JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyoroti somasi yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koodintaor KontraS Fatia Maulidiyanti.

Menurutnya, Luhut terkesan emosional dan kekanak-kanakan menanggapi kajian cepat yang dilakukan oleh YLBHI, KontraS, LBH Papua dan rekan – rekan lainnya.

“Ini kajian berdasarkan data yang menyebut nama-nama dibalik konsesi tambang di Papua. Kalau tidak benar, silahkan buka data yang benar ke publik. Data ya dilawan dengan data! rakyat Papua butuh jawaban, bukan somasi terkait dengan temuan tersebut. Somasi tidak dapat menghilangkan keresahan dan ketakutan rakyat Papua.” Kata senator sekaligus Akademisi Papua Barat ini.

Menurut Filep, hasil kajian cepat yang menyimpulkan adanya praktik bisnis militer kaki kedua di Intan Jaya, sekaligus menyingkap adanya potensi kepentingan ekonomi harus menjadi kajian yang lebih serius. Ia menganggap data tersebut tidak bisa dianggap main-main jika semua pihak benar-benar ingin memperbaiki Tanah Papua.

Senator Papua Barat ini mengkhawatirkan jika data tersebut benar adanya, hal itu akan membangkitkan semangat perlawanan Orang Asli Papua (OAP) terhadap para oligarki yang selama ini terus menguras kekayaan SDA Papua khususnya di Intan Jaya. Apalagi, masyarakat sipil terus menerus menjadi korban konflik berkepanjangan antara TNI/Polri dan OPM.

“Di Intan Jaya, sekitar 1200an masyarakat sipil yang terdata sebagai pengungsi, termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak. Mereka melarikan diri karena takut jadi korban salah tembak! Semua itu karena banyaknya TNI/Polri yang diturunkan dan terus terjadi baku tembak dengan TPNPB. Kalau benar ujung-ujungnya semua ini karena motif ekonomi, harus memakan korban berapa banyak lagi? Tegas filep dengan geram saat dimintai keterangan pada Minggu, 29 Agustus 2021.

Menurutnya, rakyat manapun tidak ingin dijadikan sebagai objek kepentingan investasi dan politik. Rakyat Papua ingin Sumber Daya Alam yang dimilikinya memberikan kesejahteraan. Sementara yang terjadi saat ini, bukannya kesejahteraan yang didapat, justru ketakutan menghantui karena adanya konflik yang tak kunjung usai dan rakyat harus menanggung dampaknya.

“Data yang mencuat ini momentum pembuktian. Siapa dan apa motifnya. Dan itu bisa membuka mata kita semua tentang problem sesungguhnya di Papua.” Tutup senator yang akrab disapa Pace Jas Merah ini. (KR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah pada tanggal 24 Agustus 2021 hingga 30 Agustus 2021. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan, utamanya indikator-indikator penanganan pandemi Covid-19 yang mulai membaik.

Menurut Presiden, saat ini kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 78 persen jika dibandingkan saat puncak kasus pada 15 Juli 2021 lalu. Angka kesembuhan juga konsisten lebih tinggi daripada angka konfirmasi positif yang membuat angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) nasional berada di angka 33 persen.

“Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus 2021 hingga 30 Agustus 2021 beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya terkait perkembangan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 23 Agustus 2021.

Presiden mengatakan, sejumlah daerah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Misalnya di Pulau Jawa-Bali, penerapan PPKM level 4 dari sebelumnya 67 kabupaten/kota berkurang menjadi 51 kabupaten/kota, level 3 dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota, dan level 2 dari 2 kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota.

“Untuk Pulau Jawa-Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021,” lanjutnya.

Sedangkan wilayah di luar Pulau Jawa-Bali, Presiden mengingatkan untuk tetap waspada meskipun telah menunjukkan perkembangan yang baik pula.

“Level 4 dari 11 provinsi menjadi 7 provinsi, level 4 dari 132 kabupaten/kota menjadi 104 kabupaten/kota, level 3 dari 215 kabupaten/kota menjadi 234 kabupaten/kota, dan level 2 dari 39 kabupaten/kota menjadi 48 kabupaten/kota,” tambahnya.

