MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua STIH Manokwari Dr. Filep Wamafma menyampaikan apresiasi kepada seorang advokat, aktivis dan intelektual Indonesia Haris Azhar, SH., MA yang bersedia menyempatkan waktu untuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa/i dan dosen STIH Manokwari.

Dalam sambutan singkatnya, Dr. Filep Wamafma mengatakan, rekam jejak seorang Haris Azhar sangat jelas dan tidak asing bagi orang asli Papua. Menurut Filep, Haris terbukti banyak berkiprah untuk memperjuangkan hak-hak orang asli Papua baik melalui KontraS maupun Lembaga HAM yang bergerak untuk mengadvokasi aspirasi masyarakat asli Papua.

Melalui kesempatan kuliah umum ini, Filep meminta mahasiswa untuk mengikuti secara seksama agar mendapat pemahaman yang baik.

“Tema kuliah umum ini ‘Problematika dan Dampak Investasi di Papua Terhadap Masyarakat Adat Papua’ sangat menarik dan sangat dekat dengan persoalan yang terjadi di tanah Papua. Maka selaku ketua STIH Manokwari, saya harap mahasiswa mengikuti penyampaian materi kuliah ini agar menambah wawasan mendalam bagi mahasiswa sekalian,” pesan Filep, Selasa (30/8/2022).

Tak hanya itu, kata Filep, Haris Azhar juga sempat dilaporkan ke Mabes Polri saat berhadapan dengan pemerintah ketika memperjuangkan hak OAP. Artinya, perjuangan perlindungan HAM ini memang cukup berat dan hal ini menunjukkan dedikasi seorang Haris Azhar sebagai pembela HAM yang tak pernah diragukan. Meskipun dirinya bukan orang asli Papua, tetapi hatinya ada untuk OAP.

“Saat kita tahu perjuangan Haris Azhar untuk OAP meski dirinya bukan OAP, lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan OAP sendiri dan mahasiswa OAP yang berada di tengah-tengah persoalan di tanah Papua. Langkah konkret seperti apa yang dilakukan. Maka melalui kuliah umum ini saya harap dapat dimanfaatkan betul oleh mahasiswa STIH sekalian untuk dapat menimba ilmu dari pembicara,” ungkap Filep.

Selain itu, Filep menambahkan, kuliah umum yang disiarkan melalui live streaming YouTube Jas Merah TV ini diharapkan bisa membuka wawasan, cara berpikir sekaligus menjadi motivasi bagi mahasiswa di STIH Manokwari dan masyarakat luas pada umumnya.

“Kedepannya mahasiswa hukum ini lah yang akan diandalkan turut mengambil bagian dalam mengadvokasi setiap persoalan terkait hak-hak masyarakat adat di tanah Papua. Saya yakin, setelah kuliah umum ini pasti ada dari para mahasiswa yang akan mengikuti jejak seorang Haris Azhar untuk membela hak-hak masyarakat adat Papua termasuk terkait masalah investasi di tanah Papua,” tegasnya.

Lebih lenjut, Filep mengingatkan bahwa mahasiswa hingga sarjana hukum STIH memiliki kewajiban moral dan intelektual untuk berperan dan melakukan proteksi terhadap penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia di tanah Papua. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Prof Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH., MH memberikan kuliah umum kepada dosen, mahasiswa/i STIH Manokwari dan masyarakat umum yang dapat mengikuti secara langsung melalui streaming YouTube Jas Merah TV.

Dalam pemaparannya, Prof Jimly merangkan bahwa sebentar lagi pemerintah Pusat bersama DPR RI dan DPD RI akan segera membahas dan menetapkan DOB Papua Barat Daya. Menurutnya, pemekaran DOB ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Pusat kepada masyarakat di tanah Papua.

“Dengan demikian, tanah Papua akan memiliki total 6 provinsi. Dan ini juga harus disyukuri, meskipun banyak pro-kontra tentang pemekaran DOB di tanah Papua,” ujar Prof Jimly, Senin (29/8/2022).

Lebih lanjut, sesuai dengan tema kuliah umum tentang ‘Otonomi Khusus dalam Sistem Ketatanegaraan’, Prof Jimly menerangkan bahwa teori tentang struktur dan fungsi negara dalam NKRI dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi mahasiswa terutama terkait perkembangan pembentukan dan istilah negara baru di dalam dan luar negeri.

Berkaitan dengan itu, Prof Jimly menjelaskan, pembagian kekuasan di era reformasi secara hierarki didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Akan tetapi semangat otonomi daerah yang terus berkembang menjadikan struktur pemerintah pusat dan daerah dilihat secara horizontal. Artinya hubungan antara pemerintah Pusat dan daerah berjalan dengan saling pembagian tugas.

Lebih jelasnya, kata Prof Jimly, NKRI dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota serta memiliki pemerintahan yang diatur dengan undang-undang tersendiri. Akan tetapi kendali secara umum ada di pemerintah pusat melalui kepala negara dan diatur sesuai UUD 1945.

