Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar memperhatikan enam poin krusial dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Hal ini sehubungan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun 2022, serta Surat Edaran dengan Nomor 910/4350/SJ tanggal 16 Agustus 2021 tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD TA 2022, yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota di seluruh Indonesia.

“Dalam SE ini, ada beberapa poin yang kami ingin sampaikan, (dan) ini merupakan arahan dari Bapak Presiden untuk bisa semua pemda provinsi, kabupaten/kota mengetahui terkait dengan penyusunan anggaran 2022,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam keterangan persnya secara virtual pada Kamis (2/9/2021).

Ia menjelaskan, surat edaran tersebut memuat 6 (enam) arahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu sebagai berikut:

Pertama, APBD Tahun 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Hal ini difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial sepanjang hayat, dan infrastruktur untuk mendukung mobilitas, konektivitas, dan produktivitas.

Kedua, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengubah budaya kerja/occupational culture dan fokus pada budaya kerja baru, seperti melaksanakan kerja digital dalam pertemuan/rapat, dan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk operasional kantor dan belanja aparatur, sehingga dapat dialihkan kepada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Makanya ke depan itu, budaya kerja kita harus berubah, dalam misalnya pertemuan, saya kira banyak sekali pertemuan atau meeting yang dilakukan secara virtual, atas dasar itu ini harus dipertahankan ke depan di Tahun 2022,” katanya.

Ketiga, penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton, dan tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian.

“Tidak bersifat rutinitas ini sering ditekankan oleh Bapak Presiden, tidak fotokopi (baca: program/kegiatan yang sifatnya sama dengan sebelumnya, itu-itu saja atau tidak ada variasinya),” tutur Hudori.

Keempat, pemda provinsi dan kabupaten/kota agar meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah serta pengembangan ekspor sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Kelima, menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2022, antara lain sebagai berikut: Dana Transfer Umum untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan penambahan belanja kesehatan prioritas; memprioritaskan penggunaan dana desa di antaranya untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor publik; Dana Transfer Khusus untuk perbaikan kualitas layanan publik; Perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.

Keenam, guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar menambahkan alokasi belanja tidak terduga dalam APBD TA 2022 sebesar 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) dari APBD TA 2021.

Sumber: Kemendagri

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Selama 2021, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) Kementerian Agama menggelontorkan anggaran senilai total 15,2 miliar rupiah untuk membantu pasraman (satuan pendidikan keagamaan Hindu). Bantuan ini disalurkan kepada 110 pasraman yang tersebar pada 20 Provinsi di Indonesia. 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Hindu Kementerian Agama RI, Tri Handoko Seto mengungkapkan bahwa program Bantuan Pasraman Hindu ini merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan keterbatasan akses pendidikan bagi pelajar Hindu di Indonesia. 

“Tujuannya agar dapat menghadirkan aksesibilitas yang optimal bagi tenaga pengajar maupun peserta didik di Pasraman. Terlebih di masa pandemi sebagian besar aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring” ungkapnya,Rabu (1/9/2021) di Gedung Kementerian Agama RI Jln. Thamrin, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 

Ia berharap, melalui program ini pemerintah dapat mendorong penguatan fungsi Pasraman Hindu sebagai pusat pengembangan pengetahuan Hindu nusantara bagi generasi muda Hindu Indonesia. 

“Melalui program ini kita harapkan Pasraman Hindu dapat menjadi laboratorium pengembangan pengetahuan Hindu nusantara yang akan melahirkan generasi muda Hindu dengan kepribadian yang rekat pada nilai-nilai ajaran dharma” sambungnya 

Ia juga mengajak umat Hindu Indonesia untuk turut menyukseskan program-program pelayanan Ditjen Bimas Hindu agar permasalahan keumatan dapat terus diminimalisir. 

“Untuk tahun 2021 program ini sudah berjalan, sehingga kita berharap informasi ini dapat meluas ke berbagai pelosok daerah, agar tahun depan semakin banyak Pasraman Hindu yang Ditjen Bimas Hindu bisa bantu,” tutupnya. 

Program Bantuan Pasraman Hindu dialokasikan untuk tiga jenis bantuan, meliputi Bantuan Pasraman Hindu Formal dengan enam spesifikasi yaitu; Bantuan Sarana Prasarana Tingkat Adi Widya Pasraman, Bantuan Sarana Prasarana Tingkat Utama Widya Pasraman, Bantuan Pembangunan Asrama Putra Putri Tingkat Utama Widya Pasraman, Bantuan Rehab Pembangunan Tingkat Pratama, Adi, dan Madya Widya Pasraman, Bantuan Rehab Pembangunan Tingkat Utama Widya Pasraman, Percepatan Pembangunan Papua, dan Bantuan Pembangunan Laboratorium Pendidikan Keagamaan Hindu Tingkat Utama Widya Pasraman. 

