Selasa, 20 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 189

Masih Diburu, Polri Sebut Kemungkinan Kelompok MIT Menyerahkan Diri

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
(Foto: Divisi Humas Polri)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Satgas gabungan TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya masih terus mengejar sembilan anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Polri menyebut segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk upaya kelompok teroris pimpinan Ali Kalora untuk menyerahkan diri.

“Ya segala kemungkinan terjadi seperti itu di sana, ada usaha untuk menyerahkan diri dan sebagainya. Itu tentunya telah didalami oleh anggota TNI dan Polri yang menggelar Operasi Madago Raya di sana,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (25/5/2021).

Brigjen Rusdi berharap Operasi Madago Raya bisa segera menuntaskan pengejaran seluruh DPO anggota MIT. Apalagi baru-baru ini kelompok MIT melakukan pembunuhan keji terhadap beberapa petani.

“Yang jelas dari operasi itu diharapkan bisa selesaikan kasus MIT. Kelompok-kelompok Ali Kalora harus diselesaikan di daerah Poso dan sekitarnya,” tuturnya.

Sebelumnya, kelompok MIT pimpinan Ali Kalora di Poso, Sulteng, masih terus diburu Satgas Madago Raya setelah melakukan pembunuhan keji terhadap beberapa petani. Polri menyatakan telah mengetahui lokasi anggota MIT biasa beraksi.

“Loh, sudah tahu sebenarnya (lokasi Ali Kalora dan kawan-kawan). Wilayah mereka bermain itu aparat keamanan sudah mengidentifikasi dan medannya memang tidak mudah,” ujar Brigjen Rusdi Hartono

Hanya, kata Rusdi, mereka tidak diam di satu tempat. Anggota MIT juga tetap bergerak seperti makhluk hidup pada dasarnya.

“Nggak mungkin, diam disini saja, selesai lah. Mereka kan makhluk hidup juga. Mereka bergerak terus,” tuturnya. (rls)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI: Usut Oknum yang Bocorkan dan Jual Belikan Data Pribadi

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Foto: Jaka/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Isu kebocoran data pribadi milik WNI bukan yang pertama kalinya. Seringnya fenomena kebocoran data menunjukkan bahwa otoritas di tanah air dan publik belum terlalu serius dalam melindungi data pribadi. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada Polisi Siber untuk segera mengusut oknum-oknum yang membocorkan data tersebut, sekalian mengedukasi masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan data pribadinya.

“Data pribadi di luar negeri sangat serius perlindungannya. Di Indonesia belum. Ini juga dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap keamanan data pribadinya. Sehingga tugas Siber Polri selain mengusut tuntas penyelewengan data, juga harus terus mengedukasi masyarakat. Kalau perlu, Siber Polri bentuk pasukan khusus, karena data ini hal yang sangat sensitif,” papar Sahroni dalam keterangan persnya, Senin (24/5/2021).

Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor, dijual dan diiklankan di forum peretas di raidforums.com. Di Forum tersebut, disebutkan bahwa para pembeli dapat menjual semua data informasi personal warga Indonesia mulai dari NIK, telepon, email, hingga alamat pribadi.

Politisi dari Fraksi partai NasDem ini menilai kebocoran data pribadi ini sangat mengkhawatirkan karena menyangkut data sensitif.

“Fenomena kebocoran data ini sungguh menghawatirkan, karena kalau benar, berarti data sensitif dan penting dari warga kita dengan mudahnya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat berbahaya dan merugikan negara apabila disalahgunakan,” keluh Sahroni.

Sebelumnya juga ada isu jual data pasien Covid-19 di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia belum serius untuk melindungi data pribadi, berbeda dengan negara-negara lain yang justru sangat serius memikirkan perlindungan data pribadi warganya.

“Hal ini juga dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap keamanan data pribadinya,” pungkas Sahroni. (eko/es)

Pemerintah Pusat Perlu Optimalkan Serapan Stimulus Ekonomi di Daerah

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah. (Foto: Mentari/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah mengungkapkan Pemerintah Pusat sering menilai Pemerintah Daerah relatif masih lambat menyerap anggaran. Terbukti, setidaknya terdapat sekitar Rp100 triliun dana Pemda yang masih ‘diparkir’ di bank. Kondisi ini berimbas pada belum optimalnya serapan stimulus ekonomi yang dibutuhkan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal, Pemda juga mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pandemi Covid-19.


