Jumat, 23 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 123

Rekrutmen PPPK Guru Dibuka, Filep Harap Pemda Beri Atensi Khusus Jawab Masalah Kekurangan Guru di Tanah Papua

Penulis
uma ruhmana
-
0
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma SH, MHum.

JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma menyambut baik dan mengapresiasi pembukaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022 oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) RI.

Filep berharap, rekrutmen ini dapat menjawab persoalan kekurangan tenaga guru di Papua-Papua Barat terutama di daerah pedalaman, kepulauan dan daerah pegunungan. Pasalnya, Filep menyaksikan secara langsung masalah ketersediaan tenaga guru di daerah pedalaman berdampak pada terhentinya kegiatan pembelajaran, diantaranya yang terjadi di Kampung Yende, Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

“Dari hasil kunjungan kerja kita, soal pendidikan, salah satu yang kita temukan di Kampung Yende Distrik Roon dimana guru-guru tidak melaksanakan tugas hampir 1 tahun. Sementara para siswa tetap berangkat ke sekolah, mereka hanya bernyanyi, berdoa kemudian pulang. Ini fakta masalah pendidikan kita dan benar-benar terjadi di daerah,” ujar Filep, Rabu (2/11/2022).

Oleh sebab itu, Filep mendorong pemerintah daerah (pemda) baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perhatian khusus terkait pembukaan rekrutmen PPPK Guru yang saat ini sedang berlangsung.

“Saya berharap rekrutmen tenaga PPPK ini mendapat atensi khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat atau Papua pada umumnya. Kita berharap pemda memanfaatkan peluang ini dengan baik, menyukseskan rekrutmen ini termasuk dengan mendorong antusiasme pendaftar dari Papua Barat demi menjawab persoalan pendidikan khususnya penyediaan tenaga guru di daerah pedalaman,” kata Filep.

Menurut Filep, rekrutmen PPPK ini juga akan meringankan beban pemerintah daerah khususnya terkait dengan urusan kepegawaian. Ia pun berharap, guru-guru PPPK hasil rekrutmen itu dapat ditugaskan di daerah terluar, daerah kepulauan, hingga daerah pegunungan agar menjawab kebutuhan guru-guru di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Filep meminta pemda juga dapat memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru-guru yang ditugaskan di daerah pedalaman dengan memberikan afirmasi melalui kebijakan Otonomi Khusus.

“Tentu jika kita melihat aspek kesejahteraan para guru apabila dibiayai oleh APBN akan menggunakan standar nasional, maka saya berharap ada afirmasi untuk guru-guru ini yang tidak tercover dalam APBN. Harapannya pemda bisa mengafirmasi dengan biaya tambahan lainnya dengan memperhatikan indeks kemahalan, akses transportasi, keperluan akomodasi seperti tempat tinggal di daerah dan lain sebagainya,” terangnya.

“Peningkatan kesejahteraan dan perhatian khusus ini sangat penting untuk diafirmasi melalui Otsus. Hal ini mengingat tugas guru di pedalaman Papua tidak mudah dan penuh tantangan. Setidaknya dapat ditunjang dengan kesiapan fasilitas atau sarana prasarana untuk mendukung guru melaksanakan pelayanan pendidikan di daerah,” sambung senator Papua Barat ini.

Dalam kesempatan yang sama, senator Filep turut mengapresiasi mekanisme seleksi rekrutmen PPPK tahun ini yang memiliki sejumlah prioritas. Diantaranya memberikan prioritas III yaitu dengan mempertimbangkan keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik, selain juga membuka kesempatan untuk pelamar umum. Hal itu setidaknya menjadi penghargaan bagi para guru yang telah lama mengajar dan mengabdi bagi pendidikan di daerah.

“Lama mengajar memang sangat perlu menjadi pertimbangan. Tentu kita berharap guru PPPK benar-benar mengabdi untuk pendidikan generasi kita. Dan jangan sampai para guru mengajar hanya melaksanakan tugas selama 12 bulan kemudian meminta pindah kembali ke daerah asal. Tentu hal ini akan kembali mengakibatkan masalah kekosongan/kekurangan tenaga guru di daerah,” ujarnya.

“Saya berharap masalah kekurangan tenaga guru baik di jenjang SD, SMP, SMA/SMK yang saat ini menjadi persoalan dapat menjadi perhatian pemda khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat maupun kabupaten/kota agar segera teratasi dengan baik,” pungkasnya.

