Minggu, 18 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 222

Alex Napo Pertanyakan Jadwal Pelantikan Anggota DPR Otsus Papua

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Ketua Forum Peduli Hak Politik Orang Asli Papua, Alex Napo (Foto: istimewa)

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM– Koordinator Forum Peduli Hak Politik OAP di Jayapura, Alex Napo mempertanyakan Surat Keputusan 14 kursi DPR Papua jalur otsus kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ditegaskan Alex Napo bahwa para bupati yang sudah mengikuti Pilkada Desember 9 tahun 2020 lalu akan segera dilantik pada 3 Maret 2021. Sementara 14 kursi DPR Papua hasil penjaringan yang sudah diumumkan pada Agustus 2020, belum jelas pelantikannya.

“Lalu pertanyaannya, apakah sudah ada SK atau belum karena sampai hari ini belum pelantikan. Disini ada perbedaan, sebab anggota DPR Papua Barat jalur otsus sudah dilantik pada November 2020 lalu. Lalu mengapa Papua belum, apakah undang-undang dua Propinsi ini berbeda?” Tanya Napo, Minggu (28/2).

Kata dia, apakah 14 kursi DPR Papua masih terhalang karena konflik otsus antara Papua – Jakarta. Padahal faktanya UU masih berlaku dan dana otsus tahun 2021 tetap berjalan sebagaimana biasanya, sehingga harusnya sebagai turunan dari Pasal 6 ayat (2) UU Otsus Papua, maka SK 14 kursi DPRP juga harus diterbitkan dan anggotanya segera dilantik.

“Saat ini Mendagri diminta serius mendorong revisi otsus, namun terkesan mendagri lupa bahwa belum menerbitkan SK anggota DPR Papua kursi OTSUS, sejatinya adalah SK anggota DPR Papua segera diterbitkan,” tegas Napo.

Dia menambahkan bahwa sebenarnya tidak boleh lama karena kewenangan mendagri hanya menerbitkan SK berdasarkan usulan Gubernur Papua. (WRP)

Filep Wamafma Sambangi Asrama Mahasiswa Mansel di Yogyakarta

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Filep Wamafma saat menyambangi asrama mahasiswa Manokwari Selatan di Yogyakarta pada Sabtu malam, (27/2/2021)

JAGAINDONESIA.COM, YOGYAKARTA– Anggota DPD RI menyambangi mahasiswa Papua asal Manokwari selatan yang sedang menempuh Pendidikan di kota studi Yogyakarta pada Sabtu, (27/2/2021).

Senator Filep hadir ke asrama mahasiswa tersebut sembari memberikan beberapa bantuan bahan pokok. Bantuan tersebut menurutnya guna meringankan beban mahasiswa di masa pandemi covid-19 sehingga mahasiswa dapat fokus menimba ilmu.

Wakil ketua BULD DPD RI ini mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan yang tetap memperhatikan kebutuhan mahasiswa dalam bentuk penyediaan asrama. Namun menurutnya, fasilitas Pendidikan juga perlu diberikan kepada mereka agar proses peningkatan SDM dapat maksimal.

Tak hanya menyarankan soal fasilitas Pendidikan, Filep juga meminta agar Pemerintah Daerah menginventarisir peluang pekerjaan di daerah yang perlu diisi oleh Orang Asli Papua.

“ kita berharap pemerintah daerah juga melihat kebutuhan lapangan pekerjaan di daerah. Sehingga ketika adik-adik selesai belajar di luar daerah, mereka dapat langsung terjun di ranah pekerjaan.” Kata Senator Papua Barat ini.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperhatikan fenomena maraknya “Sarjana Pengangguran” saat ini.

“Sarjana banyak tapi lapangan pekerjaan yang terbatas. Pendidikan tentu dapat meningkatkan IPM, tapi harapannya bagaimana kita bekerjasama agar Pendidikan itu juga dapat membuat para OAP lebih sejahtera” pungkas Filep.

