JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka di Papua. Kedatangan tim penyidik dan tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke Jayapura itu juga untuk memeriksa kondisi kesehatan Lukas Enembe.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, kedatangan KPK dan IDI bukan untuk menjemput paksa Gubernur Papua itu. Langkah tersebut merupakan hasil keputusan rapat koordinasi antara KPK dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, perwakilan Polri, TNI, dan Polda Papua.

“Dalam rangka pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe dan pemeriksaan Lukas Enembe sebagai tersangka, tidak untuk melakukan jemput paksa. Sekali lagi, tidak untuk melakukan jemput paksa,” kata Alex dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Senin (24/10/2022).

Alex menjelaskan, agenda pemeriksaan ini akan didampingi oleh pimpinan KPK yang akan melaksanakan tugas dan fungsi KPK sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas adalah untuk menghormati HAM dalam rangka mendukung penegakan hukum.

Adapun hasil pemeriksaan ini akan menentukan langkah tindak lanjut yang akan diambil KPK. Ia berharap situasi Papua akan tetap aman dan kondusif terkait dengan kedatangan KPK dan tim dokter ke Papua.

“Kunjungan KPK dan IDI ke Papua akan dijadwalkan segera, dengan turut serta Pimpinan KPK,” ucap Alex.

Sementara itu, Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menyampaikan kliennya menyambut kedatangan KPK dan akan bersikap kooperatif. Ia menuturkan, Lukas akan diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh tim dokter dari IDI dan selanjutnya akan diperiksa oleh tim penyidik KPK.

“Keluarga dan Pak Gubernur tetap kooperatif dalam kaitan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dan kita berharap semua proses itu berjalan dengan baik. Karena memang Pak Gubernur sedang kondisi yang kurang sehat,” kata Roy Rening kepada wartawan, Senin (24/10/2022).

“Saya kira Pak Gubernur sangat welcome, selamat datang pada pimpinan KPK dan tim dokter independen. Pastinya pertama dicek kesehatannya dulu. Kalau beliau sehat, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan. Tapi kita tidak tahu semacam apa nanti situasinya,” sambungnya.

Terkait tempat dan waktu pemeriksaan, Roy Rening menyampaikan akan dilakukan pada pekan ini dan bertempat di kediaman Lukas Enembe. Hal itu juga diantaranya lantaran massa pendukung tidak memperbolehkan Lukas keluar rumah.

“Waktunya minggu ini, tapi harinya kita belum tahu. Tadi saya dapat kabar rencana minggu ini, karena minggu lalu Pangdam dan Kapolda sudah turun sudah ketemu Pak Gubernur, sudah melihat situasi rumah, sudah melihat masyarakat, sekaligus memastikan bahwa semua proses berjalan secara aman,” ujarnya.

Diketahui, Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Papua. Lukas sebelumnya tidak hadir dalam dua kali panggilan pemeriksaan dari KPK. Sejauh ini, KPK juga telah memeriksa sebanyak 50 saksi terkait kasus tersebut. (UWR)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menanggapi pendapat Syamsudin Seknun terkait sikap Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiuw tentang penolakan penandatanganan DBH Migas. Menurutnya, fokus utama yang dimaksud bukan pada persoalan regulasi semata, melainkan pada tindakan penolakan Bupati dalam penandatanganan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.

“Jadi begini penekanan saya. Bahwa ada regulasi terbaru, dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya di Pasal 117 tentang DBH, mulai dari ayat (1) sampai (5), mengatur tentang besaran bagi setiap daerah provinsi penghasil, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, kabupaten/kota pengolah, kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil, itu memang sudah jelas. Akan tetapi, pernyataan saya sebelumnya, sedapat mungkin dipandang secara luas, bahwa poin saya bukan di situ. Poin saya disini ialah pada tindakan penolakan penandatanganan itu. Penolakan menurut hemat saya, bukanlah solusi yang pas,” kata Filep, Selasa (25/10/2022).

“Aturan kan sudah jelas. UU Otsus Perubahan, PP 106 dan 107 Tahun 2021, ditambah regulasi tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, semua sudah jelas. Tapi kenapa masih ditolak? Penolakan di daerah ini kan menimbulkan pertanyaan, apakah hal itu sudah tepat? Dimana letak masalahnya? Saya memikirkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan realisasi DBH SDA Migas ini. Dalam waktu yang sudah menuju akhir tahun anggaran, apakah penolakan ini berpengaruh pada realisasi DBH SDA Migas kepada masyarakat di daerah? Ini yang sebenarnya menjadi pertimbangan”, sambung Filep.

