JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti pernyataan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang membuka suara bahwa kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 nilainya mencapai Rp100 triliun lebih.

Novel mengatakan kasus bansos Covid-19 dimana KPK melakukan operasi tangkap tangan hanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kasus serupa juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut.

Fachrul Razi menegaskan, pernyataan tersebut harus di proses cepat dan ditindaklanjuti oleh lembaga KPK agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.

“Saya meminta KPK segera membongkar indikasi korupsi bansis Covid-19 secara cepat dan membuktikan bahwa pernyataan Novel Baswedan adalah “Mega Korupsi” yang harus diusut tuntas,” jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi juga meminta KPK untuk menangkap aktor dan tokoh yang terlibat dalam menikmati dana bansos Covid-19.

“Korupsi adalah pandemi yang sebenarnya dan lebih berbahaya. Proses hukum harus diterima seberat-beratnya para para koruptor bansos ini,” kata Fachrul Razi.

“Kemiskinan meningkat selama Covid karena memang banyak masyarakat miskin yang terkena dampak Covid tidak mendapatkan bantuan sama sekali, ini harus di proses oleh KPK sampai ke daerah dan memeriksa kepala daerah yang terlibat,” tegas Fachrul Razi yang juga mantan aktivis Universitas Indonesia.

Tahun 2020 lalu, anggaran untuk perlindungan sosial karena pandemi covid-19 sebesar Rp234,33 triliun. Sebanyak Rp129,49 triliun dialokasikan untuk Kemensos dengan rincian Program Keluarga Harapan (PKH) Rp41,97 triliun, Sembako dan Bantuan Tunai Sembako Rp47,32 triliun, Bansos Jabodetabek Rp7,1 triliun, dan Bansos non-Jabodetabek Rp33,1 triliun.

“DPD RI akan terus memantau temuan kasus korupsi Rp100 Triliun sampai tuntas. Kami mendukung KPK untuk segera menangkap para aktor yang terlibat dalam menikmati bansos Covid-19,” tutupnya. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – MS, siswi SMA di Bengkulu dikeluarkan dari sekolah setelah videonya yang menghina Palestina di akun TikToknya viral di media sosial. Di video yang beredar, MS terlihat melontarkan kata-kata kasar pada Palestina.

Keputusan mengeluarkan MS dari sekolah tersebut berdasarkan hasil rapat Dinas Cabdin Pendidikan Wilayah VIII Kabupaten Benteng dan pihak sekolah. Menurut Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah VIII Kabupaten Bengkulu Tengah, Adang Parlindungan tindakan yang dilakukan MS sudah melanggar tata tertib yang ada.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin memberikan reaksi melalui keterangan resminya, Rabu (19/5/2021).

“Kebiadaban Israel terhadap rakyat Palestina pasti memancing reaksi simpati secara luas di publik global, baik dari negara mayoritas muslim termasuk di Indonesia, maupun negara non muslim lainnya. Sebab persoalan konflik Palestina dan Israel bukan hanya tentang persolan ideologi dan narasi keagamaan, tetapi juga tentang hak-hak universal kemanusiaan,” ujar Sultan.

Berkaitan dengan video tiktok pelajar siswi SMA di Bengkulu Tengah yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian tersebut tentu melukai kita semua, lanjut Sultan. Dan hal itu memancing reaksi emosional dari publik, bahkan bisa berpotensi menimbulkan polemik yang lebih luas diruang sosial. 

“Maka tindakan cepat (mediasi) penyelesaiannya dari Kepolisian setempat yang mengundang tokoh agama dan masyarakat bersama si anak sendiri bersama orang tuanya patut diapresiasi,” tambahnya.

Adapun hasil mediasi tersebut menghasilkan beberapa keputusan yaitu pelaku bersedia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan juga orang tuanya agar dapat bertanggung jawab dalam mendidik, membina serta melakukan pengawasan.

“Saya mendengar sanksinya tidak sampai disana, anak tersebut ternyata diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan melanggar klausul ketertiban sekolah. Maka atas keputusan tersebut saya pribadi sangat menyayangkan. Seharusnya tidak mesti sampai harus diberhentikan dari sekolah,” tegas senator muda asal Bengkulu tersebut.

Apalagi Sebelumnya sang anak telah meminta maaf dan menyesali tindak perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama kedepannya.

