Senin, 19 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 24

Siap Kawal, Senator Filep Sambut Baik Komitmen Kapolda Berantas Tambang Ilegal di Papua Barat

0
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyambut baik komitmen Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir yang secara terbuka menyatakan konsisten menindak tegas tambang ilegal di Papua Barat. Filep mengapresiasi pernyataan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakan yang jelas dalam penegakan hukum.

“Saya menyambut baik pernyataan sikap secara terbuka Kapolda Papua Barat memberantas masalah tambang ilegal di Papua Barat. Tentu kita berharap bukti nyata kerja di lapangan agar wilayah kita ini terbebas dari praktik illegal mining yang mengancam ruang hidup masyarakat,” ujar Filep Wamafma dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).

“Atas persoalan ini, saya juga mengapresiasi kerja penegak hukum yang telah menindaklanjuti laporan pengaduan tambang ilegal di Sungai Wariori dan Kali Bunda Ros, Distrik Masni, Manokwari baru-baru ini Puluhan penambang dan pemodal diamankan. Namun bukti aktivitas tambang ilegal di lokasi masih berjalan dan masif, bahkan menggunakan alat berat. Ini perlu jadi perhatian bersama,” tambahnya.

Pace Jas Merah itu lantas menyoroti aktivitas tambang ilegal yang berulang dan masih terus berlangsung. Filep menekankan bahwa hukum berada di atas semua kepentingan sebagai simbol keadilan, hukum tidak dapat dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu. 

“Hemat saya, penegakan hukum harus memberikan efek jera. Jika perbuatan serupa masih berulang dan berlangsung, maka apakah penegakan hukum ini sudah menyentuh aktor utamanya, akar masalahnya? Saya perlu tegaskan adagium ‘leges be fortior omnia posset’ yang artinya ‘hukum dibuat, karena jika tidak, orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Ini yang kita hindari,” ungkap doktor hukum alumnus Unhas Makassar tersebut.

“Jadi penangkapan sekian banyak pelaku penambang ilegal harus dibarengi dengan dampak konkret yakni berhentinya aktivitas illegal mining itu sendiri. Kalau sudah banyak yang ditangkap, tapi aktivitas ilegalnya masih terus berjalan, maka substansi masalah inilah yang harus kita sikapi dengan tegas,” kata Filep.

Di kesempatan ini, Ketua Komite III DPD RI itu mengajak semua stakeholder pemerintah dan legislatif serta lapisan masyarakat dari tokoh adat, pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan mendukung aparat penegak hukum untuk memberantas tuntas praktik tambang ilegal di Papua Barat.

“Mari seluruh lapisan masyarakat berada bersama penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Tolak semua bentuk indikasi yang menguntungkan pelaku ilegal, mari kita solid menjaga wilayah kita bersama untuk kepentingan masyarakat secara umum dan agar generasi kita mewarisi kebaikan-kebaikan alam dengan tata kelola SDA yang berkelanjutan,” kata Filep.

Output Lulusan Dinilai Tak Penuhi Standar Industri, Senator Filep Minta Pemda Evaluasi P2TIM Petrotekno

0
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma. Foto: BPHM

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Lulusan Pusat Pelatihan Teknik Industri Migas (P2TIM) yang dikelola oleh manajemen Petrotekno diharapkan memiliki standar kualifikasi yang dapat terserap maksimal di industri migas. Apalagi pusat pelatihan migas berstandar internasional dan terbesar di wilayah Indonesia Timur itu turut dibiayai APBD Kabupaten Teluk Bintuni tak kurang sekitar Rp 90 miliar per tahunnya.

Dengan pembiayaan itu, Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menekankan pentingnya pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memastikan output lulusan P2TIM dapat diukur kualitasnya dan diterima di industri migas, khususnya di Papua Barat.

“Pembiayaan pemda Bintuni untuk P2TIM ini cukup besar, maka harus dibarengi dengan keberhasilan lulusannya terserap seluruhnya di industri migas, minimal di LNG Tangguh. Output Petrotekno ini disorot oleh praktisi dan profesional migas terutama dari kalangan OAP yang menilai skill lulusan belum memenuhi standar kualifikasi skill yang dibutuhkan perusahaan. Secara pribadi, saya juga menerima keluhan bahwa diantara lulusan P2TIM hanya dikaryakan pada posisi umum atau non-skill, administrasi maupun pelayanan saja, tentu ini menjadi perhatian kami,” kata Filep, Senin (8/9/2025).

