JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma SH., MHum., menyampaikan sejumlah persoalan krusial di tanah Papua saat audiensi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Pertama, Senator Filep menyoroti penanganan kasus penambangan ilegal (illegal mining) di Papua Barat yang belum berjalan maksimal. Menurutnya, penegakan hukum atas kasus ini masih berada di permukaan dan belum menyentuh para pemodal di balik praktik-praktik penambangan ilegal tersebut.

“Soal illegal mining, saya melihat aparat penegak hukum di daerah, khususnya kejaksaan disana diam dan belum bertindak selaku penegak hukum, untuk melakukan advokasi apalagi menyelesaikan masalah ini,” ungkap Filep, Selasa (13/9/2022).

“Ini harta, emas, sesuatu yang sangat berharga apabila dikelola dengan baik melalui investasi di daerah. Tetapi, ini mafia besar ada di depan mata semua para penegak hukum di daerah tapi semuanya diam, yang ditangkap pihak Kepolisian hanya pekerja, sementara pemodalnya tidak disentuh. Oleh sebab itu, saya harap kejaksaan agung juga tergerak untuk menyelesaikan kasus illegal mining di Papua Barat,” ujar Filep.

Kedua, Filep Wamafma memandang perlunya Kejagung RI membentuk tim pengawasan terhadap penggunaan Dana Otsus di tanah Papua. Ia berharap, tim ini akan turut mengawal dan memastikan dana Otsus digunakan sesuai peruntukannya berdasarkan amanat UU Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat.

“Akhir-akhir ini sejumlah kepala daerah di Papua tertangkap, bupati Mamberamo Tengah, Bupati Mimika dan kini Gubernur Papua jadi tersangka oleh KPK. Sebagai senator kami apresiasi itu. Namun, sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, maka saya meminta Kejaksaan Agung juga membentuk tim pengawas terhadap Dana Otonomi Khusus karena dana Otsus sampai saat ini belum menyentuh substansi dan kebutuhan dasar OAP,” katanya.

Lebih lanjut, Filep menekankan, tim pengawas Otsus ini juga diharapkan akan mengawal dan menjamin alokasi 10 persen Dana Bagi Hasil (DBH) Migas agar dilaksanakan sesuai penggunaannya untuk pemberdayaan masyarakat adat Papua.

“Saya berjuang melalui UU Otsus ini sehingga saat ini sebesar 10 persen Dana Bagi Hasil Migas itu dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat adat. Sampai saat ini saya sudah mengadvokasi, sudah meminta kepada gubernur, bupati/walikota, salurkan 10 persen itu kepada masyarakat adat, karena itu hak mereka,” ujar doktor alumnus Unhas Makassar ini.

“Sampai saat ini sudah ada transfer dana ke daerah tapi belum menyentuh masyarakat adat. Oleh sebab itu, saya juga minta Kejaksaan Agung bentuk tim untuk mengusut hal ini. Saya merasa berdosa sekali, kalau saya tahu prosesnya tapi saya tidak memperjuangkannya,” kata Filep.

Selanjutnya yang ketiga, terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua, Filep berharap, Komnas HAM jangan hanya dominan dalam menangani kasus-kasus yang viral tetapi juga serius menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang hingga kini belum juga terselesaikan.

“Pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Papua harus segera diselesaikan, siapapun pelakunya adili di pengadilan HAM dan dipublikasikan secara terbuka kepada rakyat, sehingga rakyat di Papua yakin dan percaya bahwa negara memberikan jaminan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu,” tegasnya.

Selain itu, Filep yang juga merupakan Ketua STIH Manokwari ini menyampaikan apresiasi atas terobosan Kejagung yang mengedepankan Restorative Justice atau keadilan restoratif. Filep berharap dalam pelaksanaannya Kejagung juga menggandeng lembaga-lembaga hukum adat di Papua.

“Saya setuju dengan Restorative Justice ini, saya harap ada kerja sama Kejagung dengan lembaga-lembaga adat dan ada petunjuk teknis tentang konsep ini, apalagi di Papua sangat lekat dengan hukum adat. Sehingga harapannya, Restorative Justice ini dapat dilaksanakan dengan baik di tanah Papua,” katanya.

Filep Wamafma turut mengutarakan pandangannya tentang peran jaksa-jaksa agung dalam dunia pendidikan tinggi. Ia menekankan bahwa Jaksa harus mengajar sebagai dosen praktisi di perguruan tinggi, sehingga jaksa juga terlibat langsung dalam pembangunan SDM unggul di Papua.