“Kita semua menyesalkan dan kecewa atas apa yang dilakukan siswi tersebut, tapi aparat Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Benteng Telah memanggil banyak pihak dalam penyelesaian masalah ini. Sudah cukuplah sanksi sosial dan psikologis yang diberikan padanya,” tandas Sultan.

Jadi mantan wakil Gubernur Bengkulu tersebut meminta pihak terkait untuk mempertimbangkan lagi atas keputusan tersebut agar siswi pelaku video itu dapat kembali bersekolah.

“Fungsi pendidikan adalah merubah cara pandang kognitif serta merubah perilaku afektif serta psikomotorik seluruh siswa/i-nya. Jadi dengan kesalahan Yang telah dilakukan dapat menjadi salah satu proses pembelajaran bagi kehidupannya. Jangan sampai sanksi yang diberikan memupuskan harapannya dalam memperjuangkan cita-citanya,” sesal Sultan.

Selain itu kejadian ini harus menjadi pelajaran kita bersama yaitu, bagaimana tata sistem nilai di sekolah ditransformasikan dalam ruang pendidikan kita semua. Sebab, status pelajar merupakan “subjek” yang sedang mengikuti proses, jadi baik buruknya merupakan output dari sistem pendidikan yang ada.

“Ketika ia dikeluarkan dari sekolah, maka hal itu akan menjadi beban psikis seumur hidupnya. Selain itu akan terbangun stigma negatif didalam ruang sosial yang bisa membuat sang anak dikucilkan dalam lingkungan masyarakat. Dan itu tidak boleh terjadi,” ungkapnya.

“Kita juga mesti menjadikan hal ini sebagai pelajaran bersama agar bijak dalam memanfaatkan media sosial. Agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Baik itu dalam bentuk kebencian maupun sentimen-sentimen lainnya berbau SARA,” timpal Sultan.

Hal ini juga selaras apa yang disampaikan sebelumnya oleh seorang akademi serta tokoh pendidikan Provinsi Bengkulu, Elfahmi Lubis (19/5), menurutnya dasar pemikiran tidak menyetujui si anak dikeluarkan dari sekolah adalah lebih kepada pertimbangan psikologis dan sosial anak. Jelas dengan sanksi “bias” anak ini, akan menimbulkan tekanan psikologis dan sosial luar biasa bagi si anak.

“Dalam konteks Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,  pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum untuk diarahkan pada  pemenuhan hak anak serta mengutamakan keadilan restoratif,” papar pria yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Bengkulu tersebut.

Terakhir Elfahmi menjelaskan bahwa selain itu di dalam konstitusi diatur secara tegas bahwa hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara dan negara wajib mengusahakannya. Jadi hak untuk sekolah itu adalah hak asasi setiap orang, yang tidak boleh dirampas dan dikurangi sedikitpun dan dengan alasan apapun, termasuk oleh negara. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Polsek Candipuro, Lampung Selatan, Lampung, dibakar warga yang kecewa terhadap pelayanan polisi setempat. Polri menjelaskan seluruh anggota hingga tahanan Polsek Candipuro saat ini dalam kondisi aman.

“Polsek tersebut rusak karena terbakar. Namun seluruh anggota Polsek dan tahanan dalam keadaan aman, tidak mengalami luka-luka,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Kamis (20/5/2021).

“Artinya tidak ada korban. Dan di dalam Polsek ada tahanan, sudah diamankan. Jadi tidak apa-apa,” sambungnya.

Selain itu, Kombes Ramadhan menyebut senjata api yang disimpan Polsek Candipuro tidak dijarah para pelaku. Dia mengklaim senpi milik Polri itu bisa diselamatkan.

“Kemudian untuk barang-barang, termasuk senjata api yang dimiliki Polri, berhasil diselamatkan,” kata Kombes Ramadhan.

Kombes Ramadhan mengatakan kondisi terkini di Polsek Candipuro. Masyarakat dikatakan membantu Polri menjaga area Polsek.

“Kemudian saat ini, masyarakat dan tokoh masyarakat di sana mendukung Polri dan ikut berjaga-jaga di area Polsek tersebut. Tidak ada korban jiwa. Dan barang-barang inventaris, termasuk senpi, semua sudah diamankan,” terangnya.

Sementara itu, seluruh tahanan Polsek Candipuro dipindahkan ke Polres Lampung Selatan. Mereka juga dalam kondisi aman. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ramai penghinaan Palestina oleh pengguna media sosial di Indonesia. Polri memperingatkan para kreator tidak membuat konten yang sifatnya adu domba.