“Ekspektasi publik atas lulusan P2TIM dengan klaim pusat pelatihan berstandar internasional ini mampu mencetak SDM andal dan skillfull siap kerja. Maka Pemda perlu memastikan tingkat keberhasilan penerimaan lulusan P2TIM, kategorisasi posisi dan pengembangan karir pasca pelatihan. Jika hasilnya belum sesuai, maka P2TIM harus dievaluasi bahkan diaudit jika perlu, apakah skema pelatihan mulai dari target kualifikasi lulusan, capaian pelatihan, kurikulum, materi, evaluasi sampai durasi pelatihan sudah sesuai, apakah pelatihan 3 bulan itu cukup untuk mencapai keterampilan yang diinginkan dan lainnya,” kata Filep lagi.

Lebih lanjut, Ketua Komite III DPD RI itu menegaskan kurikulum pelatihan dapat disusun secara berjenjang dengan kategorisasi lulusan dari tingkat basic, intermediate hingga advance. Hal ini penting untuk mengukur kompetensi agar pelatihan tidak terkesan hanya berjalan secara formalitas.

Tak hanya itu, akademisi Papua Barat ini juga menyampaikan bahwa apabila output Petrotekno tak sesuai target yang diharapkan, maka pemda dapat mempertimbangkan opsi untuk menghentikan pembiayaan. Artinya, P2TIM dapat berjalan secara swadaya oleh Petrotekno.

“Hemat saya, jika pembiayaan besar tak ada hasil maksimal maka perlu dipertimbangkan untuk penghentian. Dana puluhan miliar itu dapat dialokasikan untuk program lain yang lebih efektif dan efisien di sektor pengembangan SDM. Biarkan P2TIM berjalan swadaya, mandiri dalam finansial sehingga tertuntut untuk bersaing secara profesional menghasilkan lulusan yang kompetitif dengan lulusan sekolah vokasi di tanah Papua, khususnya Papua Barat,” sebutnya.

“Di sisi lain, Pemda juga perlu mempererat kolaborasi dengan industri migas Papua Barat untuk membuka ruang training internal secara intensif bagi SDM lokal OAP dengan orientasi siap kerja. Sangat banyak perusahaan di era modern ini telah menerapkan pola regenerasi tenaga kerja dengan model Management Training (MT) dengan skema akselerasi, MT ini saja perlu waktu minimal 1 tahun lamanya. Jadi lulusan baru dilatih intensif menempati sejumlah posisi secara berkala, dikenali kemampuan terbaiknya untuk diproyeksikan di posisi top management, bahkan top leader. Ini perlu menjadi opsi yang layak dipertimbangkan,” kata Filep.

ESDM: Anggaran 2026 Prioritaskan Pembangunan Listrik Desa dan Jaringan Gas Masyarakat

0
Foto: ESDM

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan pagu definitif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp21,67 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Selain untuk belanja rutin, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk percepatan pelaksanaan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk peningkatan rasio elektrifikasi lewat pembangunan Listrik Desa (Lisdes) bagi masyarakat yang belum berlistrik.

Usulan pagu definitif sebesar Rp21,67 triliun merupakan kenaikan signifikan dibandingkan pagu awal yaitu sebesar Rp8,12 triliun.

“Pagu Anggaran Awal Kementerian ESDM TA 2026 adalah sebesar Rp8,12 triliun, dengan komposisi anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp4,82 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,69 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp0,61 triliun,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII dengan agenda Penetapan RKA-K/L Kementerian ESDM T.A. 2026 di Jakarta, Rabu (3/9).

Menurut Yuliot, penambahan pagu menjadi Rp21,67 triliun akan dimanfaatkan untuk melanjutkan berbagai program prioritas, seperti pembangunan jaringan gas kota (jargas), kegiatan eksplorasi migas dan batubara, serta program peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Lisdes.

“Untuk melanjutkan percepatan visi misi Bapak Presiden, pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian ESDM mendapatkan anggaran tambahan Rp8,55 triliun yang akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Listrik Desa yang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun dan akan digunakan untuk infrastruktur listrik di 1.135 lokasi,” ungkap Yuliot.

