubun melakukan kampanye terbuka di Jayapura, Papua. Dalam orasi politik itu, Komarudin menyinggung penangkapan Calon Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap saat mendekati tanggal pencoblosan.
Komarudin menyampaikan bahwa saat berada di Merauke pihaknya mendapat kabar bahwa tim Satuan Brimob Polda Papua melakukan penangkapan terhadap terduga berinisial HAN atas dugaan pelecehan asusila di wilayah hukum Biak Numfor.
Komarudin mengingatkan adanya arahan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menerbitkan Surat Telegram (ST) Nomor: ST/160/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024.
Arahan yang sama dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah mengumumkan kebijakan penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.Penundaan proses hukum dilakukan sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024.
Kemudian, Memorandum Jaksa Agung Nomor: B127/A/SUJA/08/2023 tentang Upaya Meminimalisir Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
Berkaitan edaran diatas, Komarudin mengatakan bahwa penangkapan terhadap terduga HAN seperti penangkapan teroris. Menurutnya, hukum harus berkeadilan bagi semua orang, termasuk terduga HAN.
“Masak tinggal berapa hari lagi Pemilukada orang sudah ditangkap. Sekali lagi kita tidak melarang penegakan hukum tapi kita mendukung penuh proses hukum, tetapi setelah pemilu,” tegas Komarudin dalam pernyataan di akun tiktok PDI Perjuangan Biak Numfor, Minggu (24/11/2024).
Dia mengatakan, sebagai Anggota DPR RI, Komarudin mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti proses ini secara seksama. Dia pun berpesan agar aparat Kepolisian dan TNI berdiri tegak lurus dan netral selama proses Pilkada serentak agar berlangsung dengan aman dan damai.
“Soal pilihan kepada siapapun kepala daerah di tanah Papua, rakyat lebih tahu siapa yang terbaik untuk dipilih memimpin tanah Papua kedepannya. Pilihan boleh beda tetapi keamanan di tanah Papua harus dijaga bersama,” tambah Komarudin. (WRP)