Filep Wamafma saat makan bersama dengan mahasiswa asal Mansel dan Arfak pada Sabtu malam (27/2)

Filep Wamafma juga meminta agar Pemerintah Daerah dapat menginventarisir semua bantuan Pendidikan kepada mahasiswa atau dunia Pendidikan secara umum. Tujuannya untuk melihat perkembangan kemajuan SDM di Tanah Papua.

“Sekarang kita butuh data kongkrit bantuan Pendidikan dari dana Otsus. Sehingga dapat melihat sejauh mana peran dana otsus dapat mengembangkan SDM Papua.” Tambahnya lagi.

Tak lupa, akademisi STIH Manokwari ini juga mengapresiasi para orangtua yang telah berhasil mengirimkan anaknya belajar di luar Tanah Papua. Menurutnya, hal tersebut patut diapreasi setinggi-tingginya ditengah hambatan ekonomi, latar belakang Pendidikan, dan keterbatasan lainnya. (KR)

Ini Seruan Partai Demokrat Papua Kepada Pemerintah Pusat

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Partai Demokrat se-Tanah Papua saat menyampaikan seruan kepada pemerintah pusat di Hotel Horizon, Jayapura. [Foto: ist]

JAGAINDONESIA.COM, JAYAPURA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi bersama DPR RI, DPRP dan DPRD Kabupaten/kota partai Demokrat se-Papua. Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Hotel Horizon Jayapura pada Rabu (24/2) sore. Rapat koordinasi Partai Demokrat Papua memiliki berbagai agenda pembahasan baik seputar internal partai dan seputar isu yang berkembang di daerah hingga pada tingkat pusat.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Partai Demokrat se-Tanah Papua menyampaikan beberapa poin seruan penting kepada pemerintah pusat. Seruan tersebut merupakan tanggapan Partai Demokrat di Papua terkait dengan berbagai polemik yang masih terus berlangsung di Papua. Selain itu, adanya konflik bersenjata yang masih terus terjadi secara akumulatif dianggap mengancam kehidupan warga sipil di Papua yang menginginkan kehidupan aman dan damai.

Berdasarkan pada berbagai kondisi tersebut, Partai Demokrat se-Tanah Papua menyerukan pemerintah pusat untuk (1) Menarik seluruh pasukan TNI dan Polri yang ada di Tanah Papua (2) Menolak Pemekaran Provinsi dan Kabupaten se-Tanah Papua (3) Terkait evaluasi UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 untuk dikembalikan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) sesuai dengan amanat pasal 77.

Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Anggota DPR Papua, Tarius Mul menyampaikan bahwa terdapat beberapa agenda pembahasan terutama untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis partai yang menjadi acuan berjalannya roda organisasi ke depan. Pembahasan lain juga terkait dengan soliditas internal partai termasuk di tengah isu yang berkembang terkait dengan kudeta yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lebih lanjut, Taris Mul menjelaskan agenda tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas para anggota dewan sebagai DPR papua. Hal tersebut terutama untuk menyikapi berbagai isu sentral termasuk tentang pembahasan revisi UU Otsus Papua dengan berbagai polemik yang berkembang di dalamnya.

“Rakorda ini juga untuk merumuskan hal -hal mengenai strategi politik partai kedepan dan mengikuti pemateri serta kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai angota dewan,” jelas Tarius Mul saat dimintai keterangan oleh awak media. (UWR)

Pengadaan SMF SATRIA-1 Masuki Tahap Pemenuhan Pembiayaan Proyek

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
gambar ilustrasi

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo bersama para mitra penyedia terpilih telah menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). 

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penandatanganan kontrak payung untuk Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 dilakukan dengan menggunakan teknologi hologram dari lokasi masing-masing. Prosesi penandatanganan juga disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta.

“Proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan pada tahun 2021, serta 3.704 desa/kelurahan pada tahun 2022,” ujar Menteri Johnny dalam Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/02/2021).

Melaporkan perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi kepada Kepala Negara, Menteri Kominfo menyatakan jumlah sisa BTS tersebut melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G.

“Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024.  Yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO),” jelasnya.

Selain dana yang berasal dari USO, Menteri Kominfo menjelaskan bahwa sebagian dana lainnya berasal dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni (RM). 

