Rabu, 21 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 159

Komite I DPD RI Bahas Rencana Pemindahan ASN ke IKN dan Masalah Tenaga Honorer

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga

JAKARTA – Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah tujuh tahun empat bulan yang lalu disahkan, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014. Namun dalam perjalananan berlakunya UU ASN tersebut telah mendapat tantangan yaitu akan dilakukannya perubahan terhadap UU ASN tersebut.

Hal tesebut terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) membahas problematika dasar status tenaga honorer, perubahan UU ASN dan skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN), di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (4/10/21).

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga memaparkan lahirnya UU ASN tersebut bertujuan memberikan arah dan sekaligus menjadi dasar pengelolaan ASN dalam menjalankan fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan menjadi perekat serta pemersatu bangsa.

“Syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK tersebut adalah ketercukupan usia sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan kompetensi yang dimilikinya. Bagaimana dengan mereka yang sudah melebihi batasan usia yang ditentukan dan tidak memenuhi kompetensi yang diharapkan harus dicari solusinya?” ungkap Fernando Sinaga saat memimpin rapat kerja.

Persoalan lain yang ditemui Komite I DPD RI terkait dengan kewenangan MenPAN-RB adalah penataan dan pemberian kepastian hukum bagi tenaga honorer. Sebagaimana yang dilansir dalam beberapa media, MenPAN-RB akan menyelesaikan tenaga honorer sampai dengan tahun 2021 dengan mendorong para tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK. Terkait persoalan ASN dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara, dipastikan akan memberikan dampak terhadap ASN yang bekerja di kementerian atau lembaga pemerintahan (pusat) yang tersebar ke dalam 34 kementerian dan 50 badan/lembaga.

“Yang penting diperhatikan soal PNS yang akan dipindahkan, adalah mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal untuk direkrut menjadi ASN K/L di IKN baru, lapangan kerja bagi istri/suami ASN yang sebelumnya telah bekerja di Jakarta, dan lapangan kerja bagi ASN yang tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dan tidak ikut dipindahkan,” lanjut Senator Kaltara itu.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menjelaskan Lima Prioritas Kerja 2019-2024 KemenPAN/RB yaitu membangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Arahan Presiden Tentang RB, untuk menjamin APBN agar fokus dan tepat sasaran, semua pejabat negara berhati-hati menggunakan APBN/APBD, sehingga reformasi struktural tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, kompetensi SDM mindsetnya harus goal oriented berorientasi hasil adaptif dengan perkembangan teknologi, kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan masyarakat,” jelas Tjahjo.

Tjahjo Kumolo melanjutkan RB adalah alat percepatan prioritas kerja pemerintah dalam rangka terwujudnya birokrasi yang bersih, diharapkan dapat mengungkit kinerja pembangunan nasional agar mampu menghadapi tantangan brokrasi dan pembangunan nasional. Penyempurnaan roadmap RB nasional, penguatan tim asistensi RB di daerah, penguatan program evaluasi bersama pelaksanaan RB.

“Penyederhanaan birokrasi positif dan akan terus didorong sesuai target dan capaian yang akan dituju, sebagai tindak lanjut penyerderhanaan ini sudah dilakukan pengalihan jabatan admnistrasi ke fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan di hampir semua K/L,” tutur MenPAN-RB tersebut.

Senada dengan itu Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana, mengungkap bahwa tenaga honorer yang sudah diangkat dari tahun 2005-2020 dan sudah ditetapkan Nomor Induk Pegawai berjumlah 1.138.977. Selain itu saat ini masih dilakukan simulasi tenaga potensial PNS yang akan dialihkan ke Ibukota baru, dan masih dalam sebatas exercise belum kebijakan.

“BKN sudah mengupayakan untuk menyesuaikan passing grade dalam penerimaan CPNS dan PPPK di berbagai daerah tujuannya agar tercapai target penerimaannya, namun ini dipastikan akan mempengaruhi kualitas SDM yang diterima. Rencana Konsep pemindahan ASN ke IKN masih menunggu konsepnya masih diajukan ke DPR, intinya roadmap sedang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas,” tukasnya.