“Keterangan dari Pemda, mereka kesulitan juga karena penurunan tajam PAD. Ini membuat Pemda harus lakukan penyesuaian belanja dan menahan sebagian belanja untuk berjaga-jaga. Ada juga Pemda yang mengincar keuntungan bunga simpanan di bank daerah. Bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah, karena sejauh ini masalah ini terus berulang tidak berbeda dengan waktu sebelum pandemi,” kata Wartiah dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Tidak hanya itu, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu juga menilai bahwa Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga belum belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, yang menjadi salah satu masalah dan dari dulu belum diselesaikan adalah porsi belanja pegawai di daerah yang cukup tinggi. Bahkan, masih terdapat daerah yang porsi belanja pegawai hingga 53 persen dari total anggaran.

“Kementerian Keuangan dan Pemda harus segera mengambil langkah yang perlu dilakukan, karena daerah yang belanja pegawainya tinggi sebagian adalah daerah pemekaran baru. Apakah nantinya perlu ada bentuk insentif atau sanksi yang perlu diterapkan untuk merubah postur belanja pegawai yang gemuk di daerah,” imbuh legislator dapil Nusa Tenggara Barat II itu.

Meski begitu, Wartiah menyebut adanya optimisme terkait pertumbuhan ekonomi pada kuartal II Tahun 2021. Pihaknya juga mengapresiasi kerja pemerintah dalam mempercepat proses vaksinasi hingga mendorong percepatan stimulus anggaran. Pertumbuhan yang positif juga disumbang oleh momentum Lebaran. Meski pemerintah melakukan pembatasan mudik, menurutnya, masyarakat terlihat masih berbondong-bondong belanja ke pusat perbelanjaan.

“Namun, peningkatan konsumsi masyarakat masih cenderung tidak merata di semua kalangan. Untuk kelas menengah atas masih punya dana lebih. Sementara kelas bawah banyak kehilangan pekerjaan dan menjadi orang miskin baru. Dengan adanya pemulihan konsumsi rumah tangga yang tidak merata ini diharapkan pemerintah masih terus memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat rentan miskin,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat belanja negara sudah tembus Rp723 triliun hingga April 2021, atau 26,3 persen dari target Rp2.750 triliun sepanjang tahun ini. Belanja tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Lebih lanjut, TKDD dilaporkan sudah terealisasi sekitar Rp233,2 triliun atau 29,3 persen dari target Rp795,5 triliun. TKDD terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp216,4 triliun atau 29,9 persen dari target Rp723,5 triliun, lebih rendah dibanding tahun lalu sebesar 31,6 persen. Sementara itu, serapan dana desa dilaporkan sudah mencapai Rp16,9 triliun atau Rp 23,4 persen dari target Rp72 triliun.

“Secara overall, TKDD masih terkontraksi 3,4 persen. DBH ada kenaikan karena penyaluran kurang bayar tapi DAU minus 16 persen dan DAK Fisik minus 3,6 persen,” kata Sri Mulyani dalam raker tersebut. (alw/sf)

Tumpag Tindih Bansos Akibat DTKS Lama Tak Diperbarui

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. (Foto: Jaka/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki banyak kelemahan. Kendala penyaluran bantuan sosial dan tumpang tindih dipastikan akan banyak terjadi dalam sistem penyalurannya, sebab DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) masih kurang akurat bila dijadikan sebagai dasar penyalur bansos.

“Masalah data ini sudah lama Bu Menteri tetapi tidak selesai-selesai, tidak ada pembaruan,” tegas Yandri saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Politisi Fraksi PAN ini mencontohkan, ada masyarakat yang tadinya kurang mampu sekarang jadi mampu, namun tidak di-update. Sebaliknya, yang mampu jadi kurang mampu juga tidak diperbarui.