Oknum TNI Aniaya Sadis 3 Anak di Papua, Pembela HAM Ajukan Sejumlah Tuntutan ke Panglima TNI

Penulis
uma ruhmana
-
0
Pembela HAM Papua, Theo Hesegem.

WAMENA, JAGAINDONESIA.COM – Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sekaligus Pembela HAM Papua, Theo Hesegem mengirimkan surat terbuka kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait penganiayaan terhadap 3 anak di Papua oleh oknum anggota TNI.

Theo yang berada di Wilayah Pegunungan Tengah Papua mengaku prihatin atas tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Anggota TNI Kopasus/Tim Nanggala OPS Damai Cartens terhadap 3 orang anak di bawah umur di Kabupaten Keerom, Papua itu.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Jumat, 27 Oktober 2022 pukul 15.00 WIT, di Pos Kopasus, Jalan Maleo, Kampung Yuwanain Arso II Distrik Arso Kabupaten Kerom Provinsi Papua. Adapun pemicunya adalah pencurian dua ekor burung oleh anak-anak ini di Pos Kopasus tersebut.

Dalam surat tertanggal 1 November 2022 itu, Theo menilai tindakan oknum TNI itu telah melanggar prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Tindakan itu menurutnya juga bertentangan dengan pasal 28 G Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan  bahwa setiap orang berhak  bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperolah suaka politik dari negara lain. Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menegaskan pula bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak bisa dikurangi.

“Demikian pula Undang-Undang Hak asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 pada bagian keenam menjelaskan hak atas rasa aman, pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan,” kata Theo.

Selain itu, Theo mengingatkan tentang tugas Pokok TNI yang tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ia menyebut pada pasal 7 tugas Pokok TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Rebuplik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan  terhadap Keutuhan Bangsa dan Negara.

Ia pun menyebutkan 8 wajib TNI yang dinilai tidak tercermin dalam tindakan oknum TNI Kopasus/Tim Nanggala OPS Damai Cartens tersebut. (1) Bersikap ramah terhadap rakyat (2) Bersikap sopan terhadap rakyat (3) Menjunjung tinggi kehormatan wanita (4) Menjaga kehormatan diri di muka umum (5) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan (6) Tidak sekali-kali merugikan rakyat (7) Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat (8) Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan  rakyat sekelilingnya

“Tindakan penyiksaan yang dilakukan Anggota TNI Kopasus/Tim Nanggala OPS Damai Cartens sangat tidak manusiawi, anggota tersebut tidak menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,” ujarnya.

Atas perlakuan anggota TNI, Theo meminta agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku dan apabila perlu dipecat dari institusi TNI. Theo juga meminta agar proses hukum terhadap pelaku penyiksaan 3 orang anak di bawah umur ini dilakukan terbuka dan transparan, sehingga proses hukumnya dapat diketahui publik dan keluarga korban.

“Sebagai pembela HAM saya mengusulkan kepada Panglima TNI untuk segera mengambil langkah tegas terhadap tindakan oknum anggota yang sangat tidak professional dalam menjalankan amanat Undang-Undang TNI,” tutupnya. (UWR)

Pengacara Lukas Enembe: Sidang Adat Panggil Mahfud, Tito dan Firli Hingga Dituntut Bayar Kompensasi Sekian Triliun

Penulis
uma ruhmana
-
0
Gubernur Papua Lukas Enembe. [Foto: Dok. Pemprov Papua]

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Pengacara Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyebut dewan adat Papua telah menggelar sidang adat dan memutuskan untuk memanggil Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Menurut Aloysius, ketiganya dipanggil untuk menghadiri sidang adat karena melontarkan tuduhan miring terhadap Lukas Enembe. Ia mengatakan, dewan adat telah mengetok palu sidang yang pertama dan menyatakan pemanggilan terhadap Mahfud, Tito, dan Firli. Sidang tersebut menyimpulkan Mahfud, Tito, dan Firli akan dipanggil untuk kedua kalinya.

“Sekarang masyarakat adat sudah gelar sidang kemarin tentang pemanggilan sama Pak Firli, Pak Tito Karnavian, terus Pak Mahfud MD,” kata Aloysius seperti dilansir dari Kompas, Senin (31/10/2022).

Selain itu, Aloysius menambahkan, baik Mahfud, Tito dan Firli akan dituntut untuk membayar kompensasi atas tuduhan tersebut. Tuntutan itu berkaitan dengan harga diri Gubernur Papua.