Pada rapat kerja ini, Komite I DPD RI mendukung upaya berkelanjutan KemenPAN-RB dalam melakukan percepatan RB, kedua memberikan solusi dan kebjakan afirmasi terhadap proses pengadaan ASN bagi tenaga honorer yang memenuhi persyaratan, ketiga mengkaji lebih lanjut terkait skenario pemindahan ASN ke IKN beserta dampaknya, dan bersinergi dengan Komite I dalam sosialisasi kebijakan manajemen pengelolaan ASN dan pecepatan pelaksanaan RB. (mas)

Kemendikbudristek Lakukan Revitalisasi Sastra di Tanah Papua

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Kepala Balai Bahasa Papua, Firman Susilo

Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus aktif melakukan langkah revitalisasi sastra diberbagai daerah di tanah air hingga daerah Papua. Revitalisasi ini dilakukan sebagai upaya pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah agar tidak mengalami kepunahan.
 
Kepala Balai Bahasa Papua, Firman Susilo mengatakan di daerah Papua, revitalisasi sastra dilakukan di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Secara umum kegiatan revitaslisasi dapat diterima oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Akan tetapi, kata Firman, ada tantangan kebudayan yang dihadapi di daerahnya.
 
“Kelompok peserta pada awalnya merasa kesulitan untuk mengungkapkan sastra daerah yang mereka miliki. Karena menurut mereka, hal itu adalah sesuatu yang sakral dan seharusnya memerlukan ritual adat dengan pembacaan doa atau mantera khusus yang dilakukan oleh orang-orang tertentu,” terang Firman saat dihubungi melalui selular, pada Sabtu (2/10).
 
Beruntungnya, pihak Balai Bahasa Papua dapat memberikan pengertian bahwa yang diinginkan dari kegiatan revitalisasi tersebut adalah untuk menggali kembali potensi kesastraan daerah mereka tanpa harus melanggar ritual adat. Sehingga para peserta dapat melestarikan sastra adat mereka dan menampilkannya sebagai salah satu potensi wisata.
 
“Masyarakat pun menerima dengan baik akhirnya, dan rencananya kegiatan ini akan dilanjutkan sampai tingkat kampung dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat kampung,” tuturnya.
 
Firman pun mengapresiasi adanya dukungan dari Kepala Distrik Depapre, Yahya Yarisetou, atas langkah revitalisasi sastra di Papua ini. Firman berharap, melalui kegiatan ini akan terjadi peningkatan penguasaan masyarakat terhadap sastra daerah. “Sehingga, sastra bisa menjadi dokumentasi kekhasan daerah di Indonesia. Serta menjadi langkah bersama dalam melestarikan kekayaan bangsa Indonesia dari ancaman kepunahan,” tuturnya.
 
Untuk diketahui, Yahya Yarisetou menyambut baik kegiatan revitalisasi satra karena kegiatan ini sangat mendukung pengembangan sastra daerah di wilayah Depapre. “Dengan mengundang perwakilan kampung dari Depapre bisa mempermudah penggalian potensi kesastraan setiap kampung,” ujar Yahya Yarisetou.

Oleh karena itu, Peneliti Ahli Muda Bidang Kesastraan di Balai Bahasa Provinsi Papua Sriyono mengatakan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra harus didukung petunjuk teknis (Juknis) revitalisasi bahasa dan sastra. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra. “Tujuan kegiatan revitalisasi sastra ini untuk meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap sastra daerah melalui lingkungan rumah tangga,” ujar Sriyono.

Untuk itu, Sriyono mengatakan dibutuhkan aksi yang dipusatkan pada lingkup desa, kelurahan atau kecamatan untuk meningkatkan penguasaan sastra daerah, melalui ranah pendidikan, baik sebagai muatan lokal maupun ekstrakulikuler. “Untuk meningkatkan penguasaan sastra daerah bisa juga melalui komunitas, seperti kelompok kesenian atau kelompok pecinta sastra daerah,” ungkapnya.

Manfaat dari revitalisasi sastra ini kata Sriyono di antaranya melakukan dokumentasi kekhasan sastra daerah di Indonesia. Ini sebagai bagian dari upaya pelindungan sastra daerah dari ancaman kepunahan. “Kami juga melakukan advokasi kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melindungi sastra daerah di wilayahnya masing-masing,” tutur Sriyono.

