JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menindaklanjuti sejumlah aspirasi daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Aspirasi tersebut diantaranya terkait dengan persoalan pendidikan dan kepegawaian di tanah Papua.

Dalam kesempatan itu, senator Filep menyampaikan, masih banyaknya sekolah maupun perguruan tinggi di Papua yang hingga kini masih terkendala masalah kekurangan tenaga pendidik terutama di daerah-daerah pedalaman. Oleh sebab itu, Filep meminta pemerintah untuk memperbanyak rekrutmen tenaga pendidik guru dan dosen untuk menjawab permasalahan tersebut.

Menanggapi hal itu, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menuturkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan rekrutmen tenaga guru di tanah Papua melalui pelaksanaan kebijakan afirmasi dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2022 ini.

“Dalam kebijakan rekrutmen CASN 2022, pemerintah memfokuskan pada kebijakan afirmasi salah satunya untuk daerah khusus, seperti Papua. Pemerintah juga memprioritaskan Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis yang mendukung arah pembangunan nasional dan potensi daerah,” ujarnya dalam keterangan yang diterima jagaindonesia.com, Senin (7/11/2022).

Filep juga mempersoalkan tentang banyaknya daerah di 3T yang masih kekurangan tenaga ASN terutama tenaga guru dan tenaga kesehatan lantaran mayoritas bukan berasal dari masyarakat asli daerah tersebut. Faktanya banyak diantara ASN dari luar daerah itu mengajukan mutasi (pindah) kembali ke daerah asalnya. Hal ini menurut Filep tentu menjadikan masalah kekurangan ASN di 3T sulit diselesaikan.

Terhadap persoalan ini, MenPAN-RB menekankan bahwa pemerintah juga turut berupaya menekan masalah permintaan mutasi pegawai melalui sejumlah kebijakan dan regulasi. Ia menerangkan, pemerintah telah mengatur regulasi tentang pengadaan PNS pada 2021 lalu yakni terutama pada Pasal 27 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27 Tahun 2021.

Pasal itu menyebutkan bahwa pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS.

“Sehingga dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, namun tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan mutasi pegawai khususnya di daerah 3T, sehingga tidak mengalami kekurangan pegawai akibat mutasi tersebut,” jelas Azwar Anas.

Lebih lanjut, terkait masalah tenaga honorer di Papua-Papua Barat, Filep Wamafma meminta agar para tenaga honorer yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu dapat secara langsung diangkat menjadi ASN. Filep berharap ada kebijakan yang memperhatikan dan mempertimbangkan persoalan itu baik di sektor pendidikan, kesehatan maupun instansi pemerintah hingga ke tingkat kampung/desa.

“Tenaga pendamping desa (misalnya), banyak yang sudah bekerja selama bertahun-tahun, agar dapat diangkat menjadi ASN sehingga mendapat jaminan bekerja di tengah masyarakat,” ungkap Filep yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI.

Dalam kesempatan yang sama, MenPAN-RB menyampaikan permasalahan itu dapat diakomodasi melalui ketentuan yang tercantum dalam Surat Menteri PAN-RB No: B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berisi penataan kepegawaian bagi pegawai non-ASN dimana penataan tenaga non-ASN di instansi Pemerintah merupakan amanat UU.

“Dalam surat tersebut juga menyampaikan bahwa tenaga non-ASN di instansi pemerintah tidak serta merta dihapus. Penangkatan tenaga non-ASN akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” jelasnya.

“Setiap instansi Pemerintah diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN yang ada di instansinya agar terlihat profil tenaga non-ASN yang ada. Sehingga proses rekrutmen dan kesejahteraannya perlu diatur. Hal ini juga berkaitan untuk memastikan ASN agar semakin profesional, berintegritas, melayani dan sejahtera,” ujar Azwar Anas. (UWR)

BOGOR, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan peresmian 3 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo diantaranya membahas daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor pada Kamis (3/11/2022) itu berkaitan dengan persiapan peresmian ketiga provinsi baru di Papua.

“Hari ini, Mendagri menghadiri rapat terbatas dengan menteri-menteri terkait. Dipimpin Bapak Presiden,” ujar Benny, Kamis.

Benny menambahkan, persiapan peresmian DOB hampir memenuhi 100 persen. Meskipun begitu, Kemendagri belum dapat memastikan jadwal peresmian 3 provinsi di bumi Cenderawasih tersebut.

“(Persiapan peresmian) mendekati 100 persen. Karena sudah disiapkan beberapa bulan lalu. Beberapa aspek bisa dikatakan siap,” kata Benny.

