Selasa, 20 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 185

Pembahasan RUU Otsus Papua, Filep Tekankan Evaluasi Pelaksanaan Otsus

0
(Foto: Doc. DPD RI)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite I DPD RI membahas RUU Otsus Papua secara tripartit bersama DPR RI dan pemerintah, (2/6). Dalam rapat ini, Timja RUU Otsus Papua DPD RI, Filep Wamafma, S.H., M.Hum menekankan pentingnya untuk mengevaluasi pelaksanaan Otsus, khususnya pemanfaatan Dana Otsus. 

Perlu adanya evaluasi menyeluruh agar pemanfaatan Dana Otsus tepat sasaran bagi percepatan pembangunan di Papua. Senator Filep juga menekankan pentingnya Grand Desain pemanfaatan Dana Otsus perlu agar tidak terjadi adanya Dana Otsus yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Hadir dalam rapat kerja ini Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A

Rapat bersama Pansus dipimpin oleh Ketua Pansus Papua DPR RI, beberapa fraksi, dan DPD RI (Komite I) yang menghasilkan kesimpulan antara lain pentingnya regulasi SILPA Dana Otsus agar dapat digunakan kembali, meminta BPKP untuk melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah  dan mengoptimalkan peran APIP.

Rapat ditutup Pukul 15.50 WIB. (rls)

Terima Perwakilan Uni Eropa, DPR RI Harap Kerja Sama EBT Dapat Terbuka

0
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti usai menerima kunjungan Perwakilan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa Josep Borell Fonteless di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). (Foto: Mentari/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IE-CEPA) merupakan salah satu prioritas dari kerja sama diantara kedua belah pihak saat ini. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan, setidaknya terdapat tiga bidang kerja sama yang dapat dilakukan yakni pada bidang prosperity (kesejahteraan), security (keamananan), sustainability (berkelanjutan).

“Terkait sustainability, Uni Eropa sangat berkomitmen dalam melakukan transisi-transisi energi menuju energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. EU juga telah meratifikasi Paris Agreement, dimana kita sendiri di Indonesia juga sudah sama-sama berkomitmen untuk itu. Sekarang tinggal bagaimana kedua negara bisa saling belajar satu sama lain,” kata Dyah Roro usai menerima kunjungan Perwakilan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa Josep Borell Fonteless di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Perlu dijajaki lebih jauhnya kerja sama Indonesia-Uni Eropa terkait EBT, khususnya dalam hal peningkatan kapabilitas serta penelitian dan pengembangan teknologi yang mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Sebab hingga saat ini, DPR RI sedang dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT), yang ditargetkan untuk dapat selesai pada Oktober 2021 mendatang.

“Harapannya Uni Eropa juga bisa investasi EBT ke kita, karena kita juga punya komitmen untuk penuhi 23 persen EBT pada tahun 2025. Tentu ini butuh kerja sama yang luar biasa. Dengan adanya payung hukum ini nantinya, tidak hanya kita bisa buka peluang investasi tetapi bisa membuka peluang pekerjaan yang sifatnya green jobs dan masyarakat Indonesia juga semakin makmur,” tandas politisi Partai Golkar itu.

Sebagai informasi, RUU EBT ini nantinya akan menjadi dasar bagi Kebijakan Energi Nasional untuk pengembangan sumber energi alternatif sebagai pengganti sumber energi berbasis fosil. Rancangan ini menjadi bupaya bersama mewujudkan target penurunan emisi sesuai dengan yang tercantum dalam Paris Agreement. Salah satu upayanya, melalui peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan atau energi ramah lingkungan.

Aturan tersebut juga nantinya akan memerintahkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan kemudahan izin usaha di bidang energi baru terbarukan. Sumber energi terbarukan bisa berasal dari panas bumi, angin, biomassa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian, limbah atau kotoran hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta sumber energi terbarukan lainnya.

“Namun demikian, perlu diakui bahwa tantangannya adalah untuk mengakomodir kepentingan yang lebih luas lagi termasuk masyarakat melalui Community Base Development, mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terpencil dan sulit mendapatkan akses,” pungkas Anggota Komisi VII DPR RI itu. (alw/sf)

DPR RI: Indonesia Mitra Penting Uni Eropa

0
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat menerima Courtesy Call dengan delegasi Uni Eropa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). (Foto: Mentari/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid membahas hubungan Indonesia–Uni Eropa yang telah terjalin selama lebih dari tiga puluh tahun, utamanya kerja sama dalam bidang ekonomi dengan delegasi Uni Eropa dipimpin YM Josep Borrell, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan. Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Uni Eropa, khususnya sebagai pasar potensial dan sumber bahan baku.