“Jika seperti ini tentu jadinya tidak tepat sasaran karena banyak yang mampu itu terima bansos,” sebutnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan permasalahan tersebut tak lepas dari data ganda yang telah ditemukan oleh Kemensos. Ia mengatakan Kemensos telah bertindak cepat dengan menidurkan sebanyak 21.000.156 data ganda, dalam arti memiliki nama ganda atau mendapatkan bantuan ganda.

“Penyaluran bantuan ini, selalu dalam pemeriksaan anggaran. Padahal ada data yang harus diperbaiki itu sejak 2015. Jadi saya mohon izin data ganda ini memang menjadi salah satu masalahnya dan harus diantisipasi juga agar menghindarkan sesuatu yang tidak diinginkan,” jelasnya. (tn/es)

Wakil Ketua DPD RI: Kok Bisa Negara Kebobolan Membayar Gaji 97.000 PNS Misterius

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap banyak data PNS belum diperbarui. Bahkan, banyak data PNS yang juga tidak jelas atau misterius.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan (24/5), ada 97.000 data PNS yang setelah ditelusuri, tidak ada orangnya. Namun pemerintah masih membayar gaji mereka.

Hal itu terungkap setelah BKN mendata PNS secara online pada 2014. Saat itu para PNS diminta mengisi sendiri data mereka.

Kondisi tersebut mendapatkan perhatian Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. Melalui keterangan resminya Senin (24/5/2021) senator muda tersebut berharap agar program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat segera memperbaiki kualitas data ASN se-Indonesia.

“Semoga program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat menjadi sistem database yang akurat. Tidak boleh lagi kedepan pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lainnya yang nyatanya ASN-nya  fiktif,” ujar Sultan.

Selain itu Sultan minta agar pembayaran dari pemerintah selama ini kepada ASN fiktif dapat ditelusuri dan diaudit. 

“Perlu ditelusuri dan diaudit kemana uang pembayaran gaji sebanyak 97.000 ASN misterius dan tidak ada orangnya tersebut. Dan perlu juga diungkap apakah kejadian ini hanya persoalan data yang tidak diperbaharui atau mungkin ada unsur-unsur lainnya yang bersifat kesengajaan oknum tertentu. Maka selanjutnya mesti dipastikan secara transparan agar tidak menjadi tanda tanya bagi publik,” tegas Sultan.

Adapun BKN meluncurkan program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) agar PNS bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK. Sehingga PNS bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN.

Waktu pelaksanaan pemutakhiran data secara mandiri akan dimulai pada Juli-Desember 2021. Verifikasi akhir akan dilakukan oleh BKN dengan menyiapkan dokumennya dalam periode Agustus-Desember.

Sultan juga meminta Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah agar gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN tersebut. Jika tidak tersampaikan secara masif, maka data yang akan terhimpun tidak akan memiliki validitas seratus persen dari data yang ada.

“Persoalan data memang menjadi salah satu momok utama dalam pemerintahan kita. Dan masalah ini sangat memiliki urgensi untuk segera diperbaiki. Sebab tanpa informasi data yang benar, maka sudah bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak benar”, tutup Sultan. (rls)

Komite II DPD RI dan Kemenhub Duduk Bareng Bahas Rencana Kerja 2022

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
(Foto: Doc. DPD RI)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite II DPD RI bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar rapat kerja dalam pembahasan pelaksanaan program tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 di daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Komite II DPD RI.

“Maksud dan tujuan rapat kerja ini membahas Program kerja Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja tahun 2022 di daerah dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial akibat Pandemi COVID-19,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (24/5).

Senator asal Papua itu menjelaskan pada tahun 2021 Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp45,6 triliun, yang semula hanya diusulkan sebesar Rp41,3 triliun. Melalui DPD RI maupun pemerintah berharap besar kepada Kementerian Perhubungan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. 

“Pagu anggaran tersebut nantinya untuk mewujudkan lima program prioritas Kementerian Perhubungan yaitu membangun konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah TPK (Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), ibu kota negara baru, serta pengembangan SDM,” ujar Yorrys.

