WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat merupakan daerah rawan bencana karena karakteristik geografisnya. Kabupaten ini seringkali dilanda banjir karena dikelilingi oleh banyak sungai. Setidaknya terdapat 52 sungai mulai dari ukuran kecil hingga besar di daerah Wasior dan sekitarnya.

Mempertimbangkan kondisi itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan sebuah lumbung sosial di Kabupaten Teluk Wondama. Lumbung sosial ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan makanan yang dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan saat terjadi bencana.

“Lumbung sosial tidak hanya untuk waktu singkat, tapi akan ada kelanjutannya. Bantuan yang disalurkan ke lumbung sosial mohon disalurkan kepada seluruh masyarakat. Ini bentuk kesiapsiagaan untuk kebencanaan,” kata perwakilan Kemensos Komarudin, dikutip dari Antara, Jumat (19/8/2022).

Ketersediaan lumbung sosial ini akan mempersingkat waktu tempuh distribusi bantuan bahan makanan saat terjadi bencana. Komarudin mengatakan, bahan makanan yang tersimpan di lumbung sosial ini memiliki masa berlaku. Apabila persediaan bahan makanan tersebut habis, pemberitahuan akan diterima langsung dan ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial.

“Jika nanti Kadinsos dan Ketua Klasis ingin menggunakan barang yang ada dalam kegiatan kesiapsiagaan, silakan. Kalau sudah habis, silakan langsung bersurat karena Ibu Menteri Sosial langsung yang mengurus. Jadi tidak berjenjang lagi,” kata Komarudin.

Diketahui pada tahap pertama, Kemensos memilih Kantor Klasis Gereja Kristen Injili (GKI) Wondama menjadi posko lumbung sosial Kabupaten Teluk Wondama. Selain itu, pengisian perdana lumbung sosial di kantor ini juga telah dilakukan dengan menyediakan logistik berupa makanan untuk anak-anak.

Kemensos meminta pihak Klasis GKI Wondama mendistribusikan barang-barang yang ada kepada umat maupun komunitas lain yang membutuhkan, baik di lingkup internal GKI maupun elemen masyarakat lainnya.

Langkah nyata Kemensos ini diapresiasi oleh Ketua Klasis GKI Wondama Pendeta Rosalie Wamafma. Menurut Pendeta Rosalie, keberadaan lumbung sosial merupakan berkat Tuhan melalui Kemensos untuk menolong masyarakat yang membutuhkan. (UWR)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Filep Wamafma meminta pemerintah daerah transparan tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas kepada masyarakat. Menurut Filep, transparansi ini sangat penting terutama bagi masyarakat adat guna menjamin keterbukaan informasi tentang pengelolaan penerimaan yang efisien, efektif dan tepat sasaran.

Filep menjelaskan, penerimaan bagi hasil migas ini dialokasikan sebesar 10% untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 36 Ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Saat kita masih melihat masyarakat adat sebagai pihak yang berhak menerima DBH Migas ini menuntut haknya, maka kita perlu pertanyakan transparansi pemerintah setempat. Dasar hukumnya sudah jelas, jadi pemerintah wajib memenuhi hak-hak kesulungan itu,” ujar Filep, Jumat (19/8/2022).

Wakil Papua Barat di Senayan ini menerangkan, pada Pasal 36 UU Otsus Perubahan menegaskan bahwa penerimaan terkait dana perimbangan dari bagi hasil SDA Migas (sebesar 70%) atau DBH Migas ini dialokasikan sebesar 35% untuk belanja pendidikan. Sehingga, bagi hasil migas juga berkaitan dengan investasi ruang hidup masyarakat adat yang harus ada pertanggungjawaban secara moral dan ekonomi.

“Apalagi DJPb Provinsi Papua Barat sudah mengumumkan akan menyalurkan Dana Otsus tahap kedua sebesar 45 persen. Dan masih ada alokasi Dana Otsus yang bersumber dari Tambahan DBH Migas. Maka ini perlu disampaikan juga apakah digunakan sesuai peruntukannya, agar masyarakat yang berhak memang betul-betul merasakan manfaatnya,” kata Filep.

Terlebih, DJPb mengklaim kucuran dana Otsus tersebut bertujuan untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 65,26 masih jauh di bawah IPM nasional 72,29 dan menurunkan tingkat kemiskinan Papua Barat yang masih jauh di atas rata-rata nasional.

“Khusus DBH Migas, masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang mekanisme pembagiannya, cakupan dari dana 10% tersebut, apakah dipisahkan dari pembayaran hak ulayat dan dana CSR? Kemudian terkait subyek penerima yakni masyarakat adat yang mana, apakah sesuai petunjuk dewan adat dan seterusnya perlu dijelaskan secara rinci,” ujar Filep.