Kontrak Paket 1 dan Paket 2 telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data dengan BAKTI Kominfo. Total nilai kontrak tersebut sebesar Rp9,5 triliun. 

“Sedangkan saat ini, kita akan menyaksikan penandatanganan kontrak Paket 3, 4, dan 5 oleh konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI untuk Paket 3, serta IBS dan ZTE untuk Paket 4 dan Paket 5 dengan total nilai kontrak Rp18,8 triliun,” jelas Menteri Johnny.

Pembangunan BTS di wilayah 3T merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan transformasi digital di seluruh Tanah Air. Kementerian Kominfo melanjutkan pembangunan infrastruktur TIK, meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil digital divide.

Upaya pemerataan akses internet ini akan dilanjutkan Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan melakukan penggelaran akses di 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia dengan layanan sinyal 4G (berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tahun 2016). Proyek besar ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam dua tahun ke depan atau pada akhir tahun 2022, lebih cepat sepuluh tahun dari rencana penyelesaian awal di tahun 2032. (**)

Wagub Papua Minta Bupati Hentikan Izin Penggunaan Lahan Sagu

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) di Kabupaten Merauke Papua. [Foto: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian]

JAYAPURA, JAGAINDONESIA.COM – Sagu merupakan komoditas penting yang dimiliki oleh Provinsi Papua. Kelestarian sagu di Papua merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat termasuk menjaga lahan sagu (hutan sagu) dari penggunaan untuk kepentingan lain. Oleh karena itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal meminta kepada seluruh bupati di Tanah Papua untuk menghentikan penerbitan izin penggunaan lahan di kawasan hutan sagu.

Berdasarkan keterangan yang dirilis Pemerintah Provinsi Papua (25/2), Wagub Klemen Tinal mengingatkan agar lahan di kawasan hutan sagu tidak digunakan untuk hal lainnya.

“Kami pemerintah provinsi mengingatkan kepada mereka (kepala daerah), jangan sampai lahan tempat (area hutan sagu) itu di pakai untuk hal lain,” ujar Wagub Klemen di Jayapura pada Kamis (25/2).

Menurutnya, para bupati harus memiliki ketegasan untuk memelihara kelestarian sagu di bumi Cenderawasih tersebut. Dengan adanya sinergitas dan komitmen bersama terutama dari pemerintah daerah, area sagu dapat terus dijaga kelestariannya.

“Bupatinya harus tegas (supaya areal hutan sagu bisa terus terjaga),” tegas Klemen.

Ketegasan Wagub Klemen tersebut berdasarkan pada adanya perumahan yang dibangun di kawasan hutan sagu. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Wagub Klemen karena dapat berdampak negatif bagi masyarakat adat dan lingkungan sekitar. Menurutnya, tindakan tersebut dapat merusak lingkungan dan mengurangi potensi pendapatan masyarakat adat dari komoditas sagu.

Wagub sangat menyayangkan adanya aktivitas penebangan pohon sagu untuk kepentingan pembangunan perumahan. Akan tetapi, menurutnya pihak yang paling bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah bupati yang memberikan izin penggunaan lahan sagu untuk perumahan.

“Makanya kita tegas meminta untuk jangan lagi pohon sagu kita di tebang untuk kepentingan apa pun. Karena yang salah bukan yang menebang atau membangun sebenarnya. Namun ini salah bupatinya, kenapa mereka kasih ijin. Ini yang saya tekankan lagi,” jelasnya.

Berbagai manfaat didapatkan masyarakat Papua dari tanaman sagu. Setiap bagian tanaman sagu dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk dan material untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulai dari batang, pelepah, daun hingga buahnya dapat dihasilkan berbagai produk olahan makanan, kerajinan tangan hingga material bangunan. Selain itu, tanaman sagu juga dapat membantu upaya restorasi lahan gambut guna menjaga kelestarian lingkungan karena sagu dapat tumbuh dengan baik di genangan air. (UWR)

Transformasi Digital Solusi Strategis untuk Kompetitif

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Presiden Joko Widodo. (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

JAGAINDONESIA.COM, JAKARTA– Pembangunan infrastruktur peningkatan konektivitas fisik yang menjadi program utama pemerintah dalam beberapa tahun belakangan harus diiringi dengan pembangunan konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok nusantara. Tak hanya untuk kepentingan ekonomi semata, konektivitas baik fisik maupun digital tersebut juga sekaligus akan merangkai negara Indonesia yang amat besar.