Terkait hal itu, Wamendagri John Wempi Wetipo menargetkan peresmian Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tengah, akan dilakukan sebelum tanggal 10 November 2022.

“Harapan kita sebenarnya akhir bulan ini tetapi waktu terlalu mepet, jadi kita harap kalau tidak ada perubahan itu sebelum 10 November jadi itu sekaligus peresmian DOB dan Pj dilantik,” ujar Wetipo di Jayapura, Jumat (28/10/2022).

Sementara itu, Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Papua Tengah meminta agar putra asli Papua Tengah menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di provinsi baru itu. Permintaan itu diungkapkan oleh Petrus Badokapa selaku Ketua Asosiasi kepada Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian.

“Karena itu, jika posisi Penjabat Gubernur tidak diisi oleh putra asli Meepago, maka kami Asosiasi DPRD se-Provinsi Papua Tengah memohon dengan hormat kepada Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri bahwa jabatan Sekretaris Daerah Papua Tengah itu harga mati harus diberikan kepada putra asli Papua Tengah,” kata Petrus, dikutip Sabtu (5/11/2022).

Ia pun menyebutkan sejumlah nama yang dinilainya layak menjadi Sekda Provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu, Petrus menekankan kembali posisi Sekda harus diisi oleh putra asli Papua Tengah.

“Dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan ini, seperti drg. Aloysius Giyai, M.Kes, dan Ausilius You, S.Pd, MM, Marthen Ukago dan Petrus Agapa. Jangan bawa orang dari luar wilayah Papua Tengah jadi Sekda di wilayah kami. Itu namanya pelecehan martabat dan harga diri kami kami orang Meepago,” katanya.

“Untuk apa pemekaran Provinsi Papua Tengah kalau SDM Papua Tengah tidak diberdayakan? Pemekaran ini bukan ajang bagi-bagi kue kekuasaan atau jabatan. Kami wilayah Meepago adalah pencetak SDM birokrat di Papua. Dari tiga DOB yang baru, dari sisi SDM justru kami yang paling siap. Karena itu, sekali lagi kami minta Presiden dan Mendagri, wajib hukumnya menempatkan putra asli Papua Tengah sebagai sekretaris daerah,” imbuh Petrus.

Meskipun begitu, ia menambahkan, Asosiasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Papua Tengah yang meliputi 8 DPRD Kabupaten yakni Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Puncak Jaya, dan Puncak, pada prinsipnya sangat mendukung pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah dengan ibukota Nabire sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022. (UWR)

BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Forum Anak-Anak Asli 7 Suku Peduli Otsus Kabupaten Teluk Bintuni menyambut baik hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Sebagai pegiat pengawasan Otsus di tanah Papua khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni, forum pemuda ini mendukung adanya BPP Otsus agar pelaksanaan kebijakan Otsus di tanah Papua sesuai dengan amanat UU Otsus.

“Menurut kami ini adalah bentuk kepedulian Negara Republik Indonesia untuk benar-benar menyejahterakan Orang Asli Papua lewat kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujar Agustinus Orosmona selaku Ketua Forum Anak-Anak Asli 7 Suku Bintuni dalam keterangannya, Jumat (4/11/2022).

Lebih lanjut, Agus berharap Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua BPP agar hadir di Provinsi Papua dan Papua Barat setelah kunjungan ke luar negeri untuk membentuk Anggota BPP di kedua provinsi tersebut.

“Sehingga proses evaluasi, monitoring dan pengawasan pelaksanaan program Otsus di tanah Papua secara fisik dan non-fisik itu benar-benar dilakukan, agar Program Otsus itu benar-benar menyentuh OAP sesuai dengan perintah UU Nomor 2 Tahun 2021, PP 106 dan 107 serta Perpres Nomor 121 Tahun 2022,” ucapnya.

“Kami berharap juga untuk kehadiran Wapres RI sebagai Ketua BPP dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan konsolidasi Otsus di Papua itu harus benar melibatkan tokoh agama tokoh masyarakat tokoh pemuda dan tokoh perempuan di daerah untuk memberi masukan dan saran demi terwujudnya program Otsus Jilid II di Tanah Papua,” sambungnya.

Sebagai pemuda asli Papua, Agus menyampaikan terima kasih atas hadirnya Perpres tentang BPP Otonomi Khusus ini yang menurutnya merupakan bagian dari rahmat Tuhan untuk selanjutnya dijabarkan di tanah Papua. Ia berharap, adanya Perpres ini dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan OAP saat ini dan juga generasi OAP di masa yang akan datang.