Sumber: Kemendikbud

Ketua DPD RI Ajak Seluruh Lembaga Negara Songsong Amandemen Konstitusi dengan Sikap Negarawan

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

JAKARTA – Hari Ulang tahun (HUT) ke-17 DPD RI, dijadikan momentum untuk mengajak seluruh lembaga negara, khususnya MPR, DPR, dan Presiden, untuk menyongsong amandemen konstitusi. Amandemen dilakukan sebagai bagian dari upaya melakukan koreksi dan perbaikan arah perjalanan bangsa.

Ajakan tersebut disampaikkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat memberikan pidato peringatan HUT-17 DPD RI, di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR/MPR/DPD Senayan, Jakarta, Jumat (1/10/2021).

“Wacana Amandemen Konstitusi harus menjadi sebuah roadmap untuk memberi ruang bagi Negara dan Pemerintah agar mampu memperkuat kedaulatan bangsa, dengan tujuan utama mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.

Menurut LaNyalla, hingga saat ini sila pamungkas dari Pancasila itu masih belum mampu diwujudkan. Karena masih banyak daerah yang berjibaku dengan kemiskinan, indek fiskalnya jauh dari kata mandiri dan masih banyak lagi permasalahan yang jika diurai satu per satu muaranya pada persoalan Keadilan Sosial.

“Persoalan Keadilan Sosial tentu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan karitatif. Tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang fundamental dan yang menyentuh akar persoalan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pembenahan di hulu bukan di hilir,” katanya.

Ditambahkannya, persoalan di hulu adalah arah perjalanan kapal besar Indonesia yang telah digariskan melalui Konstitusi. Dimana Konstitusi itu telah mengalami 4 kali perubahan, sejak tahun 1999 hingga 2002 silam. Namun perubahan itu justru melahirkan banyak Undang-Undang yang menegaskan kedaulatan dan kemandirian bangsa.

“Bahkan Pancasila yang merupakan ideologi final bangsa hari ini seolah tidak nyambung lagi dengan Pasal-Pasal di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Pancasila seolah seperti badan tanpa jiwa. Berjalan dalam ruang sunyi, sepi dan gelap,” katanya.

Ditegaskan Lanyalla, dalam memandang rencana Amandemen Konstitusi, posisi DPD RI berada dalam koridor untuk kepentingan bangsa dan negara. Tentu saja kepentingan daerah, sebagai bagian dari tugas dan peran DPD RI sebagai wakil daerah. Bahwa Amandemen Konstitusi harus bermuara kepada Indonesia yang lebih baik. Harus menjadi momentum bersama untuk melakukan refleksi dan koreksi atas arah perjalanan bangsa.

“Untuk menuju ke sana, kita semua mutlak meletakkan kepentingan politik praktis, dengan mengedepankan nilai dan spirit Negarawan Sejati. Sehingga kita berada dalam satu ikatan suasana kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa saat merumuskan tujuan lahirnya bangsa ini,” imbuh dia.

Amandemen Konstitusi juga harus memberi ruang penguatan peran kelembagaan DPD RI sebagai wakil daerah. Tanpa penguatan kelembagaan, akan sulit bagi DPD RI melakukan mekanisme double check atas rencana kebijakan nasional. Tanpa penguatan kelembagaan, DPD RI juga kesulitan mempercepat agregasi kepentingan daerah, dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah.

“Di Hari Ulang Tahun yang ke-17 ini kami berharap doa dari seluruh rakyat Indonesia, agar kami di DPD RI, khususnya para anggota DPD RI dapat berbuat lebih maksimal di daerah masing-masing, sebagai wakil daerah. Kami juga mengharap restu dan dukungan dari semua pihak, khususnya Presiden Republik Indonesia, agar penguatan kelembagaan DPD RI dapat segera terwujud, demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” papar LaNyalla.

Dalam pidatonya, LaNyalla juga memberi apresiasi kepada konsep pembangunan Indonesia Sentris yang digagas Presiden Joko Widodo. Karena konsep membangun Indonesia dari daerah atau dari pinggiran secara merata memang sebuah jawaban yang fundamental.

Apresiasi juga diberikan pada konsep kerjasama bagi hasil migas yang digagas Presiden Jokowi dengan mengalihkan pola Cost Recovery menjadi Gross Split dan rencana memberikan hak pengelolaan Blok Wabu yang memiliki kandungan emas sangat besar kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“DPD sepakat bahwa semua potensi negeri yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote harus dijaga dan kelola dengan benar. Harus kita pastikan bersama bahwa potensi tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” lanjutnya.

