JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mendukung sepenuhnya program inisiatif nasional Presidential Call to End Malaria (PCEM) dalam rangka mengeliminasi malaria di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, peringatan Hari Malaria Sedunia saat ini harus menjadi momentum evaluasi dan peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan penyakit menular tersebut.
Indonesia kini berada pada peringkat ke-32 secara global dan peringkat kedua di Asia Tenggara setelah India. Secara nasional, lebih dari 90% kasus malaria di Indonesia dilaporkan berasal dari keenam provinsi di Tanah Papua. Menyikapi hal ini, senator Filep mendorong respons cepat pemerintah atas tingginya kasus malaria di Papua.
“Malaria masih jadi ancaman kesehatan serius di Tanah Papua. Masyarakat Papua ini sangat rentan terjangkit malaria, karena selain masih sulitnya akses kesehatan, Papua merupakan wilayah reseptif malaria yang cukup tinggi. Banyak warga kita yang tinggal di lokasi-lokasi dengan penyebaran penyakit ini dan terjadi sepanjang tahun,” ujar Filep dalam keterangan yang diterima Senin, 27 April 2026.
“Jadi karateristik kondisi lingkungan dan geografis di wilayah timur Indonesia ini mendukung kembang biak nyamuk Anopheles betina penyebab malaria. Juga mayoritas dan kebiasaan masyarakat timur berada dan beraktivitas di kawasan hutan juga menjadi tantangan,” sambungnya.
Dia menambahkan, upaya-upaya strategis pemerintah melalui inisiatif PCEM yang berfokus memerangi malaria di 2026 ini dan menargetkan Indonesia bebas malaria pada 2030 dapat berfokus secara dominan di Papua, Nusa Tenggara Timur maupun Kalimantan sebagai daerah endemis dan sebagai penyumbang tertinggi penyakit menular ini.
“Kami Komite III DPD RI mendukung target bebas malaria di 2030 ini melalui kolaborasi lintas sektor. Lima pilar utama menuju target itu harus digerakkan bersama stakeholder terkait dan juga edukasi yang ketat guna meningkatkan keterlibatan masyarakat,” sebutnya.
“Langkah deteksi dini, fogging, penghentian penularan lokal dan respons cepat pengobatan harus dikencangkan. Juga perlu peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat, petugas dapat lebih mobile untuk menjangkau masyarakat di pedalaman sangat penting,” urai senator Papua Barat itu.
Adapun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyebutkan terdapat lima pilar utama dalam mendukung strategi PCEM tersebut yakni penguatan sistem kesehatan, peningkatan surveilans aktif, pengendalian vektor terpadu, keterlibatan masyarakat, serta inovasi dan penelitian untuk mendukung efektivitas program.
“Karakteristik yang disebutkan Kemenkes sebagai tantangan pengendalian malaria lantaran populasi berpindah atau mobile migrant population (MMP), seperti pekerja hutan dan masyarakat adat yang sering berpindah-pindah, itu melekat di kebiasaan masyarakat Papua. Sehingga perhatian khusus dan terfokus di daerah-daerah endemis sangat mendesak dilakukan agar penularan dihentikan dan terkendali,” katanya.
“Di kesempatan ini saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk membiasakan diri menjaga kebersihan lingkungan, menguras dan membersihkan genangan air secara rutin agar tidak jadi wadah kembang biak jentik nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, memasang kawat kasa pada ventilasi rumah sebagai penghalang. Mari lebih waspada menjaga diri dan keluarga kita. Dari menjaga ketahanan keluarga untuk menjaga ketahanan nasional,” pungkasnya.
