BARRU, JAGAINDONESIA.COM – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, melakukan studi banding untuk mempelajari peraturan daerah terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Studi banding dilakukan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Boyolali.

Langkah tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. 

Menurutnya, selama ini masyarakat miskin yang terkena kasus hukum tidak tahu kemana untuk meminta bantuan hukum.

“Kita dukung studi banding seperti itu dan setelah itu dibuat kemudian diterapkan. Peraturan daerah seperti itu sangat penting karena masyarakat miskin masih banyak yang belum mengerti dalam menghadapi permasalahan hukum dan penyelesaiannya,” ujar LaNyalla saat kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Jumat (28/5/2021).

Menurut LaNyalla, Perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan langkah bagus. Mengingat mereka sering dikesampingkan apalagi jika bersentuhan dengan masalah hukum.

“Selama ini yang banyak membantu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Namun tentu tak semua terlayani. Perda merupakan bukti pemerintah hadir dalam melindungi hak-hak hukum masyarakat,” ujarnya.

Adanya Perda, tegas LaNyalla, akan menjadi landasan hukum pemerintah setempat untuk menyediakan anggaran pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang bersumber dari APBD.

“Dalam praktiknya bisa dengan menyediakan pengacara. Ini juga akan memberdayakan para pengacara di daerah-daerah,” lanjutnya. 

Mantan Ketua Umum PSSI itu berharap dalam Perda yang nantinya dibuat, bisa mencakup layanan untuk semua kasus.

“Ya seharusnya begitu. Semua kasus harus terlayani. Artinya kasus hukum apapun yang dialami masyarakat miskin harus mendapatkan pendampingan hukum dan difasilitasi pemerintah. Baik itu kasus KDRT, sengketa lahan, perdata, di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri,” ungkapnya. (*)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan kunjungan kerjanya ke beberapa daerah. Kali ini, mereka mengunjungi personel yang bertugas di Satgas Madago Raya, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kunjungan dua Jenderal tersebut memberikan pengarahan sekaligus motivasi kepada seluruh personel TNI-Polri yang terus berjuang melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.

Dalam pengarahan dan motivasinya, Sigit menekankan kepada seluruh personel untuk terus melakukan penegakan hukum kepada anggota MIT yang tersisa sembilan orang. Menurutnya, negara tidak akan kalah dengan kelompok terorisme.

“Negara tidak boleh kalah dari kelompok terorisme, tidak ada tempat bagi kelompok terorisme,” kata Sigit dalam pengarahannya, Jumat (28/5).

Sigit memastikan kehadiran Satgas Madago Raya bertujuan untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Hal itu juga memerlukan peningkatan peran serta dari seluruh elemen masyarakat khususnya di Sulteng.

Operasi Madago Raya ini sendiri sudah merupakan tahap yang II sejak 1 April hingga 30 Juni 2021. Adapun personel TNI-Polri yang dilibatkan sebanyak 808.

“Optimalkan peran setiap unit tugas, tingkatkan soliditas dan sinergitas pada masing-masinh unit satgas dan hilangkan ego sektoral antar satgas,” tegas Sigit.

Sigit menegaskan, apabila dalam penegakan hukum terhadap kelompok MIT mengalami kendala dari segi peralatan maupun personel, harus dikomunikasikan agar dapat segera diatasi.

“Jumlah personel dan peralatan yang kurang agar diajukan kekurangannya,” ujar Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada seluruh personel di Satgas Madago Raya yang terus berjuang melakukan pengejaran terhadap kelompok MIT, meskipun mengalami beberapa tantangan seperti cuaca dan lokasi geografis.

Hadi juga mengingatkan untuk seluruh personel terus meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberangus jaringan terorisme. Selain itu, Ia meminta untuk terus menjaga soliditas dan sinergitas sesama aparat.

