PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Sebuah video amatir memperlihatkan yel-yel Papua Merdeka terjadi saat kegiatan orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Cenderawasih viral di media sosial.

Dalam unggahan akun Instagram @majeliskopi08, Sabtu (6/8/2022) itu tertulis “Yel-yel Papua Merdeka di OPSPEK Fak FISIP Universitas Cenderawasih 4 Agustus 2022”.

Video ini menunjukkan panitia ospek dengan menggunakan pengeras suara meneriakkan “Papua,” dan puluhan mahasiswa baru menyahut dengan meneriakkan “Merdeka.”

Menanggapi kejadian ini, Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo mengatakan bahwa pihaknya sedang meminta keterangan dari pimpinan Fakultas Fisip dan panitia Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fisip Universitas Cenderawasih.

“Kami sedang meminta laporan resmi dari dekan Fisip dan panitia PKKMB Fisip,” ujar Apolo, dikutip dari Kompas.com, Minggu (7/8/2022).

Lebih lanjut, Apolo menekankan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak hanya itu, pihak universitas juga akan memproses hukum dan akan mengeluarkan pihak-pihak terkait yang terbukti bersalah dari universitas.

Apolo menuturkan. Pihak universitas akan bertanggung jawab dan akan membina para mahasiswa baru tersebut dengan baik. Ia menyebut, para maba ini telah diintervensi oleh pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

“Untuk maba akan kami bina kembali, mereka diintervensi oleh BEM,” tambah Apolo. (UWR)

JAGAINDONESIA.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan 3 Penjabat (Pj) Gubernur di DOB Papua diharapkan sudah terpilih sebelum Desember 2022. Menurutnya, 3 Pj gubernur tersebut nantinya akan dilantik di Papua.

Wempi menuturkan, ia juga telah melakukan kunjungan kerja di ketiga provinsi baru tersebut sekaligus mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk agenda peresmian 3 provinsi di wilayah Papua itu.

“Kan paling tidak kita persiapkan langkah-langkah awal kantornya sudah ada, kemudian perangkat-perangkat dibentuk kemudian kantornya ada untuk mereka bisa bekerja dalam masa transisi 2 tahun sebelum ada pemilihan gubernur definitif pada 14 Februrari 2024,” ungkap Wempi, dikutip Sabtu (6/8/2022).

Menurut Wempi, hasil kunjungan akan dilaporkan kepada Mendagri Tito Karnavian untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Ia menambahkan bahwa ada rencana peresmian ketiga DOB dilakukan bersama di satu titik.

“Kemudian Pak Mendagri meminta dari tim kita itu bagaimana di salah satu titik, katakanlah di Merauke, Merauke itu jadi tempat untuk dipusatkan peresmian 3 DOB baru sekaligus pelantikan pj gubernur dipusatkan di sana,” kata Wempi.

“Kita ingin melaporkan ke Pak Mendagri nanti beliau laporkan ke presiden yang kami lakukan, sehingga gaungnya itu lebih baik bahwa DOB yang hadir ini untuk kesejahteraan rakyat Papua sebagaimana revisi UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 kemarin bahwa kehadiran DOB ini adalah untuk mengangkat derajat martabat orang Papua,” tambah Wempi.

Sebelumnya, Mendagri telah menyampaikan sejumlah nama calon Penjabat (Pj) Gubernur di 3 provinsi baru di Papua kepada Wapres Ma’ruf Amin. Pj Gubernur yang dimaksud masing-masing untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, nama-nama yang disebutkan Mendagri itu sebatas masukan dan belum dibahas secara lebih terperinci.

“Belum dibahas secara detail tapi memang Bapak Mendagri tadi sudah melaporkan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin di wilayah-wilayah baru,” kata Masduki Baidlowi usai mengikuti rapat terkait Papua yang dipimpin Wapres Ma’ruf Amin dan dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

“Aspirasinya sudah banyak, beberapa tokoh, disebutkan beberapa nama, tapi semuanya masih belum final. Iya (nama calon Pj), semuanya sudah disampaikan tapi belum ada yang sifatnya

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi meneken 3 Undang-Undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua pada pada Senin, 25 Juli 2022. Ketiga UU ini juga mengatur tentang peresmian dan pelantikan penjabat gubernur.

Peresmian dan pelantikan penjabat gubernur itu akan dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) paling lama 6 bulan sejak UU diundangkan. Selanjutnya, usai nanti dilantik, masing-masing penjabat harus membentuk perangkat daerah dengan termin 3 bulan maksimal sejak dilantik. Hal itu tercantum dalam pasal 11 di tiap-tiap beleid. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin kembali memimpin rapat lanjutan yang membahas mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan wilayah Papua, di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Selasa (02/08/2022).

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya menuturkan bahwa agenda rapat tersebut membahas mengenai evaluasi serta rencana implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Agenda rapat hari ini yang pertama adalah evaluasi terhadap proses pembangunan kesejahteraan di Papua. Yang kedua, Wapres menekankan Undang-Undang (UU) mengenai Pemekaran sudah disahkan dan UU ini akan berlaku setelah 6 bulan, sehingga dengan demikian maka tahun depan setidak-tidaknya sudah harus dilakukan,” terangnya.