“Kalau yang sifatnya bisa mengadu domba bahkan menciptakan suasana yang bisa menjadikan kegaduhan, itu bisa saja Direktorat Siber melakukan penangkapan,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Kamis (20/5/2021).

Pernyataan Kombes Ramadhan ini menjawab pertanyaan upaya pencegahan peredaran video yang berisi penghinaan terhadap Palestina.

Menurutnya, adu domba bisa mengakibatkan perpecahan bangsa. Ramadhan menyebut konten-konten seperti itu hanya menimbulkan kegaduhan.

“Jadi harus dibedakan juga mana yang perlu, mana juga yang sifatnya ini membahayakan. Apalagi mengadu domba, bisa menciptakan perpecahan bangsa,” tuturnya.

“Tapi ada hal-hal khusus yang sifatnya akan menciptakan suasana kegaduhan. Dan mengadu domba ini bisa saja Direktorat Siber langsung melakukan kegiatan penangkapan,” sambung Ramadhan.

Sementara itu, untuk Virtual Police (VP) milik Dittipidsiber Bareskrim Polri, Ramadhan menyebut VP hanya bisa mengingatkan pembuat konten. Jika konten tersebut bersifat ujaran kebencian, kata Ramadhan, masih bisa ditegur terlebih dahulu alih-alih langsung ditangkap.

“Virtual Police itu sifatnya adalah memberikan peringatan, juga memberikan edukasi terhadap posting-an yang sifatnya ujaran kebencian. Jadi, yang sifatnya ujaran kebencian, bisa kita ingatkan,” tutupnya. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora kembali beraksi dengan melakukan pembunuhan keji terhadap petani di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dalam 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kelompok MIT belum bisa dibinasakan.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan Satgas Madago Raya yang ada di Poso masih bekerja. Dia meminta masyarakat tidak membayangkan kondisi geografis di Poso seperti di Jakarta.

“Ya tentunya kan kita ada satgas di sana ya. Ada satgas yang ada di Poso. Dan kalau teman-teman lihat bahwa di sana itu geografisnya tidak sama seperti kita bayangkan di Jakarta maupun di tempat-tempat lain yang tidak banyak tantangan,” ujar Irjen Argo, Selasa (18/5/2021).

Argo menjelaskan kondisi geografis di Poso tempat MIT beraksi merupakan gunung yang membuat tidak semua personel bisa naik. Menurutnya, kondisi tubuh anggota harus disesuaikan disana.

“Disana ada gunung yang kalau diatas gunung itu kadar oksigennya berkurang. Tidak semua personel bisa naik ke sana. Dan kondisi badan, tubuh, yang harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan disana,” tuturnya.

Meski demikian, Argo memastikan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora itu terus dikejar Satgas Madago Raya. Apalagi baru-baru ini MIT kembali melakukan pembunuhan keji.

“Dan tentunya dengan adanya kemarin kejadian yang menewaskan warga, dan kita mengejar. Kita sudah, kita bisa tahu dari saksi yang lihat kelompok MIT yang melakukan dan tentunya tetap Polri bantu TNI untuk melakukan pengejaran yang bersangkutan,” ucap Argo. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora di Poso, Sulawesi Tengah masih terus diburu Satgas Madago Raya usai melakukan pembunuhan keji terhadap beberapa petani. Polri menyatakan telah mengetahui lokasi di mana anggota MIT biasa beraksi.

“Loh sudah tahu sebenarnya (lokasi Ali Kalora dan kawan-kawan). Wilayah mereka bermain itu aparat keamanan sudah mengidentifikasi dan medannya memang tidak mudah,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (18/5/2021).

Hanya saja, kata Rusdi, mereka tidak diam di satu tempat. Anggota MIT juga tetap bergerak seperti makhluk hidup pada dasarnya.

“Nggak mungkin, diam di sini saja, selesai lah. Mereka kan makhluk hidup juga. Mereka bergerak terus,” tuturnya.

Brigjen Rusdi menegaskan DPO MIT masih berjumlah sembilan orang. Satgas Madago Raya terus melakukan pengejaran terhadap mereka.

“Masih, itu masih 9. Iya itu diantaranya pelaku-pelaku yang kemarin kejadian terakhir itu. Tapi Madago Raya tetap berjalan,” jelas Rusdi.

“Jadi memang membutuhkan sumber daya yang besar. Artinya fisik personelnya, logistiknya, peralatannya, itu kan membutuhkan sesuatu yang besar,” sambungnya. (rls)