Saat meluncurkan program Konektivitas Digital 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 26 Februari 2021, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa konektivitas fisik dan digital tersebut juga sangat diperlukan untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkokoh persatuan bangsa.

“Semua ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Tetapi ini juga untuk merangkai negara kita yang sangat besar ini, yang berpulau-pulau, untuk mempercepat pelayanan pendidikan, kesehatan, mendukung sinergi budaya nusantara, dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa besar,” ujarnya.

Pembangunan konektivitas digital tersebut dan tentunya penyiapan talenta digital dalam rangka mewujudkan transformasi digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Di antaranya ialah penyediaan kapasitas satelit multifungsi milik pemerintah (Satria), pembangunan menara-menara telekomunikasi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, program beasiswa talenta digital, dan Gerakan Nasional Literasi Digital.

Atas hal tersebut, Kepala Negara mengapresiasi kerja keras seluruh pihak di mana manfaat yang akan dirasakan dari semua upaya tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi di masa pandemi ini. Sebab, menurutnya, transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa kemajuan bagi Indonesia.

“Transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun, juga sangat penting untuk tetap menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital,” kata Presiden.

Presiden menjelaskan, transformasi digital tersebut dalam implementasinya juga harus mewujudkan kedaulatan dan kemandirian digital yang merupakan prinsip penting transformasi digital Indonesia. Bentuk transformasi tersebut haruslah mendorong penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), meningkatkan pemakaian produk-produk dalam negeri, serta mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa.

“Saya berharap agar program Konektivitas Digital 2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi, pola pikir, kesempatan bisnis global, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia Maju,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam kesempatan tersebut pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga meluncurkan prangko seri vaksinasi nasional Covid-19. Prangko tersebut, yang juga berfungsi sebagai salah satu media visualisasi peristiwa, mengangkat visual Presiden Joko Widodo yang tengah menerima suntikan dosis vaksin Covid-19.

“Ini merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang dengan cepat dan sigap memerangi pandemi Covid-19 melalui vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat agar dapat mencapai kekebalan kelompok,” ucap Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalam laporannya kepada Presiden di acara yang sama.

Hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara yang tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (rls)

Menteri Bintang Ajak Lembaga Masyarakat Cegah Perkawinan Anak

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Salah satu selebaran aisha wedding yang viral dan diduga melakukan praktik perkawinan anak

JAGAINDONESIA.COM, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan kasus perkawinan anak khususnya di tengah pandemi ini kian mengkhawatirkan. Belum lama ini masyarakat dihebohkan dengan viralnya kasus promosi perkawinan anak oleh salah satu Wedding Organizer (WO). Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Bintang mengajak seluruh pihak, khususnya lembaga masyarakat untuk bersinergi melakukan sosialisasi secara masif dan intervensi pencegahan perkawinan anak, difokuskan pada daerah dengan kasus perkawinan anak yang tinggi, sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.

“Mencegah dan menangani perkawinan anak merupakan tugas yang berat, namun jika dilakukan bersama, baik pemerintah, dunia usaha, media massa, dan masyarakat, khususnya dengan bantuan peran lembaga masyarakat, saya yakin persoalan seberat apapun dapat terselesaikan. Oleh karena itu, saya meminta lembaga masyarakat agar dapat bersinergi dalam melakukan berbagai upaya untuk mencegah agar jangan sampai terjadi perkawinan anak. Dengan begitu, tujuan kita untuk mencegah dan menurunkan perkawinan anak di Indonesia pun akan cepat terlaksana,” ungkap Menteri Bintang dalam acara Dialog dengan Lembaga Masyarakat Peduli Anak yang dilaksanakan secara virtual.