Yorrys menambahkan, program dan kegiatan Kementerian Perhubungan di tahun anggaran 2022 ini nantinya harus merupakan tolok ukur perencanaan kerja tahun 2022. Salah satunya yaitu agar memprioritaskan kegiatan pendukung program padat karya, kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19, serta kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

“Secara khusus kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Laut atas terlaksananya sinergitas antara Komite II DPD RI dengan Kementerian Perhubungan sebagai mitra kerja dalam rangka mendorong pembangunan di daerah melalui program padat karya,” jelas Ketua Komite II DPD RI ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan ini sangatlah strategis, tugas dan tanggung jawab dengan Dinas Perhubungan bisa sepaham dengan visi misinya Presiden Joko Widodo. 

“Artinya, membuat jalan tol (tol laut) yang bisa menghubungi Sabang sampai Merauke,” tuturnya.

Di sisi lain, sambung senator asal Aceh ini, Kementerian Perhubungan mempunyai kekurangan. Dimana Kementerian Perhubungan masih kurang memperhatikan diluar Jawa, tetapi kalau mendalami anggaran yang ada sangatlah kecil untuk diluar Pulau Jawa. 

“Oleh karena itu, mohon sangat kedepan perencanaan itu betul-betul bisa terpasis juga di daerah-daerah, karena bila Kementerian Perhubungan bisa melakukan misi ini dengan baik, saya kira banyak masalah didaerah bisa selesai,” harapnya. 

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengapresiasi kepada Kementerian Laut yang sudah meresmikan Mercu suar yang ada di Kalimantan Utara.

“Saya berharap dijajaran lain juga dapat melakukan padat karya yang sama dengan kegiatan-kegiatan seperti Dirjen perhubungan laut ini,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KementerianPerhubungan Djoko Sasono menjelaskan berdasarkan Surat Menkeu No S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Kementerian Perhubungan semula dengan pagu awal sebesar Rp45,66 triliun di-refocusing sebesar Rp12,44 triliun, sehingga pagu total untuk Kementerian Perhubungan tahun 2021 menjadi Rp33,22 triliun.

“Hal ini berpengaruh terhadap alokasi anggaran pada tiap Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan,” ungkapnya. 

Selain itu, ia menambahkan sampai dengan saat ini perkembangan pagu Kementerian Perhubungan TA 2021 setelah refocusing adalah sebesar Rp33,98 triliun, dengan penambahan pagu dari luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), saldo awal Belanja Badan Layanan Umum (BLU) dan anggaran tambahan BA BUN.

“Berdasarkan data posisi pada tanggal 21 Mei 2021, dapat kami laporkan bahwasanya Kementerian Perhubungan telah merealisasikan 24,5 persen anggaran, atau sebesar Rp8,33 triliun dari total keseluruhan sejumlah Rp33,98 triliun,” terang Djoko. (rls)

Ketua DPD RI Singgung Masalah Banjir Saat Ramah Tamah dengan Pj Gubernur Kalsel

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
(Foto: Doc. DPD RI)

BANJARMASIN, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima undangan ramah tamah dari Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, di rumah jabatan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Banjarmasin, Senin (24/5/2021).

Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah persoalan banjir. Di awal tahun ini, sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dilanda bencana banjir.

Menurut LaNyalla, ada sejumlah pendapat mengenai penyebab banjir Kalsel saat itu. Pertama, banjir disebut akibat curah hujan yang sangat tinggi dan berlangsung cukup lama.

“Akibatnya Daerah Aliran Sungai Barito tidak mampu menampung debit air dan meluap. Pendapat itu disampaikan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” katanya. 

Sementara pendapat kedua disampaikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), yang menyatakan banjir disebabkan Deforestasi atau pengurangan luasan hutan dan alih fungsi hutan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir. 

“Menurut saya, kedua pendapat tersebut benar. Karena sama-sama menyajikan data. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menunjukkan data Anomali Cuaca akibat fenomena alam LaNina dan tingkat curah hujan yang tinggi. Sementara LAPAN menunjukkan data perbandingan hutan Kalsel dari citra satelit,” katanya. 

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, data yang ada seharusnya bisa digunakan sebagai masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana banjir di kemudian hari. 

“Mitigasi Bencana mutlak harus dilakukan dengan serius dan menyentuh akar permasalahan. Kalau akar permasalahannya Deforestasi, maka jalan keluarnya adalah Reforestasi, atau penanaman hutan dan pohon kembali. Tentu dengan melakukan rehabilitasi lahan. Terutama di bekas pertambangan,” katanya.