Filep menambahkan, pada saat konsultasi tentang Perdasus Nomor 3 Tahun 2019 tentang DBH SDA Migas, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri telah memberi Surat Nomor 188.34/26728 tanggal 25 Agustus 2022 dan Perdasus diminta untuk diperbaiki.

“Nah, dari bulan Agustus tersebut, apakah pemerintah kabupaten maupun provinsi sudah saling berbagi informasi terkait pelaksanaan atau hitung-hitungan DBH Migas. Lagipula, UU Nomor 1 Tahun 2022 itu sudah ada sejak Januari 2022. Jika problemnya pada peraturan pelaksananya yaitu Perdasus, maka seharusnya sudah dipikirkan penyesuaiannya sejak awal tahun, supaya tidak ada kejadian penolakan pada saat mau tandatangan. Seharusnya disadari bahwa apa yang diprakarsai Pj Gubernur itu merupakan hal positif sebagai wadah untuk bagaimana merealisasikan DBH SDA Migas di Papua Barat,” ujar Filep.

Lebih lanjut, Senator Papua Barat ini menekankan lagi bahwa semua aturan yang terkait sudah mengatur secara jelas. Akan tetapi ia juga menegaskan bahwa perlu diperiksa kembali secara jelas pada permasalahannya.

“Bagi saya, aturan sudah sangat jelas. Ada UU Otsus Perubahan, ada UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, tinggal bagaimana merealisasikannya. Untuk realisasi, perlu dilihat, apa kendala yang menyebabkan Bupati menolak. Kalau itu terkait dengan belum ada Perdasus sebagai dasar, maka peran Pemda dan DPRP dalam hal pembentukan Perdasus itulah yang dikejar, karena hal itu merupakan kewenangan Pemda dan DPRP dalam membentuk ataupun merevisi Perdasus. Maka saya tegaskan lagi, fokusnya ialah pada penolakan, dan penolakan itu bukanlah solusi,” kata Filep lagi.

Filep Wamafma menuturkan bahwa jika alokasi dana sudah tersedia namun belum terealisasi, maka yang menjadi pertanyaan ialah sejauh mana produk hukum daerah yaitu Perdasus ini diselesaikan.

“Jika problemnya masih ada di level Pemerintah Pusat, maka mari kita dorong Pemerintah Pusat untuk menyelesaikannya. Namun jika problemnya di regulasi daerah, maka kita punya waktu yang sangat singkat untuk produk hukum tersebut, yang menurut saya sudah dipikirkan sejak awal tahun oleh Pemda dan DPRP, mengingat UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah itu sudah ada sejak Januari 2022. Itulah sebabnya saya sampaikan bahwa penolakan bukanlah solusi,” tambah Filep.

“Kalau besaran pembagian DBH Migas dalam UU Otsus Perubahan tidak disetujui, maka silakan lakukan judicial review ke MK. Jika masalahnya di besaran yang diatur Perdasus kurang sesuai, misalnya Bintuni dapat kurang banyak, maka fokus ke uji materi Perdasus di MA. Ini semua kan seharusnya sudah diantisipasi. Kalau pas mau tandatangan lalu menolak, lalu solusi cepatnya yang efektif dan efisien apa? sementara masyarakat, terutama masyarakat adat, sudah sangat membutuhkan realisasi anggaran tersebut,” sambungnya.

Filep pun berharap semua pihak dapat belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya terkait DBH SDA Migas ini.

“Saya ini pelaku sejarah, masuk dalam tim perumus, pansus terkait dana Otsus dll. Saya paham dan memahami semua perdebatan dan usaha menaikkan porsi anggaran DBH Migas yang sedang kita perbincangkan ini. Saya senang karena ini bisa jadi perhatian kita. Namun, saya juga punya tanggungjawab moral untuk memperjuangkan DBH SDA Migas ini. Inilah afirmasi bagi masyarakat Papua untuk pendidikan, kesehatan, masyarakat adat dll. Jadi jika sampai di injury time akhir tahun anggaran, DBH SDA Migas tidak ada kesepakatan, bagaimana jika anggaran ditarik ke pusat?” tanya Filep.

Dalam kesempatan itu, Filep menerangkan hasil kalkulasi yang dilakukan dengan menggunakan data anggaran dan realisasi transfer ke daerah per tanggal 25 Oktober tahun 2022 yang bersumber dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Kalkulasi itu berkaitan dengan besaran alokasi penerimaan daerah dalam bentuk DBH SDA Gas Alam (non Otsus), dimana Kabupaten Teluk Bintuni sebagai kabupaten/kota penghasil memperoleh pagu anggaran sebesar Rp336,73 miliar atau 13,5% berdasarkan Pasal 117 (4b) UU Nomor 1 Tahun 2022.