Menteri Bintang menegaskan perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan juga bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan hak asasi manusia (HAM). “Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan lebih besar, baik dalam akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Belum lagi besarnya dampak negatif perkawinan anak yang tidak hanya dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga pada anak yang dilahirkan, sehingga berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi,” tambah Menteri Bintang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2019 diketahui terdapat 22 provinsi di Indonesia yang memiliki angka perkawinan anak lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, pada 2018 dan 2019, diketahui terdapat 18 provinsi yang mengalami kenaikan angka perkawinan anak. Merespon hal ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menetapkan isu pencegahan perkawinan anak sebagai 1 (satu) dari 5 (lima) agenda prioritas yang harus ditangani Kemen PPPA hingga 2024 mendatang. Pemerintah juga telah memasukkan isu pencegahan perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024. 

Pemerintah juga telah merevisi Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia menikah bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. “Regulasi dan kebijakan sudah banyak dihasilkan, namun upaya sosialisasi secara masif agar sampai ke masyarakat ini yang harus kita lakukan bersama. Saya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada teman-teman NGO (lembaga masyarakat) yang telah bergerak di tingkat grass root (akar rumput) dalam memberikan perlindungan bagi 80 juta anak Indonesia,” terang Menteri Bintang.

Pada awal 2020, Kemen PPPA bersama 17 Kementerian/Lembaga (K/L) bersama lebih dari 65 lembaga masyarakat peduli anak, dan pihak lainnya sebagai mitra pemerintah telah meluncurkan kembali Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (Geber PPA). “Melalui gerakan ini, kami secara terus menerus melakukan advokasi dan sosialisasi ke masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak-dampak negatif dari perkawinan anak,” jelas Menteri Bintang.

Menteri Bintang menilai dialog besama lembaga masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan. “Saya ingin mendengarkan langsung, apa saja peran, hambatan, serta masukan progesif yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi Kemen PPPA. Hal ini dapat menjadi solusi ke depan, Kemen PPPA akan meresponnya melalui berbagai  bentuk kebijakan, program, atau kegiatan nyata agar lebih memberdayakan perempuan, melindungi anak, dan memenuhi hak-hak anak demi mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030, Generasi Emas 2045, serta Indonesia Maju, tanpa praktek perkawinan anak,” tutur Menteri Bintang.

Perwakilan Yayasan Fahmina Cirebon, Jawa Barat, KH. Husein Muhammad mengungkapkan pandangan keagamaan menjadi hal problematis dan sensitif dalam isu perkawinan anak. Kuatnya sistem sosial dan ideologi patriarki menjadi hal terkuat yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Indonesia. “Untuk itu, peran serta dan kerjasama seluruh komponen masyarakat terutama melalui lembaga negara terkait dan lembaga kultural (agama dan adat) sangat penting untuk dilakukan demi kondisi yang lebih baik kemaslahatan dan bangsa,” jelas KH. Husein.

KH. Husein juga menegaskan bahwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah memutuskan bahwa hukum mencegah perkawinan anak adalah wajib, karena pernikahan anak lebih banyak menimbulkan mudharat (bahaya, keburukan) dibandingkan manfaat untuk anak itu sendiri. Adapun pihak yang paling bertanggungjawab untuk mencegah perkawinan anak adalah orangtua, pemerintah, masyarakat. 

Pada acara ini, Deputi Program Dampak dan Kebijakan Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Tata Sudrajat menjelaskan pentingnya pengasuhan yang layak bagi anak dengan tidak hanya menerapkan kasih sayang tapi juga kelekatan. Hal tersebut merupakan pondasi kuat yang harus anak dapatkan dalam 3 (tiga) tahun di awal perkembangannya. “Jika gagal mendapatkan pengasuhan yang layak, maka anak menjadi mudah insecure, hingga terjebak dalam persoalan perkawinan anak,” tegas Tata. 

