Merauke – Bertempat di Vip Room bandara Mopah Merauke Kabupaten Merauke, Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M. Hum bersama Forkopimda Merauke melakukan kegiatan penjemputan terhadap kedatangan Menkopolhukam RI dan Bapak Mendagri dalam ranga kunjungan kerja di Kabupaten Merauke guna mengecek kesiapan penyelenggaraan PON XX Papua, Sabtu (11/09/2021).

Tepatnya pada pukul 15.14 Wit, kedatangan Menkopolhukam RI dan Mendagri Jenderal Polisi (Purn) beserta rombongan yang akan melakukan kunjungan kerja terkait persiapan PON tersebut. Mereka tiba di bandara Mopah Merauke dengan menggunakan pesawat Khusus TNI – AU guna meninjau kesiapan penyelenggaraan PON XX di Papua.

Menkopolhukam RI dan Mendagri bertatap muka dengan Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT dan pihak KONI Merauke, Dinas PUPR, dan mengecek kesiapan stadion Katapal agar nanti pelaksanaan PON di Merauke Papua berjalan aman dan nyaman.

Mendagri dalam kesempatannya mengatakan bahwa pihaknya datang didampingi Mendagri, Kementrian PUPR, Kemenpora, KONI Pusat, Mabes Polri dan Mabes TNI.

“Tadi saya sudah mengecek Venue-venue PON XX di Merauke Papua dan keyakinan saya bahwa PON XX Papua akan berjalan dengan baik.”

“Dari dialog masih ada kekurangan di stadion Katapal menyangkut Penerangan 4 lampu besar yang akan dipasang di sisi lapangan sampai saat ini belum ada, Listrik belum di sambung dengan PLN masih menggunakan Gengset sendiri, masalah air sudah ada, kita akan perbaiki kekuragannya, Saya berharap kegiatan PON di Merauke Papua akan berjalan aman lancar dan meriah dengan tentunya tetap menjaga Prokes Covid-19,” jelas Mendagri.

Mendagri menambahkan bahwa Merauke sudah mempersiapkan 5 venue yaitu Stadion Katapal untuk cabor sepak bola putri, Venue Gor Hiad say untuk Cabor Gulat dan Wushyu, Venue Sweesbel Hotel untuk cabor Catur, Venue Arcelaus say untuk cabor hangar dan Venue keco untuk cabor motor rice dan motor croos.

“Diharapkan PON XX Papua bisa memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa, Mari kita bersama siap untuk mensukseskan pelaksanaan PON XX di Tanah Papua.” tutupnya.

Sumber: Humas Polri

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM -Komite I DPD RI menerima Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dari DPR Papua Barat (DPRPB) dan Tim Pansus Papua Barat untuk diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan terhadap penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait berlakunya Revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma menyikapi persoalan di Papua yang tidak kunjung tuntas. Berbicara mengenai percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua menurut Filep perlu segera adanya PP yang mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat Papua. Hal itu terungkap pada Rapat Audiensi antara Komite I DPD RI dengan DPRPB dan Tim Pansus papua Barat, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/9/21).

“Pasca Revisi UU Otsus ditetapkan maksimal 90 hari sudah harus terbit aturan turunannya, dan sampai saat ini baru DPRPB yang resmi menyerahkan dokumen pokok-pokok pikiran oleh DPR Papua Barat kepada DPD RI menjadi catatan nanti kepada pemerintah dalam penyusunan PP terkait UU Otsus,” jelas Senator asal Papua Barat Filep Wamafma.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri telah melayangkan surat nomor: 188.31/4143/SD kepada Gubernur Papua dan Papua Barat per 2 Agustus 2021 tentang tujuh RPP Undang Undang (UU) 21 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Adapun ketujuh RPP dimaksud, yakni RPP tentang Pelaksanaan Kewenangan Khusus sebagaimana diatur didalam Pasal 4 (7); RPP tentang Pengangkatan Anggota DPR Papua Barat sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 (6); RPP tentang Pengangkatan Anggota DPRK sebagaimana diatur didalam Pasal 6a (6);

Selanjutnya, RPP tentang Pengolahan Pembinaan dan Pengawasan serta Rancangan Induk Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 (18); RPP tentang penyelenggaraan kesehatan Pasal 59 (8); RPP tentang pembentukkan badan khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 (4).

“DPRPB telah menginventarisasi masalah terkait pokok-pokok materi ketujuh RPP, hasil penyusunan pokok-pokok pikiran, sudah dijadikan pokok-pokok pikiran DPR Papua Barat yang akan diserahkan ke DPD RI untuk diteruskan kepada pemerintah sebagai acuan dijadikan pokok pikiran bersama dalam penyusunan RPP nantinya,” ungkap Ketua Pansus Otsus DPR Provinsi Papua Barat, Yan Anton Yoteni.

Ketua Komite II DPD RI sekaligus Anggota DPD RI Papua Yorrys Raweyai yang juga hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pokok pikiran dalam proses PP terkait Otsus Papua sangat diperlukan.

