Selasa, 20 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 191

DPD RI Minta Pemerintah Gerakkan Puskesmas Lakukan Tracing

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, meminta pemerintah untuk menggerakkan Puskesmas guna mengantisipasi lonjakan peningkatan kenaikan kasus Covid-19 pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah. Setidaknya, ada beberapa faktor yang kemungkinan menjadi pendorong kenaikan kasus. Salah satunya, adalah positivity rate yang naik dan jumlah pemeriksaan spesimen yang mengalami penurunan karena libur Lebaran.

“Kami berharap Puskesmas dapat menjadi ujung tombak penanganan Covid-19. Kenapa Puskesmas, karena ini pelayanan kesehatan yang paling depan. Kalau mengandalkan Dinas Kesehatan, ini nggak akan sanggup karena cakupan areanya terlalu besar,” kata Nono Sampono, Kamis (20/05/2021).
 
Berkaca dari libur panjang tahun baru kemarin, Nono Sampono meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga kasus aktif Covid-19 di wilayahnya. 
 
“Peran Puskesmas kedepan, baik untuk pandemi maupun sistem kesehatan nasional kedepannya, ini sangat besar,” ujar Nono Sampono.

Menurut Nono, Puskesmas dapat menjadi kekuatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sebab Puskesmas merupakan lembaga kesehatan yang didesign khusus untuk pelayanan paling depan di Indonesia, Puskesmas dinilai mampu melakukan tugas itu.

“Dengan optimalisasi Puskesmas dalam rangka tracing ini, maka kita bisa mengetahui dan mendeteksi dengan cepat,” tuturnya.

Untuk itu, Nono Sampono meminta jajaran pemerintah di daerah untuk terus meningkatkan upaya 3T (tracing, testing, dan treatment). Selanjutnya, pemerintah daerah harus memastikan penyaringan masyarakat saat arus balik mudik lebaran lebih diperketat. (rls)

Ketua DPD RI Minta Optimalisasi Dana Desa dan BUMdes untuk Kebangkitan Ekonomi Desa

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pentingnya pengelolaan dana desa untuk kebangkitan ekonomi desa. Selain itu, keberadaan BUMDes juga harus dioptimalkan.

Hal ini disampaikan LaNyalla pada Halal Bil Halal Nasional Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PADPBSI) yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (20/5/2021).

“Bagaimana desa bisa bangkit dengan stimulus dana desa? Ini yang harus dijawab oleh para stakeholder di desa. Kalau menurut saya, yang utama adalah semua harus satu orientasi. Yakni, mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan desa,” ujar LaNyalla.

Sejak tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp257 triliun. Dari tahun 2019 hingga 2025, Pemerintah akan mengalokasikan hingga Rp400 triliun ke seluruh desa di Indonesia.

“Potensi antara satu desa dengan desa lainnya berbeda. Makanya para pemangku kekuasaan di desa harus menggali dan sepakat menentukan potensi unggulan yang bisa diwujudkan menjadi kekuatan ekonomi,” ucap Senator asal Jatim itu.

Bagi LaNyalla, desa memang harus mandiri. Seperti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan keleluasaan luar biasa kepada desa untuk menjadi desa mandiri. 

“Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi memiliki tanggung jawab mendorong terwujudnya hal tersebut lewat program-programnya,” ucap LaNyalla.

Salah satu prioritas program dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut LaNyalla, DPD RI secara khusus juga mendorong optimalisasi BUMDes, dengan mengajukan inisiatif RUU BUMDes yang tahun ini sudah masuk dalam Prolegnas. 

“Bagi DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah pendapatan desa dari hasil usaha mereka,” jelasnya.

Selain itu, tambah LaNyalla, BUMDes bisa memotong permainan para Tengkulak yang memainkan harga pasar. Sehingga petani kecil dapatkan hasil penjualan yang layak.

“BUMDes ambil peranan sebagai pengorganisir petani kecil dan menjual hasil pertanian atau perkebunannya langsung ke Bulog. Kalau ini bisa terjadi, pasti Tengkulak tidak mampu memainkan harga,” lanjutnya.