Selain program tersebut, belanja infrastruktur Kementerian ESDM pada TA 2026 juga direncanakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pemberian konverter kit untuk nelayan, pembangunan jargas, serta bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat kurang mampu.

Sebagian anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk kegiatan swakelola, antara lain studi kajian migas di 10 open area, persiapan dan promosi penawaran wilayah kerja migas, serta kegiatan eksplorasi mineral dan batubara dengan target rekomendasi masing-masing 9 dan 10 lokasi.

Sumber: ESDM

Hadiri Konferensi Menyongsong 1 Abad Nubuat ISK Sinode GKI, Filep Wamafma Ungkap 4 hal ke Para Pemuka GKI

0

JAYAPURA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum menghadiri undangan Konferensi menyongsong satu abad nubuat Izaak Samuel Kijne (25 Oktober 1925-25 Oktober 2025) yang dilaksanakan oleh Sinode GKI di tanah Papua, Jayapura, pada tanggal 9-10 September 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Sinode GKI di tanah Papua di Jayapura ini secara resmi dibuka oleh Ketua Sinode GKI Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, S.Th. Dalam sambutannya, Pdt. Andrikus Mofu mengatakan bahwa konferensi lanjutan akan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada 16-17 Oktober 2025.

Hal ini karena perjalanan Injil melalui Pulau Mansinam di kabupaten Manokwari dan menuju ke Aitumeri di kabupaten Teluk Wondama sehingga perlu ditindaklanjuti dalam pembahasan poin penting melalui konferensi lanjutan.

Menurut Andrikus Mofu bahwa Izaak Samuel Kijne merupakan utusan atau nabi Tuhan bagi bangsa orang Papua dalam mengenal Injil. Pdt. Mofu mengingatkan kepada semua umat GKI bahwa sejarah Injil pada 1 abad di kabupaten Teluk Wondama sebagai refleksi iman bagi warga jemaat GKI di tanah Papua.

Dalam momen tersebut, panitia penyelenggara melaksanakan diskusi panel konferensi menyongsong satu abad nubuat Izaak Samuel Kijne di Sinode menyajikan tema: “Injil dan peradaban orang Papua” kegiatan ini dilaksanakan dalam talk show yang berlangsung di Gedung utama Kantor Sinode GKI di tanah Papua pada 9-10 September 2025.

Dalam kesempatan diskusi yang diramu dalam bentuk talk show yang dipandu oleh moderator Laus Rumayomi memberikan kesempatan kepada Dr. Filep Wamafma untuk memberikan pandangan dari sisi kepemimpinan sebagai Ketua Komite III DPD RI asal Papua Barat.

Pertama, Filep Wamafma sangat mengapresiasi semua pemateri yang menjadi pembicara pada diskusi panel konferensi Menyongsong Satu Abad Peradaban Orang Papua, yaitu Ketua Sinode GKI Papua, Akademisi Kepala LLDikti wilayah Papua, tokoh agama Pdt. Dr. Benny Giyai, dan bapak Barnabas Suebu.

Kedua, ia menekankan bahwa sudah waktunya semua pemangku gereja di tanah Papua menanamkan nilai peradaban pasca 100 tahun bagi orang Papua, yang mencerminkan keharmonisan dalam gereja sesuai dengan nilai-nilai sejarah peradaban.

Ketiga, pergerakan misionaris telah menuju satu abad, Filep mengungkap refleksi pasca satu abad nanti untuk masa depan di tanah Papua, dan peran dari GKI setelah misionaris mengabarkan Injil Tuhan.

“Keempat, nanti 100 tahun yang akan datang bagaimana generasi yang ada di atas tanah Papua harus menikmati susu dan madu di negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi orang Papua,” katanya.

Lebih lanjut, Filep menyampaikan bahwa setiap saat ada masanya dan setiap masa ada persoalan, maka lewat momen diskusi ini perlu membahas tentang masa lalu peradaban Injil di tanah Papua untuk perjuangan generasi ke depan.

“Jadi ketika kita duduk ini bahas masa lalu peradaban, maka perlu kita bahas juga tentang masa depan Papua untuk generasi Papua berikutnya,” pesan Filep di depan para pendeta GKI Sinode Papua. (WRP)

Singgung Program SPHP, Senator Filep Desak Pemerintah Stabilkan Harga Beras di Papua

0

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Harga beras di tanah Papua sangat tinggi dan jauh berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional yakni Rp. 14.900. Pada pekan pertama Agustus 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menembus Rp54.772 per kg, sangat jauh dibanding harga beras di zona 1 berada di posisi Rp14.731 per kg.

