JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma turut memperhatikan situasi Papua yang cukup memanas belakangan ini. Penetapan tersangka terhadap Gubernur Papua terkait dugaan gratifikasi Rp 1 Miliar kini telah meluas hingga adanya laporan PPATK tentang aliran dana senilai Rp 560 M ke Kasino.

Terkait pernyataan PPATK, Senator Filep berharap agar Gubernur Papua Lukas Enembe mampu membuktikan asal dana yang digunakan untuk Kasino tersebut.

“Pak Lukas ini orang yang sangat kooperatif. Saya secara pribadi berharap agar beliau mampu menyampaikan secara terang-benderang, dan juga yang lebih penting lagi adalah kebenaran harus diungkapkan,” kata Filep, Kamis (22/9/2022).

Lebih lanjut, Filep berharap laporan PPATK soal dugaan transfer dana ke Kasino tidak menjadi bumerang jika terbukti dana itu bukan hasil dari korupsi.

“Awal kasus ini kan ada dugaan gratifikasi 1 Miliar. Lalu menjadi melebar ke Kasino karena PPATK menemukan transaksi ke Kasino. Nah, transaksi ini justru yang menjadi konsumsi publik saat ini. Ini kan bisa jadi bumerang KPK kalau transfer ke Kasino itu bukan dari hasil tipikor,” jelas Filep.

Anggota Komite I DPD RI ini juga merasa prihatin atas lemahnya pengawasan dari perbankan terkait aktivitas perjudian. Oleh sebab itu, Filep Wamafma mengusulkan agar ada pengaturan khusus terkait transaksi “ilegal”.

“Minimal dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara penegak hukum, baik Kapolri, Jaksa Agung, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya pihak bank dilarang untuk menyediakan fasilitas deposit judi. Di sana bisa diberikan sanksi tertentu,” sambung senator Filep.

Tak hanya itu, Filep Wamafma pun berharap agar KPK dan PPATK juga menunjukkan ketegasan yang sama terhadap kasus-kasus dugaan korupsi lainnya di Indonesia.

“Coba KPK melalui PPATK mengejar juga aliran dana dari pihak manapun yang mungkin ke Kasino juga. Sekalian dibuka semua biar tidak ada kesan pilih-pilih,” kata Filep.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan seorang pejabat di Papua, Selasa (20/9/2022). Pejabat ini menjadi tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika.

Tersangka itu adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Kesra Setda Bupati Mimika yakni Marthen Sawy (MS). MS nampak menggunakan rompi tahanan KPK turun dari ruang penyidikan KPK.

Deputi bidang Penindakan KPK Karyoto menyampaikan, MS akan ditahan selama 20 hari kedepan. Sebelumnya, KPK juga telah menahan Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam perkara ini.

“KPK sebelumnya juga telah menetapkan dan menetapkan beberapa tersangka, EO selaku Bupati Mimika, MS selaku Kepala Kesra Setda Bupati Mimika, dan TA selaku Direktur PT WM,” kata Karyoto dalam konferensi pers, Selasa (20/9/2022).

Menurut Karyoto, MS akan ditahan di Rutan KPK pada Polres Jakarta Timur untuk kepentingan penyidikan.

“Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan Tersangka MS selama 20 hari pertama terhitung 20 September 2022 sampai 9 Oktober 2022 di Rutan KPK pada Polres Jakarta Timur,” ungkap Karyoto.

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Mimika ini juga menghadapi penolakan dari sejumlah pihak di Papua, diantaranya dari Badan Pengurus Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Tanah Papua.

Perwakilan Pengurus Gereja Kingmi ini mendatangi KPK pada Jumat (16/9/2022) untuk meminta proses hukum terhadap Eltinus Omaleng dihentikan. Mereka menganggap penangkapan dan penetapan status tersangka terhadap Eltinus merupakan upaya kriminalisasi oleh KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membantah anggapan itu. Ali menegaskan bahwa penindakan dalam perkara ini adalah murni penegakan hukum.

“Murni penegakan hukum yang diawali dengan adanya laporan masyarakat kepada KPK,” kata Ali, Minggu (18/9/2022) lalu.

Ali memastikan bahwa penyidikan perkara ini dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menurutnya, KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk tahap penyidikan. Hal itu juga didukung dengan keputusan hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK menekankan akan menyelesaikan perkara ini secara tuntas dan segera dengan membawanya ke pengadilan untuk diuji di hadapan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi. (UWR)

JAGAINDONESIA.COM – Peristiwa penetapan status tersangka terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup mengejutkan masyarakat Papua. Pasalnya, Gubernur Enembe selama ini dikenal tegas dan berani menyuarakan aspirasi masyarakat Papua kini terjerat dugaan kasus korupsi yang disebutkan mencapai ratusan miliar.

Selain Lukas Enembe, KPK juga telah menetapkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka. Eltinus Omaleng menjadi tersangka korupsi terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sedangkan Ricky Ham Pagawak diduga berkaitan dengan gratifikasi.

