PAPUA BARAT – Senator Papua Barat Dr Filep Wamafma SH M.Hum menyampaikan 5 intisari terkait dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (UU Otsus) tentang pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pada ayat Satu (1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

Menurut Filep, ayat ini mengandung makna bahwa hasil persetujuan MRP dan DPRP dapat melahirkan pemekaran daerah. Namun tentu saja harus melalui kajian mendalam dan holistik terkait unsur kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan di masa depan.

Kemudian pada ayat Dua (2), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

Ayat ini menurutnya, menegaskan kembali peran pemerintah pusat dan DPR dalam pemekaran daerah di Papua, dengan tujuan utama hanya dan demi masyarakat Papua terutama Orang Asli Papua. Di sini ditegaskan pentingnya memperhatikan kesatuan sosial-budaya yaitu wilayah adat.

Selanjutnya, ayat Tiga (3) yang berbunyi Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Ayat ini menjadi roh lex specialis, karena menegasikan atau menghilangkan berbagai keharusan yang ditekankan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan “tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan” termasuk tanpa harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Pada ayat Empat (4) Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya. Filep menjelaskan, ayat ini menempatkan suatu imperatif-kategoris, yaitu kemutlakan memberikan ruang politik, pemerintahan, perekonomian, sosial-budaya bagi Orang Asli Papua.

Dan pada ayat 5 (5) Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Ayat terakhir ini mengafirmasi kembali pemekaran wilayah Papua yang harus mendasarkan diri pada UU Otsus.

Sebagaimana diketahui, pembahasan pemekaran provinsi atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Papua Barat sedang berjalan di DPR RI. Komisi II DPR RI saat ini tengah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pemekaran Provinsi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Melalui surat tertanggal 17 Januari 2022, Komisi II DPR RI telah mencantumkan komposisi dan permintaan nama-nama anggota Panja Penyusunan RUU Pemekaran Provinsi Papua kepada para Kapoksi II DPR RI.

Permintaan nama-nama anggota Panja ini didasarkan pada Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 12 Januari 2022 yang memutuskan membentuk 6 Panja dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat.

Sebagaimana diketahui berdasarkan aspirasi pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat terbentuk menjadi 6 provinsi antara lain Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahyudin mengatakan bahwa Undan-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) telah mengurangi semangat otonomi daerah, karena banyak kewenangan daerah yang ditarik oleh pemerintah pusat. Maka, menurutnya DPD harus terus memantau perkembangan UU Ciptaker yang saat ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai inkonstitusional bersyarat.

“Sejak awal, kami DPD ingin lebih dalam terlibat dalam pembentukan Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, walau kewenangannya terbatas. Keterlibatan DPD tentu dengan tujuan untuk terus membela kepentingan daerah. Kami ingin mempertahankan otonomi daerah, karena inign memberikan keleluasan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri,” katanya, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perspektif Daerah Terhadap UU Cipta Kerja, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Denpasar, Bali, Rabu (19/1/2022).

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Ciptaker, Mahyudin menambahkan, DPD RI harus bersikap bijak demi membela kepentingan daerah, yang banyak terabaikan dalam substansi UU Ciptaker. Apalagi menurutnya, sikap itu sangat penting sebagai bentuk kewajiban moral DPD sebagai lembaga perwakilan yang selalu menjaga kepentingan daerah.

“DPD harus menentukan sikap yang bijak, pasca putusan MK terhadap UU Ciptaker, sebagai tanggungjawab moral menjaga kepentingan daerah. Menurut kami, hubungan antara pusat dan daerah yang bersifat desentralistik lebih baik dibandingkan sentralistik,”katanya.

Untuk itulah, Mahyudin berharap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ciptaker yang dibentuk DPD itu dapat menjadi sarana memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah dalam memperbaiki materi UU Ciptaker. Menurutnya, DPD akan terus menyerap aspirasi rakyat di berbagai daerah, karena pada dasarnya UU adalah milik rakyat, bukan oligarki.

“Pansus Undang-Undang Ciptaker yang dibentuk DPD memerlukan banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat luas, terutama di daerah mengenai UU Ciptaker. Apalagi ada berbagai kepala daerah yang sejak awal memprotes pengesahan UU Ciptaker ini,”katanya.

Mahyudin juga tidak menampik adanya berbagai poin positif di dalam UU Ciptaker, yang bisa dipertahankan, seperti mempermudah kehidupan UMKM dan aturan yang bersahabat bagi investasi, walau masih ada beberapa substansi negatif, terutama terkait dengan kewenangan daerah. Dalam hal ini, DPD menurutnya akan mencoba mengkompilasi berbagai pendapat dari yang mendukung maupun yang menolak UU Ciptaker.

“Ada beberapa hal positif yang perlu didukung dari Undang-Undang Ciptaker, seperti UMKM, serta kemudahan izin bagi dunia usaha. Namun masih banyak aturan mengganggu otonomi daerah, yang harus diperbaiki. Jadi, kami mencoba mengkompilasi pendapat kalangan yang menolak dan mendukung UU Ciptaker di tengah masyarakat,” katanya.

Pendapat senada disampaikan pakar politik dari Universitas Marwandewa, Agus Wibawa, yang menjadi narasumber dari FGD tersebut. Menurutnya, substansi UU Ciptaker berdampak pada otonomi daerah, dengan adanya penarikan berbagai kewenangan daerah kepada pemerintah pusat. Menurutnya, ada 23 kewenangan daerah perizinan yang ditarik ke pusat, bahkan tumpang tindih di dalam UU Ciptaker. Selain terdapat pembatasan hak mengatur oleh daerah, serta menurunnya pendapatan retribusi daerah.

“Banyak pencabutan kewenangan daerah, pembatasan hak mengatur daerah, dan penurunan retribusi daerah. Menurunnya berbagai izin yang selama ini diatur daerah, membuat berkurangnya objek pemasukan restribusi, sehingga kemandirian daerah berkurang. Selain itu, birokrasi yang panjang di pusat, dapat memperlambat proses perizinan,” katanya.

Narasumber lainnya dari Universitas Udayana, Putu Gede Arya, juga mengakui keberadaan UU Ciptaker mempengaruhi otonomi daerah yang diatur UU Pemda. Padahal menurutnya historis UU Pemda itu adalah bagaimana menciptakan otonomi yang seluas-luasnya. Yang kita takuti Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat.

“Namun, pemerintah daerah harus merelakan diri mengikuti apa yang ditetapkan UU Ciptaker. Berdasarkan asas pembentukan hukum, maka pemda dalam menyusun perda itu tidak boleh bertentangan dengan asas peraturan yang lebih tinggi,” terangnya.