Meskipun masih banyak kendala di lapangan, tetapi menurut LaNyalla, konsep dan gagasan Presiden yang menitikberatkan kepada kedaulatan dan kemandirian bangsa sudah seharusnya didukung.

Bahwa Indonesia harus berdaulat di segala bidang. Karena Indonesia adalah negara yang besar yang sudah seharusnya sejajar dengan negara-negara adi daya.

“DPD RI sebagai lembaga yang dibiayai APBN sudah seharusnya berbuat lebih banyak. Bekerja lebih keras dan berpikir strategis serta melangkah dengan langkah yang out of the box untuk mempercepat mewujudkan tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Oleh karena itu, DPD tidak bisa lagi menjalani aktivitas kenegaraan dengan tipe business as usual, atau berjalan begitu saja. Makanya penguatan kelembagaan DPD RI sebagai wakil daerah mutlak diperjuangkan.

“Saya yakin dan percaya, Presiden Joko Widodo, sebagai pribadi yang memiliki karakter berpikir out of the box akan mendukung gagasan DPD RI, seperti juga kami mendukung gagasan dan pemikiran-pemikiran strategis Presiden. Meskipun masih ada kekurangan tetapi dengan menyadari kekurangan, kemudian melakukan refleksi, dan menyatukan niat untuk melakukan perbaikan adalah sebuah ibadah. Demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa,” tutupnya.(*)

Tempe Indonesia Rambah Pasar Jepang

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

Hyogo, Jepang – Konsumen di Kansai, Jepang, sesaat lagi dapat menikmati tempe Indonesia di jaringan supermarket Gyomu Supaa yang merupakan salah satu jaringan supermarket terbesar di Jepang. Produk pangan olahan Indonesia dari Superfood Tempe ini akan masuk ke pasar Jepang melalui salah satu distributor besar Jepang Kobe Bussan Co.Ltd.

Hal ini merupakan hasil penandatanganan kontrak repeat order antara PT Arumia Kharisma Indonesia dengan Kobe Bussan Co.Ltd dengan volume hingga 13,8 ton yang akan didistribusikan untuk wilayah Kansai dan Kanto Jepang, yang dilaksanakan pada Rabu (29/09/2021).

Konsul Jenderal RI Osaka, Diana ES Sutikno, yang turut menyaksikan penandatanganan tersebut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kobe Bussan Co. Ltd atas kepercayaan mereka dalam melakukan impor dan distribusi produk makanan dan minuman Indonesia di Jepang. “Saya juga turut bangga atas kerja keras PT Arumia Kharisma Indonesia yang menjaga konsistensi kualitas dan keamanan produk tempe olahan sehingga dapat dikatakan pionir ekspor tempe Indonesia ke Jepang,” ujar Konjen Diana.

Konjen Diana, yang didampingi oleh Atase Perdagangan KBRI Tokyo, Arief Wibisono, dan Kepala ITPC Osaka, Dicky Farabi, mengatakan bahwa ekspor makanan dan minuman Indonesia ke Jepang mempunyai peluang yang besar dan cukup bersaing dengan produk dari negara lain. Faktor kualitas dan keamanan yang tinggi serta kemasan yang menarik dan praktis merupakan sangat penting dalam memastikan peningkatan penetrasi pasar dan kontinuitas ekspor.

 “Produk makanan dan minuman Indonesia harus mempunyai hasil uji lab yang diakui di Jepang. Oleh karena itu hal ini tidak terlepas dari peran Badan POM dalam memastikan produk kualitas ekpor benar-benar aman dan sesuai standard internasional,” ia menambahkan.

Terkait tempe yang diimpor oleh Kobe Bussan, Mr. Hirokazu Numata, President and Representative Director Kobe Bussan Co. Ltd Jepang, awalnya tidak menyangka bahwa masyarakat Jepang menyukai tempe Indonesia. “Oleh karena itu, hari ini kami menandatangani kontrak kerja sama repeat order tempe dengan jumlah yang lebih besar dengan supplier Indonesia dan mulai tersedia pada akhir Oktober 2021.”

