JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, optimis Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Dengan segala potensi yang dimiliki dan sebagai negara kepulauan, LaNyalla meyakini hal itu dapat diwujudkan. Untuk itu, ia meminta kepada bangsa ini untuk kembali kepada jati dirinya sebagai negara kepulauan. 

Hal itu disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama pada acara Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO), Jumat (8/10/2021). 

Pada acara yang diselenggarakan secara virtual itu, LaNyalla menegaskan bahwa DPD RI sebagai inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan terus melakukan pembahasan maraton untuk mempercepat proses pengesahan RUU tersebut menjadi Undang-Undang (UU).

Menurut LaNyalla, DPD RI tak main-main dalam memperjuangkan RUU tersebut. Pada tanggal 29 September lalu, LaNyalla menjelaskan jika DPD RI secara khusus juga mengangkat hal itu dalam acara Obrolan Senator, dengan topik ‘Pembangunan Daerah Kepulauan dalam Mengoptimalkan Potensi Negara Maritim’.

Sedangkan pada tanggal 6 Oktober, LaNyalla membuka Hi-Level Meeting para Gubernur Provinsi Daerah Kepulauan dengan tema ‘Membangun Solidaritas untuk Percepatan Pembahasan dan Pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan’. 

“Dan hari ini, saya juga hadir secara virtual di acara Munas ke-II ASPEKSINDO. Itu artinya, kami di DPD RI sangat serius mengawal dan memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan, terutama melalui payung hukum Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan,” tutur LaNyalla. 
 
Dikatakannya, DPD RI memandang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum memenuhi asas kepastian hukum, dalam konteks pengelolaan wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan. 

Undang-Undang tersebut juga belum cukup mewadahi berbagai kepentingan dan permasalahan daerah kepulauan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, teknologi dan sumber daya manusia, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat kepulauan.
 
“Apalagi jika dikaitkan dengan pencanangan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus menjadi salah satu negara poros maritim dunia. Tentu mutlak membutuhkan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan,” tutur dia. 

Hal itu mengingat cakupan khas dari Undang-Undang tersebut yang menitikberatkan kepada paradigma pembangunan berbasis maritim. Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, terdapat enam elemen penting untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yaitu posisi geografis, bentuk fisik dan luasnya wilayah. Kemudian jumlah penduduk, karakter pemerintahan dan karakter bangsa.

“Khusus tentang karakter pemerintahan tersebut, harus tercermin dengan jelas melalui Undang-Undang. Di mana hal itu sudah terakomodasi dalam RUU tentang Daerah Kepulauan. Saya yakin, setelah RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang, maka percepatan gagasan Indonesia sebagai salah satu negara poros maritim dunia akan terwujud,” tegas LaNyalla. 

LaNyalla menjelaskan, sudah seharusnya bangsa Indonesia kembali ke jati diri sebagai negara kepulauan yang besar, yang menjaga kehidupan, dan masa depan yang ada di laut. Indonesia juga harus bisa memainkan perannya yang lebih besar sebagai negara yang berada di posisi strategis di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, baik secara geografi, geo-strategis dan ekonomis.

Menurutnya, tema Munas ke-II ASPEKSINDO kali ini yaitu ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran’, sejalan dengan apa yang selama ini digaungkan oleh DPD RI. Karena bagi DPD, wajah Indonesia adalah wajah dari 34 provinsi di Indonesia. 

“Dan, wajah provinsi adalah wajah dari seluruh kabupaten kota di wilayah tersebut. Begitu seterusnya hingga ke pemerintahan terkecil di republik ini, yaitu desa,” kata LaNyalla. 

Menurut LaNyalla, dalam berbagai kesempatan ia seringkali menyampaikan
bahwa desa juga harus menjadi kekuatan ekonomi. Hal itu sejalan dengan program pembangunan yang sudah digariskan Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Indonesia Sentris. 

“Artinya pembangunan merata, bukan lagi terfokus di Pulau Jawa. Karena itu pemerintah mengalokasikan dana desa yang cukup besar. Bahkan diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujar dia. 