Bantuan Pasraman Sekolah Minggu dengan tiga spesifikasi yaitu Bantuan Sarana Prasarana, Bantuan Pasraman Sekolah Minggu yang Terdampak Bencana, dan Bantuan Rehab/Pembangunan Sekolah Minggu. Sedangkan Bantuan Pasraman Non Formal memiliki satu spesifikasi yaitu Bantuan Sarana Prasarana Pasraman. (Indah)

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021, Dana Otsus untuk Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) akan terus diberikan hingga tahun 2041. Jumlahnya ditingkatkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Menjadikan dana Otsus Papua meningkat dari Rp 7,6 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 8,5 triliun untuk tahun 2022.

“Salah satu penggunaan dana Otsus ditujukan untuk peningkatan sektor pendidikan masyarakat di Tanah Papua. Sepanjang tahun 2020, Provinsi Papua mendapat alokasi anggaran pendidikan Rp 1,62 triliun dari total dana Otsus Papua sebesar Rp 5,29 triliun. Sementara Provinsi Papua Barat menerima sekitar Rp 470 miliar dari total dana Otsus Papua Barat Rp 1,7 triliun. Namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang penggunaan dana Otsus Papua untuk sektor pendidikan tersebut. Karenanya peningkatan dana Otsus Papua yang sejalan dengan peningkatan dana untuk sektor pendidikan, harus dibarengi dengan transparansi penggunaan anggaran,” ujar Bamsoet dalam Kuliah Umum Kebangsaan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, secara virtual dari Jakarta, Rabu (1/9/21).

Turut hadir Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma, serta 500 partisipan dari keluarga besar Sivitas Akademika STIH Manokwari.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, pendidikan merupakan landasan fundamental bagi kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan akan lahir sumberdaya manusia yang dapat diandalkan bagi pemajuan pembangunan nasional. Karenanya apresiasi perlu diberikan kepada STIH Manokwari sebagai salah satu entitas pendidikan tinggi di Papua, yang mengusung moto pendidikan merupakan faktor kunci bagi perlindungan, pemberdayaan, penghormatan, dan keberpihakan terhadap rakyat Papua.

“Namun harus diakui, keterbatasan akses pendidikan masih menjadi persoalan yang dihadapi banyak pemuda di berbagai wilayah Nusantara, termasuk di Papua. Namun kondisi ini hendaknya tidak menyurutkan semangat untuk terus belajar dan berjuang,” tandas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, semua pihak dapat belajar dari para pemuda Papua yang berhasil mengukir prestasi membanggakan, di tengah berbagai keterbatasan dan banyaknya tantangan yang harus dihadapi. Antara lain, Vanda Korisano dan Martha Itaar yang menjadi pilot Garuda Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan di Nelson Aviation College, Selandia Baru, dan di Sekolah Penerbangan Ganesha, Jakarta.

“Bob Royend Sabatino Kaway dan Thinus Lamek Yewi, pelajar SMA Advent Doyo Baru, Distrik Waibu, Desa Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, yang berhasil mewakili Indonesia masuk tim penelitian NASA pada Maret 2016. Ada Septinus George Saa yang berhasil menjuarai kompetisi kelas dunia, First Step to Nobel Prize dalam bidang Fisika pada tahun 2004 saat masih menjadi pelajar SMA. Setelah tamat SMA, George melanjutkan studi dengan gelar sarjana dalam bidang Aerospace Engineering di Florida, Amerika Serikat, dan melanjutkan pendidikan S2 jurusan teknik material di Inggris,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya menjaga kemajemukan yang telah menjadi realitas sosial sekaligus fitrah kebangsaan yang tidak dapat diingkari dan dipungkiri. Keberagaman telah menghimpun dan menyatukan bangsa Indonesia dalam satu bahtera besar bernama Indonesia, yang menjadi ‘rumah bersama’ bagi lebih dari dari 270 juta rakyat Indonesia, yang terdiri dari sekitar 1.340 suku, yang memiliki 733 bahasa, serta menganut 6 agama dan puluhan aliran kepercayaan. Masing-masing hadir dengan identitas budaya, kearifan lokal, keunikan, dan ciri khasnya sendiri.

