JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Jum’at, 9 April 2021, DPD RI menggelar sidang paripurna ke-10 dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, sekaligus Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020-2021.

Pada sidang paripurna kali ini, salah satu yang menjadi pembahasan ialah rencana Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

DPD RI memandang bahwa perubahan Provinsi Papua selama diberlakukannya otsus belum berdampak secara signifikan. Karena itu perlu dilakukan perbaikan pada tata kelola Otonomi Khusus, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, serta melakukan evaluasi secara berkala.

Senator asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mendukung penuh langkah evaluasi terhadap pelaksanaan UU Otsus Papua tersebut.

“Otsus Papua masih menyisakan permasalahan akuntabilitas dan transparansi, sulitnya pelaksanaan monev, belum adanya grand design dan sinergitas Dana Otonomi Khusus dengan Belanja Kementerian/Lembaga, dan adanya sisa Dana Otonomi Khusus yang belum termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita berharap tata Kelola Otsus kedepan lebih baik.” Jelas Filep Wamafma saat dihubungi melalui sambungan telpon (9/4/2021).

Doktor alumni Unhas ini juga berharap agar revisi yang dilakukan tidak dibatasi pada pasal tertentu saja. Ia menilai bahwa momentum revisi undang-undang Otonomi Khusus tidak hanya sebatas untuk memperpanjang pemberlakuan Dana Otonomi Khusus, melainkan juga dijadikan momentum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Papua.

“Kita sudah sampaikan agar revisi tidak hanya soal pendanaan dan pemekaran. Apalagi temuan dan rekomendasi Pansus merujuk ke sejumlah permasalahan. Harusnya menjadi pertimbangan kuat sebelum ditetapkan nantinya.” Tutup akademisi STIH Manokwari tersebut. (KR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – DPD RI melaksanakan Sidang Paripurna ke-10 dengan agenda Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, (9/4/21).

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta Senator Seluruh Indonesia mendukung penuh pandangan DPD RI terhadap Otsus Papua hingga penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua.

“Selain itu, DPD RI meminta seluruh pihak untuk dapat mendukung pengesahan RUU Tentang Daerah Kepulauan dikarenakan RUU ini dapat memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi dan menjadi solusi atas permasalahan pembangunan di daerah-daerah yang bercirikan kepulauan,” buka Nono Sampono didampingi Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga pada sidang paripurna ini meminta Pengesahan Pandangan DPD RI Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Penyusunan RUU Tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pembahasan RUU Tentang Daerah Kepulauan dan Penataan Daerah (Usul Daerah Otonom Baru).

“DPD RI menilai bahwa revisi UU Otonomi Khusus semestinya tidak hanya sebatas untuk memperpanjang keberlakuan Dana Otonomi Khusus, melainkan juga dijadikan momentum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Papua melalui kebijakan yang tepat yang tertuang dalam revisi ini nantinya, ujar Fernando.

“Pansus mencatat empat persoalan mendasar yang masih dihadapi Papua saat ini yaitu, perbedaan pemahaman dan pandangan tentang sejarah Papua, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan yang belum sepenuhnya terealisasi, dan marginalisasi terhadap orang asli Papua,” lanjutnya.

Pada saat yang sama, Komite II DPD RI melaporkan hasil Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU Nomor 16 tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K) dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“DPD RI mendorong revisi UU SP3K, serta mendesak pemerintah agar segera menerbitkan aturan turunannya berupa peraturan menteri untuk memperkuat penyelenggaraan sistem penyuluhan terutama perikanan dan kehutanan,” ungkap Wakil Ketua Komite II Hasan Basri.

Sementara itu, Komite III DPD RI melakukan pengawasan dalam rangka inventarisasi materi penyusunan pengawasan atas pelaksanaan UU Wabah Menular. Komite III DPD RI juga melakukan Keberadaan UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular mendesak untuk dievaluasi dan diperbaharui dan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU Tentang Praktik Psikologi.

“Landasan hukum yang dijadikan rujukan UU Wabah Menular sudah tidak relevan dan sudah diganti oleh pelbagai perundang-undangan yang baru, Pasal-pasal yang mengatur wabah penyakit menular dalam UU Wabah Menular sangat terbatas,” kata Senator Aceh Fadhil Rahmi.

Sedangkan Komite IV DPD RI melaporkan pelaksanaan tugas Komite IV mengenai Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

“Komite IV akan melaksanakan pengawasan UU dan program prioritas nasional di daerah, antara lain Inventarisasi Materi prioritas daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah/Daerah Tahun 2022, dan Inventarisasi Materi dalam rangka penyusunan RUU Tentang Pinjaman Daerah,” pungkas Sukiryanto. (rls)

JAKARTA,JAGAINDONESIA.COM– Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Fadholi, meminta pemerintah segera memberikan program bantuan khusus kepada para Jurnalis dan insan pers yang terdaftar resmi di Dewan Pers. Lebih khusus bagi Jurnalis yang belum memiliki tempat tinggal tetap.
Kerena menurutnya, Wartawan dalam UU di akui sebagai buruh, tanggung jawab terhadap jaminan kesehatan dan kesejahteraan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab perusahaan media, tetapi juga tanggung jawab negara.