Dalam kondisi ini, LaNyalla menyebut fungsi penegakan hukum dan aturan di lapangan menjadi mutlak. 

“Jadi, jangan hanya menyiapkan emergency plan ketika bencana sudah datang. Lakukan pemetaan dan kemudian tahapan untuk mencegah terulangnya bencana tersebut. Sebab, karakteristik setiap bencana tentu berbeda,” ujarnya tegas. 

Secara logika, terang LaNyalla, banjir seharusnya bisa diminimalisir. Karena situasinya berbeda dengan gempa tektonik atau vulkanik yang tidak dapat diprediksi. 

“Ini hanya satu contoh yang harus dan penting kita lakukan, terkait Kalimantan Selatan. Untuk itu saya secara khusus meminta kepada para Senator dari Daerah Pemilihan Kalsel untuk mengambil peran aktif dalam mengawal Mitigasi Bencana banjir Kalsel, agar tidak terulang di musim penghujan yang akan datang,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla menegaskan DPD RI akan selalu mendukung kemajuan daerah, serta membantu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Karena, kami di DPD RI adalah wakil daerah. Karena Senator adalah regional representative. Berbeda dengan anggota DPR RI yang merupakan political representative. Sehingga Senator punya tugas dan kewajiban utama untuk membantu menyuarakan kepentingan stakeholder di daerah di tingkat nasional, agar mendapat perhatian dan penyelesaian dari eksekutif dan lembaga terkait lainnya,” katanya. 

Selain itu, sambungnya, Senator juga bisa memberi arahan dan dukungan kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder di daerah terkait persoalan yang terjadi di daerah.

Sementara itu Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, meminta dukungan DPD RI terhadap kemajuan Kalsel. Menurutnya, Pemprov Kalsel terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah banjir.

“Kami masih berhadapan dengan recovery pasca bencana. Rasanya satu belum habis, kemudian sudah datang lagi bencana lain. Semoga kami diberi kekuatan untuk memperbaiki agar bisa menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalsel,” ungkap Safrizal.

Ramah tamah dan jamuan makan malam ini diikuti juga rombongan dari DPD RI, yaitu Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Senator asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani, Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan), Habib Ali Alwi (Banten), serta Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

Empat Senator dari Dapil Kalsel juga hadir. Mereka adalah Habib Abdurrahman Bahasyim, Habib Zakaria Bahasyim, dan Habib Hamid Abdullah, dan Gusti Farid Hasan Aman.

Selain itu, hadir juga Ketua DPRD Kalsel Dr. (HC) Supian, Danrem 101/Ant Brigjen TNI Firmansyah, Danlanud Syamsudin Noor Kolonel PNB Yulmaizar Chaniago, Danlanal Banjarmasin diwakilkan Palaksa Lanal Bsn Letkol Laut (P) Iwan Hendra Susilo serta Forkopimda Pemprov Kalsel lainnya. Pj Walikota Banjarmasin Akhmad Fydayeen, juga ambil bagian dalam kegiatan ini. (*)

Polri Siap Keluarkan Izin Kompetisi Liga 1

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
(Foto: Divisi Humas Polri)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Polri menyampaikan siap untuk mengeluarkan izin penyelenggaraan Liga 1. Surat izin paling lambat terbit 27 Mei 2021.

Kabar itu disampaikan Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto usai melakukan rapat koordinasi terkait pengkajian pemberian rekomendasi dan izin keramaian di Kantor Kemenpora, Senayan, Senin (24/5/2021).

Dalam penyampaiannya, Imam menekankan dua hal yang terkait dengan pemberian izin keramaian.

“Bahwa perizinan sekarang sedang berproses karena pihak LIB sudah mengajukan permohonan penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2 sebelum bulan puasa. Sekarang sedang berproses,” kata Irjen Imam dalam jumpa persnya.

“Sekarang kita berdoa semua, mudah-mudahan paling lambat nanti tanggal 27 Mei surat izin keramaian dalam rangka menyelenggarakan Liga 1 dan Liga 2 sudah bisa kita keluarkan,” jelasnya.