Apabila BUMDes sudah mapan, kedepannya justru desa yang memberikan kontribusi dana ke negara dengan adanya pajak dari BUMDes. Desa tidak lagi meminta dana ke negara.

“Di sinilah keinginan kita, mengoptimalkan peran BUMDes sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan,” ujar pria yang pernah menjabat Ketum PSSI ini.(***)

Respon Cepat Aduan Masyarakat, Panglima TNI dan Kapolri Luncurkan Hotline 110

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
(Foto: Divisi Humas Polri)

BANDUNG, JAGAINDONESIA.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan beberapa pihak terkait meluncurkan layanan darurat atau Hotline 110. Hal itu dilakukan dalam rangka merespon cepat aduan masyarakat kepada aparat kepolisian.

Peluncuran tersebut dilakukan di Mapolda Jawa Barat (Jabar) yang diikuti beberapa Polda jajaran secara virtual Kamis, 20 Mei 2021. Layanan Kepolisian itu sendiri merupakan program prioritas Presisi atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan dari Kapolri.

Sigit mengungkapkan, diluncurkannya Hotline dengan nomor tunggal berskala nasional itu, masyarakat diharapkan bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan dari kepolisian, seperti layaknya memesan makanan Pizza.

“Hotline nomor layanan polisi 110 merupakan upaya untuk mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat. Diharapkan ke depan masyarakat mendapat pelayanan Polri semudah memesan pizza,” kata Sigit dalam sambutannya.

Sigit berharap, melalui Hotline 110 masyarakat benar-benar merasakan kemudahan untuk mendapatkan informasi dan dapat melakukan sharing informasi. Selain itu, Ia menekankan kepada seluruh Kasatwil agar mengoptimalkan perawatan, pemeliharaan perangkat layanan, meningkatkan sumber daya manusia yang mengawaki, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian tata kelola operasionalnya.

“Kembangkan layanan polisi 110 yang terintegrasi dengan aplikasi lain Binmas Online System, Polisiku, dan lain-lain, sehingga dapat menjadi alert bagi anggota di lapangan agar segera merespon informasi dari masyarakat,” tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan 110 melalui penambahan jumlah operator pada tingkat Polres dan Polda sehingga tidak ada panggilan masyarakat yang tidak terlayani.

“Segera tangani kendala-kendala teknis sehingga implementasi nomor layanan polisi 110 dapat diperluas ke seluruh masyarakat. Sosialisasikan penggunaan nomor layanan polisi 110 ini melalui jajaran Divhumas Polri, Polda serta Polres kepada masyarakat dan personel agar layanan ini dapat berfungsi secara optimal,” ucap Sigit.

Ia juga menegaskan, soal kepastian keamanan data jangan sampai terjadi kebocoran informasi. Layanan polisi 110 ini juga merupakan salah satu dari program prioritas Kapolri. Dan dalam hari 100 kerja berjalan, Sigit telah mewujudkan pelayanan tersebut.

Perangkat Hotline 110 sendiri saat ini tercatat sudah ada di 420 titik. Yakni, satu di Mabes Polri, 32 Polda jajaran, dan 387 Mapolres dan Mapolresta. Pelayanan itu sendiri gratis bagi masyarakat yang membutuhan respon dari aparat.

“Menekankan upaya pendekatan pemolisian yang Prediktif dengan harapan membangun kejelasan,” ujar mantan Kapolda Banten itu.

Dalam peluncuran itu, dihadiri juga oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos & Informatika Kemenkominfo, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dam Pengawasan Kemenpan, Direktur Utama PT. Telkom Indonesia, Gubernur Jabar beserta Forkopimda Jabar, Para Kapolda, Pangdam dan Gubernur serta para Direktur/Gm Penyedia Jasa Telekomunikasi. (rls)

LPP RRI Harus Mampu Dorong Persatuan NKRI

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani saat fit and proper test calon Dewas RRI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). (Foto: Jaka/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Tantangan persatuan bangsa dan negara Indonesia di masa depan cukup beragam. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi I DPR RI dalam melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap 5 Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI periode 2021-2026.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menanyakan hal-hal terkait program dan konten yang mampu menghadapi tantangan bangsa dan negara tersebut kepada kandidat Dewas RRI.