Perwakilan Institut Kapal Perempuan, Misiyah mengungkapkan ada beberapa hambatan yang turut menjadi titik kritis, serta sering dijumpai teman-teman NGO dalam menangani kasus perkawinan anak. Di antaranya yaitu pandemi menjadi alasan pemicu terjadinya perkawinan anak; aparat turut menjadi pelaku, dimana aparat desa justru mendukung dan menghalangi tindak pencegahan perkawinan anak, bahkan dilakukan oleh pihak yang paham hukum. Untuk itu dibutuhkan pembekalan bagi pemimpin sekolah perempuan terkait instrumen hukum dalam memutus kasus perkawinan anak. 

“Untuk menangani persoalan perkawinan anak salah satunya di NTB, kami telah bersinergi dengan lembaga masyarakat lainnya melakukan penanganan terhadap 33 kasus perkawinan anak di 3 (tiga) desa Lombok Utara dan Lombok Timur melalui program ‘Perempuan Champions’. Hasil dari upaya penanganan tersebut, 17 kasus berhasil dibatalkan, sedangkan 16 gagal karena alasan adat dan dilegitimasi oleh tokoh setempat,” tutur Misi.

Dalam sesi penutup, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin menyampaikan apreasiasi kepada seluruh mitra pembangunan utamanya seluruh NGO yang selama ini telah, sedang dan akan terus bersama-sama dengan Kemen PPPA bersinergi bersama dalam upaya pencegahan perkawinan anak demi kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia. (**)

Dukung Pemajuan Literasi, SEAMEO dan UPI Sinergikan Pembelajaran Terbuka

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

JAGAINDONESIA.COM, JAKARTA– SEAMEO Centre Indonesia (SEAQIL, SEAQIS, dan SEAMEO CECCEP) dan Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bersinergi menggali potensi sumber daya pembelajaran terbuka untuk pemajuan literasi nasional. Mengajak guru, warga pendidikan, dan para pemerhati pendidikan untuk memanfaatkan Sumber Daya Pembelajaran Terbuka, SEAMEO menggelar webinar nasional “Sumber Daya Pembelajaran Terbuka dalam Meningkatkan Literasi Nasional” yang melibatkan lebih dari seribu peserta secara virtual, Kamis (25/2). Kegiatan ini juga didukung Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Creative Commons Indonesia.

“Perkembangan internet dan teknologi digital telah mengubah cara orang belajar. Sumber pembelajaran tidak lagi statis dan langka, tetapi beradaptasi dan tersedia secara luas sehingga memungkinkan lembaga pendidikan, guru, dan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pertukaran pengetahuan global melalui sumber pembelajaran terbuka atau Open Educational Resources (OER),” tutur Direktur SEAQIL Luh Anik Mayani.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UPI Didi Sukyadi meyakini bahwa perpustakaan di masa depan tidak akan memiliki rak buku, tetapi lebih banyak menyediakan perangkat digital yang mudah diakses. “Inilah perkembangan pembelajaran terbuka. Saya harap, UPI terus bersinergi menunjang misi SEAMEO Centre Indonesia, khususnya terkait potensi sumber daya pembelajaran terbuka melalui pemanfaatan perpustakaan,” harap Didi pada kesempatan ini.

Senada dengan itu, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Hendarman, menyampaikan bahwa dalam prinsip pembelajaran terbuka idealnya semua materi/bahan ajar dapat diakses, dibagi, dan digunakan kembali.

“Dengan adanya Covid-19, semua pihak di sektor pendidikan harus memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagi sumber belajar. Oleh karena itu, SEAMEO Centre Indonesia, khususnya SEAQIL, SEAQIS, dan SEAMEO CECCEP diharapkan dapat membantu membuat terobosan dalam peningkatan literasi dan numerasi di Indonesia,” imbau Hendarman.

Direktur SEAMEO CECCEP, Dwi Priyono menyampaikan bahwa dalam era Revolusi Industri 4.0 dibutuhkan inovasi, otomasi, dan transformasi informasi di mana banyak pekerjaan dilakukan dengan berbasis internet. “Kami berkomitmen menjadi hub atau penghubung dalam mengumpulkan dan menyalurkan sejumlah hasil pengembangan dan penelitian serta praktik baik di bidang PAUD dan parenting yang dapat dimanfaatkan banyak pihak,” ujarnya. Pendidik, orang tua, pemerhati PAUD, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan model, dan jurnal/hasil penelitian serta modul pembelajaran yang dapat diakses di laman www.seameo-ceccep.org.