Tergolong makanan sehat dan bergizi tempe semakin diminati oleh warga Jepang. Selain impor dari Indonesia tempe juga diproduksi di Jepang oleh pengusaha diaspora Indonesia yaitu Sariraya Tempe dan Rusto’s Tempeh.

Pada 2020, ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke pasar Jepang sebesar USD 304,8 juta dengan trend kenaikan nilai ekspor selama 5 tahun terakhir sebesar 3,27%. Pertumbuhan yang pesat ini harus terus ditingkatkan sejalan dengan tren pasar Jepang yang mulai melirik produk yang berkualitas. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi produk makanan minuman Indonesia di Jepang. Kedepannya, upaya promosi perlu disinergikan dengan edukasi yang terus menerus kepada masyarakat Jepang tentang cara mengolah dan menyantap produk pangan olahan asal Indonesia.

(Sumber: KJRI Osaka/ITPC Osaka)

Seniman Keramik Indonesia Gelar Lokakarya Keramik di Liechtenstein

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

Vadus, Liechtenstein – Endang Lestari, seniman keramik asal Jogjakarta, Indonesia berkesempatan untuk mengajar langsung siswa Kunstschule (sekolah seni), di Vaduz, Liechtenstein (27-28/09/2021). Berjejer di meja kayu besar, berbagai bentuk tanah liat yang dibentuk para siswa siap untuk dibakar, mulai dari bentuk tokoh animasi, sampai dengan bentuk abstrak yang sarat nilai seni.

Walaupun sempat terkendala bahasa, kelas tetap berjalan dengan efektif. “Seni itu melampaui keterbatasan bahasa, saya memang tidak bisa berbahasa Jerman, jadi kalau saya kesulitan menjelaskan, saya membentuk tanah liat saja, dan ternyata siswa lebih cepat mengerti”, ujar Tari, panggilan akrabnya. Tari mengaku membebaskan siswa untuk berkreasi menggunakan tanah liat tersebut. “Saya hanya berbagi teknik saja”, lanjutnya.

Program mengajar keramik tersebut merupakan beberapa program yang dilakukan antara Indonesia dengan Liechtenstein. “Seni merupakan bahasa universal, jadi kami sangat senang program ini bisa berlangsung,” ucap Martin Walch, Direktur Kunstschule Liechtenstein ketika melihat langsung kelas keramik tersebut. “Di sini, kami memiliki banyak program yang bisa dipilih para siswa sebelum mereka memutuskan bidang seni apa yang akan mereka tekuni secara serius di masa depan,” tambahnya.

Dalam program tersebut, Endang Lestari berduet dengan Ursula Federli-Frick, seorang ahli keramik yang juga mengajar di Kunstschule Liechtenstein. “Saya sangat senang bekerja sama dengan Tari, kami punya selera keramik yang sama”, kelakarnya.

Endang Lestari, merupakan seniman keramik lulusan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, yang telah menggelar berbagai pameran di Indonesia dan luar negeri. Tari juga sempat melakukan lokakarya keramik di berbagai negara. Bagi Tari sendiri, keramik merupakan panggilan hidupnya, walaupun kini tidak banyak seniman yang fokus pada seni keramik.

(Sumber: KBRI Bern)

2 Tahun Berkiprah di DPD RI, Filep Wamafma: Terus Perbarui Komitmen Untuk Papua

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum (Foto: doc. DPD RI)

JAKARTA – 1 Oktober 2021, tepat 17 Tahun DPD RI berkiprah dalam pembangunan Bangsa Indonesia. Peringatan kali ini mengusung tema “DPD RI Bangkit dan Maju Bersama Daerah”.

Filep Wamafma selaku senator asal Papua Barat menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua terutama Orang Asli Papua (OAP). Ia berkomitmen untuk bekerja secara maksimal guna mengawal kehendak daerah.

“Momentum HUT DPD ini menjadi refleksi tahunan untuk terus memperbaharui komitmen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat OAP. Kami terus berupaya untuk mengawal aspirasi daerah, apa yang menjadi kehendak daerah dan rakyat Papua agar dapat diperjuangkan melalui DPD RI kepada pemerintah dan kementerian-kementerian terkait,” ungkapnya, Jumat (1/10).

Ia pun membeberkan persoalan krusial di Papua yang membutuhkan komitmen bersama dalam penyelesaiannya seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Selain juga sejumlah pelanggaran HAM dan keamanan.