“Oleh sebab itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Papua untuk mendukung kehadiran BPP ini agar berjalan secara baik bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat agar mengakomodasi kepentingan kita OAP itu sendiri,” kata Agus.

“(Jika) Otsus Jilid I itu gagal, maka mari kita jadikan itu sebagai pengalaman untuk mendukung Otsus Jilid II ini secara baik, agar kita OAP itu tidak kembali jatuh di lubang yang sama atau dengan kata lain Otsus Jilid II ini tidak boleh gagal seperti Otsus I,” pungkasnya. (UWR)

WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD RI Filep Wamafma meminta Pemkab Teluk Wondama memanfaatkan dana block grant otonomi khusus (Otsus) untuk membiayai program prioritas daerah yang belum terakomodasi dalam APBD, terutama penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan.

“Kalau berharap dari APBD, pasti tidak bisa. Hal-hal yang belum bisa dianggarkan dari APBD, kita dorong untuk dibiayai dari dana block grant melalui badan khusus otsus di Jakarta (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua),” kata Filep di Isei, Teluk Wondama, Kamis.

Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Papua Barat itu menegaskan bahwa skema penggunaan dana otsus untuk Papua dan Papua Barat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 2001 tentang Otsus Papua dibagi menjadi dua bagian, yakni dana otsus specific grant untuk membiayai hal-hal khusus, seperti urusan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dana otsus block grant, kata Filep, untuk membiayai hal-hal yang bersifat umum, seperti pembangunan infrastruktur, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu, untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), penguatan lembaga adat, serta hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah.

Menurut Filep, berbeda dengan dana spesific grant yang langsung ditransfer ke masing-masing pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan dana otsus block grant masih “ditahan” pemerintah pusat.

Dana tersebut baru dicairkan, kata dia, setelah ada usulan program atau kegiatan prioritas yang diajukan oleh pemda.

“Pusat menunggu dari pemda. Pemda ajukan, baru mereka alokasikan di block grant. Kalau tidak usulkan ‘kan tidak mungkin juga memberikan dana tersebut. Jadi, kabupaten/kota usulkan program dalam bentuk fisik, infrastruktur, termasuk bidang pendidikan dan kesehatan. Bisa juga untuk perumahan rakyat,” ujar Filep.

Filep berjanji akan mengawal usulan dari Pemkab Teluk Wondama, kemudian pihaknya akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

“Intinya yang tidak bisa dengan APBD, bisa diusulkan lewat dana block grant otsus. Buat RAB ditujukan kepada Kepala Koordinator Percepatan Pembangunan Papua Bapak Wapres, tembusan kepada saya. Kalau ada waktu, bisa dibahas langsung dengan pihak-pihak terkait,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.

Pada kesempatan itu, Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor langsung menginstruksikan seluruh pimpinan OPD segera menyiapkan usulan program/kegiatan yang memungkinkan menggunakan dana block grant otsus.

“Ini informasi yang baik sekali. Jadi, saya minta semua pimpinan OPD segera siapkan usulan program dan kegiatan lengkap dengan data teknis dan data dukung. Harus dengan data yang lengkap dan akurat supaya bisa ditindaklanjuti,” kata Mambor.

JAGAINDONESIA.COM – Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Lembaga Non-Struktural yang juga dikenal sebagai Badan Pengarah Papua ini berperan dalam upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus wilayah Papua.

Struktur organisasi ini dipimpin oleh Wakil Presiden. Sementara berbagai kementerian menjadi anggota sesuai bidangnya masing-masing. Keanggotaan pada tingkat bawah juga diisi oleh perwakilan setiap provinsi di wilayah Papua dengan kategori Orang Asli Papua yang terlepas dari unsur-unsur birokratis dan politis, semisal DPR, DPD, DPRP, DPRK maupun keanggotaan partai politik.

Menurut Ketua MPR for Papua, Yorrys Raweyai, eksistensi dan peran kelembagaan Badan Pengarah Papua mengingatkan kita pada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk pada 2011 silam. Tujuannya pun tidak jauh berbeda, yakni sebagai usaha untuk mengkomunikasikan dan mengakselerasi pembangunan di Tanah Papua.  Namun, Yorrys meragukan efeketivitas kinerja lembaga tersebut, dalam praktiknya, sebagaimana UP4B, tidak berjalan seperti yang diharapkan.

