BULUNGAN, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan di daerah dari hulu, atau akar masalah. Menurutnya, selama ini banyak pihak berdebat dan berdiskusi untuk masalah yang ada di hilir. 

LaNyalla menyampaikan hal tersebut saat Rapat Kerja dengan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen Tipa Padan di Kantor Pemprov Kaltara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (26/5/2021).

Menurut LaNyalla, yang harus diselesaikan oleh banyak permasalahan adalah seputar peraturan atau Undang-Undangnya. Hal ini juga berlaku untuk masalah daerah, termasuk Sumber Daya Alam.

“Yang menjadi akar masalah adalah karena penguasaan oleh swasta dan asing yang memang sah dan dibolehkan oleh Undang-Undang. Ini bukan salah pemerintah. Karena, pemerintah hanya menjalankan Undang-Undang. Memang kita sering menemukan penyimpangan oleh pemangku kebijakan. Tetapi itu soal lain. Itu soal perilaku koruptif,” terangnya. 

LaNyalla menilai ada persoalan fundamental di konstitusi hasil amandemen sejak tahun 1999 hingga 2002.

“Karena pada praktiknya, konstitusi hasil amandemen tersebut memberi keleluasaan kepada swasta nasional maupun asing untuk mengelola Sumber Daya Alam di daerah,” tuturnya.

Diterangkannya, hal ini yang terjadi dalam Pasal 33. LaNyalla mengatakan, kalimat di Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

“Namun, amandemen membuat kalimat ‘Dikuasai Negara’ diartikan berbeda dengan adanya tambahan ayat (4) dan ayat (5). Kalimat ‘Dikuasai Negara’ tidak lagi mengacu kepada ayat (1) dan (3), tetapi dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai frasa negara cukup mengatur dan mengawasi,” ungkapnya. 

Padahal, lanjut LaNyalla, semangat ayat (1) dan ayat (3) adalah sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. 

“Para pendiri bangsa ini telah berpikir jauh kedepan saat menyusun Undang-Undang Dasar di Tahun 1945 ketika itu. Yaitu semangat koperasi, semangat tolong menolong dan semangat ekonomi kekeluargaan,” katanya.

Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, Undang-Undang Dasar hasil amandemen telah membuat situasi ini terjadi.

“Sehingga sehebat apapun kualitas Gubernur atau Walikota dan Bupati, tetap tidak boleh mengambil kebijakan yang melanggar Undang-Undang. Sekalipun melalui Peraturan Daerah. Karena Peraturan Daerah juga bisa dibatalkan ketika menabrak Undang-Undang,” ujarnya.

LaNyalla juga menyoroti perlunya pembenahan manajemen ekonomi bangsa, dimana arah dan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan harus diletakkan dan dikembalikan secara konsisten sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Hal ini ditujukan untuk pemerataan pembangunan di daerah, peningkatan indeks fiskal daerah dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat di daerah.

“Karena itu, agenda nasional tentang rencana amandemen konstitusi ke-5 harus disambut sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas amandemen 1, 2, 3 dan 4 yang telah dilakukan sejak tahun 1999 hingga 2002 silam,” terang LaNyalla.

DPD RI yang saat ini sedang berjuang agar ada perbaikan pada hasil amandemen UUD 1945 itu, memastikan akan memperjuangkan kepentingan daerah dan seluruh stakeholder di daerah dapat terakomodasi dalam agenda amandemen-5 tersebut. 

“Karena DPD RI adalah wakil daerah,” tegasnya.

Dalam rapat kerja ini, LaNyalla hadir bersama sejumlah senator, yakni Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Senator asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani, dan Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan).

Tiga senator daerah pemilihan (dapil) Kaltara turut mendampingi LaNyalla. Mereka adalah Martin Billa, Hasan Basri, Fernando Sinaga. Serta Sekjen DPD RI Rahman Hadi yang juga ikut mendampingi rombongan Senator.

Rapat kerja dipimpin Wagub Yansen, sebab Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang sedang memiliki kesibukan lain. Raker dihadiri Sekda Provinsi, H. Suryansah beserta jajaran Pemprov Kaltara lainnya. (*)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Acara halalbihalal dilaksanalan oleh Ikatan Mahasiswa Kabupaten Fakfak Jabodetabek di Asrama Jl. Pisangan Baru Jakarta Timur. Kegiatan tahunan Imkmafak Jabodetabek setiap tahun dilaksanakan sebagai upaya membangun silaturahmi sesama mahasiswa Papua di Jabodetabek untuk saling maaf-memaafkan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mahasiswa Afirmasi Papua Universitas Negeri Jakarta, Mahasiswa Pegunungan, perwakilan mahasiswa Papua dari Surabaya. Selain itu kehadiran perwakilan Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya di Asrama Imkmafak dalam rangka penyerahan buku bacaan mulai dari tingkat paud sampai umum yang diserahkan langsung oleh AKBP Bistok Manalu S.Sos M.Si dan diterima langsung oleh Erna Wagab selaku Golden Generation Of Cendrawasih yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan Perempuan didampingi Ketua Imkmafak Jabodetabek Richard.

“Penggalangan buku ini akan kami suplay ke daerah terpencil di Papua, seperti komunitas belajar dan learning centre,” kata Erna saat diwawancarai oleh media disela-sela kegiatan berlangsung.

