PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menargetkan peresmian sekaligus pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dilakukan dalam waktu dekat. Sejumlah nama pun diusulkan pejabat di daerah untuk dapat dipertimbangkan dalam pembahasan calon Pj Gubernur.
Usulan itu diantaranya berasal dari Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam surat bernomor 007/1814/MRPB/XI/2022 tertanggal 18 November 2022, MRPB telah mengusulkan sebanyak 7 nama yakni Agustinus Fatem, Andi Asmuruf, Merry Sagrim, Frenky Kallex Muguri, Lazarus Indouw, Anthonius Ayorbaba, dan Yacob Selvinus Fonataba.
“Sebagai provinsi yang baru disahkan, tentu dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu melakukan penataan wilayah, termasuk nantinya memilih orang-orang yang tepat untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren dikutip Sabtu (3/12/2022).
Ahoren menyebut 7 nama yang dicalonkan tersebut memiliki kapabilitas, integritas, dan pengalaman pengabdian terhadap masyarakat. MRPB berharap usulan ini dapat diteruskan ke Presiden Jokowi untuk selanjutnya ditetapkan salah satunya sebagai penjabat gubernur Papua Barat Daya.
Lebih lanjut, Ahoren mengatakan MRPB menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Pusat yang telah membentuk dan mengesahkan Provinsi Papua Barat Daya. Ia pun berharap agar calon Pj Gubernur provinsi baru ini berasal dari orang asli Papua (OAP).
“Kami juga memohon agar penunjukan penjabat Gubernur Papua Barat Daya oleh Bapak Presiden berasal dari orang asli Papua,” ungkap Maxsi.
Lebih lanjut, diantara ketujuh nama yang diusulkan MRPB, nama Anthonius Ayorbaba yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua dan sebelumnya Kakanwil Hukum dan HAM Papua Barat dinilai diinginkan sebagian besar masyarakat Papua Barat Daya. Ia dinilai memiliki kapabilitas dan integritas untuk menjabat Pj Gubernur.
Selain MRPB, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah mengirimkan 3 usulan nama untuk menjadi Pj Gubernur Papua Barat Daya. Plh Sekda Papua Barat Dance Sengkek mengatakan, usulan nama itu seharusnya sudah diterima Presiden Jokowi pada Sabtu, 27 November 2022 pekan lalu. Meskipun begitu, ia tak menyebutkan secara terang daftar nama usulan tersebut.
“Kita juga usulkan, tapi itu kewenangan pak gubernur yang menyampaikan. Tanggal 27 kemarin harusnya sudah di tangan Pak Presiden,” ucap Dance Sangkek kepada wartawan di Manokwari, Senin (28/11/2022).
Menurut Dance, Pemprov Papua Barat menyerahkan sepenuhnya seluruh mekanisme ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun Dance menekankan bahwa Presiden Jokowi juga meminta Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya berasal dari orang asli Papua (OAP).
“Perlu digaris bawahi bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan Pj Gubernur Papua Barat Daya OAP, supaya ada rohnya,” ujar Dance. (UWR)