Di sisi lain, Indonesia memiliki kepentingan terhadap pasar dan investasi dari Uni Eropa. Secara umum, neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 mengalami surplus 21,74 miliar dollar AS didukung oleh total nilai ekspor 163,31 miliar dollar AS dan total nilai impor 141,57 miliar dollar AS. Hal ini dikarenakan faktor kinerja ekspor didukung kenaikan permintaan dan harga komoditas andalan Indonesia, seperti batubara dan minyak sawit.

Meutya menyambut baik prinsip-prinsip kebijakan Uni Eropa, diantaranya security, prosperity, dan sustainability.

“Kami juga menyampaikan apresiasi atas bantuan Uni Eropa ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk mengatasi pandemi Covid-19,” ujar Meutya saat menerima Courtesy Call dengan delegasi Uni Eropa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Politisi F-Golkar ini mengapresiasi peran Uni Eropa sebagai kontributor utama untuk COVAX dan berkontribusi lebih dari 2,2 miliar euro untuk inisiatif global yang memimpin upaya untuk mengamankan akses yang adil dan merata ke vaksin COVID-19 yang aman dan efektif bagi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. 

“Kerja sama dan kemitraan dalam pengadaan vaksin di tengah pandemi Covid-19 merupakan keharusan bagi kedua belah pihak untuk memastikan semua penduduk menerima vaksinasi tanpa pengecualian,” katanya.

Meutya pun meminta Uni Eropa memberikan akses yang adil bagi produk sawit Indonesia yang selama ini mendapat perlakuan diskriminasi di Uni Eropa.

Kedua belah pihak menyepakati bahwa perundingan Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) harus dituntaskan demi meningkatkan peluang kerja sama ekonomi dan perdagangan. IE-CEPA ini adalah kerangka kerja sama yang diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi peningkatan kerja sama bilateral kedua belah pihak.

Berkaitan dengan produk sawit domestik, Josep Borell membantah anggapan bahwa Uni Eropa melarang produk sawit Indonesia. Menurutnya, perlu ada dialog komprehensif yang melibatkan bukti ilmiah bahwa kepentingan ekonomi Indonesia sejalan dengan prinsip ramah lingkungan yang dianut Uni Eropa. (ann/sf)

Banggar DPR: 76 Persen Penerima Subsidi LPG 3 kg Salah Sasaran

0
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah saat menyampaikan pidato pengantar Rapat Kerja Banggar DPR terkait Pembicaraan Pendahuluan dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). (Foto: Jaka/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah mendesak pemerintah melakukan perbaikan data penerima subsidi LPG 3 kilogram. Pasalnya, penerima subsidi selama ini banya yang tidak tepat sasaran. Dari data yang ada, subsidi LPG hanya dinikmati masyarakat miskin sekitar 24 persen dari total penyaluran. Sementara sisanya, sebesar 76 persen justru masuk ke kantong orang kaya, bahkan pejabat pemerintah.

“Masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam kelompok 40 persen hanya menikmati 26 persen dari subsidi listrik. Begitu pula dengan LPG 3 kg, 30 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 24 persen dari subsidi LPG 3 kg, sementara 76 persen dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu ,” jelas Said saat menyampaikan pidato pengantar Rapat Kerja Banggar DPR terkait Pembicaraan Pendahuluan dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Padahal, konstitusi telah mengamanatkan bahwa penyaluran subsidi seharusnya bersifat tertutup, atau by name by address. Hal inilah yang menurut Said, perlu segera diperbaiki pemerintah pada tahun 2022. Dengan demikian, penyaluran subsidi bisa memberikan rasa keadilan dan melindungi masyarakat yang berhak menerima subsidi.

“Saya melihat, kebijakan manajemen pengelolaan subsidi yang digunakan selama ini masih memiliki kelemahan yang mendasar, mulai dari validitas data, pengendalian harga hingga volume,” terangnya. 