“Bagaimana RRI dapat mengemas program itu. Target market itu satu hal, tapi RRI juga harus dapat menjalankan fungsinya,” ujarnya saat fit and proper test calon Dewas RRI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Seperti yang diketahui, selain berfungsi sebagai lembaga penyiaran publik, RRI juga mengemban tugas untuk menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, Christina juga berharap RRI dapat memaksimalkan asetnya untuk kemajuan lembaga tersebut dan berdampak positif bagi masyarakat.

Isu soal persatuan ini turut menjadi perhatian Anggota Komisi I DPR RI Sugiono, yang menurutnya sempat beredar pandangan yang mempertanyakan nilai-nilai kesatuan di lembaga penyiaran publik. Politisi dapil Jawa Tengah I itu berharap Dewas RRI yang terpilih memiliki langkah serta strategi untuk memperbaiki pandangan tersebut dan mendorong kesatuan di tengah masyarakat melalui media penyiaran publik.

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk F. Paulus mencermati upaya yang dilakukan Dewas RRI agar dapat harmonis bekerja dengan Dewan Direksi RRI. Segala bentuk konflik akan kontraproduktif dan menghambat kemajuan RRI sendiri.

Sekedar Informasi dalam sesi tiga fit and proper test yang berlangsung hari ini, terdapat tiga kandidat Anggota Dewas RRI 2021-2026 yang hadir, setelah sepuluh orang kandidat lainnya melakukan fit and proper test-nya pada Rabu (19/5) kemarin. 

Hasil dari uji kelayakan tersebut telah memilih nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026 yaitu; Anwar Mujahid Adhy Trisnanto (Unsur Masyarakat), Enderiman Butar Butar (Unsur Pemerintah), M.M. Rini Purwandari (Unsur Masyarakat), Mohamad Kusnaeni (Unsur Masyarakat), dan Mohammad Rohanudin (Unsur RRI). (ah/es)

Ketua Banggar Nilai Kebijakan ‘Tax Amnesty’ Tidak Diperlukan

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah usai konferensi pers Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021). (Foto: Runi/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali pengampunan pajak atau tax amnesty tidak diperlukan. Wacana pemerintah itu bergulir pasca Presiden mengirimkan surat ke DPR untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang nantinya akan mengatur penyesuaian tarif PPN, PPh, hingga tax amnesty.

“Seharusnya pemerintah tidak lagi bicara soal tax amnesty jilid II, karena akan menimbulkan problem besar bagi wajib pajak yang mengikuti tax amnesty jilid satu yang baru dilakukan 2016 lalu. Kalau tahun 2022 akan dilakukan kembali, hemat saya, bukan tax amnesty,” kata Said usai konferensi pers Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Alih-alih, Said menyarankan pemerintah untuk memberlakukan sunset policy sebagai bentuk konsolidasi kebijakan fiskal tahun 2022 dan keberlanjutannya. Sehingga menurutnya, tax amnesty tidak diperlukan. Sebab jika berkaca dari negara lain, pengampunan pajak hanya dilakukan dalam satu periode saja. Jika kembali dilakukan, tentu akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak.

“Kalau setiap 5 tahun kita lakukan tax amnesty, tingkat compliance (kepatuhan pajak, RED) kita akan tidak ada. Itu artinya kita dianggap tidak good governance dan tidak mendukung petugas pajak kita. Exstra effort-nya tidak ada, karena tinggal tunggu 5 tahunan ada tax amnesty. Bukan hanya tidak efektif, itu yang tidak boleh dilakukan,” seloroh politisi PDI-Perjuangan itu.

Perlu diketahui, tax amnesty merupakan program pengampunan pajak untuk wajib pajak yang selama ini menempatkan uangnya di luar negeri atau yang belum lengkap melaporkan hartanya. Dengan diampuninya kesalahan penghindaran pajak tersebut, diharapkan basis pajak bisa semakin meningkat.