Berdasarkan data BPS, harga daerah di Zona 3 yang mencakup wilayah pedalaman dan daerah sulit dijangkau berada pada rata-rata Harga Beras Tertinggi, diantaranya yaitu Intan Jaya – Rp54.772/kg, Puncak – Rp45.000/kg, Pegunungan Bintang – Rp40.000/kg, Tolikara – Rp30.619/kg, Lanny Jaya – Rp30.000/kg.

Terkait kondisi ini, senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mendesak segera adanya intervensi kebijakan pemerintah yang konkret. Menurutnya, disparitas harga beras yang sangat tinggi membebani masyarakat Papua yang mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan.

“Saya sangat prihatin, tingkat kemiskinan di Papua ini tertinggi nasional, tapi harga beras untuk kebutuhan konsumsi justru paling tinggi. Di kondisi ini tentu pemerintah tidak boleh tutup mata, bagi saya ini anomali. Banyak kekayaan alam Papua dikelola besar-besaran, tapi masyarakat masih kesulitan. Jika disparitas harga ini akibat biaya logistik yang tinggi, maka harus ada intervensi kebijakan konkret dan mendesak. Apakah adanya tol laut sejak 2015 itu bisa dibilang gagal total?” ujar Filep kepada awak media, Senin (8/9/2025).

“Potret kondisi masyarakat Papua butuh keberpihakan yang tegas. Kebijakan pemerintah dan kontribusi swasta yang mengelola SDA kita. Apakah banyak perusahaan besar di Papua tidak bisa membantu menjawab masalah mendasar seperti ini. Akses yang sulit selalu menjadi alasan, BBM pun mahal sebagai ongkos transportasi logistik, padahal Papua kaya gas alam cair yang dikeruk besar-besaran oleh BP Tangguh, sangat memprihatinkan,” ujar Filep geram.

Lebih lanjut, Filep mendesak adanya evaluasi kebijakan perihal distribusi beras dan optimalisasi gudang-gudang bulog untuk menekan biaya logistik. Ia lantas menyinggung program Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan (SPHP) yang diluncurkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) baru-baru ini.

SPHP merupakan program pemerintah untuk mengendalikan harga di pasaran, mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat dengan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat membeli pangan dengan harga terjangkau. Beras SPHP harus dijual sesuai dengan HET kelas medium sebesar Rp 13.500/kg dengan zona 3 yakni Maluku dan Papua harga beras medium sebesar Rp 13.500/kg.

“Kami berharap intervensi kebijakan pemerintah kali ini ada dampak realisasinya bagi masyarakat Papua. Pemerintah di berbagai sektor harus mengintervensi kebijakan yang jelas, karena persoalan Papua sangat kompleks dan sangat klasik, sudah sangat lama tak kunjung bisa dituntaskan. Ini menjadi evaluasi penting berbasis multi sektor baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, tata kelola migas dan investasi hingga sektor penegakan hukum saling berkaitan,” pungkasnya.

Apresiasi Sikap Musikus di Pestapora, Filep: Ini Bentuk Kritik Sekaligus Solidaritas Atas Perjuangan Rakyat Papua

0

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI sekaligus senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengapresiasi sikap musikus tanah air yang menarik diri dari panggung Pestapora 2025 lantaran sempat disponsori oleh PT Freeport Indonesia. Filep menilai tindakan ini menjadi simbol solidaritas dan dukungan atas perjuangan dan gugatan-gugatan rakyat Papua terhadap dampak beroperasinya Freeport.

“Ini adalah kesadaran luar biasa sekaligus bentuk kritik sosial yang sensitif terhadap penderitaan suku Papua atas dampak operasional Freeport. Puluhan tahun Freeport beroperasi sejak kontrak karya awal pada 1967 lalu, suku asli Papua utamanya suku Amungme dan Kamoro masih hidup miskin meski tanah ulayatnya dikeruk habis. Bahkan yang terlihat adalah dampak kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup dan hak-hak masyarakat adat OAP untuk hidup sehat dan sejahtera di atas tanahnya, di atas hasil SDA yang melimpah. Sungguh miris,” ujar Filep, Minggu (7/9/2025).

