JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ramainya pemberitaan mengenai masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia saat pelarangan mudik, disorot Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta pemerintah segera bersikap terhadap polemik ini.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sebanyak 114 TKA, diantaranya 110 TKA China, datang ke Indonesia saat pelarangan mudik diberlakukan.

“Pemerintah perlu menanggapi kegelisahan publik mengenai isu masuknya TKA China ke Indonesia. Hal ini bisa melukai perasaan masyarakat, karena terjadi saat adanya pelarangan mudik yang menyebabkan warga tidak bisa pulang kampung saat perayaan Idul Fitri,” tutur LaNyalla, Senin (17/5/2021).

Setidaknya ada 4 kloter TKA China yang masuk Indonesia beberapa waktu terakhir. Kloter pertama sebanyak 85 WN China dan 3 WNI yang tiba pada Selasa (4/5/2021) di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Lalu kloter kedua ada 46 WN China yang masuk Indonesia pada Kamis (6/5/2021).

Selanjutnya kloter ketiga tiba dengan membawa sebanyak 160 WN China pada Sabtu (8/5). Terakhir adalah kabar kedatangan 114 TKA menggunakan pesawat carteran saat Hari Raya Idul Fitri pada 13 Mei 2021. 

“Saya harap Menaker, Menhub, pihak imigrasi, dan jajaran terkait bisa memberikan klarifikasi agar tidak ada kesalahpahaman. Karena kabarnya para TKA yang masuk ke Indonesia tersebut merupakan pekerja asing untuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN),” ucapnya.

LaNyalla menyadari, penempatan TKA untuk bekerja di PSN sesuai dengan permintaan dari investor proyek itu sendiri. Sama halnya dengan Indonesia yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) jika ada investasi di luar negeri.

“Maka dari itu perlu ada penjelasan komprehensif agar publik betul-betul memahami mengapa TKA ini berdatangan ke Indonesia sehingga tidak menjadi kontroversi berkepanjangan. Perlu dijelaskan juga banyaknya investor China yang sedang menggarap proyek strategis di Indonesia sehingga memungkinkan membawa pekerja dari negaranya,” terang LaNyalla.

Ditambahkannya, klarifikasi dari pemerintah dibutuhkan karena banyak gejolak yang mempersoalkan UU Cipta Kerja. Pada omnibus law UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan mengatur buruh kasar (unskill workers) dari luar negeri masuk ke Indonesia tidak perlu lagi izin tertulis dari menteri.

“UU Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mempermudah investasi ini banyak dikritik sejumlah kalangan, terutama di sektor ketenagakerjaan. Agar tensi tidak kembali memanas, pemerintah harus bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul, termasuk soal kedatangan TKA,” kata Ketua DPD RI.

LaNyalla mengingatkan, UU Cipta Kerja juga dibuat untuk membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Pemerintah diminta mementingkan tenaga kerja dalam negeri, apalagi dampak pandemi Covid-19, banyak pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Masyarakat perlu keadilan, ditengah sulitnya mencari pekerjaan dan lahirnya UU Cipta Kerja yang disampaikan pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja nasional, masyarakat ingin merasakan janji yang disampaikan pemerintah,” jelasnya. (***)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memandang bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi. Menurutnya, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” ujar Kepala Negara dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/05/2021).

Presiden juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

“Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PANRB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” tandasnya. (rls)

JAGAINDONESIA.COM – Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China terus berdatangan ke Indonesia. Kenyataan ini sangat disesalkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, apalagi masuk di tengah pandemi virus Corona seperti sekarang. Ironis, pekerja asing bebas masuk, tapi pekerja lokal banyak yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Saya benar-benar menyayangkan pemberian izin masuknya WNA China ke Indonesia di tengah situasi pandemi seperti ini. Kedatangan mereka ini tentu dikhawatirkan berpotensi membawa virus Covid-19. Belum lagi, masuknya WNA China dimaksudkan untuk bekerja di Indonesia. Sementara, di dalam negeri sendiri, ada banyak PHK dan pekerja yang dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan persnya, Senin (17/5/2021).