Sementara sunset policy digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan pembayaran pajak. Kebijakan ini sudah pernah diberlakukan sebelumnya, namun belum diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

“Intinya tidak ada tax amnesty jilid II. Bahkan, dalam revisi UU KUP kami harap tidak muncul tax amnesty kedua. Tax amnesty hanya satu kali seumur hidup. Kalau dilakukan sunset policy, barangkali kami akan setuju, karena akan sangat berbeda. Persentasenya bisa 15 persen atau 17,5 persen,” pungkas Said. (alw/sf)

Hadiri Temu Nasional Pemuda GPKAI di Pegaf, Filep Wamafma: Pemuda GPKAI Penerus Estafet Gereja

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Filep Wamafma bersama Gubernur Mandacan Hadiri Temu Nasional Pemuda GPKAI di Pegaf. [Foto: JP/WRP]

PEGAF, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD Republik Indonesia Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum menghadiri Temu Nasional Pemuda Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) Se-Indonesia yang dipusatkan di Kampung Sururey, kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Provinsi Papua Barat, Rabu (19/5).

Untuk dapat sampai ke kampung Sururey, Kabupaten Pegaf, Filep Wamafma bersama tim kerja harus bermalam di Manokwari Selatan (Mansel) pada Selasa (18/5). Selanjutnya pada Rabu (19/5), tim bergerak ke Pegaf melalui akses jalan Manokwari Selatan.

Dalam kesempatan itu rombongan Filep Wamafma berpapasan dengan rombongan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang juga akan menghadiri sekaligus membuka temu nasional pemuda GPKAI di Sururey.

Pada acara temu nasional tersebut, Filep Wamafma menyampaikan bahwa pemuda GPKAI merupakan penerus tongkat estafet di dalam gereja. Menurutnya, pemuda GPKAI harus lebih aktif dan kreatif melalui berbagai upaya guna memajukan gereja dan umatnya.

“Para pemuda harus ikut bersama hamba Tuhan di dalam membangun gereja sesuai iman sesama pemuda. Selain itu, pemuda juga sangat diharapkan turut membantu Pemerintah Daerah pada seluruh sektor yang dikerjakan oleh pemerintah Pegaf,” jelasnya.

Sementara itu, Dominggus Mandacan menceritakan tentang sejarah masuknya injil ke Pegunungan Arfak, sehingga dapat dipahami oleh suku besar Arfak. Ia menjelaskan sejarah masuknya injil ke Pegaf melalui kampung Sururey dan sejarah di kampung ini merupakan awal suku Arfak mengenal injil.

Dominggus menambahkan bahwa sejarah hadirnya injil ke Pegaf tidak terlepas dari keterlibatan suku Biak, sebab melalui pembawa injil Petrus Kafiar sehingga injil masuk sampai ke Pegaf.

Melalui temu nasional pemuda GPKAI diharapkan mampu menjadi penerus hamba Tuhan yang terus mengabarkan firman Tuhan di daerah Pegaf sebab GPKAI di Pegaf sendiri memiliki sejarah pendiri yang panjang. Oleh karena itu, apapun yang menjadi impian di dalam organisasi gereja harus lebih baik ke depannya.

“Jadi melalui kegiatan ini saya mengajak pemuda seluruhnya untuk tidak boleh melupakan sejarah injil, sebab injil masuk melalui pulau Mansinam sehingga kita semua kenal injil,” pesan Dominggus. (WRP)

Filep Wamafma Tanam Bibit Kelapa di Anggi Gida Pegaf

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Filep Wamafma Tanam Bibit Kelapa di Anggi Gida Pegaf. [Foto: JP/WRP]

PEGAF, JAGAINDONESIA.COM – Sebagaimana pepatah mengatakan, Sambil Menyelam Minum Air, anggota DPD Republik Indonesia, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum melaksanakan beberapa kegiatan dalam kunjungannya di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat.