“Nanti harus bayar itu kompensasi harga diri Gubernur Papua itu sekian triliun,” ujarnya

Lebih lanjut, Aloysius menyebut Mahfud MD, pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Tito dan Kapolda Papua perlu dilaporkan ke Mabes Polri terkait pernyataan dana otonomi khusus Papua Rp 1.000,7 triliun, setoran judi online Rp 560 miliar, dan tudingan lainnya.

“Pak Mahfud MD juga perlu dilapor ke Mabes Polri karena pernyataan Mahfud kan sangat miris, termasuk Pak Kapolda, Pak Tito Karnavian juga perlu dilapor,” ungkap Aloysius.

Seperti diketahui Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Papua. Namun Lukas Enembe telah mangkir dari dua kali panggilan pemeriksaan sebagai tersangka oleh KPK RI dengan alasan sedang sakit.

Dalam perkembangannya, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pemanggilan terhadap istri dan anak Lukas Enembe. Namun keduanya juga tidak hadir dalam panggilan itu. Teranyar, KPK menyebut telah berencana untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Lukas Enembe di Jayapura Papua bersama tim dokter dari IDI untuk memeriksa kesehatan Lukas.

Sementara itu, Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa kasus yang menjerat Lukas Enembe bukan hanya terkait dugaan suap dan gratifikasi melainkan juga beberapa persoalan lain seperti pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) dan dana operasional pimpinan.

Mahfud menyebut besaran dana yang digelontorkan pemerintah untuk Papua lebih dari 1000 Triliun sejak Otsus dimulai pada 2001 dan di era Lukas Enembe sudah mencapai Rp 500 Triliun. Dana itu kata Mahfud terdiri dari 4 sumber dana yaitu Dana Otsus, Dana Belanja Kementerian/Lembaga, dana transfer keuangan dana desa (TKDD) dan PAD.

Akan tetapi, menurutnya besarnya dana Otsus yang digelontorkan pemerintah itu tidak sampai kepada rakyat dan pembangunan Papua masih berjalan di tempat lantaran dana Otsus banyak yang dikorupsi.

“Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya Rp 1000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin, marah kita ini, negara turunkan uang, rakyatnya miskin seperti itu. Rp 1000,7 triliun itu sejak 2001 ada UU Otsus,” ungkap Mahfud kepada wartawan saat berada di Unisma, Malang, Jumat (23/9/2022) lalu.

“Sementara pada masa pak Lukas Enembe Rp 500 triliun lebih, tidak jadi apa-apa juga, rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya,” lanjut Mahfud.

Sedangkan pihak PPATK mengungkap adanya aktivitas tak wajar atas keuangan Lukas Enembe. Lukas diduga menyetorkan uang Rp 560 miliar ke kasino judi. Pernyataan ini diantaranya yang kemudian dibahas dalam sidang adat di Papua. (UWR)

Pengurus PMK STIH Anak Arfak, Timotius Kambu: Tentu Ada Makna Tersendiri Sesuai Awal Masuknya Injil di Mansinam

Penulis
uma ruhmana
-
0
Wakil ketua III STIH Manokwari Timotius Kambu memberikan sambutan saat pelantikan pengurus PMK STIH.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIH Manokwari, Timotius Kambu, SH., M.Pd menyampaikan sangat berbangga atas pelantikan pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) pada pekan lalu.

Menurut Timotius, dilantiknya pengurus PMK yang merupakan putra-putri asli Papua, yakni anak asli Arfak memiliki makna tersendiri di lingkungan STIH Manokwari.

“Salut untuk anak-anak Papua dari suku Arfak yang keluar untuk membawa kebebasan bagi anak Papua, khususnya di lingkungan kampus STIH. Kita tahu bahwa peradaban Injil di tanah Papua berawal dari pulau Mansinam, maka jelas sudah kalian semua terpilih untuk membawa perubahan khususnya bidang keagamaan di lingkungan kampus,” ungkap Timotius Kambu, Sabtu (29/10/2022).

Lebih lanjut, Timotius menuturkan, STIH Manokwari hadir untuk membangkitkan semangat peradaban bagi anak-anak Papua agar menjadi tuan di negerinya sendiri. Hal itu termasuk adanya peran penting suku Arfak yang harus maju untuk memberkati tanah Papua sesuai janji Tuhan Yesus di tanah doreri di Pulau Mansinam ini.

Selaku Waket III STIH Manokwari, Timotius mengajak mahasiswa Arfak yang dipercaya memegang tongkat estafet di PMK STIH terus memperkuat kegiatan keagamaan di lingkungan kampus.