“Insan pers sebagai warga negara yang mempunyai fungsi menjalankan pelaksanaan pilar keempat demokrasi, layak mendapat jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan, termasuk sandang dan pangan,” ujarnya saat ditemui disela-sela rapat Komisi IX DPR, Rabu (07/4/2021).

“Saya juga paham, tidak semua wartawan punya rumah sendiri. Masih banyak temen wartawan yang ngontrak rumah. Untuk itulah, KemenPUPR harus memberikan program khusus, misalnya membuat program rumah subsidi bagi wartawan. Dan ketika itu terpenuhi, saya meyakini, kinerja wartawan akan meningkat, dan ekonomi keluarganya juga akan terpenuhi, sejahtera minimal,” paparnya.

Sebagai pilar keempat demokrasi, menurutnya Pers memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai agen kebudayaan agen perubahan sekaligus agen edukasi kepada masyakarakat. Pers juga menentukan kemana sebuah peradaban akan dibawa. Namun dibalik tanggung jawab insan pers tersebut, faktanya kata legislator asal Jawa tengah itu, hingga saat ini wartawan sebagai pekerja media, masih jauh dari kata sejahtera.

Ia juga mengaku sangat perihatin dengan kondisi insan pers di Indonesia, terlebih saat kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. “Saya ikut perihatin, karena selama ini belum ada sekalipun pembahasan serius di Pemerintahan mengenai kesejahteran wartawan,” tandasnya.

Menurtnya, perhatian kepada wartawan tidak harus spesifik seperti buruh atau pekerja lainnya. “Yang saya maksud, pekerja media ini kan sebenarnya butuh perhatian pemerintah. Terutama dari Kementerian terkait seperti Kemenaker, Kemenkes, Kemensos dan KemenPUPR. Kalau yang ada rejeki lebih dan bekerja di perusahaan besar okelah, BPJS bisa bayar sendiri, tapi kalau yang tidak, saya mohon maaf bukan berniat merendahkan temen-temen media yang kecil, tapi kan ini kasihan, siapa yang bayar,” urainya.

Untuk itu, selain KemenPUPR, dirinya juga mendesak Menaker Ida Fauziyah, agar segera menyusun, membuat dan melaksanakan program khusus untuk kesejahteraan wartawan. “Temen-teman wartawan ini kan perlu dibina. Kita harus bisa memikirkan nasibnya hingga masa tuanya nanti. Harus ada jaminan masa tua bagi wartawan. Harus ada pembinaan dan perhatian lah dari pemerintah,” tukasnya.

“Sekali lagi, Saya minta program kongkrit dari Menaker terhadap semua tenaga kerja termasuk wartawan. Kemudian langkahnya seperti apa. Menaker harusnya tahu pekerja media ini jumlahnya berapa, wartawan di Indonesia ini ada berapa? yang resmi tercatat di Dewan Pers. Menaker juga harus tahu, berapa gaji atau salery mereka, Kemaneker kan ada program pelatihan terhadap pekerja lain, terus untuk wartawan kapan? kan wartawan juga pekerja,” ujarnya.

Kemudian kata Dia, mereka (Kemenaker_red), juga harus menyiapkan program yang kongkrit termasuk pelatihan ekonomi. “Kan wartawan juga boleh punya ketrampilan lain. Ini kan gak menyalahi aturan, misalnya mau bisnis online atau apapun kan butuh pelatihan dan bantuan. Jadi wartawan itu juga butuh pelatihan ekonomi,” tegasnya.(Rls)

JAKARTA,JAGAINDONESIA.COM – Sebagai pilar keempat demokrasi, Pers memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai agen kebudayaan agen perubahan sekaligus agen edukasi kepada masyakarakat. Pers juga menentukan kemana sebuah peradaban akan dibawa.

Kata-kata itu selalu muncul dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) baik dari Presiden, Menteri hingga pejabat publik lainnya. Namun dibalik tanggung jawab insan pers tersebut, faktanya hingga saat ini wartawan sebagai pekerja media, masih jauh dari kata sejahtera.

Jika berdasar pada upah layak wartawan, gaji atau honor untuk wartawan pemula Rp3,5- Rp4 juta. Setelah 2 tahun, naik Rp 6 juta dan seterusnya disertai dengan jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan dan premi pendidikan jika wartawan tersebut mau melanjutkan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan kantor media terkait. Itupun berlaku di media-media yang sudah siap dari segi finansial.

Sudah banyak yang mengusulkan, agar upah wartawan, sebaiknya disesuaikan dengan wilayah kerja wartawan, apakah itu di kepulauan, daerah terpencil atau tempat-tempat tertentu yang mengeluarkan ongkos lebih, atau tempat-tempat yang memang harga-harga kebutuhan pokok dan transportasi di atas rata-rata.

