PAPUA BARAT – Cuitan Ruhut Sitompul yang mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pakaian adat suku Dani Papua menjadi trending topic di Twitter beberapa waktu lalu. Unggahan ini sontak menuai reaksi dari berbagai kalangan terutama para tokoh dan masyarakat Papua.

Terkait unggahan Ruhut, Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma, SH., M.hum secara tegas menyatakan Ruhut Sitompul harus segera mengklarifikasi unggahan tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada suku Papua, khususnya kepada suku Dani.

“Sebagai anak bangsa, sudah harusnya saling menghargai ciri khas dari setiap suku yang ada. Sebab ketika ada postingan yang menyindir salah satu suku Papua sebagai bahan lelucon, maka secara tidak langsung pemilik akun yakni Ruhut Sitompul telah mencederai harkat dan martabat suku Papua,” tegas Filep, Kamis (12/5).

Filep sangat menyayangkan tindakan Ruhut yang menggunakan adat Suku Dani dalam cuitan itu. Menurutnya, apabila ada persoalan politik antara Ruhut dengan Anies, maka sangat tidak perlu untuk menyertakan maupun menggunakan adat suku Papua.

Menurut Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini,  masyarakat asli Papua juga sangat menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan, baik suku asli Papua maupun non Papua. Sehingga sikap saling menghormati dan menghargai sangatlah penting untuk memelihara kerukunan dan persatuan NKRI.

“Ketika cara penggunaan atribut adat Papua dijadikan sebagai bahan cuitan dalam persoalan di Jakarta, maka tindakan ini sungguh sangat tidak menghargai adat Papua,” tegas Filep.

Diketahui akun Twitter @ruhutsitompul mengunggah meme foto Anies Baswedan menggunakan pakaian adat Suku Dani Papua pada Rabu (11/5/2022) lalu dan telah di-retweet sebanyak 70 kali. (WRP)

PAPUA BARAT – Demonstrasi penolakan terhadap Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) terjadi di sejumlah daerah baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Namun, demonstrasi di Jayapura dan Manokwari pada 10 Mei kemarin sempat dibubarkan aparat keamanan.

Menyikapi hal ini, Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma S.H., M.Hum angkat bicara. Menurut Filep, aparat kemanan tidak seharusnya membubarkan kegiatan hingga melakukan penangkapan. Hal itu lantaran dianggap melampaui kewenangannya dalam menjaga demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat bagi masyarakat Papua di muka umum.

“Sesungguhnya demokrasi di Papua masih lemah, khususnya berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum. Kita harap polisi lebih humanis dan objektif. ” ujarnya, Selasa (10/5/2022).

Filep menilai dinamika politik di daerah saat ini juga terjadi akibat ketidakmampuan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkopolhukam membangun komunikasi politik yang intensif ke daerah.

“Saya melihat bahwa Papua sesungguhnya menjadi dampak dari politik nasional. Ada satu konsep besar politik nasional yang kemudian menjadikan Papua sebagai laboratorium untuk pengalihan isu-isu nasional seperti isu minyak goreng, pelanggaran HAM hingga masa berakhirnya jabatan presiden.” ungkap Filep yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I Komite I DPD RI.

Ia memandang, ruang demokrasi di Papua telah ditutup rapat oleh aparat penegak hukum. Hal ini menurutnya sudah bertentangan dengan konstitusi negara yang menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Situasi ini kemudian menjadi autokritik bagi pemerintah di era reformasi saat ini.

“Saya memandang bahwa persoalan ini tidak akan pernah selesai ketika pemerintah tidak bijak dan tidak adil dalam penanganan masalah politik di daerah. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar bagi kita tentang kemampuan pemerintah pusat dalam mengelola persoalan politik lokal di Papua,” bebernya.

“Yang mengherankan adalah ketika lembaga-lembaga formal telah menyampaikan pandangannya kepada pemerintah yakni Menko Polhukam, Mendagri, Menteri PPN hingga kepada Presiden secara langsung, namun sampai dengan saat ini kita melihat bahwa pemerintah mengesampingkan aspirasi daerah dan cenderung otoriter,” sambungnya.