Dalam serangkaian kegiatan kunjungan kerja Filep Wamafma ke Pegaf, selain menghadiri Temu Nasional Pemuda GPKAI di Kampung Sururey, Filep juga melakukan percobaan penanaman dua buah bibit kelapa kuning hibrida di kampung Sisrang, Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegaf, Provinsi Papua Barat.

Daerah Pegaf yang dikenal dengan julukan surganya awan Papua Barat, juga merupakan daerah yang bersuhu dingin. Hal itu dikarenakan daerah Pegaf memiliki ketinggian sekitar 2.900 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Distrik Anggi pada pagi hari terasa dingin dan mencapai 5 derajat celcius dan terkadang kabut juga menyelimuti area Pegaf.

Penanaman bibit kelapa oleh Filep Wamafma dilakukan bersama sekelompok warga kampung di Anggi Gida. Meskipun selama ini menurut masyarakat setempat, bibit kelapa yang pernah ditanam di Pegaf tidak dapat tumbuh, namun Filep mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.

Filep berharap, bibit kelapa yang ditanam bersama ini kelak dapat tumbuh besar dan berbuah agar dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.

“Saya menanam bibit pohon kelapa ini dan apakah ke depannya tumbuh atau tidak kembalikan kepada Tuhan dan alam di Pegaf ini,” ungkap Filep Wamafma kepada masyarakat setempat, Rabu (19/5/2021). 

Diketahui, terdapat dua bibit pohon kelapa yang ditanam di Kampung Sisrang. Satu bibit ditanam oleh Filep Wamafma selaku anggota DPD RI dan satu bibit lainnya ditanam oleh Dr. Yohana Watofa, SH., MH mewakili STIH Manokwari. (WRP)

Dana Otsus Bermasalah, Bupati Pegaf Harap Jalan keluar Dari Filep Wamafma

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Bupati Pegaf Sampaikan Masalah Dana Otsus kepada Filep Wamafma. [Foto: JP/WRP]

PEGAF, JAGAINDONESIA.COM – Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf) Yosias Saroy, SH menyampaikan permasalahan dana Otonomi Khusus (Otsus) kepada Senator Filep Wamafma. Ia menyatakan bahwa dana otonomi khusus untuk masyarakat Pegaf telah bermasalah sejak dari proses transfer oleh Pemerintah Pusat.

Menurutnya dana Otsus sangat menunjang realisasi program pemerintah kepada masyarakat sesuai peruntukannya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur. Akan tetapi menurut Bupati Saroy, Kabupaten Pegaf tidak menerima dana Otsus sesuai harapan.

Ia menuturkan masyarakat Pegaf merupakan Orang Asli Papua (OAP). Sehingga menurutnya tidak ada lagi tawar-menawar dana Otsus dan bahkan dikurangi bagi Kabupaten Pegaf. Hal tersebut juga disampaikan kepada peserta temu nasional GPKAI se-Indonesia di kampung Sururey, Kabupaten Pegaf pada Rabu (19/5).

Dengan adanya permasalahan dana Otsus, Bupati Saroy mengaku harus menggunakan dana APBD Pegaf untuk menutup program yang seharusnya direalisasikan menggunakan dana otsus di Pegaf.

Lebih lanjut, Saroy berharap kehadiran Anggota DPD RI Filep Wamafma turut menjawab persoalan yang tengah dihadapi oleh pemerintah Pegaf, terutama berkaitan dengan dana Otsus Papua.

Ia menambahkan, dana Otsus disebut dipotong karena alasan untuk perekrutan polisi Otsus maupun tentara Otsus. Oleh karena itu, ia kembali berharap kepada Filep Wamafma untuk mendorong agar dana Otsus ke Pegaf tetap disalurkan sebagaimana mestinya agar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Otsus harus ada di kabupaten/kota dan kuotanya dibagikan ke kabupaten dan kota sebab kita yang berhadapan dengan kondisi masyarakat, sehingga ini adalah titipan saya kepada senator DPD Papua Barat,” ungkap Yosias Saroy. (WRP)

Sebagai Referensi, Senator Filep Serahkan Buku Karyanya untuk Bupati Pegaf & Billy Mambrasar