“Saya ada kampus STIH Manokwari, semoga bisa dibangun pusat kajian kejaksaan di STIH Manokwari ini, sebagaimana yang sudah ada di Universitas Hasanuddin Makassar,” katanya.

Tak hanya itu, Pimpinan Komite I DPD RI ini pun berharap penerimaan khusus melalui jalur afirmasi bagi putra-putri asli Papua di Kejaksaan dapat terus berlanjut.

“Saya berharap program ini terus berjalan. Kedepan harapannya, orang asli Papua diprioritaskan menjadi jaksa di tanah Papua, sehingga putra putri asli Papua turut bertanggungjawab atas penegakan hukum di tanah Papua dan di negara Indonesia ini,” pungkasnya.

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan penggunaan pendekatan keamanan dalam penanganan persoalan di Papua kembali memperlihatkan implikasi buruknya terhadap upaya penyelesaian konflik dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penggunaan pendekatan tersebut berimplikasi terhadap eskalasi konflik yang terus meningkat melalui pelbagai kasus-kasus yang berujung tindakan kekerasan dan/atau penganiayaan terhadap warga lokal, bahkan hingga berakibat hilangnya nyawa.

Koalisi yang terdiri atas KontraS, Imparsial, PBHI Nasional, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pos Malang, LBH Masyarakat, SETARA Institute, Amnesty International Indonesia, Public Virtue Institute, ICW, Elsam, HRWG, ICJR, LBH Pers, WALHI, Centra Initiative menyebutkan, peristiwa pembunuhan keji disertai mutilasi pada 22 Agustus 2022 terhadap 4 (empat) warga sipil yang dilakukan oleh 6 (enam) prajurit TNI-AD dari kesatuan Brigade Infanteri 20/Ima Jaya Keramo Kostrad menjadi tragedi paling memilukan.

Seminggu berselang, pada 30 Agustus 2022 tragedi kemanusiaan kembali terulang di Mappi, Papua dengan memakan 4 korban warga sipil yang satu diantaranya meninggal dunia. Pelakunya diduga kuat merupakan prajurit TNI dari kesatuan Satgas Yonif Raider 600/Modang.

Kasus-kasus tersebut semakin mencerminkan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfil) terhadap HAM menjadi persoalan serius yang perlu dialamatkan terhadap pendekatan keamanan dalam penanganan konflik di Papua. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan terhadap orang asli papua (OAP) yang dilakukan oleh aparat keamanan. Rentetan tragedi kemanusiaan yang terus terjadi dan berulang terhadap warga sipil di Papua, menunjukan watak negara yang tidak bertanggung jawab dalam upaya memberikan perlindungan hak atas rasa aman bagi setiap orang Papua.

2 (dua) peristiwa di atas menjadi fenomena dari puncak gunung es akibat dari kebijakan dan pendekatan pemerintah yang keliru. Selama ini pemerintah gemar mengedepankan pendekatan keamanan. Kondisi tersebut tergambar dari banyaknya pengerahan pasukan keamanan ke wilayah-wilayah konflik. Alih-alih menciptakan perdamaian dan ketertiban, yang terjadi justru semakin banyak peristiwa kekerasan dan menimbulkan korban jiwa. Tidak jarang yang menjadi korban ialah masyarakat sipil.

Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa masifnya peristiwa kekerasan di tubuh TNI tidak dapat dilepaskan dari persoalan peradilan militer yang hingga kini tak kunjung diperbaiki. Sejak awal, koalisi menilai peradilan militer banyak menuai masalah mulai dari prosesnya yang tidak akuntabel hingga menjadi ruang impunitas. Jika mengacu pada agenda reformasi sektor keamanan, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana harus dibawa dan diadili melalui mekanisme peradilan umum. Sayangnya, carut marutnya peradilan militer juga tidak dibarengi dengan upaya untuk segera dilakukan reformasi.

Berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang terus terjadi di tanah Papua, KontraS sebelumnya telah melakukan pemantauan, dalam rentang waktu Januari – Agustus 2022 terdapat 8 tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI. Adapun locus nya tersebar di wilayah Papua mulai dari Jayapura, Mappi, Sinak, Intan Jaya, Maybrat, Manokwari hingga Mimika. Sedangkan jika digambarkan jenis tindak kekerasannya meliputi kekerasan seksual, penganiayaan, penyiksaan, intimidasi serta penembakan. Setidaknya terdapat 18 warga sipil yang menjadi korban, 7 diantaranya meregang nyawa.