Saat ditanya awak media mengenai adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang secara otomatis akan memilki pengaruh pada pembangunan kesejahteraan, baik infrastruktur maupun anggaran. Masduki menyebutkan secara keseluruhan masih dalam perencanaan para pihak terkait.

“Itu semua masih dalam perencanaan dan rancangan-rancangan. Itu semua belum ada finalisasi, semuanya masih sifatnya informasi yang disampaikan,” jelas Masduki.

Masduki menyadari bahwa dengan adanya pemekaran wilayah di Papua mengakibatkan masyarakat yang terbagi ke dalam dua sisi, baik yang pro dan kontra. Namun, hal tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan agar menghasilkan kesepakatan antarpihak terkait .

“Publik di sana juga macam-macam aspirasinya, hal-hal seperti itu yang mesti dipersatukan supaya tidak ada persepsi-persepsi yang berbeda yang menimbulkan konflik baru,” tutur Masduki.

“Itu hal-hal yang diantisipasi betul dan diingatkan oleh Wapres. Supaya betul-betul bahwa yang namanya pemekaran Papua itu menjadi bagian integral dari menyejahterakan masyarakat Papua itu,” imbuhnya.

Di sisi lain, terkait Penanggung Jawab (Pj.) wilayah DOB, Masduki menyebutkan hingga saat ini belum ada pembahasan secara mendalam. Namun, fokus Wapres saat ini adalah mengenai pembangunan infrastruktur dan menjaga keamanan wilayah Papua agar dapat terjaga secara kondusif.

“Belum ada yang sifatnya final karena semuanya baru masukan. Lebih kepada Wapres concern dengan upaya persiapan di lapangan, utamanya dalam membangun infrastruktur dan aturan-aturan supaya tidak ada konflik di daerah itu. Itu yang lebih diutamakan Wapres,” tegas Masduki.

Sementara itu, disinggung mengenai persiapan jelang Pemilu 2024, Masduki menegaskan bahwa akan ada rencana pembahasan lebih lanjut, namun sampai saat ini pemerintah masih berfokus pada persiapan infrastruktur dari pemekaran wilayah di Papua.

“Sampai saat ini lebih kepada kesiapan-kesiapan infrastruktur dan menghadapi tantangan-tantangan yang sifatnya tidak mudah,” pungkasnya. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan data terkait jumlah warga Papua dan Papua Barat yang telah melakukan perekaman KTP elektronik atau e-KTP. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa baru 41,61 persen warga Papua yang sudah merekam e-KTP.

Sementara itu, 73,45 persen warga Provinsi Papua Barat telah melakukan perekaman e-KTP. Artinya lebih dari separuh warga Papua belum memiliki e-KTP dan lebih dari seperempat dari total penduduk Provinsi Papua Barat pun belum merekam e-KTP.

“Cakupan perekaman KTP-el Provinsi Papua 41,61 persen dan Provinsi Papua Barat 73,45 persen,” kata Zudan Arif dikutip Kamis (4/8/2022).

Data ini menunjukkan bahwa perekaman e-KTP masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan terutama untuk menjamin terpenuhinya hak politik warga sebagai pemilih jelang Pemilu 2024 mendatang.

Dalam kesempatan itu, Zudan mengungkapkan kondisi geografis, keterjangkauan internet, dan budaya administrasi kependudukan yang minim menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan perekaman e-KTP di kedua provinsi tersebut. Meskipun begitu, ia menekankan Kemendagri akan menyambangi perumahan warga untuk memastikan pemenuhan pelayanan perekaman e-KTP.

“Salah satu solusinya Dukcapil akan jemput bola menggenjot tingkat perekaman agar naik dengan sosialisasi terus-menerus,” katanya.

Selain itu, Zudan menuturkan alternatif solusi lain dapat menggunakan surat keterangan yang menunjukkan tentang catatan sipil dan kependudukan bagi warga yang belum memiliki e-KTP.

“Mungkin yang belum merekam KTP-el dibuatkan surat keterangan (suket) bahwa yang bersangkutan datanya ada dalam database kependudukan kabupaten/kota,” tambah Zudan.

Sebelumnya, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengatakan mayoritas orang asli Papua (OAP) belum memiliki e-KTP yang merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

“Mayoritas OAP belum memiliki e-KTP, oleh karenanya perlu ketegasan pemerintah, khususnya KPU RI untuk kepastian hukum. KPU RI harus memberikan jaminan supaya rakyat kita di akar rumput diberikan hak suara, (mekanisme) bagi mereka yang tidak memiliki e-KTP seperti apa,” katanya saat melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor KPU Pusat di Jakarta pada Selasa, 2 Agustus 2022.

Dalam kesempatan itu, Timotius Murib meminta KPU membuat langkah nyata untuk memberikan jaminan hak suara bagi warga Papua yang belum memiliki e-KTP. Murib menginginkan seluruh warga Papua bisa menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi Pemilu 2024. (UWR)