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Senator Filep Serahkan Buku Karyanya kepada Bupati Pegaf dan Billy Mambrasar. [Foto: JP/WRP]

PEGAF, JAGAINDONESIA.COM – Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., telah dipercaya oleh masyarakat Papua Barat untuk menduduki posisi sebagai anggota DPD Republik Indonesia di Senayan Jakarta melalui pemilihan tahun 2019 lalu. Senator asal Papua Barat tersebut menyampaikan kinerja dan gagasannya selama 1 tahun di parlemen melalui sebuah buku dengan judul Suara Senator Papua Barat.

Selama 1 tahun berada di DPD RI, Filep Wamafma berhasil membukukan hasil kerja nyata, baik di daerah pemilihan maupun di pusat. Selain itu, buku tersebut juga memuat aktivitas dan terobosan-terobosan Filep Wamafma di Kementerian dan instansi tertinggi di Jakarta dalam rangka menjawab aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Filep Wamafma menyerahkan buku tersebut sebagai referensi kepada Bupati Pegunungan Arfak (Pegaf), Yosias Saroy maupun Stafsus Presiden, Billy Mambrasar yang juga diundang secara khusus sebagai pembicara pada acara pembukaan Temu Nasional pemuda GPKAI di Pegaf pada Rabu (19/5).

“Saya tidak punya uang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintah Pegaf, namun saya hanya punya sebuah buku yang selama 1 tahun saya diberikan amanah oleh rakyat Papua Barat duduk di DPD RI bekerja untuk rakyat dan daerah, semoga buku ini bermanfaat,” ungkap Filep Wamafma.

Selain Bupati Yosias Saroy dan Billy Mambrasar, Filep Wamafma juga menyerahkan buku kepada Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, Ketua Umum Majelis GPKAI serta beberapa peserta temu nasional pemuda GPKAI. (WRP)

Bantu Warga Kampung Anggi Gida dengan Bama, Filep Wamafma: Semoga Bermanfaat Bagi Masyarakat

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Filep Wamafma Bantu Warga Kampung Anggi Gida dengan Bama. [Foto: JP/WRP]

PEGAF, JAGAINDONESIA.COM – Dalam agenda kerja di Distrik Sururey, Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) guna menghadiri temu pemuda nasional pemuda GPKAI se-Indonesia, anggota DPD Republik Indonesia Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum berkesempatan menyerahkan bantuan tangan kasih kepada perwakilan masyarakat di dataran Distrik Anggi Gida, Kabupaten Pegaf, Rabu (19/5).

Bertempat di Kampung Sisrang, Distrik Anggi Gida, Pegunungan Arfak, Filep Wamafma menyerahkan bantuan tangan kasih berupa bantuan makanan, seperti beras 10 kg, minyak goreng, daun teh, minyak goreng, gula, garam dan veksin bagi perwakilan masyarakat yang rumahnya berada di sepanjang jalan dari arah Manokwari Selatan ke Pegaf.

“Jadi tidak semua masyarakat di Pegaf kita bantu, namun yang bisa kita jangkau yaitu warga yang rumahnya di sepanjang jalan ketika kita melintas. Bukan saja satu kampung di Anggi Gida, namun beberapa kampung yang rumahnya lebih dari 5 hingga 10 rumah kita singgah kasih bantuan bama,” ungkap Filep Wamafma ketika jumpa warga Pegaf.

Selain memberikan bantuan, Filep Wamafma memberikan semangat kepada masyarakat untuk tidak pernah patah semangat dalam hidup, sebab Tuhan sudah menyediakan alam untuk dikelola dan mencari nafkah hidup.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih banyak kepada masyarakat. Akan tetapi, bantuan secara pribadi tidak bisa memberi lebih banyak, namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan pribadi.

Ia menyampaikan, bantuan tersebut tidak dilihat dari besar kecilnya, tetapi bagaimana ketulusan dan ucapan terima kasih kepada masyarakat Pegaf. Ia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. (WRP)

1...190191192...223Halaman 191 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.