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu mengimbau Kementerian Ketenagakerjaan agar transparan, di mana para TKA China itu akan dipekerjakan. Idealnya, para WNI dulu yang diprioritaskan mendapat pekerjaan di dalam negeri. Kualitas pekerja lokal tidak kalah dengan pekerja asal China. Indonesia sendiri kini sedang menghadapi wabah Covid-19 yang belum selesai. Bila kelak, sudah selesai bisa dipikirkan lagi soal TKA asal China itu.

“Sangat disayangkan, protes dan penolakan masyarakat seakan tidak didengar oleh pemerintah. Semakin ditolak, malah semakin banyak yang datang. Bahkan, sekali penerbangan bisa membawa ratusan rombongan. Menurut saya, perlu dikalkulasi untung rugi menggunakan TKA ini di Indonesia. Sebab, sejauh ini, saya belum pernah mendengar bahwa kedatangan mereka meningkatkan pemasukan negara. Setidaknya, saya belum pernah membaca laporan bahwa mereka berkontribusi dalam meningkatkan APBN,” tutur Saleh. (mh/sf)

CIKAMPEK, JAGAINDONESIA.COM – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono menyampaikan kondisi volume kendaraan pada arus balik lebaran 2021 terpantau normal. Istiono menyebut belum terjadi puncak arus balik pada malam hari ini.

“Kalau kita monitor sampai malam hari ini arus balik belum nampak kelihatan, karena kendaraan yang masuk ke Jakarta sebanyak 21 ribu. Untuk biasanya arus balik di atas 60 ribu. Kita lihat nanti perkembangannya,” ucap Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di KM 34 tol Cikampek, Minggu (16/5/2021).

Istiono mengungkapkan volume kendaraan dari Jawa Tengah yang memasuki wilayah DKI Jakarta turun 52 persen. Sedangkan dari Sumatera menuju DKI Jakarta turun 73 persen.

“Saya sampaikan juga kondisi volume kendaraan dari Jawa Tengah ini yang masuk ke Jakarta turun 52 persen. Jabar ke Jakarta turun 56 persen, dari Sumatera ke Jakarta turun 73 persen,” ungkapnya.

Istiono menyebut dari laporan yang diterimanya kendaraan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat masih dibawah normal. Artinya, ia memperkirakan akan terjadi puncak arus balik kedua pada akhir pekan depan.

“Kalau lihat dari jalur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ini arus masih dibawah normal. Kita antisipasi puncak arus balik kedua minggu depan. Kita lakukan pengetatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Istiono mengatakan penurunan volume kendaraan yang memasuki wilayah DKI Jakarta juga faktor ASN, TNI-Polri yang patuh untuk tidak mudik. Sebab, jumlah tersebut mendominasi pemudik jika dalam keadaan normal.

“Penurunan angka pemudik indikasi kepatuhan ASN, TNI dan Polri yang tidak melakukan mudik,” tuturnya.

Sementara itu, Kakorlantas juga mengungkap kendaraan yang diputarbalikan di tempat-tempat konsentrasi wisata sebanyak 42.307 kendaraan. Mereka diputarbalikan demi mencegah kerumunan di tempat wisata.

“Kemudian saya sampaikan kendaraan yang diputarbalikan 42.307 selama dua hari ini di konsentrasi tempat wisata karena overload, harus kita manage supaya tidak terjadi kerumunan,” pungkasnya.

“Saya harapkan masyarakat benar-benar paham kondisi itu karena petugas di lapangan sudah bekerja keras, sudah maksimal untuk menekan penyebaran COVID-19,” sambungnya.

Sebelumnya, Korlantas Polri melakukan pengetatan pengecekan setiap kendaraan yang memasuki wilayah Jabodetabek pada arus balik lebaran 2021 dengan mendirikan 109 titik check point untuk menggelar random cek antigen. Tujuannya guna memastikan seluruh masyarakat yang balik ke Jakarta bebas dari COVID-19. (rls)