Membina generasi muda Papua, kata Erna, adalah sebuah kegiatan yang mulia. kita harus hadir memberikan kontribusi positif terhadap generasi Papua karena mereka akan melanjutkan tongkat estafet masa depan Indonesia, termasuk donasi buku dari Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya yang berjumlah 2.000 buku bacaan mulai dari tingkat paud sampai umum yang akan dikirim ke Fakfak agar generasi Fakfak lebih cerdas dengan menciptakan budaya baca.

Ricard selaku Ketua Imkmafak Jabodetabek saat memberikan sambutan Halalbihalal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan. Selain itu Richard juga mengajak kepada mahasiswa Fakfak diseluruh kota study agar memberikan dukungan moral terhadap program Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Bpk. Untung Tamsil dan Ibu Yohana Hindom agar mewujudkan Fakfak Tersenyum, yakni TERdepan SEjahtera, NYaman, Unggul & Mandiri.

Hal senada juga disampaikan Jukifli Patipi selaku ketua panitia Halalbihalal Ikatan Mahasiswa Kabupaten Fakfak Jabodetabek.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang turut hadir dalam acara ini, termasuk donasi buku dari Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya,” ujarnya.

TARAKAN, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Laboratorium Ilmu Hayati Universitas Borneo Tarakan (UBT), Kalimantan Utara, Selasa (25/5/2021).

Peletakan batu pertama secara simbolis ini dilakukan atas permintaan Rektor UBT Adri Patton. Ketua DPD RI sendiri hadir di UBT bersama sejumlah senator, yaitu Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Senator asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani, Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan), serta Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

Empat Senator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara juga turut mendampingi. Mereka adalah Martin Billa, Asni Hafid, Hasan Basri, Fernando Sinaga (Wakil Ketua Komite I DPD).

Rektor UBT mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran LaNyalla dan rombongan Senator. Adri Patton juga berharap para Senator dapat membantu komunikasi kepada Pemerintah Pusat untuk mendukung pembangunan di UBT.

“Kami yakin Ketua DPD berani menyampaikan demi kebaikan masyarakat. Kami juga harap dukungannya agar UBT bisa membuka Fakultas Kedokteran. DPD RI adalah penyambung aspirasi dan DPD adalah milik rakyat,” kata Adri.

Sebelum melakukan groundbreaking, LaNyalla terlebih dahulu menjadi keynote speaker dalam FGD ‘Percepatan Program Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara’ yang digelar UBT.

LaNyalla menyampaikan mengenai pembangunan Kaltara sebagai daerah yang berbatasan dengan negara tetangga. Ia menyebut Kaltara merupakan provinsi baru yang beruntung sekaligus punya beban dan tanggung jawab besar untuk menyukseskan program strategis nasional.

Seperti diketahui, pemerintah sudah menetapkan sejumlah program pembangunan strategis di Kaltara. Di antaranya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan.

“Karena itu, penataan ruang harus diprioritaskan, mengingat pengaruhnya terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Karena kegiatan di dalamnya mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di kawasan perbatasan darat dan laut,” ucapnya.

Senator asal Jawa Timur itu juga mengingatkan agar Kaltara tidak mengabaikan imbas pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, dan Filipina. 

LaNyalla menyoroti sejumlah permasalahan seperti penyelundupan barang dan perdagangan manusia yang menjadi potensi ancaman bagi negara.

“Termasuk imbas eksploitasi Sumber Daya Alam Kalimantan Utara yang melimpah tetapi tidak terkelola, seperti pencurian ikan, penyelundupan kayu, dan pencurian kekayaan alam lainnya juga menjadi potensi ancaman,” tambahnya.

Untuk itu, ia mengingatkan perlunya peningkatan pertahanan di kawasan perbatasan menyusul imbas politik ekspansional Malaysia, seperti klaim wilayah teritorial setelah kasus Sipadan dan Ligitan. Selain itu juga aksi provokasi atas wilayah Blok Ambalat.

Secara khusus, mantan Ketua Umum PSSI itu menitipkan pesan untuk Kota Tarakan. LaNyalla mendorong agar kota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara itu bisa setara dengan negara Singapura.

“Kota Tarakan posisinya unik, karena terpisah dari pulau induk Kalimantan. Pulau Tarakan merupakan Kota Pulau. Mirip dengan Singapura,” ungkapnya.

Posisi geografis yang unik dianggap bisa menjadi nilai lebih untuk peningkatan pembangunan di Tarakan. Di satu sisi, Tarakan merupakan jalur transit antar-pulau dan antar-kabupaten/kota di sekitarnya. Di sisi lain, Pulau Tarakan mempunyai batas internasional dengan Malaysia dan Filipina yang memberikan keuntungan untuk perdagangan. 

“Peran ganda ini tentu saja berimplikasi terhadap intensitas dan jenis kegiatan sosial-ekonomi kota. Karena Kota Tarakan dilewati alur laut menuju dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Saya berharap Kota Tarakan berkembang seperti Singapura,” sebutnya.

LaNyalla pun menyatakan DPD RI juga mendukung visi terwujudnya Kota Tarakan sebagai Smart City yang bertujuan membentuk kota yang aman, nyaman, serta memperkuat daya saing perekonomian. Ia juga mendorong Kota Tarakan untuk mengembangkan beragam infrastruktur fisik dan non-fisik atau sosial.

“Pengembangan tersebut sebagai struktur fasilitas dan layanan dasar untuk kepentingan umum yang cepat, mudah, murah, dan adil,” urainya. (***)