Tercatat sejak tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang sudah dikucurkan mencapai Rp257 triliun, dan dari tahun 2019 hingga 2025, pemerintah bertekad mengalokasikan hingga Rp400 triliun ke 
seluruh desa di Indonesia. 

“Membangun dari pinggiran juga harus berarti menjadikan pulau-pulau terluar dan terdepan sebagai aset strategis atau obyek vital nasional. Sekaligus menjadi kawasan perbatasan sebagai etalase wajah negara, bukan punggung negara,” tegasnya. 

Dengan demikian, orientasi dan paradigma membangun dari pinggiran harus dilandasi filosofi pembangunan yang jelas, bukan sekedar membangun atau menyediakan fasilitas infrastruktur yang belum ada. Infrastruktur harus dipandang sebagai akses untuk memastikan agar suplai chain manajemen berjalan lebih baik. Sehingga arus barang dan jasa dapat berlangsung lebih baik dan kendala di sektor logistik dapat ditekan. 

“Muara dari semua itu adalah peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Sehingga saya yakin, Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan akan menjadi salah satu pengungkit dan pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah kepulauan dan pesisir,” tutur LaNyalla.(*)

JAKARTA-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dipandang belum berpihak kepada wilayah kepulauan. Untuk itu DPD RI memandang RUU Daerah Kepulauan perlu didorong karena sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Selama ini alokasi transfer anggaran masih dari pusat ke daerah yang didasarkan pada jumlah penduduk, pemulihan tata kelola wilayah, dan terutama wilayah. Maka DPD RI memandang RUU Daerah Kepulauan sejalan dengan visi dan misi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan sebagai wujud kehadiran negara di daerah kepulauan,” ucap LaNyalla saat membuka acara high level meeting bersama Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan di Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10).

LaNyalla melanjutkan hadirnya RUU Daerah Kepulauan diharapkan aksebilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Ia mencontohkan seperti pendidikan dan kesehatan yang baik, serta produktivitas pulau-pulau kecil, investasi pesisir dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dapat terwujud.

“RUU usul inisiatif DPD RI tentang Daerah Kepulauan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021. Hingga saat ini belum ada pembahasan di DPR RI setelah Presiden RI mengeluarkan Surat Presiden pada bulan Mei 2020 yang menugaskan beberapa kementerian membahas RUU ini,” tutur senator asal Jawa Timur itu.

LaNyalla menjelaskan bahwa DPD RI berharap dukungan dari pemerintah daerah kepulauan dan para akademisi dapat menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Hal itu bertujuan agar segera melaksanakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan dan disahkan, mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini mengakibatkan turunnya aktivitas perekonomian, khususnya di daerah kepulauan. “Kami berharap percepatan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU sehingga menjadi pendongkrak kebangkitan perekonomian daerah kepulauan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan RUU Daerah Kepulauan sudah selesai dibahas DPD RI dan sudah diserahkan ke Baleg DPR RI. Namun sampai saat ini belum ada pembahasan lanjutan dari DPR RI. “Sayangnya sampai saat ini Pansus di DPR juga belum dibentuk, padahal sudah mau dibahas secara tripartit,” terangnya.

Nono menambahkan kondisi pembangunan saat ini setelah 76 tahun merdeka terjadi disparitas misalnya Pulau Jawa dan luar, kawasan timur dan barat, serta basis kepulauan atau bukan. Alhasil, terjadi kesenjangan atau ketimpangan yang cukup jauh. “Strategi pembangunan kita perlu dikoreksi maka kita lihat saat ini kawasan timur Indonesia menjadi daerah termiskin,” tuturnya.

Senator asal Maluku itu juga mencontohkan untuk di daerah pemilihannya, anggarannya lebih kecil dari salah satu kabupaten di Jawa. Maka tidak salah bila dicap sebagai daerah tertinggal, terbelakang, termiskin, bahkan terlupakan. “Tidak salah bila kawasan timur Indonesia dicap sebagai daerah tertinggal, terbelakang, termiskin, dan bahkan terlupakan,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan RUU Daerah Kepulauan tidak hanya mencakup daerah provinsi kepulauan yang berjumlah delapan provinsi. Melainkan mencakup 86 daerah kabupaten/kota kepulauan. “Dari 86 daerah kabupaten/kota kepulauan tersebut, sebagian besar adalah bagian dari delapan provinsi anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan. Selebihnya adalah daerah kabupaten/kota yang tidak tergabung dalam anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan,” imbuhnya.