Sementara kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten penghasil hanya memperoleh Rp28,98 miliar (6%) per kabupaten/kota. Begitu pula dengan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan memperoleh Rp28,98 miliar (6%) per kabupaten/kota, dan Provinsi Papua Barat mendapatkan Rp173,37 miliar (4%).

“Jumlah tersebut belum ditambahkan dengan penerimaan tambahan DBH SDA Gas Alam dalam rangka melaksanakan Otsus. Perlu diingat juga, sesuai dengan Pasal 36 UU Otsus Perubahan, pengalokasian DBH Migas dimasukkan dalam APBD Provinsi, dimana diatur persentasenya 35% untuk belanja pendidikan, 25% belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 30% belanja infrastruktur, 10% belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat, sehingga alokasinya diatur oleh Provinsi,” terangnya.

“Demikian juga dana tambahan DBH Migas, sesuai PP Nomor 107 Tahun 2021 Pasal 29 (3), dijelaskan bahwa kewenangan pengalokasian tambahan DBH SDA Gas Alam dalam rangka Otsus sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi, tentunya dengan memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan berimbang dengan memberi perhatian khusus pada daerah tertinggal dan OAP,” imbuh Filep.

Filep menjelaskan, per hari ini, Selasa (25/10/2022), tambahan transfer DBH SDA Gas Alam dalam rangka melaksanakan Otsus dianggarkan dalam pagu APBD Papua Barat Tahun 2022 sebesar Rp1,154 triliun. Sesuai dengan kewenangan, jika Pemprov Papua Barat mengalokasikan 30% untuk Provinsi dan sisanya 70% dibagi kepada kabupaten/kota secara proporsional, maka Provinsi Papua Barat memperoleh tambahan DBH SDA Gas Alam sebesar Rp345,26 miliar. Sisanya Rp807,94 miliar dibagi ke kabupaten/kota secara adil dan merata.

“Tinggal bagaimana Provinsi Papua Barat, mengalokasikannya sesuai dengan perintah UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Otsus Papua, pasal 36 (2) dimana 35% untuk belanja urusan pendidikan, 25% belanja urusan kesehatan dan perbaikan gizi, 30% belanja infrastruktur, dan sisanya 10% untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat. Berdasarkan hitung-hitungan, dari Rp807,94 (70%), kabupaten/kota di Papua Barat memperoleh tambahan DBH SDA Gas Alam masing-masing sebesar Rp62,15 miliar,” ungkapnya.

Dengan demikian, menurut Filep, jika penerimaan DBH SDA Gas Alam (non Otsus) ditambah dengan penerimaan tambahan DBH SDA Gas Alam (Otsus), maka total DBH SDA Gas Alam yang diterima oleh Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun fiskal 2022 yaitu sebesar Rp398,88 miliar atau 19,81% dari total penerimaan daerah yang bersumber dari DBH SDA Gas Alam.

Sementara untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp519,63 miliar (25,81%), dan yang diterima oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Papua Barat yaitu rata-rata sebesar Rp91,13 miliar (4,53%). Hal yang sama juga dapat terjadi pada perhitungan penerimaan yang bersumber dari DBH SDA Minyak Bumi. Ini menunjukkan bahwa, daerah penghasil masih memperoleh hak anggaran yang lebih besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota disekitarnya.

“Poinnya adalah bahwa, filosofi afirmasi melalui DBH SDA Migas ialah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mengangkat martabat pendidikan, kesehatan, masyarakat adat Papua. Jika Bintuni maju, maka daerah lainnya juga harus ikut maju. Itulah yang akan menjadikan Papua keluar dari keterbelakangan yang selalu menjadi stigma kita di Papua. Jadi kalau kita sudah sadari letak persoalannya, seharusnya kita paham solusinya, dan bukan sekadar melakukan penolakan begitu saja,” ujarnya.

“Saya ingat, di bulan April 2021, Bupati Blora, Pak Arief Rohman, datang ke Kementerian ESDM, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait DBH SDA Migas, sebelum ada pembagian DBH Migas. Tindaksn pro aktif inilah yang bisa kita contoh. Oleh karena itu, jika memang ada kekosongan hukum di daerah, maka alangkah baiknya jika Pemda Kabupaten Bintuni, Pemprov Papua Barat dan DPRP, duduk bersama mencari solusi terbaik, solusi bersama dan bukan sepihak. Bila perlu langsung datang dan bertemu dengan kementerian terkait. Saya siap membantu. Sepanjang untuk kepentingan daerah Papua Barat yang saya cintai, saya siap membantu”, tegas Filep.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma angkat bicara atas ditolaknya penandatanganan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam (SDA Migas) oleh Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiuw. Penolakan itu terjadi saat rapat kerja kepala daerah se-Papua Barat di Gedung ACC Aimas yang berlangsung pada 20-21 Oktober 2022 lalu.