Umumnya, jurnalis sama-sama mencari berita, dan gajinya pun harusnya seragam berdasarkan pada kebutuhan hidup layak. Tapi, pada kenyataannya berbeda antara media cetak, elektronik dan online. Upah masih cenderung disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing redaksi.

Atas ketidakjelian pemerintah itu, Anggota DPR Fraksi NasDem, Fadholi, mendesak pemerintah segera menetapkan dan mengesahkan upah layak wartawan dan jaminan asuransi kesehatan bagi wartawan secara nasional. Kerena menurutnya, Wartawan dalam UU di akui sebagai buruh, tanggung jawab terhadap jaminan kesehatan dan kesejahteraan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab perusahaan media, tetapi juga tanggung jawab negara.

“Insan pers sebagai warga negara yang mempunyai fungsi menjalankan pelaksanaan pilar demokrasi, layak mendapat jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan,” ujarnya saat ditemui disela-sela rapat Komisi IX DPR dengan Menaker, Ida Fauziyah, Rabu (07/4/2021).

Ia juga mengaku sangat perihatin dengan kondisi insan pers di Indonesia, terlebih saat kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. “Saya ikut perihatin, karena selama ini belum ada sekalipun pembahasan serius di Pemerintahan mengenai kesejahteran wartawan,” tandasnya.

Menurutnya, perhatian kepada wartawan tidak harus spesifik seperti buruh atau pekerja lainnya. “Yang saya maksud, pekerja media ini kan sebenarnya butuh perhatian pemerintah. Terutama dari Kementerian terkait seperti Kemenaker, Kemenkes, Kemensos dan KemenPUPR. Kalau yang ada rejeki lebih dan bekerja di perusahaan besar okelah, BPJS bisa bayar sendiri, tapi kalau yang tidak, saya mohon maaf bukan berniat merendahkan temen-temen media yang kecil, tapi kan ini kasihan, siapa yang bayar,” urainya.

Untuk itu, dirinya mendesak Menaker Ida Fauziyah, agar segera menyusun, membuat dan melaksanakan program khusus untuk kesejahteraan wartawan. “Temen-teman wartawan ini kan perlu dibina. Kita harus bisa memikirkan nasibnya hingga masa tuanya nanti. Harus ada jaminan masa tua bagi wartawan. Harus ada pembinaan dan perhatian lah dari pemerintah,” tukasnya.

“Sekali lagi, Saya minta program kongkrit dari Menaker terhadap semua tenaga kerja termasuk wartawan. Kemudian langkahnya seperti apa. Menaker harusnya tahu pekerja media ini jumlahnya berapa, wartawan di Indonesia ini ada berapa? yang resmi tercatat di Dewan Pers. Menaker juga harus tahu, berapa gaji atau saleri mereka, Kemaneker kan ada program pelatihan terhadap pekerja lain, terus untuk wartawan kapan? kan wartawan juga pekerja,” ujarnya.

Kemudian kata Dia, mereka (Kemenaker_red), juga harus menyiapkan program yang kongkrit termasuk pelatihan ekonomi. “Kan wartawan juga boleh punya ketrampilan lain. Ini kan gak menyalahi aturan, misalnya mau bisnis online atau apapun kan butuh pelatihan dan bantuan. Jadi wartawan itu juga butuh pelatihan ekonomi,” tegasnya.(Rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah gerak cepat mengucurkan bantuan untuk korban bencana banjir di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ada dua fokus yang disoroti oleh mantan Ketua Umum PSSI tersebut. Pertama adalah perbaikan infrastruktur dan kedua yakni ketahanan pangan pasca-bencana.

“Saya kira pemerintah perlu bergerak cepat memberikan edukasi untuk menangani korban bencana serta berkonsentrasi menangani infrastruktur yang rusak dan ketahanan pangan pasca-bencana,” kata LaNyalla di kantor DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengapresiasi elemen-elemen masyarakat dan relawan yang telah turun memberikan bantuan secara massif. “Pemerintah provinsi diharapkan segera berkoordinasi untuk menyiapkan data korban bersama semua unsur, sehingga penanganan bencana akan cepat dan efisien,” ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Salah satu hal mendesak menurut Senator Dapil Jawa Timur itu adalah hunian bagi para korban bencana. “Bantuan dana untuk biaya sewa hunian dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19, sebaiknya diarahkan oleh pemerintah setempat, agar tidak simpang siur pada pelaksanaan teknisnya,” tutur LaNyalla.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pihaknya bakal memberikan dana Rp500 ribu untuk tiap keluarga korban bencana banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dana tersebut, kata Doni, diberikan untuk menyewa rumah keluarga terdekat sebagai hunian sementara. Pemberian dana bantuan ini juga sebagai upaya mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di lokasi pengungsian.

Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kebencanaan. Kali ini bencana menerjang Provinsi NTT yang luput dari kesiapsiagaan. Padahal, BMKG telah memperingatkan adanya La Nina yang berdampak pada cuaca. (*)