Pakar Maritim Basilio Diaz Araujo menambahkan sejauh ini UU yang lama hanya menyangkut masalah konsep darat. Sementara untuk konsep laut dan daerah kepulauan belum banyak refleksi dalam UU kita. “Memang perlu kita atur pembagian wilayah laut atau daerah kepulauan karena masih jarang. Kita perlu memikirkan konsep-konsep ini bersama,” ucapnya.

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Ke depan Komite I DPD RI dan pemerintah akan melakukan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus Papua.

“Kami mengapresiasi UU Otsus Papua telah ditandatangani Presiden RI pada tanggal 19 Juli 2021 lalu. Kami juga menyambut baik permohonan dari pemerintah untuk melakukan konsultasi draft Peraturan Pemerintah dengan DPD RI,” ucap Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafwa saat Konsultasi Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2021 di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (5/10).

Filep menambahkan bahwa Komite I DPD RI akan memberikan bahan masukan dalam penyusunan RPP agar UU Otsus Papua dapat diimplementasikan sesuai tujuan pembuatannya.

“Apa yang disampaikan DPD RI telah diakomodir dan masuk dalam UU ini. Kami juga akan memberikan masukan penyusunan RPP,” tuturnya.

Senator asal Papua Barat itu juga menyakini UU Otsus Papua dapat menjawab permasalahan di Tanah Papua yang telah bertahun-tahun tak terselesaikan. Ia percaya UU Otsus Papua ini juga bisa memberikan angin segar bagi masyarakat Papua.

“Memang ada beberapa masukan kami yang belum terakomodir. Namun kami optimis UU ini akan membawa perubahan bagi Papua,” terangnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Papua Yorrys Raweyai mengatakan proses pembahasan Pansus Papua dari awal mempunyai beberapa perbedaan persepsi. Namun ketika konsultasi, semuanya telah menyamakan persepsi terkait permasalahan di Papua. “Memang dari awal begitu banyak perbedaan persepsi. Saya berahrap ini bisa memperbaiki Otsus yang pertama,” paparnya.

Yorrys juga berpandangan sejak dilantik pada 2019 lalu, ia memiliki komitmen sebagai solusi bagi Papua bukan sebagai pemantik antara pusat dan daerah. Berangkat dari situ, dirinya selalu memberikan tanggapan kritis untuk perubahan bagi Papua yang lebih baik.

“Saya yakin dan optimis 20 tahun ke depan Papua bisa mengalami perubahan signifikan namun dengan komitmen bersama. Karena UU ini begitu indahnya, artinya ada semangat kebersamaan antara Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk menjawab permasalahan di Papua,” kata Yorrys.

Senada dengan Yorrys, Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Mamberob Yosephus Rumakiek juga mengacungkan jempol kepada pemerintah karena telah mengakomodir usulan dari DPR RI dan DPD RI. Terpenting saat ini menurutnya adalah implementasi dari UU Otsus Papua.

“Paling penting saat ini adalah implementasinya maka perlu kita sosialisasikan bersama karena UU ini bersifat universal bagi semua warga Papua dan Papua Barat. Kita berharap masyarakat Papua tidak lagi merasa tertinggal, semoga ini ada perubahan,” harapnya.

Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej mengatakan bahwa pihaknya mengajak DPR RI dan DPD RI bersama-sama dalam menyosialisasikan UU Otsus Papua. “Kita berharap DPR RI dan DPD RI bisa bersama-sama menyosialisasikan UU ini ke masyarakat Papua,” harapnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menjelaskan pemerintah telah menerima masukan dari berbagai pihak. Pihaknya membagi dua klaster yaitu kewenagan umum dan khusus. “Kewenangan khusus cukup banyak masukan, baik dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat salah satunya kerjasama antar luar negeri, keamanan, penguatan distrik. Memang dalam prosesnya ada perdebatan panjang, tapi kami coba mengakomodirnya,” ujarnya.