“Kalian adalah penopang dalam menghidupkan semangat mahasiswa Kristen dalam tatanan kehidupan di kampus untuk mengenal Tuhan. Kampus ini hidup karena ada campur tangan Tuhan, ” ujar Timotius.

“Maka menindaklanjuti pesan dari ketua STIH, segera dibuat jadwal ibadah setiap Jumat, sehingga ke kampus tidak hanya kuliah, tapi ada aktivitas ibadah rutin untuk memperkuat dan memelihara nilai-nilai keagamaan,” pungkasnya. (WRP)

Hadiri Pengukuhan Polisi Adat Biak Perempuan Mnukwar, Filep Tekankan Pentingnya Kesatuan Suku Biak

Penulis
uma ruhmana
-
0
Filep Wamafma dalam acara pengukuhan dan pelantikan polisi adat Biak Wanita di wilayah kabupaten Manokwari di aula STIH Sanggeng, Manokwari, Sabtu (29/10/2022).

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Pendiri sekaligus penggagas polisi adat Biak atau mangganggan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menghadiri pengukuhan dan pelantikan polisi adat Biak Wanita di wilayah kabupaten Manokwari yang berlangsung di aula STIH Sanggeng, Manokwari, Sabtu (29/10/2022).

Pengukuhan dan pelantikan itu dilakukan oleh wakil ketua kepala suku Biak Papua Barat, Petrus Makbon, SH., dan disaksikan serta disahkan pula oleh Komandan polisi adat Biak Papua Barat, Boy Baransano didampingi wakil komandan polisi adat Biak Sorong Raya, Herry Korano.

Sebelum pengukuhan, Petrus Makbon mengatakan bahwa polisi adat Biak perempuan adalah bagian dari kesatuan komando polisi adat Biak laki-laki yang telah dilantik sebelumnya. Oleh sebab itu, pelantikan ini sangat penting untuk memelihara persatuan suku Biak di Manokwari Papua Barat dalam setiap momen adat.

Dalam kesempatan itu, Petrus mengajak seluruh anggota yang sudah dilantik hari ini dapat terus bersatu dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh para Binsyowi.

“Kalian sudah dilantik, maka sangat penting untuk menjaga persatuan suku Biak di Manokwari sebagai langkah awal demi memajukan suku Biak,” jelas Petrus Makbon. 

Sementara itu, dalam sambutannya Filep Wamafma mengatakan, pengukuhan polisi adat perempuan Biak Bar Mnukwar merupakan bagian penting dalam ikatan kesatuan demi menjaga tatanan adat Biak. Dengan demikian lanjut Filep, daya tawar adat Biak sangat besar untuk terus memberdayakan potensi yang dimiliki suku Biak.

“Secara pribadi, saya sudah mengukur adanya potensi polisi adat Biak di daerah  Papua Barat. Maka momen ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai satu tujuan yang baik untuk suku Biak ke depannya,” kata Filep.

Lebih lanjut, Filep mengutarakan bahwa momentum ini tidak untuk dimnafaatkan oleh orang lain untuk ‘mencari nama’ maupun citra, termasuk sesama orang Biak. Menurutnya, persatuan adalah yang pertama dan utama dalam ikatan suku Biak sebagaimana filosofi Biak yakni mgorama ko fanjur, ko bawes ma ko sambrauw yang artinya ‘Kita kumpul, bersatu karena kita kuat’.

Ia menuturkan, kemajuan suku Biak tidak tergantung oleh pihak lain, melainkan berada di tangan setiap orang dalam ikatan suku Biak itu sendiri. Filep pun mengajak polisi adat Biak perempuan untuk memastikan adat Biak tetap terjaga dan saling merangkul satu sama lain demi kebersamaan adat Biak di Papua Barat.

“Tugas utama polisi adat Biak adalah menjadi garda terdepan untuk mengawal setiap persoalan adat Biak yang dilakukan atau yang diselesaikan oleh kepala suku Biak, oleh sebab itu momen ini sangat penting bagi polisi adat,” ujar Filep.