Oleh karena itu, menurut senator asal Papua Barat ini, masih banyak tugas berat dan daftar kerja yang harus dijalankan ke depan. Ia berharap doa dan dukungan semua pihak untuk bersama membangun Papua yang semakin maju dan sejahtera.
Ia juga berharap agar DPD RI kedepan lebih berani menyuarakan aspirasi daerah lantaran masih terdapat sejumlah kelompok yang menomorduakan kewenangan DPD RI.

Senator Filep juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak berpartisipasi membantu dalam menjalankan tugas selama 2 tahun ini. Ia juga akan terus berusaha melakukan yang terbaik dalam 3 tahun ke depan.

Dalam 2 tahun perjalanan di DPD RI, Filep Wamafma dipercayakan dalam menjalankan sejumlah tugas penting dalam mengawal aspirasi daerah. Ia diamanahkan sebagai ketua Pansus Papua, Timsus DPD RI dalam agenda Revisi UU Otsus, Wakil Ketua I Komite I DPD RI dan sejumlah hal penting lainnya.

Diketahui, HUT DPD RI kali ini juga menggelar sejumlah perlombaan dan Festival Adat Kerajaan Nusantara I bersama Raja dan Sultan Nusantara. Gelaran Festival diadakan guna menghormati jasa Para Raja dan Sultan dalam memerdekakan bangsa Indonesia dahulunya.

Masa Pandemi Covid-19, Perkawinan Anak Makin Meningkat

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Foto ilustrasi: Kampanye Stop Perkawinan Anak.(Foto/Aditya Pradana Putra)

Jakarta, Kemendikbud – Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri, mengatakan pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan angka perkawinan anak karena faktor ekonomi. Banyak orang tua yang ingin meringankan beban ekonomi dengan melepas anaknya melalui perkawinan.

Hal tersebut sayang disayangkan, karena anak-anak usia sekolah seharusnya masih bisa mengenyam pendidikan untuk menjadi generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas. Jumeri kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemangku pendidikan di Indonesia, untuk berperan aktif dan meningkatkan kesadaran serta berpartisipasi mencegah perkawinan anak.

“Perkawinan anak jelas merampas hak kebebasan anak. Fenomena ini salah satunya membatasi pendidikan anak. Tantangan yang kita hadapi cukup kompleks untuk mencegah terjadinya perkawinan (anak) massal. Mari kita selamatkan generasi Indonesia. Cegah perkawinan anak,” ujar Jumeri dalam Webinar Pencegahan Perkawinan Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) secara virtual, Sabtu (25/9).

Dalam webinar tersebut hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Kepada para peserta webinar yang sebagian besar adalah anak-anak, ia mengimbau agar mereka bisa menjadi agen perubahan dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan dini.

“Saya yakin kalian semua bisa dan berani untuk berpendapat, berkreasi, serta ikut bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan dini, perkawinan anak, perkawinan yang belum waktunya itu  di lingkungan kalian masing-masing. Tentu saja itu sangat penting dimulai dari diri sendiri, diri kalian semua. Kemudian sampaikan juga kepada teman-teman sebaya, orang tua yang memiliki anak sebaya dengan kalian, kemudian pihak sekolah, dan secara luas tentunya juga pada masyarakat umum,” tuturnya.

Menko PMK mengatakan, meningkatnya angka perkawinan anak terlebih pada masa pandemi, berdampak pada semakin besar peluang terjadinya kemiskinan antargenerasi. Menurutnya, anak-anak yang menikah dini akan memiliki kondisi perekonomian yang lebih rentan, lebih sulit untuk mengakses pendidikan, serta sulit untuk mengakses kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri.

“Saya yakin kalian bisa menggapai cita-cita dan mengaktualisasi diri dengan baik jika kalian menyelesaikan pendidikan dengan baik dan meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi. Nantinya kalian juga dapat mandiri dengan bekerja sesuai bakat dan minat kalian sendiri. Itulah kunci-kunci yang harus kalian genggam untuk dapat berkeluarga dengan baik jika sudah saatnya kelak,” ujar Menko PMK.