Oleh sebab itu, Filep berharap pemerintah daerah dan pemerintah provinsi termasuk SKPD terkait segera tanggap dan pro aktif melaksanakan peruntukan DBH Migas. Selain itu, perlu adanya kebersamaan antara tokoh adat, pemuda-pemudi dan LMA tujuh suku Teluk Bintuni untuk mengawal pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) terkait pembagian DBH tersebut.

“Wajib bagi pemerintah untuk merangkul 7 suku Teluk Bintuni melakukan sinkronasi dalam pembahasan Perdasi atau Perdasus pembagian DBH migas. Masyarakat sudah seharusnya mendapat perhatian ‘dalam bentuk nyata’ berdasarkan pembagian DBH Migas tersebut,” kata Filep.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari turut merayakan HUT RI ke-77 dengan mengadakan berbagai lomba di lingkungan kampus STIH Wosi, Manokwari pada Rabu, 17 Agustus 2022.

Kegiatan itu dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Pengawas Mahasiswa (BEM/DPM) STIH. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Waket II STIH Frans Fenanlabir, SH., MH mewakili Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum.

Dalam sambutannya, Frans Fenanlabir menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran ketua STIH pada acara ini. Namun menurutnya, hal ini tidak mengurangi semangat para mahasiswa, dosen dan staf pada di momen HUT RI di lingkungan kampus.

Momen seperti ini, sebut Fenanlabir, merupakan momen penting untuk mempererat kebersamaan mahasiswa/i dan civitas akademika STIH Manokwari.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran ketua STIH, sebab tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta, namun hal ini tidak mengurangi semangat kita semua untuk tetap merayakan HUT RI di lingkungan kampus STIH,” ungkap Fenanlabir.

Turut hadir pada kegiatan ini yakni wakil ketua II Frans Fenanlabir, Kepala LP2M Dr. Yohana Watofa, SH., MH, Kabag Kemahasiswaan Jhoni Sasan, SH., MH, Ishak Mansawan, SH., MH, Atang Suryana, SH., MH, Lisa Maryanti, SE, Eni M. Sasea, SE., MH, Kepala LBH Frangky Wambrauw, SH., MH, dan staf STIH.

Kegiatan ini melibatkan para mahasiswa, pimpinan, dosen dan staf STIH. Adapun lomba yang dilaksanakan adalah lomba tarik tambang, gawang mini daster, lompat karung dan goyang balon. Uniknya, semua peserta lomba wajib menggunakan daster, terutama pada lomba gawang mini.

Sementara itu, Kabag Kemahsiswaan STIH Jhoni Sasan, SH., MH mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menyatukan seluruh mahasiswa STIH tanpa terkecuali. Di samping itu kegiatan semacam ini juga menjadi momen penting untuk saling mengenal satu sama lain.

Dalam kesempatan ini, Sasan menyampaikan terima kasih kepada ketua STIH yang sudah menyumbangkan 2 kipas angin pada kegiatan lomba ini.

“Saya sangat apresiasi mahasiswa yang terlibat secara aktif pada semua jenis lomba yang dilaksanakan oleh BEM dan DPM. Ke depannya kita akan melaksanakan kegiatan yang lebih besar lagi dan semuanya dibutuhkan kerjasama dari BEM dan DPM,” kata Sasan.

Ketua BEM STIH, Herzon Korwa mengatakan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik atas dukungan ketua STIH dan kepercayaan serta dukungan morilnya kepada BEM dan DPM. Oleh sebab itu, ia menyampaikan terima kasih kepada ketua STIH dan semua pihak yang terlibat memeriahkan kegiatan dalam rangka HUT RI ini. (WRP)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 disambut khidmat oleh segenap bangsa Indonesia di seluruh pelosok nusantara. Semboyan Jasmerah, Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pada pidato terakhirnya menegaskan perjuangan bangsa untuk memperoleh kemerdekaan dari segala bentuk panjajahan dan penindasan.

Dalam momentum HUT RI ke-77 ini, senator Papua Barat Filep Wamafma menyampaikan turut berkomitmen untuk terus ambil bagian dalam berbagai upaya memajukan kehidupan bangsa.

“HUT ke-77 Tahun tentu merupakan titik balik, memperbaiki komitmen khususnya untuk Papua Barat,” kata senator Papua Barat tersebut.

Ia juga menekankan beberapa hal yakni persoalan masyarakat adat di Papua, Pendidikan serta kondisi Kesehatan.

“Pada momentum ini saya juga mengajak semua pihak menyadari eksistensi masyarakat adat Papua yang harus diakui keberadaannya, dihormati dan dihargai hak-haknya yang selama ini belum banyak diperhatikan dan masih terpinggirkan.”

“Hari Kemerdekaan RI ke-77 ini menjadi momentum penting untuk mempererat persatuan dan kesatuan kita, berganteng tangan, berjalan bersama, beriringan tanpa ada yang tertinggal. Terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara adalah amanah dari konstitusi negara kita, termasuk di dalamnya penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak masyarakat adat di tanah Papua,” ungkap Filep, Rabu, 17 Agustus 2022.