Bahkan, politisi PDI-Perjuangan ini menemukan masih banyaknya terdapat exclusion error dan inclusion error dalam realisasi pemberian subsidi. Indikasinya, masih banyak ditemukan, pihak yang seharusnya berhak menerima subsidi, tetapi tidak menerima.

“Sedangkan pihak yang seharusnya tidak berhak menerima, tetapi ikut menerima subsidi,” tegas Said. 

Lebih lanjut, Anggota Komisi XI DPR RI ini juga meminta pemerintah melakukan perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan sektor minyak dan gas (migas), baik dari sisi produksi (lifting) maupun penerimaan. Hal ini krusial, sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas pada tahun 2022. 

Apalagi, produksi migas Indonesia terus mengalami tren penurunan yang berkelanjutan dalam dua dekade terakhir. Dampak lanjutannya, penerimaan sektor migas juga mengalami kontraksi dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini tercermin dari pendapatan perpajakan (PPh) migas dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas yang semakin menurun. 

Selain itu, Said menilai penentuan skema gross split atau cost recovery yang sudah mengalami tiga kali perubahan juga menjadi persoalan di sektor migas. Perubahan ini menunjukkan, skema yang ditawarkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk cost recovery atau gross split, memiliki titik lemah baik bagi pemerintah maupun investor sendiri. Sehingga, perlu segera diperbaiki. 

“Saya juga berharap persoalan klasik yang selalu muncul, mulai dari sumur dan fasilitas produksi migas yang telah menua, aktivitas eksplorasi baru yang belum memadai, peralatan teknologi yang sudah ketinggalan hingga persoalan kebijakan dan kompleksitas birokrasi yang masih kurang efisien, bisa kita temukan solusinya, sehingga tidak menjadi masalah permanen yang tidak terselesaikan,” pungkas Said. (alw/sf)

Puan Maharani: Indonesia Akan Terus Ada Selama Pancasila Ada di Hati Kita

0
Ketua DPR RI Dr. (H. C) Puan Maharani mengikuti secara secara virtual upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Selasa (1/6/2021). (Foto: Eno/Man)

JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPR RI Dr. (H. C) Puan Maharani mengajak seluruh komponen bangsa menjadikan Pancasila sebagai inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Puan dalam rangka Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni.

“Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa selama Pancasila masih ada di hati orang Indonesia, maka selama itu juga Indonesia akan terus ada,” kata Puan, Selasa (1/6/2021).

Pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, dan diikuti secara virtual oleh Presiden Joko Widodo beserta para menterinya, Puan menjadi petugas pembaca naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Puan yang mengenakan baju kurung hitam berselempang kain tenun gringsing Bali, hadir secara virtual. Seusai upacara, Puan mengungkapkan bahwa semua bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar harus berpijak pada falsafah bangsanya sendiri. Demikian halnya dengan bangsa Indonesia, yang diyakini Puan akan menjadi bangsa besar dengan memegang teguh Pancasila.

“Kita hanya dapat menjadi bangsa yang besar jika kita berpegang teguh pada falsafah bangsa kita sendiri, yakni Pancasila, dan bukan menjiplak falsafah bangsa orang lain karena setiap bangsa memiliki akar sejarah dan budaya yang berbeda-beda,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.

Puan menegaskan, hanya dengan Pancasila sajalah persatuan bangsa Indonesia dapat diperkukuh dan dengan mengimplementasikan Pancasila itu pulalah tujuan bernegara dapat dicapai.

“Selamat memperingati Hari Lahirnya Pancasila yang ke-76 tahun. Kami berharap nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dalam tindakan dan bersatu untuk Indonesia tangguh,” ujar perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini. (sf)

Indonesia Tak Dapat Kuota Haji, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Beri Penjelasan ke Masyarakat

0
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Indonesia dikabarkan tidak mendapatkan kuota haji tahun 2021  lantaran masalah vaksin. Informasi ini langsung ditanggapi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. 

Senator asal Jawa Timur ini meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut ke masyarakat.

“Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu menjelaskan kepada masyarakat secara resmi mengenai kenyataan Indonesia tidak mendapatkan kuota haji tahun ini. Termasuk menjelaskan alasannya, apakah benar karena vaksin yang tidak terdapat dalam daftar list sertifikasi WHO,” tutur LaNyalla, Selasa (1/6/2021).