“Lembaga semacam UP4B sebelumnya tidak cukup sensitif terhadap akar masalah yang sedang melanda Papua. Seperti halnya UP4B, Badan Pengarah Papua juga begitu miskin dalam merespons situasi konfliktual yang saat ini sedang terjadi. Belum lagi, kebijakan otonomi khusus sebagai legal transitional justice (kebijakan transisional) dalam rangka memproteksi dan mengafirmasi Orang Asli Papua serta seluruh kepentingan di dalamnya terkesan kehilangan arah, sebab tidak menyediakan ruang transisi yang memadai bagi percepatan pembangunan itu sendiri”, tutut Yorrys dalam keterangannya, Rabu (2/11).

Ketua Komite II DPD RI itu menyatakan bahwa tidak ada satu nomenklatur aturan pun yang mengarahkan kerja-kerja Badan Pengarah Papua ini untuk melibatkan wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah, baik itu DPR, DPRP, DPRK dan DPRP serta DPD yang justru lebih mampu memberi masukan sosiologis dan politis. Bagi Yorrys, persoalan Papua dewasa ini tidak sekedar berkutat pada persoalan pembangunan infrastruktur fisik, pemerimntahan dan keuangan, tapi juga kesiapan kultural yang justru senantiasa menjadi hambatan-hambatan psikologis dalam merespons berbagai persoalan

“Elemen-elemen masyarakat yang selama ini bersuara banyak tentang persoalan Papua tidak dilibatkan secara aktif. Padahal pemerintah memerlukan strategi bottom up dalam menggali informasi tentang bagaimana masyarakat merespons percepatan pembangunan yang mereka rasakan”, tegas Yorrys.

Anggota DPD RI Dapil Papua itu mencontohkan pembangunan jalan trans papua yang menjadi sorotan publik. Triliunan rupiah yang digelontorkan untuk pembangunan jalan dan pembukaan isolasi yang bertujuan baik, justru dipandang sebagai ancaman dan terkesan sebagai proyek yang tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Sementara di sisi lain, masyarakat Papua terus mempersoalkan kekerasan demi kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia yang masih saja terjadi. Itu artinya, proyek percepatan pembangunan ini tidak berkorelasi efektif, efesien dan relevan dengan kondisi masyarakat pada tataran akar rumput.

“Saya meminta pemerintah mempertimbangkan ulang desain kinerja Badan Pengarah Papua agar tidak jatuh ke dalam kegagalan yang sama di masa lalu. Pemerintah tidak boleh terkesan menyentralisasi persoalan Papua dan meminggirkan suara-suara bising di daerah yang direpresentasikan oleh para wakil rakyat dan perwakilan masyarakat adat yang memperoleh legitimasi politis, sosial dan kultural di mata publik Papua. DPR, DPD dan DPRD serta MRP harus dilibatkan dalam proses percepatan tersebut”, desak Yorrys.

Yorrys khawatir, jika tidak didesain ulang, maka Badan Pengarah Papua bentukan pemerintah akan senantiasa memakai kaca mata kuda dalam memandang situasi Papua. Karena itu dapat dipahami jika Badan Pengarah Papua tidak juga memasukkan respons atas suasana konflktual sebagai pertimbangan untuk dikelola dengan baik. Situasi konfliktual dengan pihak-pihak yang dianggap dalang, semisal OPM, TPNPB dan KNPB, tidak lebih sebagai organisasi teroris yang mengancam kedaulatan. Bukan organisasi-organisasi yang muncul dari keresahan publik Papua, dan karenanya memerlukan pendekatan sosial dan budaya serta kemanusiaan yang bermartabat dan berkeadilan.

Yorrys yang juga Tokoh Papua ini juga memahami bahwa Papua adalah isu strategis dan karenanya Papua memerlukan kebijakan strategis sebagai bagian dari kepentingan nasional. Namun pola-pola responsibilitas terhadap Papua tidak boleh tersentralisasi sekedar kepentingan pemerintah atau kekuasaan semata.

“Pembangunan di Papua memang perlu percepatan. Tapi percepatan yang dimaksud harus mengakomodasi kearifan-kearifan lokal yang selama ini cenderung terpinggirkan dan diabaikan. Saya meminta pemerintah tetap konsistens dan secara komprehensif menjalankan amanah Otonomi Khusus Jilid II. Bukan dengan melahirkan kebijakan berupa lembaga yang didasari atas tafsir sepihak dan cenderung sentralistik”, tutup Yorrys. (rls)