“Selama ini yang menjadi roh dan semangat otsus untuk memberikan afirmasi dan memproteksi orang asli papua, kami DPD RI selalu mengatakan kami representasi daerah bukan politik, kita harus punya pemahaman yang sama agar dalam implementasi PP nanti berdampak baik,” lanjut Yorrys.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Papua Barat Saleh Siknun mengatakan pokok-pokok pikiran yang disusun ini adalah kerinduan masyarakat Papua untuk menyampaikan keluh kesah secara tertulis kepada pemerintah agar dalam penyusunan PP nantinya mengakomodasi semua kepentingan masyarakat Papua.

“Kami bekerja bersama-sama melebur melupakan latar belakang politik dan golongan kami untuk menyusun pokok-pokok pikiran ini, dan pada kesempatan ini kami mengharapkan DPD RI dapat mengakomodasi dan meneruskan aspirasi kami kepada pemerintah pusat sebagai pertimbangan dalam penyusunan PP bagi kami,” katanya.

Senator Papua Barat Mamberob Y Rumakiek menambahkan bahwa satu-satunya revisi UU yang melibatkan DPD RI mulai dari pembahasan pertama hingga terakhir.

“Saya mengatakan bahwa DPD RI terlibat dari awal sampai ketuk palu revisi UU Otsus Papua dan Papua Barat ini, semoga nanti tetap kita kawal dan kita jaga demi masa depan Papua ke depan,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta seluruh lembaga penyiaran televisi untuk tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi (membesar-besarkan dengan mengulang dan membuat kesan merayakan) tentang pembebasan Saipul Jamil dalam isi siaran. Permintaan ini merespon sentimen negatif publik terkait pembebasan dan keterlibatan yang bersangkutan di beberapa program acara TV.

“Kami berharap seluruh lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban,” tegas Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menyikapi aduan dan respon negatif masyarakat terkait pembebasan Saipul Jamil, Senin (6/9/2021).

KPI juga meminta lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam menayangkan muatan-muatan perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma seperti (penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba dan tindakan melanggar hukum lainnya) yang dilakukan artis atau publik figur. 

“Kami berharap lembaga penyiaran lebih mengedepankan atau mengorientasikan unsur edukasi dari informasi yang disampaikan agar hal serupa tidak terulang serta sanksi hukum yang telah dijalani yang bersangkutan tidak dipersepsikan masyarakat sebagai risiko biasa,” kata Mulyo. 

Mulyo menambahkan bahwa hak individu memang tidak boleh dibatasi tetapi hak publik dan rasa nyaman juga harus diperhatikan karena frekuensi milik publik dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan (termasuk kenyamanan) masyarakat. “Mengedepankan hak individu tapi melukai hak masyarakat tentu tidak patut dilakukan,” ujarnya.

Mencermati beberapa peristiwa yang sering berulang dalam beberapa kasus serupa, Mulyo mengatakan momentum revisi P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) tahun 2012 yang sedang dilakukan KPI akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan tentang pengaturan secara eksplisit tentang hal ini dalam revisi P3SPS. 

“Saat ini, kami tengah melakukan revisi terhadap P3SPS dan sudah pada tahap mendengarkan masukan dari publik dan stakeholder,” tandasnya. *** 

JAKARTA – Masih soal pabrik sabu di perumahan mewah kawasan Karawaci, Kabupaten Tangerang. Ternyata bahan baku narkoba atau sabu yang diproduksi di pabrik itu tidak terdeteksi atau kebal terhadap pengecekan sinar X-Ray.

“Sehingga dengan leluasa bisa memasukkan beberapa bahan-bahan ke wilayah Indonesia,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo, Sabtu (4/9/2021).

Dia menjelaskan, bahan baku yang dipakai para tersangka diperoleh dari jaringan narkotika internasional dalam bentuk setengah jadi. “Iya seperti itu (bahan-bahan dari luar negeri), setengah jadi ya maksudnya,” ujarnya.

Pihaknya tengah mengumpulkan data dan informasi lebih detail mengenai pembuatan sabu meliputi bahan-bahan kimia dan bahan olahan yang digunakan, perlengkapan yang dipakai, hingga teknik pembuatannya.

Para tersangka dapat memproduksi sabu mencapai 15-20 kilogram dalam sebulan.

Sebelumnya, Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap 2 pelaku terkait pengungkapan pabrik narkoba di perumahan mewah Karawaci, Kabupaten Tangerang, Rabu (1/9/2021).

Pengungkapan clandestein laboratorium di rumah mewah tersebut merupakan sindikat jaringan narkoba asal Timur Tengah. Saat dilakukan pengembangan, polisi menyita lima paket besar narkotika jenis sabu di sebuah apartemen mewah di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (3/9/2021).

Hingga kini, polisi terus melakukan pendalaman terkait hasil pengungkapan pabrik narkoba jaringan internasional tersebut.

Sumber: Humas Polri