Untuk diketahui, vaksin Sinovac yang telah dibeli pemerintah belum terdaftar dalam list sertifikasi WHO hingga kini. Padahal jemaah haji asal Indonesia yang terdaftar divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac ini.

Namun, LaNyalla meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu apa yang menjadi kendala sebenarnya sehingga Indonesia tidak diberikan kuota haji.

“Sejauh ini baru sebatas vaksin yang kita ketahui. Oleh karena itu, pemerintah harus dipastikan dahulu apa yang sebenarnya menjadi kendala. Sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat,” ujarnya. 

LaNyalla mengatakan, pemerintah harus menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi.

“Ke depan, pemerintah perlu membuat skala prioritas untuk program vaksinasi, keakuratan informasi vaksin apa yang direkomendasikan untuk jemaah haji sangat penting agar tidak merugikan masyarakat kita,” tuturnya.

Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dikabarkan sedang berupaya mendapatkan vaksin Covid-19 Johnson & Johnson, sebagai syarat jemaah Indonesia bisa berangkat haji ke Arab Saudi.

Vaksin Covid-19 Johnson & Johnson merupakan satu diantara empat jenis vaksin yang menjadi syarat jemaah haji ke Arab Saudi. (*)

Ketua DPD RI Sayangkan Aksi Tak Manusiawi Terhadap Anak Pencuri Kotak Amal

0
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyayangkan tindakan tidak manusiawi terhadap seorang anak yang kedapatan mencuri kotak amal masjid di Aceh Utara. 

Menurut LaNyalla, mencuri tidak dapat dibenarkan secara hukum dan agama. Namun, tindakan mengikat hingga menyeret seseorang juga tidak bisa dibenarkan dan tidak manusiawi. Apalagi, pelaku adalah seorang anak yang mencuri untuk membeli makan.

“Tindakan mencuri tidak bisa dibenarkan. Tetapi perlakuan tidak manusiawi dengan menyeret pelaku pencurian seperti hewan di hadapan teman-temannya semestinya juga tidak dilakukan,” tutur LaNyalla di usai mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila secara virtual di Jakarta, Selasa (1/6/2021).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, polisi sudah menjelaskan jika pelaku mencuri untuk beli makan dia dan ayahnya yang sedang sakit. 

“Seharusnya ini jadi perhatian sesama. Kejadian ini menunjukkan kurangnya kepedulian warga kepada lingkungannya,” katanya.

LaNyalla juga mengkritik pemerintah setempat, terutama tingkat desa sebagai pemerintah yang paling dekat dengan rakyat. Menurutnya, kejadian tersebut tidak perlu terjadi apabila ada keseriusan pengurus desa dalam mengurus warganya.

“Kasus ini harus menjadi pelajaran. Pemda tidak bisa abai kepada masyarakat, apalagi untuk mereka yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan kemiskinan masih ada di tengah-tengah kita dan sebuah keprihatinan warga sekitar tidak menunjukkan kepeduliannya dan justru malah menghakimi,” paparnya.

LaNyalla mengingatkan, momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, mampu meningkatkan kepedulian kepada sesama. Bila terjadi masalah, ia meminta agar perlu ada telaah mendalam sebelum memberi vonis apalagi melakukan perbuatan yang tidak manusiawi.

“Peristiwa ini agar menjadi warning. Jika ada persoalan serupa, pakailah cara-cara bijaksana. Gunakan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila persoalan bukan merupakan tindak kejahatan, tapi karena urusan kemanusiaan,” jelas LaNyalla. 

Peristiwa tidak manusiawi itu terjadi di Desa Ceumpeudak, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dan videonya viral di media sosial.

Video memperlihatkan seorang bocah laki-laki diikat lehernya dengan tali nilon oleh seorang pria. Kedua tangannya juga diikat ke belakang. 

Bocah tersebut lalu diseret di hadapan warga dan rekan-rekan sebayanya. Ironisnya, salah seorang pelaku merupakan salah satu tokoh desa. (*)

Hari Lahir Pancasila, Ketua DPD RI: Mari Bersatu dan Jaga Kerukunan

0
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat Indonesia menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk terus bersatu. 

LaNyalla juga meminta agar masyarakat selalu menjaga kerukunan dalam bingkai Pancasila. 

“Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021. Jaga kebhinekaan, jaga kerukunan, saling menghargai dan menghormati. Meski Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, budaya, dan agama, tapi dengan bingkai Pancasila, saya yakin kita semua tetap bisa hidup rukun,” tutur LaNyalla, Selasa (1/6/2021). 

Senator asal Jawa Timur itu mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai benteng kehidupan bangsa. Menurutnya, Pancasila harus menjadi nafas dalam setiap kehidupan. 

“Mari bersama-sama wujudkan Indonesia tangguh dan berkeadilan sosial dengan selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Pancasila dalam tindakan, bersatu untuk Indonesia tangguh,” ucapnya. 

LaNyalla mengatakan, 1 Juni memiliki sejarah penting dalam kemerdekaan Indonesia. Sebab, 1 Juni menjadi bagian sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia, atau momen saat Proklamator RI, Presiden Soekarno, berpidato di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau ‘Dokuritsu Junbi Cosakai’. Tepatnya pada 1 Juni 1945. 

“Bung Karno dengan gagah berani memperkenalkan konsep dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Dari situ lah, Pancasila menjadi dasar negara sekaligus ideologi Indonesia. Pancasila mengikat setiap perbedaan menjadi satu kesatuan dalam bingkai NKRI,” kenangnya. 

Untuk itu, LaNyalla mengajak seluruh masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahirnya Pancasila dengan penuh makna. Ia meminta peringatan 1 Juni tak hanya momen hari libur semata. 

“Resapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara mencapai persatuan yang utuh untuk mencapai kemajuan bangsa,” tutur Mantan Ketua Umum PSSI itu. 

LaNyalla meminta agar lima sila dalam Pancasila dijadikan panutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, arah perjalanan kehidupan masyarakat perlu mengacu ke lima sila hasil pemikiran para pendiri bangsa tersebut. 

“Kita bumikan Pancasila agar semua generasi merasakan arti penting Pancasila dalam kehidupan terutama Generasi Z yang akrab dengan media sosial yang sarat dengan informasi, mereka harus memahami nilai-nilai Pancasila agar memiliki ideologi yang lurus,” katanya. 

LaNyalla pun berharap segala perselisihan atau silang pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diselesaikan dengan berkaca pada nilai-nilai Pancasila. Ia yakin semua perbedaan yang menyebabkan konflik horizontal bisa diselesaikan apabila semua pihak mau bersikap bijaksana dengan menjunjung Pancasila di atas segalanya.(*)

Refleksi Hari Lahir Pancasila, Kapolri: Bersatu dan Gotong Royong Melawan Covid-19

0
(Foto: Divisi Humas Polri)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bergotong royong melawan dan memerangi pandemi Covid-19 atau virus corona dewasa ini.

Semangat gotong royong itu, kata Sigit, merupakan salah satu bentuk merefleksikan peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2021.

Dengan bergandengan tangan melawan Covid-19, hal tersebut merupakan wujud generasi penerus bangsa saat ini untuk melanjutkan semangat Founding Fathers Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa ketika itu.

“Menanamkan nilai Pancasila di tengah pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan gotong royong, bersatu dan bergandengan tangan sebagaimana butir ketiga Pancasila ‘Persatuan Indonesia’ dalam melawan dan memerangi pandemi Covid-19 yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (1/6/2021).

Pancasila yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup berbangsa, menurut Sigit, menjadi landasan yang kuat untuk masyarakat dengan pemerintah bersatu menghadapi tantangan yang terjadi saat pandemi Covid-19.

“Tingginya semangat persatuan dan kesatuan dari seluruh lapisan masyarakat bersama dengan pemerintah, maka dapat terwujud Indonesia yang tangguh ketika menghadapi virus corona saat ini,” ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten itu menyatakan, dengan adanya persatuan itu, maka efek domino yang dihasilkan dari pandemi Covid-19, mulai dari perekonomian dan kehidupan sosial dapat teratasi dengan baik.

Refleksi Hari Lahir Pancasila saat ini, kata Sigit, juga dapat diimplementasikan dengan kesadaran kedisiplinan dari masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat juga harus memberikan dukungan dari seluruh kebijakan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai virus corona.