Setelah pengukuhan dan pelantikan, polisi adat Biak perempuan selanjutnya akan berangkat ke kabupaten Biak dan mengikuti kegiatan disana. Filep pun berpesan untuk menjaga nama baik suku Biak dalam setiap aktivitas dan menjaga marwah sebagaimana atribut yang digunakan. (WRP)

Mundur, Wamendagri Sebut Jadwal Peresmian 3 DOB Papua dan Penyerahan Nama Calon Pj ke Presiden

Penulis
uma ruhmana
-
0
Peta Papua. [Foto: ist]

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Peresmian 3 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dipastikan mundur hingga awal November 2022 mendatang. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan, peresmian yang sebelumnya ditargetkan pada akhir Oktober itu akan dilaksanakan sebelum tanggal 10 November 2022 mendatang.

Wempi menyebut, perubahan itu lantaran keperluan persiapan peresmian ketiga provinsi baru di Papua tersebut.

“Harapan kita sebenarnya akhir bulan ini tetapi waktu terlalu mepet, jadi kita harap kalau tidak ada perubahan itu sebelum 10 November jadi itu sekaligus peresmian DOB dan Pj (Penjabat) dilantik,” ujar Wempi di Jayapura, Jumat (28/10/2022).

Selain itu, Wempi mengatakan, Kemendagri berencana mengirimkan nama-nama calon Pj gubernur kepada Presiden dalam waktu dekat. Wempi menambahkan, kegiatan itu akan dipusatkan di Jakarta dengan pertimbangan untuk menghindari kecemburuan antar daerah.

Meskipun begitu, Wempi mempersilakan ketiga DOB untuk melakukan penyambutan Pj gubernur pasca agenda peresmian itu.

“Saya meminta laporan dari semua Pokja mengenai persiapan (DOB) karena Senin (31/10/2022) besok nama-nama calon Pj akan kita masukkan ke Pak Presiden,” ungkap Wempi.

“Kegiatan akan dipusatkan di Jakarta, nanti pada saat penyambutan Pj Gubernur, DOB-nya mau buat penyambutan silakan,” imbuhnya.

Selain Pj Gubernur, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) di 3 provinsi baru tersebut juga sudah ditentukan. Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Papua, H Sulaeman L Hamzah menyampaikan, Sekda 3 DOB akan diisi oleh ASN dari Pemerintah Provinsi Induk yakni Provinsi Papua.

Menurut Sulaeman, ketiga nama calon Sekda itu juga sudah ada namun dirinya dapat menyebutkan nama-nama tersebut.

“Tiga DOB sudah beberapa kali dibahas dan khusus jabatan Sekdaprov memang diharapkan dari provinsi induk untuk membackup DOB di Papua,” kata Sulaeman dikutip dari Tribun Papua, Jumat (28/10/2022).

Ia menjelaskan, posisi Sekda merupakan jabatan karier dengan kriteria tertentu. Oleh sebab itu, calon Sekda 3 DOB tidak dapat diperoleh dari aspirasi pihak manapun maupun dari unsur TNI-Polri.

“Sekda definitif pasti akan datang setelah Pj gubernur datang. Mungkin bersamaan mereka akan masuk di wilayah ini. Pastinya akhir Oktober ini, jadi tinggal menghitung hari akan dilantik kemudian dikirim ke daerah,” ujarnya. (UWR)

Prihatin Sekolah di Yende Mandek Hampir Setahun, Senator Filep Ajak Pihak Terkait Segera Turun Tangan

Penulis
uma ruhmana
-
0
Senator Filep Wamafma bersama siswa-siswi di Kampung Yende, Kabupaten Teluk Wondama, Kamis (27/10/2022).

WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma merasa sangat prihatin atas kondisi pendidikan di Kampung Yende, Kecamatan Roon, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Dalam kunjungan kerjanya di Kampung Yende Kamis (27/10/2022), Filep Wamafma menerima aspirasi dari masyarakat, kepala kampung, komite sekolah hingga para siswa bahwa proses pembelajaran di sekolah mereka telah terhenti hampir satu tahun lamanya.

“Banyak hal yang sangat memprihatinkan terkait pendidikan disana, berdasarkan pengakuan dari Komite Sekolah, masyarakat dan juga siswa-siswi yang saya kunjungi, mereka mengatakan para guru sudah meninggalkan tempat tugas dan sudah tidak ada lagi pelayanan pendidikan dasar kurang lebih setahun, tentu kondisi ini sangat menyayat hati kita semua,” ungkap Filep.

Lebih dari itu, Filep Wamafma turut menyaksikan langsung siswa-siswi SD di Kampung Yende ini tetap berangkat ke sekolah lengkap dengan seragam mereka. Filep melihat antusiasme dan semangat siswa sangat tinggi untuk bersekolah yang seketika menyentuh hati, mereka tetap hadir ke sekolah meskipun tidak ada satupun guru yang mengajar.