Terkait kejadian ini, pimpinan Komite I DPD RI Filep Wamafma memberikan pandangannya. Menurut Filep, perlu ada pendalaman lebih jauh untuk memastikan apakah persoalan itu telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi.

“KPK tentu saja secara formal prosedural menyampaikan bahwa penetapan tersangka atas ketiga kepala daerah di Papua itu sudah sesuai dengan kecukupan alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP dan UU Tipikor. Akan tetapi, apakah persoalannya sebatas hal formal tersebut? Dalam konteks hukum pidana, pencarian kebenaran materil merupakan hal utama. Semua alat bukti yang dikumpulkan, semata-mata bertujuan untuk membuka secara terang-benderang peristiwa pidana yang terjadi,” terang Filep, Selasa (20/9/2022).

Filep menekankan, aspek transparansi dalam penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting untuk dipegang oleh KPK. Menurutnya, adanya transparansi ini setidaknya dapat menghindari banyak pertanyaan masyarakat Papua terutama para konstituen kepala daerah ini tentang apakah kejadian itu murni penegakan hukum atau ada bumbu politik ataupun lain sebagainya.

“Pertanyaan ini cukup wajar, karena kejadian itu dilakukan dalam waktu yang berurutan. Dan juga, kejadian ini dekat dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi di Mimika. Meskipun kasus ini telah diproses para pelakunya, namun pemikiran adanya pengalihan isu kasus Mimika ada dalam benak Orang Papua. Oleh sebab itu, transparansi adalah hal yang wajib dilakukan KPK ,” ungkapnya.

“Selain itu, masyarakat Papua juga tahu sepak terjang para pimpinan KPK dalam beberapa tahun terakhir ini nampak diselimuti ambiguitas. Buktinya, sidang kode etik pernah dilakukan terhadap pimpinannya. Akibatnya, ketidakpercayaanpublik meningkat. Oleh karena hukum seolah sering dimainkan di wilayah politik, maka bukan tidak mungkin ada anasir politik dalam setiap tindakan KPK,” ujar Filep.

Lebih lanjut, Filep menyampaikan, pada Maret 2022, katadata menampilkan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja KPK. Sebanyak 34,3% responden mengaku tidak puas karena tidak optimalnya kinerja Dewan Pengawas KPK; 26,7% tidak puas karena ada penurunan jumlah operasi tangkap tangan (OTT).

Lalu, 18,7% responden menilai terlalu banyak kontroversi di tubuh KPK; 11,1% menilai citra pimpinan KPK buruk; 5,25% menilai KPK tidak transparan; 3,3% menilai kinerja KPK menurun; dan 0,4% menganggap KPK sudah tidak independen. Menurut Filep, lantaran alasan-alasan itulah maka tudingan tentang adanya kriminalisasi politik dan hukum di Papua mengiringi sejumlah kejadian yang terjadi belakangan ini.

Terlebih, lanjut senator Papua Barat ini, kondisi Papua hingga saat ini masih menghadapi beragam permasalahan yang kompleks. Mulai dari konflik vertikal dengan aparat, pemberontakan kelompok bersenjata, hingga pemekaran wilayah saat ini.

“Semuanya membuat hal-hal yang terjadi di Papua seperti laboratorium politik. Bila orang bertanya tentang perang, di Papua masih ada perang. Bila orang bertanya tentang kemiskinan, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, konflik masyarakat adat dan pemerintah, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), dan peta politik Orang Papua dan masyarakat pendatang, semuanya ada di Papua,” katanya.

Oleh sebab itu, Filep berharap Papua tidak menjadi wahana bagi uji coba kebijakan yang justru menyebabkan Papua berjalan di tempat. Lempengan bumi yang kaya dan surga kecil yang jatuh ke bumi ini ternyata masih tetap miskin, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memprihatinkan.

“Tanah Papua merindukan kedamaian, terutama ketenangan dari semua hiruk-pikuk intrik politik. Kedamaian itu seharusnya dimulai dari kepercayaan kepada para pemimpin Papua untuk membangun daerahnya. Pandangan ini tidak bermaksud mengkerdilkan upaya penegakan hukum. Jika bersalah, maka silakan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Namun catatan-catatan menuju perbaikan tata kelola penegakan hukum juga harus diperhatikan secara serius, apalagi kini Papua sedang dimekarkan,” terang Filep.

“Selama penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Papua tidak dilakukan secara serius, maka upaya legitimasi penegakan hukum kasus korupsi di Papua bisa saja menuai cemoohan. Ya, semoga tidak ada pilah-pilih kasus untuk menciptakan bersihnya wibawa negara,” pungkasnya.

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Pernyataan Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak yang menyebut kasus mutilasi 4 warga di Mimika bukan pelanggaran HAM berat menuai kritik dari sejumlah pihak. Bahkan, muncul desakan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menegur Pangkostrad atas pernyataan tersebut.

Reaksi ini datang dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay yang menilai pernyataan itu bertentangan dengan kesimpulan Komnas HAM Perwakilan Papua yang diperoleh dari penyelidikan.