“Kedisiplinan protokol kesehatan dapat menjadi kunci untuk Indonesia segera bisa keluar dari pandemi Covid-19. Dukungan dari masyarakat untuk turut serta dan berperan aktif dalam pelaksanaan PPKM Mikro, vaksinasi nasional serta penguatan 3M dan 3T, juga bisa menjadi bentuk nasionalisme atau wujud kecintaan terhadap Pancasila,” papar mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Adanya gotong royong masyarakat dan pemerintah dalam memerangi Covid-19 maka akan terwujud Pancasila dalam tindakan, bersatu untuk Indonesia tangguh. Sebagaimana tema Hari Lahir Pancasila 2021 yang diusung oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun ini. (rls)

Operasi Ketupat 2021 Memuaskan, Kompolnas Puji Kinerja Korlantas Polri

0
(Foto: Divisi Humas Polri)

CIKAMPEK, JAGAINDONESIA.COM – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi kinerja Korlantas Polri sebagai pelaksanaan operasi ketupat 2021. Komisioner Kompolnas, Irjen Pol (Purn) Pudji Hartanto Iskandar menyebut kinerja Korlantas selama ops ketupat 2021 memuaskan.

“Saya mewakili teman-teman dari Kompolnas yang lain memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Korlantas beserta jajarannya yang telah melaksanakan operasi ketupat 2021 dengan baik. Memuaskan,” ujar Pudji di Pos Penyekatan KM 34, Tol Cikampek, Jawa Barat, Senin (31/5/2021).

Pudji dalam kunjungan di pos penyekatan KM 34 ini juga mendapatkan pemaparan dari Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono terkait operasi ketupat 2021. Turut hadir Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksa, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo.

Pudji mengakui Kompolnas tidak mendapatkan komplain apapun terkait pelaksanaan operasi ketupat 2021. Itu artinya, kinerja Korlantas Polri dan jajaran untuk melayani masyarakat selama operasi ketupat 2021 dalam rangka peniadaan mudik berjalan dengan baik.

“Kami dari Kompolnas belum menerima atau bahkan tidak menerima namanya komplain, secara tertulis, secara formal pengaduan tentang pelaksanaan operasi ketupat. Khususnya berkaitan dengan masalah penyekatan, pelayanan dan sebagainya. Bahkan sebaliknya mendapatkan apresiasi yang luar biasa,” jelasnya.

Pudji menerangkan Kompolnas sebagai pengawas eksternal ada 4 hal yang menjadi fokus untuk diawasi selama pelaksanaan operasi ketupat 2021. Pertama, terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Pudji menyebut secara kualitas dan kuantitas mumpuni.

“Pertama melihat daripada Sumber Daya Manusianya, petugasnya. Kami konsentrasi terhadap kualitas daripada anggota yang melaksanakan tugas. SDM-nya cukup,” jelasnya.

“Yang kedua kuantitas, jumlah anggotanya memadai atau tidak. Kemudian hal yang lain, berkaitan dengan metode. Inovasi untuk melaksanakan kebijakan pelarangan mudik ini sudah baik dengan adanya penyekatan karena pandemi COVID-19 masih ada,” sambung dia.

Terkait sarana dan prasarana selama operasi ketupat 2021, Pudji mengaku puas. Kebijakan Polri Presisi diterapkan jajaran Korlantas dengan baik.

“Yang ketiga berkaitan dengan masalah material. Yaitu kaitan dengan peralatan. Tapi saya lihat peralatan tadi mencukupi, karena kebijakan Kapolri dengan Presisi ini kan berat sehingga peralatan yang ada di operasi ketupat ini cukup baik,” tuturnya.

Terakhir terkait anggaran, Pudji menyatakan Kompolnas mengawasi betul anggaran yang disiapkan Korlantas Polri dalam operasi ketupat 2021.

“Keempat, anggaran. Ini yang menjadi tolak ukur daripada Kompolnas melakukan pengawasan. Kita pantau kita arahkan,” pungkasnya.

Diketahui, pemerintah menerapkan kebijakan pelarangan mudik sejak 6-17 Mei 2021. Untuk mendukung kebijakan itu, Korlantas Polri menyiapkan titik penyekatan dari Bali hingga Sumatera. Selain itu, Korlantas dan instansi terkait juga menggelar Random Swab Antigen terhadap pengendara dalam arus balik lebaran 2021. (rls)

Berita Terbaru