“Hal yang membuat saya merasa prihatin dari siswa-siswi ini adalah mereka tetap semangat ke sekolah walaupun tidak ada guru. Yang mereka bisa lakukan hanya mengenakan baju seragam SD dan berangkat ke sekolah seperti sekolah pada umumnya. Tapi sampai di sekolah tidak ada satupun guru dan mereka hanya bisa bernyanyi di kelas dipimpin oleh salah satu siswa yang tertua, kemudian ia memimpin dalam doa dan kemudian mereka pulang,” ujar Filep.

Kondisi pendidikan di Kampung Yende ini lanjut Filep hanya salah satu dari potret pendidikan di tanah Papua khususnya di daerah kepulauan, pedalaman dan di daerah-daerah pegunungan. Situasi ini menegaskan fakta bahwa masalah pendidikan masih menjadi tantangan besar di wilayah paling timur Indonesia itu.

“Kondisi ini harus segera kita rubah, bagaimana kita ingin membangun Papua kalau kualitas dan pelayanan pendidikan dasar kita semrawut, tidak dilakukan dengan baik dan benar. Faktanya semangat siswa ini sangat tinggi untuk bersekolah, untuk menuntut ilmu. Semangat ini harus kita pelihara dan kita sambut dengan pelayanan pendidikan yang optimal,” ujar Filep.

Melihat persoalan ini, Filep berharap pemda setempat juga memperhatikan kondisi guru-guru yang bertugas di daerah pedalaman. Menurutnya, masalah di Kampung Yende harus dilihat secara menyeluruh tanpa menyalahkan para guru. Hal itu mengingat banyak tantangan dan kendala tersendiri yang dihadapi seorang tenaga pendidik untuk bertugas di daerah-daerah pedalaman.

“Tentu kita prihatin ketika guru-guru tidak berada di sekolah. Namun kita juga harus memperhatikan keluhan dan kendala guru-guru ini agar sampai juga kepada dinas terkait. Kebijakan afirmasi diharapkan juga dapat menyentuh guru-guru di daerah untuk menunjang pelayanan pendidikan. Tentu kita juga berharap segera ada tindak lanjut termasuk adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI ini.

Lebih lanjut Filep mendesak agar Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan evaluasi persoalan pendidikan di daerah dan menata ulang dengan baik untuk memastikan hak dasar pendidikan bagi anak-anak Papua terpenuhi.

“Saya melihat bahwa kita sangat lambat dalam mengadvokasi masalah-masalah mendasar di daerah. Saya pikir ini juga perlu adanya peran dari rekan-rekan DPRD kabupaten hingga provinsi. Mari kita bekerja keras, berjuang dan menindaklanjuti masalah-masalah yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan pendidikan. Karena pendidikan menjamin masa depan generasi kita,” tutur Filep.

Selain itu, Filep juga mengajak kepala kampung, tokoh-tokoh adat, pemuka agama, tokoh masyarakat dan para pemuda untuk bersama-sama mendorong persoalan tersebut untuk segera ditindaklanjuti. Filep juga meminta aparat penegak hukum di daerah untuk turut memperhatikan persoalan ini terutama mengawal pengelolaan dana pendidikan, termasuk bila diperlukan melakukan penyelidikan hingga tindakan tegas apabila terbukti terjadi penyalahgunaan dana pendidikan.

“Harusnya kita bersyukur, pemerintah pusat mengalokasikan dana Otsus kepada provinsi dan kabupaten/kota, tujuannya cuma satu untuk mengafirmasi dan mengatur hal-hal mendasar di daerah termasuk pendidikan yang mendapatkan kuota sangat besar. Saya harap segera ada evaluasi total dan menyeluruh atas masalah ini dan masalah pendidikan di Papua Barat pada umumnya. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan bangsa Papua dari ketertinggalan dan keterbelakangan kalau tidak dibenahi dengan pendidikan yang berkualitas utamanya untuk generasi Papua di masa depan,” katanya.

“Sebagai senator saya berkomitmen untuk memfasilitasi dan mencari solusi terbaik atas problem yang hari ini kita hadapi. Satu tahun guru tidak melayani pendidikan, namun siswa-siswi tetap siap ke sekolah. Menurut saya, ini berarti kita sudah melakukan pelanggaran terhadap hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu,” pungkasnya.