Adapun proses yang dimaksud saat ini ialah kelengkapan persyaratan rekomendasi-rekomendasi terutama dari wilayah yang akan menyelenggarakan Liga 1 dan Liga 2.
Menyoal pengamanan, Imam mengatakan, belajar dari turnamen Piala Menpora itu akan menjadi acuan pihaknya dalam memberikan keamanan. Tapi karena durasi penyelenggaraan yang cukup lama, maka akan ada peningkatan kapasitas.

“Seperti Liga 1 itu sampai Maret, sedangkan Liga 2 sampai Desember. Hal ini tak lepas dari penggalan ada PON di Papua. Mudah-mudahan ini bisa dikelola dengan baik pengamanannya. Mudah-mudahan protokol kesehatan bisa ditegakkan sehingga Liga 1 dan Liga 2, serta PON sukses,” ujarnya.

Secara khusus, Imam juga mengimbau agar kejadian kasus The Jakmania tidak terulang pada saat Liga 1 dan Liga 2 bergulir. Sebelumnya, kerumunan suporter terjadi saat final leg kedua antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Masing-masing kubu suporter membuat kerumunan di Jakarta dan Bandung.

Meskipun terjadi di luar turnamen, Polri memberikan perhatian serius terhadap terciptanya kerumunan dari pihak suporter Persija dan Persib.

“The Jakmania waktu itu mohon kasusnya jangan terulang lagi. Perkembangan kasus di Polda Metro ada empat pihak jadi tersangka dan sekarang proses sidik. Mohon jadi perhatian sehingga tak terjadi lagi. Mari kita sukseskan mudah-mudahan bisa kita kelola dengan baik,” ungkapnya. (rls)

Kesenjangan Distribusi Vaksin Dunia, Gus AMI: Perbesar Peluang Produksi Vaksin Dalam Negeri

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: Dok/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Kesenjangan distribusi vaksin Covid-19 antara negara maju dan negara berkembang kian mengkhawatirkan. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendorong semua pemangku kepentingan saat ini harus bahu membahu memperbesar peluang produksi Vaksin Covid-19 dari dalam negeri.

“Kami mendorong semua pihak tidak mengedepankan ego sektoral untuk melihat peluang berkembanganya produksi vaksin dalam negeri seperti Vaksin Merah Putih atau Vaksin Nusantara. Peluang sekecil apapun atas kemungkinan produksi vaksin dalam negeri harus kita ambil mengingat kesenjangan distribusi vaksin antara negara maju dan negara berkembang kian jomplang,” ujar Gus AMI, sapaan akrabnya, Sabtu (22/5/2021).

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo saat berbicara dalam Global Health Summit menyatakan kekhawatirannya atas kesenjangan distribusi vaksin Covid-19 dunia. Saat ini hampir 83 persen semua produksi vaksin Covid-19 dunia didistribusikan untuk negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang hanya mendapatkan alokasi 17 persen sisanya. Padahal kebutuhan vaksin di negara-negara berkembang mencapai 47 persen produksi vaksin dunia.

Gus AMI menjelaskan kesenjangan distribusi vaksin dunia ini akan menyulitkan posisi dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Negara-negara berkembang akan saling berebut mendapatkan jatah vaksin bagi penduduknya.  

“Keterbatasan akses vaksin bagi negara berkembang akan menyulitkan upaya pembentukan kekebalan komunal (herd immunity). Jika kondisi ini terjadi maka upaya untuk pengendalian atau mengakhiri dampak pandemi akan semakin sulit,” katanya.

Ketua Timwas Pengendalian Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI ini mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya begitu luar biasa. Jumlah korban meninggal akibat Covid-19 mencapai puluhan ribu jiwa. Ribuan triliunan anggaran negara telah dikucurkan untuk mengurangi dampak negatif pandemi di sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya.

“Saat ini harapan satu-satunya agar pandemi berakhir adalah terciptanya herd immunity melalui vaksinasi. Masalahnya akses terhadap produksi vaksin dunia tidak fair di mana ada dominasi dari negara-negara maju yang memiliki sumber daya kuat,” tukas Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Gus AMI mendesak agar semua pihak mendorong ketersediaan vaksin produksi dalam negeri seperti Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara. Beberapa waktu lalu polemik produksi dalam negeri yakni Vaksin Nusantara begitu mengemuka. Bahkan BPOM menegaskan jika uji coba Vaksin Nusantara harus dihentikan karena tidak memenuni kaidah klinis.