Pemerintah tetap mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian secara bertahap atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat. Adapun penyesuaian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tempat ibadah diperbolehkan dibuka untuk kegiatan ibadah maksimal 25 persen kapasitas atau maksimal 30 orang;
2. Restoran diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 25 persen kapasitas, 2 orang per meja dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00;
3. Pusat perbelanjaan atau mal diperbolehkan buka sampai dengan pukul 20.00 dengan maksimal 50 persen kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah;
4. Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100 persen. Namun apabila terjadi klaster baru Covid-19, maka akan ditutup selama 5 hari.

“Penyesuaian atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat ini dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk,” imbuhnya.

Terkait vaksinasi, Presiden meminta Menteri Kesehatan, untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi agar akhir bulan Agustus tercapai penyuntikkan lebih dari 100 juta dosis vaksin.

“Dalam beberapa hari terakhir, saya melihat cakupan vaksinasi terus meningkat dan saat ini 90,59 juta dosis vaksin sudah disuntikkan,” ungkapnya.

Di samping itu, keterlibatan TNI-Polri dalam melakukan penelusuran turut berkontribusi terhadap peningkatan rasio kontak erat. Pada 20 Agustus 2021, rasio kontak erat mencapai 6,5 jauh meningkat dibandingkan pada 31 Juli 2021 yang berada pada posisi 1,9.

Kepala Negara pun mengingatkan bahwa perbaikan situasi Covid-19 saat ini tetap harus disikapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Pembukaan kembali aktivitas masyarakat tetap harus dilakukan tahap demi tahap seiring dengan peningkatan protokol kesehatan, pemeriksaan, pelacakan, dan cakupan vaksinasi yang lebih luas.

“Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar pembukaan kembali aktivitas masyarakat tidak berdampak kepada peningkatan kasus,” tandasnya.

(BPMI Setpres)

Jakarta – Salah satu akar persoalan saat ini adalah masih sangat banyak masyarakat berada di desa–desa dalam kawasan yang disebut “Kawasan Hutan” sehingga tidak mendapat pelayanan yang memadai dari pemerintah sebagai representatif negara.

Persoalan ini telah disoroti oleh Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang tertuang dalam hasil aspirasi masyarakat daerah pada Masa Sidang yang lalu.

Hasil aspirasi masyarakat daerah yang dijalani oleh seluruh anggota Komite I DPD RI, mengutip dari data yang dilansir oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran DPD RI), salah satu rekomendasi dibidang pertanahan adalah di beberapa provinsi masih banyak Desa yang sudah ada sejak lama, yang berdasarkan UU Kehutanan, desa tersebut sesungguhnya masuk dalam kawasan hutan, sehingga menyulitkan masyarakat berkembang karena status kawasan hutan.

Disela–sela memimpin Rapat dengan Puskadaran DPD RI yang digelar secara hybrid pada Selasa (24/8) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga mengungkapkan beberapa langkah aksi yang akan diambil oleh Komite I DPD RI dalam menyelesaikan permasalahan desa yang berada dikawasan hutan, terutama terkait dengan pelepasan dari kawasan hutan dan mendorong optimalisasi pelayanan publik di desa yang berada di kawasan hutan.

Fernando menjelaskan, langkah Komite I sebagaimana sudah dijadwalkan dalam masa sidang saat ini, membangun komunikasi yang baik dan koordinasi yang intensif dengan menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama kementerian atau lembaga terkait pelepasan desa dari kawasan hutan, yaitu Menteri atau Wakil Menteri ATR/BPN, Menteri LHK dan organisasi masyarakat sipil.

“UU Cipta Kerja melalui PP nomor 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah sesungguhnya sudah membuka ruang untuk melakukan percepatan pelepasan desa dari kawasan hutan. Maka sebagai pimpinan Komite I DPD RI, kami ingin mendengar dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK dan Kemendes PDTT apa yang menjadi hambatan pelepasan desa dari kawasan hutan”, ungkap Fernando.

Fernando menambahkan, memasuki masa sidang I tahun 2021–2022 ini pengawasan Komite I DPD RI terhadap pelaksanaan UU Pokok–Pokok Agraria (UUPA) dan UU Cipta Kerja terutama terkait pelepasan desa dari kawasan hutan dan kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) akan lebih ditingkatkan.

“Kami ingin pelepasan desa dari kawasan hutan bisa diselesaikan secepatnya oleh Pemerintah sehingga masyarakat desa dapat menikmati pelayanan publik yang jauh lebih baik dari saat ini. Komite I DPD RI juga akan mengawasi jalannya evaluasi HGU oleh Pemerintah terutama terkait alokasi 20 persen lahan untuk rakyat”, tegas Fernando yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini. (*)