Matangkan Persiapan Peresmian 3 DOB, Ini Kata Wamendagri Soal Calon Penjabat Gubernur

Penulis
uma ruhmana
-
0
Wamendagri John Wempi Wetipo. [Foto: Antara]

BALI, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terus memastikan pelaksanaan peresmian 3 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua berjalan lancar. Semakin mendekati hari pelaksanaan, Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Pra-peresmian ketiga provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Rakor tersebut diselenggarakan di Hotel Dynasty Resort Bali, Rabu, 26 Oktober 2022. Dalam rakor ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan, dari pemaparan tiga kelompok kerja (Pokja) yang diterjunkan ke masing-masing wilayah, ketiga DOB tersebut telah memenuhi syarat untuk segera dilakukan pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur. 

“Sebenarnya dari langkah kita hari ini, di belakang ini ada tulisan ‘pra’ artinya memantapkan, memastikan diri bahwa kita yakin untuk melangkah akan lebih baik ke depan, akan lebih jauh ke depan,” ungkap Wempi.

Terkait calon Pj gubernur, Wempi menyebut nama-nama yang akan diusulkan menjadi Pj Gubernur ketiga DOB itu merupakan hasil penjaringan aspirasi dari berbagai pihak terkait. Ia berharap nama-nama ini menjadi keputusan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan bersama.

Ia juga menyampaikan, adanya dinamika terkait calon Pj Gubernur 3 provinsi merupakan bagian dari semangat untuk membangun Papua. Adanya dinamika itu juga merupakan bentuk dukungan peresmian hingga penyelenggaraan pemerintahan di 3 DOB di bumi Cenderawasih itu.

“Semangat dari pemekaran yang dilakukan adalah bagaimana untuk ada kesetaraan, ada untuk semangat, ada motivasi buat kita untuk Papua lebih baik,” katanya. 

“Saya berharap dengan adanya Pj. Gubernur, Sekda, dan juga Kepala OPD yang lain itu bisa sinergikan, membangun tim yang kuat untuk bisa menyelaraskan ini (pembangunan),” sambung Wempi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan peresmian 3 DOB ditargetkan berlangsung pada akhir Oktober atau awal November 2022. Peresmian itu dilakukan sekaligus dengan pelantikan 3 Pj gubernur sebagaimana amanat 3 UU tentang pembentukan 3 provinsi baru di Papua.

Salah satunya menyebutkan Presiden harus mengangkat Pj gubernur hingga pemilihan kepala daerah definitif dalam waktu 6 bulan setelah UU tersebut disahkan.

“Kemungkinan akhir Oktober atau awal November akan kita bentuk. Undang-undangnya sudah ada secara de jure. Secara de facto belum operasional. Yang paling muda yang sudah operasional itu adalah Kalimantan Utara,” ujar Tito. (UWR)

Filep Wamafma Tindaklanjuti Aspirasi Ratusan Casis Tamtama TNI-AD ke Pangdam Kasuari

Penulis
uma ruhmana
-
0
Senator Filep Wamafma bertemu Kasdam Papua Barat Brigjen TNI Yusuf Ragainaga.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komite I DPD Republik Indonesia Dr. Filep Wamafma SH., M.Hum menindaklanjuti aspirasi ratusan casis Tamtama TNI-AD yang tidak lolos ke Kodam XVIII/Kasuari Papua Barat pada Selasa, 25 Oktober 2022.  

Kedatangan senator DPD RI Filep Wamafma diterima baik oleh Pangdam XVIII/Kasuari Papua Barat Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos melalui Kepala Staf Kodam (Kasdam) Brigjen TNI Yusuf Ragainaga didampingi para Asisten Kodam Kasuari Papua Barat.

“Kedatangan saya kesini untuk menindaklanjuti aspirasi dari para casis TNI, sehingga saya mendapat penjelasan langsung dari Kodam Kasuari agar informasi yang diterima jelas dan tidak bias. Harapannya saya juga bisa menyampaikan jawaban ataupun penjelasan yang tepat kepada mereka yang tidak lolos,” ungkap Filep Wamafma. 

Melalui kunjungan ini, Filep berharap mendapat penjelasan langsung dari Kodam Kasuari terkait para casis Tamtama yang tidak lolos dalam tahapan seleksi tersebut. Akan tetapi, Filep juga menyampaikan apresiasi kepada Kodam Kasuari Papua Barat karena telah melaksanakan rekrutmen putra/putri asli Papua melalui kuota afirmasi.