“Dengan kemajemukan yang dimiliki serta kondisi geografis sebagai negara kepulauan dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menempatkan Indonesia sebagai center of gravity bagi kepentingan komunitas global. Menjadikan kita dalam posisi rentan terhadap pengaruh dan infiltrasi asing. Maka penghormatan terhadap nilai kebhinekaan dalam bingkai NKRI menjadi syarat mutlak untuk menjaga kedaulatan sebagai sebuah bangsa,” sorot Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini menjelaskan, mengelola keberagaman bukan dimaknai dengan memaksakan keseragaman. Tetapi lebih pada penghormatan terhadap adanya perbedaan. Menekankan bahwa keberagaman adalah kekayaan yang menyatukan, bukan perbedaan yang memisahkan. Mengelola keberagaman dan merawat kebhinekaan menuntut peran serta segenap pemangku kepentingan. Tidak hanya pemerintah, melainkan juga masyarakat, utamanya generasi muda bangsa, dan terkhusus lagi adalah para mahasiswa.

“Sebagai insan cendekia yang memiliki kompetensi akademis dan pemikiran analitis, mahasiswa adalah sumberdaya potensial yang diharapkan mampu menyikapi keberagaman dan menarasikan pentingnya merawat kebhinekaan dengan kedewasaan pemikiran. Mahasiswa adalah agen perubahan yang dengan idealismenya harus mampu membangun kesadaran serta mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat untuk senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prioritas keberpihakan,” pungkas Bamsoet. (*)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – STIH Manokwari menggelar Kuliah Umum Kebangsaan bersama MPR RI pada Rabu, 1 September 2021 yang diikuti oleh peserta secara virtual. Agenda ini digelar dengan tema “Peran Mahasiswa Dalam Merawat Kebhinekaan.”

Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma menyampaikan pentingnya meneguhnya kembali nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan di tengah-tengah mahasiswa saat ini mengingat masih adanya isu sara yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kita lihat akhir-akhir ini, banyak fenomena saling cela agama satu sama lain. Kristen hina islam, islam hina Kristen. Ruang virtual dijadikan ajang sebar kebencian. Karena itu saya ingin meneguhkan kembali semangat saling menghargai satu sama lain.” Kata Filep Wamafma saat dimintai keterangan usai kegiatan.

Dalam rangkaian acara tersebut, STIH Manokwari juga menampilkan video pendek terkait makna kebhinekaan yang diisi oleh Mahasiswa STIH Manokwari. Mereka menyampaikan nilai cinta kasih antar sesama anak bangsa diatas banyaknya perbedaan suku, ras, agama, dan warna kulit.

Selain itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa tema merawat kebhinekaan adalah isu yang tidak boleh absen dalam pergumulan dialektika pada berbagai forum diskusi, utamanya dalam mimbar akademis. Hal itu karena kemajemukan adalah realitas sosial yang telah melekat sejak Indonesia berdiri. Keberagaman telah menghimpun seluruh rakyat Indonesia dalam satu bahtera besar yakni, Indonesia.

Oleh karena itu, Bamsoet menyebut bahwa merawat kebhinekaan harus dijalin dan diperjuangkan bersama. Mengingat berkembangan zaman yang semakin pesat, maka ancaman dan tantangan juga semakin nyata.

Diakhir kuliah umum, Bamsoet berharap anak-anak muda Papua kelak mampu menjadi motor penggerak perubahan, utamanya di tanah Papua. (KR)

Jakarta – Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Muhadjir Effendy) menyebut pemerintah tengah menyiapkan strategi menghadapi endemi, bila Covid-19 dapat bertahan dalam jangka waktu lama di Indonesia.

“Artinya nanti akan menjadi wabah yang sifatnya sporadis di tempat-tempat tertentu seperti flu, demam berdarah, dan seterusnya,” jelasnya.

Menurutnya, disiplin protokol kesehatan menjadi cara untuk mencegah penularan Covid-19. Diharapkan warga menjadikan protokol kesehatan sebagai bagian kehidupan sehari-hari terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

Ia melanjutkan, pemerintah terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung sampai penanganan Covid-19 dianggap terkendali.

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga mewanti-wanti agar pembagian bantuan sosial kepada masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak namun tidak memperoleh bantuan.

“Kalau ada laporan atau mumpung saya di sini silakan melapor mana yang tidak merata, siapa yang nggak kebagian nanti saya catat biar segera saya tangani. Pokoknya tidak boleh ada orang yang berhak kemudian tidak dapat,” tukasnya. (rls)