Direktur SEAQIL, Luh Anik Mayani menekankan pentingnya pemajuan literasi lewat perpustakaan sebagai sumber belajar. “Sebab, ada beberapa kemampuan dasar yang dilibatkan, yakni: membaca, menulis, dan menghitung yang penting bagi manusia untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari,” ujar Anik. Ia pun menyoroti rendahnya hasil PISA dan indeks minat baca Indonesia yang kemudian direspons oleh SEAQIL dengan menggagas Klub Literasi Sekolah (KLS).

Pada kesempatan ini, Direktur SEAQIS Indrawati memaparkan sumber pembelajaran terbuka yang dikembangkan SEAQIS. “Kerangka program SEAQIS terdiri atas tiga kerangka utama, yaitu: Pengembangan Keprofesionalan Guru dan Tenaga Kependidikan IPA, Pengembangan Sumber Pembelajaran IPA, dan Pelayanan pada Komunitas Pembelajaran.  Salah satu program yang dikembangkan pada kerangka kedua adalah Pengembangan sumber pembelajarann terbuka di mana para guru dan tenaga kependidikan IPA dapat memperoleh berbagai macam sumber pembelajaran pada platform yang digunakan SEAQIS, antara lain melalui laman resmi (www.qitepinscience.org), kanal YouTube, dan akun media sosial,” tutur Indrawati.

Kepala perpustakaan UPI, Riche Cynthia Johan menyampaikan bahwa konsep pembelajaran terbuka merupakan bagian dari bahan ajar, belajar, dan bahan penelitian dalam media apapun yang berada dalam domain publik dan telah dirilis dengan menggunakan lisensi terbuka. “Hal ini memungkinkan akses, penggunaan, penggunaan kembali dan redistribusi oleh orang lain dengan pembatasan atau tanpa pembatasan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mendorong peningkatan kemampuan literasi masyarakat. Ini karena konsep belajar yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa batasan ruang dan waktu,” jelas Riche.

Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) adalah organisasi regional antarpemerintah tingkat Asia Tenggara untuk mengembangkan kualitas tenaga pendidik di antara negara-negara anggota ASEAN. SEAMEO Centre Indonesia membawahi SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL) yang berfokus di bidang pengembangan bahasa, SEAMEO QITEP in Science (SEAQIS) dengan pemusatan pada sains, serta SEAMEO Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) yang membina pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kegiatan ini disiarkan langsung baik melalui Zoom dan kanal YouTube dan diikuti lebih dari seribu peserta. Publikasi dan sumber belajar produksi SEAQIL dapat diakses melalui laman resmi www.qiteplanguage.org, serta kanal YouTube dan akun media sosial SEAQIL. (rls)

Tokoh Lintas Agama Divaksinasi COVID-19 di Masjid Istiqlal

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Agama gelar vaksinasi COVID-19 bagi Tokoh Agama di Basement 1 Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (23/2).

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan semua agama akan divaksinasi di sini.

”Jadi bukan hanya vaksinasi untuk pemuka agama tapi vaksinasi ini bertujuan untuk merajut kebersamaan dari seluruh keberagaman,” katanya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (23/2).

Pelaksanaan vaksinasi di Masjid Istiqlal bagi tokoh agama akan menjadi pilot project untuk dilaksanakan di tempat lain.

”Vaksin yang sudah didistribusikan ke seluruh ibu kota provinsi sebanyak 4 juta, nanti 3 juta lagi akhir bulan ini dan salah satu target yang divaksinasi memang pemuka agama jadi nanti ini sebagai pilot project mudah-mudahan bisa segera kita replikasi ke daerah-daerah lain,” tambah Budi.

Vaksinasi di Masjid Istiqlal ditargetkan 1.100 sampai 1.200 orang setiap harinya. Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS mengatakan pelaksanaan vaksinasi di Masjid Istiqlal akan mencoba dilakukan selama sepekan.