“Di kalangan pakar masih terjadi perdebatan terkait efektifitas Vaksin Nusantara. Namun bagi kami apapun perdebatan itu tidak boleh menghalangi proses invention atau penemuan potensi produksi vaksin dalam negeri yang bisa cepat diproduksi dan aman bagi masyarakat,” kata legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Mantan Ketua Umum PB PMII ini juga meminta kepada masyarakat agar tidak lengah mengingat belum ada tanda-tanda berakhirnya masa pandemi. Protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan meskipun Sebagian masyarakat telah mendapatkan vaksin Covid-19.

“Tetap disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan saat beraktivitas di ruang-ruang publik,” pungkasnya. (sf)

Ledia Hanifa: Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Pemda

Penulis
yolanda alvionesya
-
0
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. (Foto: Jaka/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan kebijakan sekolah untuk menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan sangat tergantung pada tingkatan Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal status zonasi risiko penyebaran Covid-19 di setiap daerah.

“Jadi itu tergantung daerah tersebut masih terkategori zona merah atau bukan. Karena ada risiko yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Ketika akan membuka kembali sekolah, ada berbagai sistem yang memang dilakukan oleh daerah-daerah yang itu berbeda-beda,” kata Ledia dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (22/5/2021).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI rencananya akan melakukan pembukaan sekolah secara tatap muka pada Juli 2021, setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan dituntaskan. Sebagai contoh di Jawa Barat, Ledia mengatakan ada sebagian sekolah yang sudah siap menggelar tatap muka dengan sistematif dan ada juga yang siap menggelar sekolah bersama-sama.

Semuanya, kata Ledia, akan sangat tergantung kondisi pandemi Covid-19 di Juli 2021.

“Itu karena saat ini masih naik ya kondisi Covid-19 ini, kita masih cukup tinggi. Apalagi selesai Idulfitri ini meskipun katanya nggak boleh mudik tapi tetap saja dengan ada beberapa kasus baru, ditambah dengan strain virus baru,” katanya.

Terlebih, lanjut  politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, anak-anak peserta didik tidak bisa divaksin, maka yang divaksin duluan adalah guru, termasuk di daerah-daerah yang memang sudah maksimal siap menggelar tatap muka. Menurut dia, hal lain yang harus dipikirkan dan bagian terpenting adalah mobilitas anak atau peserta didik, pemerintah dan sekolah harus memikirkan bagaimana jemputan anaknya, pengantarnya, transportasi dan komunikasi selama perjalanan, dan lain sebagainya.

“Lalu itu harus dengan keputusan Pemerintah Daerah menjadi pertimbangan dalam membukanya. Bisa jadi nanti ada daerah yang bersebelahan, tetapi yang satu dibuka yang atau tidak. Apakah daerah itu kemudian mau melokalisir hanya kecamatan tertentu saja, sangat diserahkan kepada daerah,” kata Ledia.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengatakan keputusan final juga ada di tangan para orang tua dan ketika orang tua menganggap bahwa pembukaan sekolah kembali ini terlalu berisiko buat anaknya karena memikirkan kondisi kesehatan anak, maka akan dibenarkan untuk tidak sekolah.

“Sehingga sekolah tidak boleh mengatakan bahwa anak itu bolos. Tapi harus disediakan fasilitas untuk hibrid juga. Jadi yang online dan offline secara bersamaan, mereka harus menyiapkan sistemnya. Nah ini juga kerumitan tersendiri buat sekolah meskipun kemudian ada relaksasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat,” kata Ledia.

Anggota Dewan dapil Jawa Barat I ini mengatakan Pemerintah Daerah pun harus mempersiapkan segala sesuatunya jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 setelah pembelajaran secara tatap muka ini diselenggarakan. Tahapannya mulai dari penanganan pelacakan kontak, pengetesan, sampai perawatannya. (sf)

1...188189190...223Halaman 189 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.