Dalam webinar yang sama, hadir juga Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Ali Ramdhani. Ia menyampaikan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perkawinan anak, di antaranya faktor ekonomi dan kemiskinan, nilai budaya, regulasi, globalisasi, dan ketidaksetaraan gender. Menurutnya, salah satu cara yang dapat mengoptimalkan pencegahan perkawinan dini adalah melakukan penguatan pendidikan karakter.

”Pendidikan karakter tidak dibatasi pada ruang dan waktu. Oleh sebab itu, saya mengajak adik-adik semua untuk memperkuat karakter pendidikan dengan membentengi moral melalui internalisasi nilai-nilai leluhur warisan budaya agama dan keluarga serta mengisi lini kehidupan dengan hal-hal yang positif untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas serta mencegah lebih dini perkawinan pada anak,” katanya.

Webinar Pencegahan Perkawinan Anak yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK ini menghadirkan narasumber yang membahas mengenai pencegahan perkawinan anak, pubertas, reproduksi, dan risiko perkawinan anak. Webinar bertujuan untuk meningkatkan resiliensi anak-anak Indonesia sehingga mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya.

Narasumber yang hadir dalam webinar antara lain Fathia Izzati  (youtuber, penyanyi, dan aktris); Dr. Dyana Safitri Velies, SpOG(K)., M.Kes (membahas tentang kehamilan remaja); dan Grestine Dwivanya (Ketua 2 Forum Anak Kabupaten Cianjur dan Duta Hukum dan HAM Cianjur). Semua narasumber memiliki semangat yang sama untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dan mengajak semua pihak, termasuk anak-anak Indonesia, untuk bersama-sama berupaya mencegah terjadinya perkawinan anak. (Raden Tamara Adinda Setiana/Desliana Maulipaksi)

Empat Medali Emas Dari Cabor Sepatu Roda Diapresiasi Gubernur Lukas

Penulis
Jaga Indonesia
-
0

JAYAPURA – Tambahan empat medali emas dari kontingen Papua di cabang olahraga (cabor) sepatu roda, mendapat apresiasi Gubernur Lukas Enembe.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, dalam rilisnya, Senin (27/9/2021).

“Bapak Gubernur menyampaikan rasa kebanggaan yang besar terhadap Kontingen Papua yang kembali mendapatkan raihan 4 medali emas”.

“Apalagi Gubernur Lukas Enembe pada kesempatan itu, hadir secara langsung memberi dukungan kepada tim sepatu roda Papua, di Klemen Tinal Roller Sport Stadium,” tegas Rifai.

Sumbangan medali emas dari cabor sepatu roda diraih dari nomor individual time trial 100 meter putra dan putri serta individual time trial 400 meter putra dan putri. Ditambah 1 medali perunggu pada nomor pertandingan ITT 400 meter putri.

“Gubernur Lukas Enembe sangat takjub oleh kehebatan dan kegemilangan para atlet sepatu roda yang dimiliki oleh Papua. Terlebih usia mereka yang masih sangat muda, salah satunya Dave Abel yang masih berusia 14 tahun”.

“Hal ini tentu bisa menjadi amunisi yang sangat berharga bagi Papua dan juga Indonesia, sebab regenerasi terus dipupuk agar para atlet muda ini mampu dipersiapkan dengan matang untuk bertanding di taraf internasional,” terang ia.

Gubernur Lukas Enembe masih menurut Jubir Rifai, mengucapkan terima kasih kepada pengurus cabor sepatu roda yang telah melakukan talent scouting dan pembinaan dengan baik.

“Sebab cabang olahraga sepatu roda memberi rasa haru dan bahagia bagi seluruh masyarakat Papua. Karena pada PON XIX Jabar 2016 lalu, cabor ini hanya mampu membawa pulang 1 medali emas saja,” pungkasnya. ***

Besok, Propam Polri Periksa Napoleon Terkait Dugaan Penganiayaan Kace

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Irjen Pol Napoleon Bonaparte (Foto/ist)

JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte usai kembali berkasus dalam dugaan penganiayaan tersangka penistaan agama, Muhamad Kosman alias Muammad Kace pada Rabu (29/9) besok.

Hal itu dilakukan usai Polri mendapat izin resmi dari Mahkamah Agung untuk memeriksa terdakwa kasus dugaan penerimaan suap dari Djoko Tjandra itu.