Prof Jimly menekankan, NKRI berdiri tegak sebagai tiang negara, sedangkan penetapan UU Otonomi Daerah sebagai suatu pembagian kewenangan dan tidak boleh hanya terpusat ke pusat tetapi pembagian tugas yang telah terbagi masing-masing. Artinya kabupaten dan kota di Indonesia memiliki otonomi daerah yang luas tanpa terkecuali.

“Istilah Otonomi artinya auto nomos (nomos mengatur dan auto sendiri) maka semua pemerintahan di daerah hingga ke desa memiliki auto nomos. Namun demikian harus diakui bahwa perubahan selalu ada, misalnya dalam pemerintahan orde lama ke orde baru atau reformasi. Disitulah sudah ditetapkan adanya otonomi daerah sejak reformasi,” ungkap Prof Jimly. (WRP)

JAGAINDONESIA.COM – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari melakukan pertukaran mahasiswa bersama Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah. Pertukaran mahasiswa ini merupakan hasil kerjasama atau MoU antara STIH dan Unsoed.

Program pertukaran tersebut juga merupakan program kampus merdeka yang diikuti oleh mahasiswa STIH yang terseleksi lolos ke Unsoed Purwokerto. Adapun proses seleksi dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria sesuai dengan ketentuan program.

Ketua STIH Manokwari Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum mengatakan, di tahun akademik 2022, sebanyak 5 orang perwakilan mahasiswi dari STIH Manokwari dikirim mengikuti program pertukaran mahasiswa di Unsoed Purwokerto.

Sebelum keberangkatan pada Jumat (26/8/2022), Filep Wamafma memberikan arahan khusus kepada mereka agar dapat memaksimalkan program pertukaran ini. Selanjutnya kelima mahasiswi didampingi oleh dosen STIH yakni Donny Karauwan, SH., MH menuju Jakarta untuk kemudian bertolak menggunakan kereta api ke Jawa Tengah diantar langsung oleh Ketua STIH.

“Kalian mewakili STIH Manokwari selama perkuliahan 1 semester di Purwokerto, maka kalian membawa nama baik jas merah disana. Jaga dan harumkan nama STIH dengan serius belajar, bertingkah laku positif dan mampu menunjukkan daya saing yang baik dengan mahasiswa di daerah Jawa Tengah,” ujar Filep.

Filep juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan kepada STIH atas kesempatan yang diberikan bagi mahasiswa ini menimba ilmu ke Jawa Tengah melalui program kampus merdeka.

“Hari ini saya bersama dosen dan mahasiswi STIH Manokwari yang mengikuti program pertukaran mahasiswa mandiri berdasarkan kerjasama STIH Manokwari dan Universitas Jendral Sudirman Purwokerto Jawa Tengah. Saya harap mahasiswa STIH bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk terus belajar, menambah ilmu serta pengalaman,” tambah Filep.

“Sebelumnya pihak kampus juga telah melakukan pertemuan dengan orangtua dari perwakilan mahasiswi tersebut. Sebab dukungan orangtua sangat penting bagi para mahasiswi agar berhasil menjalani program ini hingga selesai nanti,” sambungnya.

Seperti diketahui, Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah program pertukaran mahasiswa selama satu semester dari satu klaster daerah ke klaster daerah lainnya. Program ini memberikan pengalaman kebhinekaan dan sistem alih kredit maksimal sebanyak +/- 20 sks.

Adapun perwakilan mahasiswi STIH Manokwari yang mengikuti perkuliahan di Unsoed Purwokerto yakni 1. Aqlin Adisyela Torey, 2. Rahel Mangendege 3. Silfian Iki 4. Anci Ira Elungan Dan 5. Thereshia Elissabeth Kedang. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prof. Dr. Dra. M. G. Endang Sumiarni, SH., M.Hum memberikan kuliah umum kepada mahasiswa/i dan dosen STIH Manokwari secara virtual Jumat (26/8/2022). Dalam kuliah umum ini, Prof Endang menekankan pentingnya edukasi dalam menjaga cagar budaya Papua sebagai jati diri bangsa.

Prof Endang menyampaikan, peraturan terkait cagar budaya ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945 Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3), UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dan Peraturan pemerintah No. 1 tahun 2022 tentang registrasi nasional dan pelestarian cagar budaya.

Ia menjelaskan, pengelolaan cagar budaya ini diserahkan penuh kepada masyarakat adat. Sedangkan, cagar budaya yang tidak dimiliki dan diawasi oleh masyarakat adat, akan dapat dikuasai oleh negara. Oleh sebab itu, Prof Endang mengatakan, setiap suku di Papua yang memiliki berbagai jenis cagar budaya harus dilindungi sebelum dikuasai oleh negara. 

Lebih lanjut, Prof Endang menyarankan kepada mahasiswa/i STIH Manokwari melakukan penelitian tentang cagar budaya di tanah Papua terutama bagi mahasiswa/i yang tertarik dengan penelitian tentang perlindungan cagar budaya.

“Mahasiswa STIH Manokwari dapat melakukan penelitian terhadap cagar budaya Papua atau warisan adat Papua, harus diteliti. Sebab banyak sekali warisan adat yang tertinggal dan tersembunyi di tanah Papua ini perlu dilindungi,” pesannya.  