”Saya kira ini contoh yang sangat baik, para tokoh-tokoh agama semua bersatu di sini untuk divaksin dan bisa kita lakukan juga di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Vaksinasi ini dilaksanakan dengan kerja sama Kemenkes, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Poltekkes, rumah sakit vertikal Kemenkes, kemudian dari tenaga kesehatan TNI-Polri, dari rumah sakit keagamaan NU dan Muhammadiyah bergabung di masjid Istiqlal.

Secara teknis pelaksanaan vaksinasi dilakukan melalui 5 tahapan, tahapan pertama penerima vaksinasi menuju ke Meja 0 untuk verifikasi data, tahapan kedua dilanjutkan ke Meja 1 untuk pendaftaran, tahapan ketiga ke Meja 2 untuk skrining kesehatan, tahapan keempat ke Meja 3 vaksinasi, dan tahapan terakhir observasi

Tokoh agama menjadi salah satu prioritas program vaksinasi COVID-19. Peran para tokoh agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu memiliki tugas yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam melakukan pembinaan keagamaan.

Dr. Maxi mengatakan tokoh agama merupakan kategori petugas pelayanan publik mengingat tugas dan fungsinya di Indonesia adalah sebagai pemuka agama yang langsung behadapan dengan masyarakat.

Namun demikian, secara kebetulan para tokoh agama ini kebanyakan sudah lansia. Selain itu dengan divaksinnya tokoh agama bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk divaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi di Masjid Istiqlal mendapat respons baik dari berbagai kalangan pemuka agama. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Mejelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci Indonesia Maha Biksu Dutavira Sthavira menyambut baik pelaksanaan vaksinasi bagi tokoh agama tersebut.

Ia mengatakan vaksinasi ini bukti nyata negara merawat, menjaga anak bangsa agar sehat. Ia juga mengatakan vaksin yang dipilih oleh negara yakni vaksin Sinovac ini sangat cocok untuk DNA dan iklim di Indonesia.

”Saya sudah di vaksin, kepada anak bangsa semua ikut vaksinasi dengan satu keyakinan kita sehat keluarga kita juga sehat kita bisa menjaga dan mentaati protokol 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas) berarti kita menjaga keselamatan keluarga kita juga,” tutur Dutavira. (Rls)

LaNyala Apresiasi Gerakan Santri Bermasker

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

JAGAINDONESIA.COM,GRESIK – Upaya para santri di Jawa Timur menekan penyebaran Covid-19 dengan Gerakan Santri Bermasker, mendapat apresiasi dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, upaya ini harus didukung semua pihak.

“Upaya yang dilakukan santri di Jawa Timur ini adalah bagian dari upaya untuk menekan mata rantai penyebaran Covid-19. Untuk itu, kita harus memberikan apresiasi terhadap gerakan ini,” ujarnya, Jumat (26/2/2021) dalam kunjungannya ke Gresik, Jawa Timur.

Lebih lanjut LaNyalla mengatakan, setiap elemen masyarakat harus terlibat aktif dan memainkan peran untuk menghentikan wabah Covid-19.

“Implementasi Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, harus dijalankan semua pihak. Jika semua peduli dan bersama-sama menjalankan protokol kesehatan, maka laju pandemi bisa kita hentikan,” katanya.  

Senator asal Jawa Timur ini juga berharap Gerakan Santri Bermasker yang diinisiasi para Kyai dan Ulama dengan Polda Jatim, bisa berdampak luas pada masyarakat. Utamanya untuk saling menegakkan disiplin prokes

“Para Kyai dan Ulama memiliki peran penting. Dan mereka juga merupakan tokoh yang dihormati sehingga ajakannya pasti direspon positif oleh masyarakat umum,” ujar LaNyalla optimis.

Ditambahkannya, untuk menghentikan penyebaran wabah masyarakat harus kompak dan saling mengingatkan, saling mengajak serta saling menjaga.

“Kepedulian antar sesama ini akan menjadi senjata utama, senjata yang kuat untuk menghadapi pandemi,” tutur mantan Ketua Umum PSSI itu.(Rls)

1...221222223Halaman 222 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.