Filep berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini mampu menjaga harmoni, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai demokrasi di Papua dengan baik sehingga jauh dari praktik-praktik Orde Baru yang sangat otoriter.

“Hal yang sangat disayangkan saat negara kita kembali mundur ketika berbicarademokrasi. Sudah semestinya nilai-nilai demokrasi berdampak signifikan khususnya di tanah Papua. Sehingga tidak ada lagi rakyat sipil yang jadi korban. Apalagi soal menyampaikan pendapat dan gagasan,” kata alumnus Unhas Makassar ini.

“Saya pikir sudah saatnya kita mengevaluasi bersama-sama tentang persoalan ini dan sebagai Senator kami sangat sayangkan dinamika politik lokal yang diselesaikan dengan pendekatan keamanan. Saya harap ada perhatian khusus dari Presiden, Panglima TNI dan Kapolri terkait dengan situasi politik daerah dimana pihak keamanan sangat agresif dan cenderung represif yang kemudian menimbulkan situasi politik yang tidak stabil,” tutur Filep.

Sidoarjo – Sebagian warga pengungsi akibat konflik di Sampang kini bisa kembali ke kampung halaman. Mereka dijemput dari pengungsian dan diantar kembali ke rumahnya di Sampang.

Proses penjemputan ini dihadiri Bupati Sampang Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang, Kapolres Sampang, Dandim 0828 Sampang, Ketua DPRD Sampang, Kepala Bakesbangpol Sampang, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat Sampang. Dari Kementerian Agama, hadir Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Wawan Djunaedi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, dan Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 

Proses penjemputan ini dilakukan bertahap. Pada tahap pertama, ada 53 jiwa dengan 14 Kartu Keluarga (KK) yang diantar ke kampung halaman setelah mengungsi di Rusunawa Puspo Argo, Jemundo Sidoarjo, selama kurang lebih 10 tahun. “Mereka dijemput dan diantar untuk menempati rumah mereka sendiri yang sudah siap huni,” terang Wawan Djunaidi di Sidoarjo, Jumat (29/4/2022). 

Menurut Wawan, niat baik warga Sampang untuk menjemput kembali kerabat mereka yang telah mengungsi selama ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penyiapan rumah tinggal bagi sekitar 82 KK merupakan salah satu faktor penting untuk menciptakan kondisi kondusif di kampung halaman mereka, yakni Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran. 

“Pemerintah melakukan hal ini tidak lain agar sisa persoalan akibat Sampang bisa segera diselesaikan dengan koridor pemenuhan hak-hak konstitusi warga negara. Berbagai upaya negosiasi para pihak tentunya telah ditempuh dan disepakati, sehingga sampai pada kesepakatan untuk melakukan penjemputan yang terjadi pada hari ini,” jelas Wawan.

“Kementerian Agama sangat mengapresiasi Gubernur Jawa Timur yang selama ini telah mengalokasikan jaminan hidup (Jadup) untuk para warga Sampang selama tinggal di Jemundo dan Bupati Sampang beserta jajarannya yang terus mengawal proses rekonsiliasi. Semoga komitmen ini juga terus pada proses pengadaan rumah tinggal mereka di kampung halaman dan pemberdayaan sumber daya manusia untuk kemandirian secara ekonomi,” harap Wawan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rumadi Ahmad, menambahkan bahwa penjemputan secara bertahap ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai macam hal termasuk penerimaan sosial masyarakat Sampang. Proses penjemputan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan.

“Pemerintah, baik pusat maupun daerah akan terus bekerja keras untuk mengakhiri pengungsian, bukan hanya pengungsi akibat konflik Sampang, namun juga di berbagai tempat lain,” tegas Rumadi.

Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik (BPKI-PK) Akmal Salim Ruhana berharap jalan panjang penanganan kasus ini diteruskan dan dituntaskan secara kolaboratif oleh semua pihak.

“Semoga di Tahun Toleransi ini beberapa kasus konflik dapat segera kita selesaikan bersama-sama, seiring dengan pembinaan melalui moderasi beragama yang terus digalakkan,” pungkasnya.