“Anak-anak kita di wilayah pesisir Mimika masih minim kualitas literasi dan pendidikannya, akses kesehatan pun masih sangat butuh diperhatikan. Saya kira gelontoran dana yang disebut Freeport Rp 33,9 Triliun dari 1992-2023 untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi dan budaya semestinya sudah banyak berdampak, meski tak sebanding dengan besarnya eksplorasi SDA dan kerusakan lingkungan selama ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, sebagai pimpinan Komite III DPD RI yang membidangi seni dan budaya, Filep mendukung musisi-musisi Indonesia yang turut menyuarakan perjuangan rakyat Papua melalui ekspresi seni musik, platform media sosial dan dukungan moral maupun finansial untuk masyarakat Papua.

“Kami sangat apresiasi band-band seperti Sukatani, Efek Rumah Kaca (ERK), The Jeblogs, Negativa, Leipzig, Kelelawar Malam, Rebellion Rose, dan lainnya yang batal tampil, juga band yang tampil dan mendonasikan hasilnya kepada perjuangan WALHI dan rakyat Papua. Saya juga mengapresiasi penyelenggara Pestapora 2025 yang merespons cepat kritik ini dan membatalkan kontrak dengan Freeport, ini semua menjadi simbol penting keberpihakan bersama perjuangan rakyat Papua,” katanya.

Pace yang dikenal aktif melakukan advokasi hak masyarakat adat Papua itu lantas menekankan, kritik terbuka yang mengiringi gelaran pestapora ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat luas. Menurutnya, keberadaan perusahaan besar yang mengelola SDA Papua seperti Freeport, BP LNG Tangguh, Genting Oil harus dievaluasi dampaknya bagi masyarakat Papua, apalagi pemerintah berencana memperpanjang kontrak Freeport hingga 2061.

“Perlawanan masyarakat Papua atas perusahaan-perusahaan asing di tanah Papua ini harus didukung masyarakat luas dan didengar pemerintah. Kritik-kritik masalah kemiskinan, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, minimnya keterlibatan tenaga kerja OAP, bahkan keterbatasan akses kehidupan yang layak harus ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret dan segera. Advokasi kami di DPD RI selama ini juga telah banyak disampaikan kepada Kejaksaan dan Kementerian terkait mendesak respons kinerja sebagaimana tuntutan masyarakat dan isu-isu nasional lain yang mengemuka hari ini,” ujar Filep.

Masalah Tambang Ilegal Tak Kunjung Tuntas, Filep Desak Penegakan Hukum Tegas dan Transparan

0

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyayangkan tambang emas ilegal di Papua Barat masih aktif beroperasi hingga saat ini. Pengecekan langsung di area penambangan ilegal oleh pemda, legislatif dan tim media bersama warga setempat baru-baru ini memperlihatkan kondisi nyata aktivitas tambang ilegal semakin masif dan terstruktur menggunakan alat-alat berat.

“Sejak lama kami gencar menyuarakan masalah ini, bertahun-tahun lalu sejak 2019, ini bukan masalah baru, namun nyatanya aktivitas tambang ilegal ini justru semakin aktif. Secara hukum, perbuatan melanggar hukum ini masuk kategori pidana sekaligus kejahatan lingkungan. Kegiatan tambang ilegal skala tinggi yang tidak mengikuti ketentuan ini dapat menimbulkan ekses negatif berupa kerugian ekonomi hingga ancaman kerusakan lingkungan, juga sisi sosial menimbulkan kecemburuan atas hasil alam yang dinikmati sepihak oleh oknum tak bertanggung jawab,” kata Filep dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).

“Kondisi ini menunjukkan penegakan hukum masih sangat lemah. Di sisi locus delicti, ini masuk di wilayah hukum Polda Papua Barat, Polres Manokwari, Pemprov hingga pemkab Manokwari, juga beririsan dengan Dinas Kehutanan sampai Lingkungan Hidup karena ada yang berada di wilayah cagar alam yakni wilayah Pegaf dan Wasirawi. Maka penyelesaian masalah ini perlu kerja lintas sektor untuk mengatur regulasi dan menindak pelaku dengan tegas,” kata Filep lagi.

Lebih lanjut, Filep mendesak segera adanya tata kelola regulasi yang tepat. Ia pun mendukung langkah Pemprov Papua Barat soal rencana penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar pertambangan emas ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar dan memiliki sumbangsih terhadap pendapatan daerah.

