WAMENA, JAGAINDONESIA.COM – Theo Hesegem turut menyoroti peristiwa pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga sipil di Mimika, Papua oleh 6 oknum TNI bersama 3 warga sipil yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu.

Menurut Theo, peristiwa ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di hadapan dunia internasional. Hal itu terutama berkaitan dengan tindak pelanggaran HAM berat di mata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Mutilasi empat warga masyarakat sipil di Timika adalah tantangan berat bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk belajar menyampaikan kejujuran terkait pelanggaran HAM kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Theo dalam keterangan tertulisnya Sabtu, (3/9/2022).

Lebih lanjut, menurut Theo, tindakan para pelaku ini juga dipengaruhi oleh pengalaman sejumlah peristiwa terkait praktik jual-beli senjata api dan amunisi di Papua. Hal itu sesuai dengan keterangan Kepolisian tentang kronologi kejadian pembunuhan tersebut diawali dengan rencana penjualan senjata.

“Tindakan 6 anggota TNI di Kabupaten Timika Provinsi Papua, menguji iman dan tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk belajar dengan jujur untuk menyampaikan situasi HAM di tanah Papua,” katanya.

Theo meyakini bahwa kejadian yang menimpa 4 warga masyarakat akan menjadi sorotan utama dari masyarakat internasional terhadap pemerintah Indonesia. Ia pun juga memperhatikan pernyataan Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon yang mengatakan kasus mutilasi oleh prajurit TNI sangat serius bahkan lebih serius dari kasus Ferdy Sambo.

Selain itu, Theo juga menyoroti pernyataan Pangdam Cenderawasih terkait adanya dugaan 4 warga korban pembunuhan itu terlibat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

“Saya berharap kepada Pangdam agar tidak mengeluarkan pernyataan seperti ini, kasus ini sudah sangat jelas,” katanya.

“Menurut saya Pangdam memancing emosi keluarga korban mutilasi, seorang pemimpin harus bicara dengan bijaksana yang bisa diterima oleh semua pihak, sehingga kita dapat selesaikan dengan otak dingin. Seorang pemimpin harus menunjukan barang bukti bukan asal omong dan menduga-duga,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Ia meminta Pangdam membuktikan dan menunjukan barang bukti yang valid atas dugaan tersebut termasuk untuk meyakinkan pihak keluarga korban. Terkait kejadian itu, Theo merekomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah Indonesia mengizinkan Komisi Tinggi Ham PBB untuk masuk ke Papua, guna melakukan pemantauan tentang dugaan pelanggaran HAM

2. Pemerintah Republik Indonesia  izinkan wartawan internasional untuk masuk di Papua

3. Mendorong dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, seperti yang dilakukan di Helsinki untuk Aceh pada tanggal 15 Agustus 2005. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Filep Wamafma turut mengikuti perkembangan penanganan dan proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Yoshua Hutabarat alias Brigadir J oleh sejumlah tersangka termasuk mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Filep Wamafma turut memperhatikan Komnas HAM yang nampak berperan dominan dalam kasus yang menjerat Ferdy Sambo CS dan istrinya itu. Menurut Filep, Komnas HAM berperan sangat penting dalam mengungkap kasus ini dalam memberikan informasi-informasi detail tentang kasus tersebut dari awal hingga saat ini.

“Kami sangat apresiasi sekali bahwa Komnas HAM muncul dan menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga satu-satunya yang diatur dalam konstitusi untuk memberikan perlindungan dan jaminan, penghargaan serta penghormatan terhadap hak hidup manusia atau hak asasi manusia,” ungkap Filep, Jumat (2/9/2022).

Terkait kasus itu, Filep melihat ada perbedaan yang sangat signifikan atas penyelesaian tindak pelanggaran HAM lainnya. Dalam hal ini, menurut Filep, Komnas HAM terkesan diskriminatif.

“Sebagai senator, saya melihat bahwa ada ketidakadilan dan perbedaan yang jelas terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM baik itu kasus tentang perebutan lahan, pelanggaran-pelanggaran HAM kaitan dengan kerusakan lingkungan hingga pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat, saya lihat di sisi ini Komnas HAM sangat bisu dan tidak banyak berbuat,” tegas Senator Papua Barat ini.

“Terlebih jika dibanding kasus Ferdy Sambo, yang terkait dampaknya secara terbatas pidana pelaku perorangan dan korban pun perorangan. Tentu hal ini tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada penuntasan kasus pembunuhan Brigadir J,” ungkap Filep.

Lebih lanjut, Pimpinan Komite I DPD RI ini berharap Komnas HAM berlaku tegas dan adil terhadap seluruh tindak pelanggaran HAM yang terjadi. Filep juga berharap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua termasuk kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika hingga kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya.