Menurut Filep, penolakan itu tidak semestinya dilakukan karena pengaturan tentang DBH SDA Migas telah jelas tertera dalam Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP) terkait.

“Saya cukup kaget karena ada kepala daerah yang menolak penandatanganan terkait DBH SDA Migas. Dalam upaya kami memperjuangkan pembagian DBH Migas, kami hasilkan UU Otsus perubahan sekaligus turunannya di PP 106 dan PP 107 Tahun 2021. Di sana sudah diatur tentang DBH SDA Migas. Pasal 34 UU Otsus Perubahan sudah bicara tentang itu. PP 107 Tahun 2021 juga demikian, di Pasal 4, Pasal 6, Pasal 29”, kata Filep, Senin (24/10/2022).

“Formulasinya juga sudah ada dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Minyak Bumi dibagi dengan imbangan 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Gas Alam dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk Pemerintah Daerah,” jelas Filep.

Filep melanjutkan lagi bahwa sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022, perhitungan pengalokasian DBH SDA Migas, dilakukan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa, pembagiannya telah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah.

“Dengan begitu, penerimaan daerah (Papua Barat) yang diperoleh dari DBH SDA Minyak Bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian, 2% dibagikan kepada Provinsi yang bersangkutan, 6,5% kepada Kabupaten/Kota penghasil, 6% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan, dan 1% kepada Kabupaten/Kota pengelola,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan, untuk penerimaan daerah yang diperoleh melalui DBH SDA Gas Alam sebesar 30,5% dibagi dengan rincian, 4% kepada provinsi yang bersangkutan, 13,5% untuk Kabupaten/Kota penghasil, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota yang berbatasan dan Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan, dan sisanya 1% diberikan kepada Kabupaten/Kota pengelola.

Hal ini menurut Filep menunjukkan bahwa, kabupaten/kota penghasil masih memiliki porsi alokasi yang besar jika dibandingkan dengan yang diperoleh oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota lain di provinsi yang bersangkutan.

“Jadi, semua itu sudah sangat transparan diatur. Bahkan untuk masyarakat adat pun telah dialokasikan secara khusus dari DBH SDA Migas Otsus yaitu sebesar 10%, yang diperuntukkan belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat (PP Nomor 107 Tahun 2021). Jadi, terus terang, cukup mengagetkan jika kepala daerah tidak mau tandatangan,” tambah Wakil Ketua Komite I DPD RI ini.

Oleh sebab itu, Filep mempertanyakan apa dasar dan pertimbangan atas sikap penolakan itu. Menurutnya, apabila kepala daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi tidak tunduk pada amanat UU dan peraturan yang berlaku maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran hukum.

“Jadi saya ingin mempertegas, persentase pembagian DBH Migas sudah sangat jelas. Jika pemerintah daerah Kabupaten Bintuni keberatan, berarti bukan keberatan pada prosesnya melainkan keberatan terhadap undang-undangnya. Jadi bisa dilakukan uji materi Mahkamah Konstitusi (MK) atau diuji peraturannya kepada Mahkamah Agung (MA), bukan sebaliknya hak masyarakat yang harusnya terealisasi ini kemudian tidak dilaksanakan,” tegasnya.

“Sekali lagi, kepala daerah wajib melaksanakan undang-undang. Kalau mengesampingkan, itu merupakan pelanggaran hukum dan masyarakat punya hak untuk menuntut keadilan baik pidana, tata usaha negara maupun konstitusi,” sambungnya.

Senator Papua Barat ini pun berharap pemda terkait dapat melaksanakan amanat UU dan PP terkait pengelolaan DBH Migas sesuai peruntukannya. Menurutnya, hal itu lebih penting dilakukan daripada mempertahankan sikap yang belum tentu kebenarannya.

“Saya pikir kita semua sepakat bahwa untuk kemajuan Papua Barat, DBH SDA Migas harus diperjuangkan. Namun jika ada yang kurang puas, mestinya dapat dengan cara elegan menyampaikan ketidaksetujuan, walaupun kita tahu juga bahwa semuanya itu sudah diatur oleh peraturan yang berlaku,” ungkap Filep.