Ahli hukum cagar budaya itu mengatakan bahwa setiap suku dari mahasiswa/i STIH Manokwari pasti memiliki peninggalan cagar budaya atau warisan adat, sebagaimana dalam hukum kebendaan berwujud.

Menurutnya, para mahasiswa harus mampu mengidentifikasi dan turut memelihara cagar budaya milik suku-suku Papua karena perlindungan terhadap cagar budaya bangsa juga merupakan bentuk penghormatan kepada masyarakat adat. 

“Selain itu, kalau kita berbicara tentang cagar budaya, maka kita berbicara juga tentang tata ruang, baik kabupaten, kota dan ruang secara nasional yang mengatur warisan budaya. Ketika cagar budaya Papua tidak diatur dan dilindungi, maka secara perlahan akan hancur dan hilang bersamaan dengan jati diri masyarakat Papua,” ujarnya.

“Membahas soal cagar budaya, maka kita berbicara tentang keaslian dan bukan yang dibuat-buat sekarang. Sehingga kalau bicara cagar budaya, maka berkaitan dengan aspek hukum Pidana, aspek Perdata, dan syarat dengan perpajakan karena setiap orang yang melindungi cagar budaya, akan diberi keringanan pajak. Lalu cagar budaya sarat juga dengan aspek hukum administrasi negara,” sambung Prof Endang.

Dalam kesempatan ini, Prof Endang mengatakan bahwa Papua memiliki satu cagar alam yakni salju di Wamena. Selain itu juga ada Noken yang sudah diakui oleh dunia sebagai cagar budaya yang kini sudah dilindungi. Lalu secara nasional dan mendunia, Indonesia juga memiliki cagar budaya yang dikenal mancanegara, seperti cagar budaya bangunan Candi Borobudur.

Ia menambahkan, ada dua jenis warisan budaya yang perlu diperhatikan yaitu yang bersifat kebendaan (tangible) dan tidak kebendaan (intagible). Artinya suatu benda yang telah memenuhi kriteria sebagai cagar budaya, maka dapat diusulkan sebagai bentuk penghormatan untuk dapat diakui negara.

Menurutnya, hal ini bisa dilakukan di tanah Papua untuk melindungi semua cagar budaya Papua yang masih tersembunyi dan harus digali oleh mahasiswa/i STIH sebagai bahan penelitian di kemudian hari. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – STIH Manokwari kembali menggelar kuliah umum yang menghadirkan para akademisi senior dari universitas ternama dan para profesional hingga praktisi/aktivis di bidang hukum untuk berbagai ilmu dan pengalaman bersama civitas akademika STIH khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Setelah kuliah umum STIH Manokwari bersama Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Makassar, Prof. Dr. Ir. Abra Saleng, SH., MH sukses terselenggara, kali ini kuliah umum STIH menghadirkan pembicara andal yakni Prof. Dr. Dra. M. G. Endang Sumiarni, SH., M.Hum yang merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Kuliah umum bersama Prof Endang akan dilaksanakan pada Sabtu, 26 Agustus 2022 dengan tema ‘Cagar Budaya Papua Sebagai Jati Diri Bangsa’. Prof Endang Sumiarni ini merupakan ahli di bidang hukum adat, hukum cagar budaya dan hukum keluarga.

Prof Endang akan memberikan kuliah umum secara daring dan akan disiarkan langsung melalui streaming YouTube Jasmerah TV. Oleh karena itu, Ketua STIH Filep Wamafma berharap mahasiswa STIH dan dosen yang berada di kampus STIH Momi Waren di Kabupaten Manokwari Selatan dan kelas STIH di Prafi dapat juga mengikuti kegiatan ini secara daring.

Tak hanya itu, kuliah umum STIH Manokwari akan berlanjut pada Selasa, 30 Agustus 2022 dengan pembicara Dosen Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jantera, Haris Azhar, SH., MH.

Tema kuliah umum yang disampaikan Aris Azhar adalah ‘Problematika dan Dampak Investasi di Papua Terhadap Masyarakat Adat Papua’. Kuliah umum tersebut juga akan dilakukan secara daring dan dapat disaksikan langsung melalui streaming YouTube Jasmerah TV.

Sosok Haris Azhar ini sangat dikenal publik sebagai seorang advokat dan intelektual yang giat menyuarakan penegakan dan keadilan HAM di Indonesia. Ia pun pernah menjabat sebagai koordinator komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan (KontraS) pada 2010-2016. Ia juga merupakan pendiri Lokataru yang berkedudukan di Jakarta.

Pada kesempatan ini, Ketua STIH Manokwari yang juga adalah senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum menyampaikan terima kasih kepada para ahli hukum yang sudah bersedia memberikan kuliah umum bagi para mahasiswa/i dan dosen STIH Manokwari.

Oleh sebab itu, Filep berpesan kepada mahasiswa/i STIH Manokwari untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang ada melalui kuliah umum ini agar mendapat tambahan ilmu bersama pakar hukum terkenal di Indonesia. (WRP)