Seperti diketahui, Komnas HAM terlibat aktif dalam penanganan kasus Ferdy Sambo yang kini terus menyita perhatian publik. Terbaru, Komnas HAM bahkan memberikan pernyataan yang cukup menggemparkan publik terkait kasus ini.

Komnas HAM menyebut bahwa istri Ferdy Sambo yakni Putri Candrawathi diduga kuat mengalami kekerasan seksual. Dugaan pelecehan itu disebut terjadi di Magelang, Jawa Tengah, bukan di Jakarta. Hal ini tentu berbeda dari narasi yang beredar sebelumnya dimana pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual tersebut sudah dihentikan polisi karena tidak ditemukan adanya tindak pidana.

Pada Jumat (12/8/2022) lalu, polisi telah memastikan bahwa tak ada pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri sesaat sebelum kematiannya. Namun dugaan ini justru muncul kembali dalam laporan rekomendasi kasus Brigadir J yang dirilis Kamis (1/9/2022), Komnas HAM mengungkap ada dugaan kuat kekerasan seksual terhadap Putri oleh Brigadir J. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kasus pembunuhan 4 Orang Asli Papua (OAP) pada 22 Agustus lalu di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, menyisakan duka mendalam bagi OAP di tanah Papua. Pasalnya, pembunuhan yang disertai mutilasi tersebut dilakukan oleh 6 oknum TNI AD Brigif 20/Ima Jaya Keramo. Terkait hal ini, anggota Komisi I DPD RI, Filep Wamafma menyatakan keprihatinannya.

“Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, saya menyatakan keprihatinan dan belasungkawa mendalam atas peristiwa ini. Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Leman Nirigi, mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa tubuh mereka akan dimutilasi seperti itu, apalagi oleh oknum TNI,” kata Filep di ruang kerjanya, Kamis (1/9/2022).

“Selanjutnya, sebagai bagian dari Komite I DPD RI yang membidangi hukum, saya mendorong adanya transparansi dalam penegakan hukum terhadap kasus ini. Sejauh ini saya mengapresiasi langkah TNI, namun perlu diingat juga, catatan Transparansi Internasional menyebutkan bahwa sejak Februari 2018-Juli 2022, ada 61 kasus pembunuhan di luar hukum yang diduga melibatkan aparat keamanan dengan total 99 korban. OAP akhirnya bertanya-tanya, apakah seperti ini perilaku oknum aparat keamanan? Ini seperti ada oknum psikopat yang tidak tenang melihat OAP hidup dan bertumbuh,” tegas Filep.

Dalam konteks hukum, Senator Papua Barat ini menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dicabut oleh siapapun karena itu hak dasar yakni hak asasi manusia. “Siapapun, hak untuk hidup termasuk non-derogable rights, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture),” demikian Filep menjelaskan.

Lebih lanjut, Filep menjelaskan, aturan terkait persoalan itu juga sudah sangat jelas, diantaranya yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan atau Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, yang semuanya mengatur dengan jelas tentang Hak untuk Hidup.

“Selain itu, Pasal 28 I Konstitusi juga sudah mengaturnya, yaitu bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Tapi kejadian mutilasi dan pembunuhan ini membuktikan bahwa aturan-aturan itu seperti formalitas saja”, kata Filep yang juga lulusan Doktor Hukum Universitas Hasanuddin ini.

“Kasus ini telah menghilangkan harapan OAP untuk hidup dengan aman dan damai. Perjuangan kami di DPD RI, mengingatkan aparat keamanan agar melakukan pendekatan soft ke OAP, terasa seperti sia-sia, luluhlantak begitu saja,” ungkap Filep.

Ia menuturkan, sejarah OAP selalu penuh dengan keterkaitan emosional dengan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Terlebih, tindakan keji oknum-oknum dalam kasus ini, benar-benar menghilangkan harapan OAP, terutama di daerah rawan konflik, untuk bisa bertumbuh dengan bahagia di atas tanahnya sendiri.

Filep yang juga pernah menjadi anggota Pansus Papua, berharap agar TNI segera melakukan pembenahan internal. Terutama kejadian ini sangat bertolakbelakang dengan tugas TNI sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Saya sangat berharap agar melalui kasus ini, Panglima TNI mulai melakukan pembenahan internal, sekaligus menjahit kembali hubungan dengan OAP yang sobek. Jangan sampai institusi keamanan menjadi sarang oknum tertentu untuk melakukan kejahatan. Peribahasa lama mengatakan, karena nila setitik rusak susu sebelanga,” kata Filep mengakhiri wawancara.