“Pemeriksaan terhadap Irjen NB dilakukan pada Hari Rabu (29/09) di Kantor Biro Provos Div Propam Mabes Polri,” kata Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo kepada wartawan, Selasa (28/9).

Sambo mengatakan, keterangan Napoleon diperlukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan internal terhadap tujuh anggota Polri yang terdiri dari Penjaga Tahanan dan Kepala Rutan Bareskrim terkait insiden itu.

Dalam hal ini, Propam melakukan penyidikan untuk mendalami dugaan kelalaian dari petugas Rutan sehingga menyebabkan penganiayaan dapat terjadi.

“Pasca Pemeriksaan terhadap Irjen NB akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka kelalaian atas penganiayaan tersangka kasus penistaan agama M. Kace,” jelasnya.

Sebagai informasi, Napoleon tengah mendekam di balik jeruji besi karena terlibat dalam kasus penerimaan suap pengurusan red notice terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra saat masih buron.

Ia merupakan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri yang memiliki pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) alias bintang dua.

Sementara, Kace merupakan tahanan Bareskrim yang ditangkap karena kasus dugaan penistaan agama lewat sejumlah konten-konten yang diunggahnya ke media sosial.

Di lain sisi, Bareskrim Polri juga melakukan penyidikan untuk mendalami pelanggaran pidana dalam kasus tersebut. Penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum Napoleon pada Selasa (28/9) hari ini. (*)

Direktur RS Pusat Otak Nasional: Tak Ada Kaitan Vaksinasi Dengan Pecahnya Pembuluh Darah

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Dr., Mursyid Bustami, Sp.S, KIC, seorang ahli kesehatan Indonesia di bidang neurologi. Ia menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (Foto:ist)

Direktur RS Pusat Otak Nasional, Mursyid Bustami memberikan penjelasan terkait disinformasi yang beredar bahwa vaksinasi COVID-19 menyebabkan efek samping serius yakni terjadinya pendarahan dalam tubuh.

Pihaknya menegaskan bahwa informasi tersebut tidaklah benar. Hingga kini, belum ada bukti ilmiah yang kuat dan valid yang menunjukkan bahwa ada kaitan antara pemberian vaksinasi COVID-19 dengan terjadinya pecahnya pembuluh darah.

Kalaupun ada efek samping dari pemberian vaksinasi COVID-19, sifatnya masih sangat ringan dan mudah diatasi seperti demam, nyeri, mengantuk, lapar dll. Efek ini biasanya tidak berlangsung lama, maksimal 2 hari pasca penyuntikan vaksin.

”Terkait adanya info bahwa vaksin berisiko menyebabkan stroke pendarahan otak, kami klarifikasi bahwa secara ilmiah pun tidak ada hubungan antara stroke pendarahan dengan vaksin COVID-19,” katanya dalam Keterangan Pers Kementerian Kesehatan pada Jumat (24/9).

Mursyid menjabarkan bahwa sekitar 20% stroke pendarahan disebabkan karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah dengan penyebab utamanya karena tingginya faktor risiko tertentu dan bukan disebabkan oleh vaksin COVID-19.

Adapun faktor risiko dari stroke dan menjadi common respector diantaranya diabetes, hipertensi, pola makan yang buruk, merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, alkohol, dan narkotika.

”Kalau stroke pendarahan biasanya adalah penderita hipertensi. Yang terjadi adalah tidak kuatnya pembuluh darah menahan tekanan darah yang tinggi, sehingga terjadilah kebocoran,” ujarnya.

Diungkapkan Mursyid, sebenarnya faktor risiko ada 2 yakni yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Faktor risiko yang bisa dikendalikan sebaiknya dicegah sedini mungkin agar tidak menjadi bom waktu kedepannya. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah mulai menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan masalah kesehatan di masa depan seperti merokok, konsumsi minuman beralkohol, batasi konsumsi gula, garam dan lemak.

Sementara untuk faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan yakni umur, genetik jenis kelamin. Untuk mengetahuinya sebaiknya melakukan cek kesehatan secara berkala untuk mengetahui riwayat kesehatan sehingga apabila ada kelainan dalam tubuh bisa diketahui dan diantisipasi sedini mungkin.

”Untuk mengetahui itu, maka dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencari faktor risiko sehingga bisa kita kendalikan secepatnya,” terangnya.

1...158159160...223Halaman 159 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.