Selain itu, KontraS juga mencatat tindak kekerasan yang dilakukan anggota Polri, setidaknya terdapat 27 peristiwa. Dari Januari-Juli, terdapat 118 korban sipil yang tersebar dari wilayah Yahukimo, Mimika, Jayapura, Nabire, Timika, Wamena, Sorong dan Paniai. Dari ratusan korban, 3 diantaranya meninggal dunia. Adapun jenis tindakan kekerasannya meliputi pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, intimidasi dan penembakan.

Bahwa berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua, membuktikan pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah tidak menjawab akar persoalan. Negara sudah sepatutnya membaca situasi di Papua dengan melihat pokok masalah. Merujuk riset yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat setidaknya terdapat empat akar persoalan yakni kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua. Sayangnya, identifikasi empat akar masalah tersebut tidak ditindaklanjuti dengan mengupayakan cara- cara damai berupa pendekatan dialog Atas dasar hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak:

Pertama, Presiden menghentikan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Sebab pendekatan keamanan terbukti tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah dan justru berakibat pada masifnya berbagai peristiwa pelanggaran HAM;

Kedua, Panglima TNI segera memberhentikan secara tidak hormat kepada seluruh prajurit TNI yang diduga terlibat dalam peristiwa kekerasan dan Pelanggaran HAM;

Ketiga, Kapolri segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam peristiwa kekerasan yang terjadi secara tuntas, tidak terkecuali kepada para prajurit TNI yang terlibat. Serta memberikan akses hukum dan informasi seluas-luasnya kepada para keluarga korban terkait proses hukum yang sedang berjalan. (rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Setelah desakan dari berbagai pihak termasuk Komite I DPD RI, kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 Orang Asli Papua (OAP) di Timika, mulai diperhatikan Komnas HAM RI. Komnas HAM mengirim komisionernya Choirul Anam, ke Papua pada Rabu (7/9) kemarin. Terkait hal ini, Senator Papua Barat Filep Wamafma, menyampaikan pandangannya.

“Saya mengapresiasi Komnas HAM yang datang ke Papua untuk kasus ini. Akan tetapi yang terpenting ialah langkah konkret selanjutnya setelah kunjungan ke Papua,” ujar Filep, Kamis (8/9/2022).

Anggota Komisi I DPD RI ini berharap agar kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap OAP ini dibuka ke publik. Filep memberi contoh adanya transparansi dalam kasus Ferdy Sambo.

“Sebagai anggota Komite I DPD RI, saya meminta agar Komnas HAM mengedepankan transparansi dalam penyelidikan kasus ini,” katanya.

“Kalau kita lihat, kasus Sambo sangat transparan oleh Komnas HAM. Bahkan motifnya juga diungkapkan. Sekarang, beranikah hal serupa dilakukan terhadap kasus pembunuhan dan mutilasi OAP ini? Apakah Komnas HAM mau melakukan konferensi pers setiap waktu sebagaimana penanganan kasus Sambo?” tanya Filep.

Lebih lanjut, senator Papua Barat ini sangat mendorong adanya keterbukaan informasi dalam kasus mutilasi dan pembunuhan ini. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan penanganan kasus ini.

“Kasus ini kan melibatkan oknum aparat TNI. Sangat sensitif dan bisa saja membuka rangkaian kejahatan yang terencana terhadap OAP. Inilah kejahatan kemanusiaan yang sebenarnya, dimana Komnas HAM harus terlibat. Jika termasuk perkara koneksitas, maka peran sipil juga harus ikut dibuka dan di-clearkan, jangan sampai menjadi bola liar dan tuduhan dilemparkan kemana-mana”, kata Filep menjelaskan.

“Sampai sekarang juga belum ada rilis resmi dari Komnas HAM dan perwakilannya di Papua. Oleh sebab itu, saya akan tetap mendorong transparansi ini, agar tidak ada kesan Komnas HAM pilih-pilih kasus, atau lebih mementingkan kasus lain seperti kasus Sambo,” kata Filep di ruang kerjanya.

Filep mengingatkan bahwa kunci keberhasilan dari penegakan hukum terhadap persoalan HAM yang melibatkan oknum aparat ialah adanya transparansi. Hal ini tentu juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

“Penegakan hukum harus adil dan transparan, termasuk di dalamnya perlu adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait secara terus-menerus dan tanpa mempertimbangkan jabatan atau faktor lain. Hukum harus berpihak pada kebenaran dan memberikan keadilan kepada pihak yang benar, tanpa pandang bulu,” kata Filep mengakhiri wawancara dengan awak media.