“Kita tahu bersama bahwa proses penerimaan sudah berlangsung dan sebagian dari putra/i asli Papua tidak lolos dalam seleksi itu. Barangkali saja ada pertimbangan lain dari pihak penyelenggara dalam hal ini Kodam Kasuari Papua Barat agar dapat dipahami bersama,” ujar Filep.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kasdam Kasuari Papua Barat Brigjen TNI Yusuf Ragainaga menjelaskan bahwa kuota penerimaan Tamtama untuk tahun ini terbatas. Menurutnya, usulan terkait penerimaan TNI di Kodam Papua Barat telah diterima oleh Kementerian Keuangan dan diberikan kuota 500 orang.

Dari kuota itu, diterima Tamtama sebanyak 250 orang pada tahun 2022 ini dan awal tahun 2023 mendatang akan diterima lagi sebanyak 250 orang. Akan tetapi lanjut Yusuf, jumlah pendaftar sangat banyak yakni lebih dari 1000 orang, sehingga rasionya juga sangat besar yakni 1:4.

Yusuf menjelaskan, meskipun Papua Barat memiliki kebijakan Otsus, namun penerimaan Tamtama juga harus melalui seleksi. 

“Jumlah pendaftar sangat banyak, anak-anak asli Papua mendaftar TNI-Polri karena adanya Otsus, sehingga usia produktif sangat tinggi untuk mendaftar ke TNI-Polri. Artinya bahwa ada kemudahan dari Otsus itu bagi putra/i asli Papua untuk masuk sebagai TNI/Polri. Namun penerimaan ini tetap memperhatikan tahapan seleksi dan kuota yang ada,” ungkap Yusuf.

Usai mendapat penjelasan, senator Filep Wamafma diberikan kesempatan untuk melihat secara dekat proses seleksi Tamtama TNI yang sedang berlangsung di Kodam Papua Barat. (WRP)

Janji Ditepati, Filep Wamafma Kembalikan 4 Anak Kampung Roon ke Orangtua Setelah Bergelar Sarjana Hukum

Penulis
uma ruhmana
-
0
Filep Wamafma Kembalikan 4 Anak Kampung Roon ke Orangtua Setelah Bergelar Sarjana Hukum, Rabu (26/10/2022).

WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Filep Wamafma menepati janjinya dan mengembalikan empat anak asli kampung Roon, kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat yang kini telah bergelar Sarjana Hukum kepada keluarga mereka. Empat orang tersebut sebelumnya berkesempatan mendapat kuliah gratis di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.

Adapun penyerahan itu dilakukan secara langsung oleh Filep Wamafma bertepatan dengan HUT GKI di tanah Papua hari ini, Rabu (26/10/2022). Hal ini membuktikan janji Filep Wamafma tidak pernah diingkari dan menegaskan komitmennya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di tanah Papua, khususnya di kampung Roon, kabupaten Teluk Wondama.

Keempat nama yang dikembalikan dari pihak kampus STIH ke orangtua atau keluarga besar Roon adalah Musa Wonemseba, SH, Ohola N. Akwan, SH, Matelda Waropen, SH dan Gento Akwan, SH. Mereka berhasil memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 2021 lalu.

Dalam kesempatan itu, salah seorang perwakilan masyarakat di kampung Saybes, kabupaten Teluk Wondama, Stefanus Betay mengaku sangat terharu dalam momentum di malam hari ini. Betay menyampaikan terima kasih banyak kepada Filep Wamafma karena dapat hadir langsung dan berjumpa dengan masyarakat sekaligus menyerahkan ijazah kepada anak-anak mereka. 

“Atas nama keluarga kami menyampaikan terima kasih karena bapak sudah datang bertemu kami dan saya juga berterima kasih karena sudah menyerahkan ijazah mereka secara langsung ke hadapan kami. Maka ini membuktikan bapak adalah pemimpin yang peduli terhadap masa depan generasi di Papua Barat,” ungkap Stefanus Betay.

Adapun penyerahan ijazah diterima langsung oleh orangtua masing-masing. Hal itu juga sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para orangtua kepada anak-anaknya hingga berhasil memperoleh gelar sarjana hukum.

Setelah menyerahkan ijazah, Filep Wamafma selaku ketua STIH Manokwari berpesan kepada keempat anak asli Roon itu untuk tetap semangat, berkarya dan mendapat pekerjaan yang baik. Filep mengingatkan, agar penghasilan pertama juga dapat diberikan kepada orangtua. (WRP)

1...122123124...224Halaman 123 dari 224

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.