“Jika tambang ilegal ini masih marak, masih ada ratusan gubuk penambang, ribuan gram emas diambil keluar jelas memunculkan pertanyaan publik, soal pembiaran dan keterlibatan oknum tertentu. Yang jelas ini tindakan mafia dan pemodal besar, ini harus dihentikan dan diusut tuntas,” ujar Filep yang kini menjabat Ketua Komite III DPD RI itu.

Senator asal suku Biak ini lantas mengingatkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo yang menegaskan komitmen presiden untuk menindak pihak manapun di balik masalah tambang ilegal tanpa memandang status hukum maupun kekuatan ekonominya.

“Presiden Prabowo sudah menyatakan komitmennya atas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal saat pidato kenegaraan, dan diikuti pertemuan tertutup dengan Mendagri, Menteri ESDM, Menlu bahkan penegak hukum Jaksa Agung, Kapolri hingga Panglima TNI pada Agustus lalu. Tentu komitmen presiden ini harus selaras sampai daerah, dengan bukti penanganan yang tepat dan penindakan tegas atas tambang ilegal di Indonesia, termasuk di Papua Barat,” kata Filep.

Ketua Komite III DPD RI Dorong BPJS Ketenagakerjaan Perbaiki Layanan dan Percepat Proses Klaim di Papua

0
Senator Papua Barat Filep Wamafma

SORONG, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyatakan perlunya peningkatan layanan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di Tanah Papua. Hal ini disampaikan usai menerima Paritrana Award 2025 di Kabupaten Sorong, Rabu, (3/9/25).

Ia menyampaikan urgensi adanya evaluasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi mitra kerja Komite III DPD RI.

Menurut Filep, sejumlah rapat kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan, dan banyak aspirasi masyarakat mengemuka, terutama terkait persoalan implementasi di lapangan.

“BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu menjawab problem tenaga kerja, bukan hanya dalam regulasi, tetapi juga dalam pelayanan langsung,” ujarnya.

Tak hanya itu, Filep juga menyoroti transparansi jaminan sosial tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD di daerah. Kata dia, masyarakat yang ditanggung iurannya harus mendapat informasi yang jelas.

“Kalau ada anggaran Rp70 ribu atau Rp80 ribu per orang, harus jelas siapa yang dijamin dan di mana keberadaannya. Jangan sampai masyarakat tidak tahu bahwa mereka sudah dijamin BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Ia menyebut, masyarakat kecil seperti mama-mama penjual pinang, buruh kasar, buruh bagasi, sopir taksi, hingga pengemudi ojek sering dan rentan mengalami keterbatasan dalam akses informasi. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan diminta menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakses, sehingga tidak hanya bergantung pada teknologi digital.

Selain itu, senator Papua Barat itu juga meminta perlunya percepatan proses administrasi klaim agar pekerja tidak dirugikan. Ia menyontohkan kasus di Papua Barat, di mana klaim jaminan salah satu mantan anggota MRPB baru diterima setelah dua tahun.

“Ini jangan sampai terulang. Kalau ada peristiwa yang menimpa tenaga kerja, saat itu juga harus ada birokrasi yang cepat dan tepat. Jaminan jangan sampai dipersulit dengan proses panjang,” katanya.

Filep berharap, ke depan BPJS Ketenagakerjaan di Papua dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja. (Rls)

Masuk Kategori Terbaik, STIH Manokwari Terima Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan

0

SORONG, JAGAINDONESIA.COM – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menerima penghargaan Paritrana Award dan Piagam terbaik pertama dalam kategori Usaha Besar Menengah dari BPJS Ketenagakerjaan. Nominasi Partirana Award dan piagam diterima langsung oleh Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum.

Penyerahan nominasi Paritrana Award dan Piagam dilakukan oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, S.H.,M.Si disaksikan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Si, Wakil Gubernur PBD, Sekda, para bupati se-Papua Barat-Papua Barat Daya, kemudian Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Kuncoro Budi Winarno dan tamu undangan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Aimas Hotel and Convention Center, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (3/9/2025). STIH Manokwari masuk dalam kategori Perguruan Tinggi yang patuh terhadap beberapa kategori dalam melindungi mahasiswanya pada program KKN, termasuk memberikan jaminan kepada Dosen dan Staf di lingkungan kerja STIH Manokwari.