Filep menuturkan, terlebih Hari Masyarakat Adat Sedunia juga diperingati tak jauh dari Hari Kemerdekaan RI yakni pada tanggal 9 Agustus 2022 lalu. Oleh sebab itu, masyarakat adat juga mempunyai hak yang sama untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan memiliki hak kebebasan atas hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya.

Atas kejadian beberapa tahun belakangnya, Filep menekankan bahwa masyarakat adat juga berhak melakukan identifikasi diri, berkarya dan berkiprah di segala bidang. Masyarakat adat berhak diberikan ruang, kesempatan dan peluang besar untuk terus maju dan turut memajukan negara tercinta. Untuk itu, jaminan terpenuhinya hak-hak dasar bagi masyarakat adat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pendidikan di Papua Barat dan 77 Tahun Indonesia Merdeka

Tak hanya soal masyarakat adat, Filep juga berharap agar pada momentum kemerdekaan juga dapat dijadikan ajang evaluasi terhadap dunia Pendidikan.

“Kita perlu tahu bahwa di tanah Papua, masih ada kabupaten yang Rata-Rata Lama Sekolah sekitar 5 tahun atau setara dengan kelas 5 SD dan bahkan masih ada yang selama 1 tahun atau setara dengan kelas 1 SD. Ini juga saya harap menjadi bahan renungan kita di hari kemerdekaan ini.” pungkasnya.

Selain itu, ia memaparkan data pada bulan Mei 2022, menunjukkan angka putus sekolah siswa SD di Papua Barat sebesar 0,3 dengan rata-rata nasional sebesar 0,18 persen. Maka data ini mengundang pertanyaan jika melihat fakta yang terjadi di lapangan.

Selain persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, terutama soal gizi buruk hingga stunting masih menghantui anak-anak Papua. Filep menyampaikan, kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak balita di Papua Barat saat ini masih tinggi yakni berada di angka 26,2 persen di atas angka rata-rata nasional saat ini 22,4 persen.

“Angka stunting di Papua Barat saat ini masih tinggi. Masih di atas rata-rata nasional. Apalagi dampak stunting ini sangat serius, bisa mempengaruhi kecerdasan anak, kesulitan fokus saat belajar. Juga berdampak ke kesehatan anak, anak bisa mudah terserang penyakit dan kekebalan tubuh anak menjadi rendah. Tentu kita semua berharap anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas menjadi generasi emas untuk masa depan Papua,” terang Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini.

“Oleh sebab itu, kita mendukung secara penuh komitmen Presiden dalam hal penguatan perlindungan hak-hak dasar, perlindungan hukum, sosial, politik serta menjamin rasa aman seluruh warganya sebagaimana disampaikan Presiden dalam pidatonya kemarin,” pungkasnya.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD Republik Indonesia Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum. C.LA memberikan dukungan dana bagi dua tim Voli asal Korem, Biak Utara, kabupaten Biak Numfor yang mengikuti turnamen Voli Pasir Piala Gubernur Papua Barat di Manokwari.

Dukungan dana itu diserahkan langsung Filep Wamafma kepada perwakilan tim, Ronald Swabra di salah satu restoran di Manokwari, Sabtu, (13/8/2022). Filep berharap sokongan dana itu dapat menjawab kebutuhan tim selama bertanding hingga kembali ke kabupaten Biak Numfor.

Di kesempatan itu, senator Filep menyatakan, perhatian di bidang keolahragaan bagi pemuda Biak harus terus ditingkatkan. Terlebih hal itu dalam rangka meraih prestasi dan juga untuk mengharumkan nama daerah.

“Saya punya keinginan itu sama dengan apa yang kalian lakukan saat ini, artinya generasi Biak itu tidak bisa hidup hanya dengan situasi ketergantungan, ada kenakalan remaja, kejahatan atau ketergantungan dengan narkoba. Oleh sebab itu, kalau ada anak-anak Biak yang muncul untuk cari prestasi kita harus dukung,” ungkap Filep Wamafma.

Filep menuturkan, hari ini pencapaian prestasi olahraga orang Biak di berbagai event cenderung menurun. Dulu orang Biak menurut Filep, menunjukkan prestasi yang luar biasa seperti olahraga bola kaki sangat dikenal dari Biak. Akan tetapi, saat ini belum terlihat lagi pencapaian itu.

“Munculnya talenta anak-anak muda dari Korem, Biak Utara untuk prestasi ini harus didukung. Kami mendoakan agar kedua tim dapat sukses dan meraih juara,” katanya.

Sementara itu, perwakilan tim Voli Ronald Swabra menyampaikan ucapan terima kasih kepada Filep Wamafma.

“Walaupun tim voli dari Korem ke Manokwari ini bertanding membawa nama baik kabupaten Biak Numfor, kami kurang dukungan dari pemda setempat. Maka, kami berterimakasih atas bantuan yang sudah diberikan dan itu menjadi motivasi bagi tim,” kata Ronald. (WRP)