Menurut Gobay, Pangkostrad wajib mendukung Komnas HAM RI dalam melakukan tugas penyelidikan pelanggaran HAM Dalam Kasus Pembunuhan dan Multilasi terhadap empat orang warga sipil Papua di Mimika sesuai perintah Pasal 89 ayat (3) huruf b, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh sebab itu, Gobay mendesak Komnas HAM segera menetapkan kasus mutilasi 4 warga di Mimika, Papua sebagai pelanggaran HAM berat lantaran sesuai dengan kesimpulan yang didapat dari pemeriksaan Komnas HAM perwakilan Papua. Gobay meminta Komnas HAM Papua mengawal hingga tuntas penegakan hukum kasus tersebut.

“Komnas HAM RI segera menindaklanjuti kesimpulan Komnas HAM RI Perwakilan Papua terkait kasus pembunuhan empat warga merupakan kejahatan kemanusiaan dan memenuhi unsur pelanggaran HAM berat karena direncanakan dan dilakukan oleh aparat negara,” kata Emanuel, dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

Hal senada diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Usman turut mengkritik pernyataan Pangkostrad yang dinilainya tak sensitif dengan penderitaan keluarga korban.

“Komentar-komentar Pangkostrad tidak sensitif pada penderitaan dan kesedihan yang dialami keluarga korban, yang anggota keluarganya dibunuh, dimutilasi, dan dibuang begitu saja,” kata Usman dikutip dari laman resmi Amnesty, Jumat (16/9/2022).

Menurut Usman, Pangkostrad tidak tidak berwenang untuk memutuskan apakah kasus di Mimika itu merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak. Selain itu, ia mengatakan, Komnas HAM sedang melaksanakan investigasi terkait hal ini sehingga pernyataan Pangkostrad terkesan prematur dan dapat memperkeruh situasi.

“Tapi kalau langsung menyatakan kasus itu bukan pelanggaran HAM berat, itu wewenang Komnas HAM. Kalau petinggi TNI berpikir seperti ini, akan banyak pembunuhan di luar hukum oleh anggota TNI tidak terselesaikan secara tuntas,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurut Usman, kasus itu patut diduga sebagai pelanggaran HAM berat karena diduga melibatkan enam anggota TNI, termasuk di antaranya dua orang perwira. Oleh sebab itu, kasus ini juga layak untuk diselidiki apakah ada rantai komando dalam kasus tersebut.

 “Kami juga mendesak Komnas HAM untuk sesegera mungkin mengumumkan hasil penyelidikannya agar kasus ini bisa terselesaikan secara tuntas,” ujarnya. (UWR)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Maruli Simanjuntak menyebut kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga sipil di Mimika Papua bukan merupakan pelanggaran HAM berat lantaran tidak menggunakan kekuatan institusi.

“Oh, beda, kalau pelanggaran berat itu menggunakan kekuatan institusi, itu pelanggaran HAM,” kata Maruli di Mabes AD, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (15/9/2022).

Selain itu, Maruli mengatakan, kasus di Mimika itu tidak menggunakan rantai komando maupun senjata milik negara sehingga tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Maruli, kasus mutilasi tersebut masuk kategori kejahatan kriminal.

“Kalau ini kan kriminal, kejahatan maksud saya itu. Tidak memakai rantai komando tidak menggunakan senjata punya negara. Kalau ini kriminal saja sudah,” terang Maruli.

Prajurit TNI AD kini menjadi sorotan publik karena selain di Mimika, prajurit TNI juga diduga terlibat dalam kasus kekerasan di Mappi yang menewaskan 1 orang warga sipil, juga pada kasus pengeroyokan terhadap preman hingga tewas di Salatiga, Jawa Tengah.

“Karena banyak terus terang ini. Kita sekarang menghadapi masalah mutilasi, itu jelas (masalah) individulah,” kata Maruli.

Maruli mengaku kesal atas sejumlah kejadian yang terjadi belakangan ini. Hal itu sangat disayangkan lantaran akibat ulah oknum juga berdampak pada  nama baik institusi.

“Ada yang begini, kita kesal juga sampai ada kejadian begini. Ada yang sampai mati, kita kesel juga, walaupun yang saya bilang dia punya excuse, gitu kira-kira. Tentara itu organisasinya sekian ratus ribu, tapi kejadian individu berapa orang, kelompok, ya sudah jelek tuh semuanya. Itu risiko kami sebagai korps,” ucapnya.

“Makanya kita harus mulai bangun lagi dengan latihan-latihan lagi sekarang. (Imbas kurang latihan) Akhirnya begitu banyak menganggur celingak-celinguk, jadi nggak jelas gitu. Itu salah satu evaluasi,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Maruli meminta seluruh prajurit TNI AD turut mengatasi persoalan masyarakat sekitar. Menurutnya, TNI juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kementerian untuk bisa berjalan membantu kesulitan masyarakat. (UWR)