Setelah menerima penghargaan Paritrana Award dan piagam tahun 2025, Filep Wamafma menyampaikan kepada wartawan bahwa sejak menjadi ketua STIH ia telah berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan kepada dosen dan pegawai dalam hal upah sesuai Standar Minimum Provinsi Papua Barat.

“Jaminan sosial bagi dosen dan pegawai dalam kategori BPJS Ketenagakerjaan sudah diterapkan kurang lebih 10 tahun dan sudah menjadi asuransi jaminan swasta, dan asuransi juga meng-cover dosen yang meninggal dunia,” katanya.

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan Lembaga negara yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menjamin setiap warga negara sesuai amanat konstitusi. Selain itu, kata dia, ada juga Jamsostek diberikan untuk dosen dan pegawai STIH yang sudah berlaku hampir 2 tahun berjalan hingga sekarang.

“Apalagi STIH sebagai Lembaga Pendidikan hukum, maka wajib mematuhi setiap aturan yang berlaku dan mengimplementasikannya di lingkungan kerja STIH Manokwari. STIH bukan lembaga profit, namun kita adalah motor sosial yang juga berkewajiban mematuhi dan menaati semua aturan termasuk memberikan jaminan kepada dosen dan pegawai di STIH,” ucap Filep.

Terkait dengan kesejahteraan, Filep Wamafma menyampaikan dan selalu optimis akan terus memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan kesejahteraan kepada jajaran dosen dan staf di STIH Manokwari. (WRP)

Komite III DPD RI Dorong Reformasi Pendidikan Demi Kesejahteraan Guru dan Masa Depan Generasi Bangsa

0
Ilustrasi siswa Papua. [Foto: ist]

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan komitmen DPD RI untuk terus mengawal reformasi pendidikan nasional, khususnya dalam rekrutmen, penempatan, peningkatan kapasitas, serta kesejahteraan guru di Indonesia. Hal ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jejen Musfah (Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI) dan Retno Listyarti (Pemerhati Pendidikan dan Anak).

Dalam pertemuan tersebut, mengemuka pandangan bahwa pengelolaan guru tidak cukup hanya berada di bawah sistem dan lembaga yang ada saat ini, yakni di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Dibutuhkan sebuah lembaga otonom di luar kementerian agar tata kelola rekrutmen, penempatan, dan peningkatan kapasitas guru dapat lebih fokus, terarah, dan berkesinambungan.

“Guru adalah ujung tombak pendidikan kita. Rekrutmen yang tepat, penempatan yang merata, dan peningkatan kapasitas yang konsisten akan melahirkan generasi bangsa yang unggul. Untuk itu, sudah saatnya kita memikirkan lembaga khusus yang berdiri di luar kementerian agar pengelolaan guru lebih efektif,” ujar Filep Wamafma.

Terkait kesejahteraan guru, Filep menyoroti bahwa meskipun UU Guru dan Dosen telah menjamin perlindungan dan kesejahteraan guru, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak guru terpaksa mencari pekerjaan sampingan karena penghasilan yang tidak mencukupi.

“Kesejahteraan guru adalah kunci efektivitas pembelajaran. Jika guru bisa mengajar dengan tenang dan percaya diri tanpa terbebani urusan ekonomi, maka kualitas pendidikan kita pasti meningkat. Komite III DPD RI mendorong agar hal ini benar-benar diwujudkan,” tegasnya.

RDPU juga menyoroti persoalan akses pendidikan, khususnya di tingkat SMA/SMK. Meski jalur prestasi diperluas, jumlah SMA/SMK masih sangat terbatas sehingga tidak mampu menampung seluruh harapan masyarakat. Kondisi ini mempertegas perlunya revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar lebih sederhana dan terpadu.

Filep menekankan bahwa revisi UU Sisdiknas penting untuk menyatukan tiga undang-undang pendidikan (UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi) agar tidak lagi terjadi tumpang tindih regulasi.

“DPD RI melalui Komite III akan mengawal secara serius pembahasan RUU Perubahan Sisdiknas. DPD RI akan memberikan pertimbangan sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, sehingga arah pendidikan kita benar-benar sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa,” tambahnya.

Melalui pertemuan ini, Komite III DPD RI optimis bahwa aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan akan menjadi pijakan penting dalam memperjuangkan masa depan pendidikan yang lebih baik.

Berita Terbaru