“Saat ini kita sedang melaksanakan operasi secara gabungan, maka pesan saya satu. Oleh karena itu kita harus melepaskan ego sektoral karena bukan rangka pertandingan tetapi bersatu memumpas 9 teroris ini. Kedua, komunikasi yang baik, koordinasi dan kolaborasi yang baik,” tutup Hadi. (rls)

JAGAINDONESIA.COM – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nurul Arifin menekankan, negara harus memberikan edukasi dan kepercayaaan kepada masyarakat terkait aturan tentang minuman beralkohol (minol). Karena itu, Nurul menganggap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol malah berdampak sebaliknya, yaitu timbulnya ketidakpercayaan negara terhadap masyarakat, sehingga perlu adanya aturan.

“Negara harus mempercayai warganya, bahwa misalnya ada minuman keras di depan saya, kalau saya tidak suka bir, maka saya tidak akan minum. Apalagi saya tahu itu dilarang agama saya. Namun, juga kita harus memberikan edukasi sebagai tanggung jawab ke masyarakat. Jangan sampai semua dilarang, akhirnya menjadi nyolong-nyolong. Bahkan yang ilegal itu akhirnya menjadi milik kelompok tertentu dan diselundupkan jadi mahal,” jelas Nurul dalam RDPU Baleg DPR RI dengan jajaran PBNU, Muhammadiyah, dan MUI terkait penyusunan RUU Minol, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Nurul menganalogikan saat ada larangan seks bebas, terjadi penjualan alat kontrasepsi secara diam-diam di masyarakat.

“Namun toh dalam perjalanannya, sekarang penjualan alat kontrasepsi itu sudah dijual bebas, ada di minimarket. Tapi, itu juga tidak melegalkan seks bebas. Saya juga tidak mau anak saya melakukan seks bebas apalagi berganti pasangan. Tapi, ini adalah bentuk trust saya kepada anak saya,” ujar Nurul.

Karena itu, Nurul meminta agar melihat persoalan kriminalitas dalam pandangan yang objektif. Bahwa tidak semua kriminalitas disebabkan karena pengaruh minuman alkohol. Ada yang karena faktor ekonomi bahkan karena aktivitas pornografi melalui menonton video di gawai.

“Jadi kalau saya pribadi, jangan minuman keras ini menjadi suatu momok yang menakutkan sehingga kita harus melarang. Jadi saya merasa terlalu banyak larangan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Karena itu, ia berharap peraturan mengenai minuman beralkohol sudah cukup diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada selama ini. Beberapa diantaranya adalah UU 36/2009 tentang Kesehatan, UU 18/2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol, serta Permendag Nomor 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minol.

“Jadi kalau melihat substansi yang ada di RUU ini rasa-rasanya dengan semua peraturan yang ada ini semua sudah cukup. Itu menurut pandangan kami,” tutup Nurul. (rdn/sf)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Dalam sesi siang pembahasan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam hal ini Komite I DPD RI, DPR RI dan pemerintah, (27/5).

Dalam rapat kerja ini, Ketua Tim Kerja RUU Otsus DPD RI, H.Fachrul Razi M.IP menekankan pentingnya untuk mengkaji ulang 2,25% dana Otsus yag diusulkan dalam draft RUU, dasar pemikiran dan simulasi yang digunakan jika hal ini tidak mempunyai dasar yang kuat maka akan menjadi persoalan baru di masa mendatang dan kesannya akan menjadi sedikit.

Sedangkan anggota Tim Kerja RUU Otsus DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum menekankan pentingnya Pasal 48 dijadikan dasar dan pijakan bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua, memilah kembali kelompok yang dianggap berseberangan khususnya yang melibatkan lembaga adat.

Hadir dalam rapat kerja ini Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. dan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Setia Untung Arimuladi, S.H., M.Hum.

Rapat bersama Pansus dipimpin oleh Ketua Pansus Papua DPR  RI, beberapa fraksi, dan DPD RI (Komite I) yang menghasilkan kesimpulan antara lain Pansus mendukung langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kepolisian RI dan Kejaksaan di Papua. (rls)