MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Intelektual muda Biak di kabupaten Manokwari, Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum menghadiri perayaan natal persekutuan keluarga Sowek Manokwari yang dilaksanakan pada Senin (12/12/2022).

Dalam kesempatan itu, Filep Wamafma menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga besar Sowek yang berdomisili di kabupaten Manokwari lantaran telah mengundang dirinya untuk hadir pada perayaan natal tahun ini.

Filep yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI asal Papua Barat menyampaikan pesan natal bahwa manusia dapat merencanakan banyak hal namun Tuhan yang menentukan dalam segala keputusan. Hal itulah diantaranya yang selama ini juga dilakukan Filep Wamafma sebagai wakil rakyat untuk terus berupaya memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah.

“Di momen Natal ini, banyak hal yang harus kita jaga bersama, seperti kebersamaan masyarakat Papua Barat harus terus terjalin terutama saat ini di era globalisasi dengan segala tantangannya. Kita tentu tahu, kehidupan bermasyarakat tak luput dari dinamika sosial yang terjadi, namun dinamika maupun perubahan-perubahan yang ada itu harus tetap kita hadapi dengan kekuatan kerukunan dan persatuan masyarakat kita,” kata Filep saat memberikan sambutan natal Sowek.

Senator Papua Barat ini menuturkan, dinamika itu diantaranya seperti implementasi kebijakan pemerintah yang sering kali masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Menurutnya, tentu hal ini menjadi tantangan bersama untuk mendapat pemahaman dan solusi yang baik demi kesejahteraan rakyat Papua.

“Undang-Undang Otsus jilid II sudah disahkan negara, namun memang masih banyak orang Papua tidak sepakat dan banyak juga yang sepakat. Hal ini lah yang menjadi tantangan kita bersama, untuk berpikir dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” jelasnya.

Wakil Ketua Komite I DPD RI ini menyampaikan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Papua Barat kepada dirinya hingga menjabat sebagai senator di Senayan. Berbekal kepercayaan ini, Filep terus berupaya memperjuangkan aspirasi rakyat di tanah Papua, juga terlibat dalam berbagai kebijakan yang kini diterapkan di kedua wilayah tersebut.

“Di kesempatan ini saya menyampaikan pencapaian kerja selama dipercaya sebagai anggota DPD RI mewakili masyarakat Papua Barat di Jakarta. Saya kerja jujur untuk rakyat, saya terlibat dalam berbagai rumusan kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Termasuk perubahan dalam Otsus jilid II dengan memperjuangkan disetujuinya sejumlah afirmasi untuk orang Papua, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi masyarakat Papua,” ungkap Filep.

Meskipun begitu, Filep mengaku prihatin atas kondisi pendidikan di Papua Barat. Menurutnya, masih ada tantangan di tataran implementasi kebijakan afirmasi melalui Otsus ini yang harus diselesaikan. Ia menekankan bahwa banyak kebijakan Otsus dan aturan turunannya berpihak dan mengatur secara rinci jaminan pendidikan dan kesehatan bagi orang Papua.

“Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan Otsus agar dikelola sesuai dengan peruntukannya. Dengan begitu, kita berharap agar masyarakat tidak lagi mengeluhkan tentang layanan pendidikan dan kesehatan bagi orang Papua,” ujarnya.

Diketahui, perayaan natal Sowek di Mnukwar ini dipimpin oleh Pdt. Hans Wanma. Ia menekankan tiga hal penting yang menjadi penguatan bagi keluarga besar Sowek yakni makna dari pohon terang (pohon natal), lilin, dan rumah. Tiga hal ini sebagai pesan natal yang harus diingat dalam sejarah keluarga Sowek dalam memberitakan Injil. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Pelaksanaan musyawarah besar (Mubes) ke-1 Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari (IKA STIH Manokwari) pada Sabtu (10/12/2022) menjadi tonggak sejarah berdirinya organisasi yang mewadahi dan merangkul semua alumni STIH.

Dalam rangka menunjang kerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKA STIH Manokwari, pada pada momentum itu turut dilaksanakan peletakan batu pertama gedung Sekretariat DPP IKA STIH. Adapun peletakan batu pertama gedung ini dilakukan oleh penanggung jawab pembentukan IKA STIH yang juga adalah Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum.

Kemudian dilanjutkan oleh Asisten II Setda Manokwari, Maria M. Rumere, SH, ketua DPP IKA STIH, Eduard Toansiba, SH., M.AP, perwakilan alumni Marcel Gobay, SH dan ketua YPTM Petrus Makbon, SH. 

Dalam sambutannya, Dr. Filep Wamafma mengatakan, gedung sekertariat DPP IKA STIH akan dibangun di kampus Wosi. Oleh sebab itu, Filep berharap setelah peletakan batu pertama ini, akan ada sumbangsih dari para alumni untuk membangun gedung sekretariat IKA STIH agar dapat segera digunakan tahun depan.

“Hari ini, kita bersama-sama melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung sekretariat DPP IKA STIH Manokwari. Semoga kedepannya pembangunan gedung ini lancar dan segera diselesaikan, sehingga pada tahun depan sudah dapat digunakan,” kata Filep, Sabtu (10/12).

Pada kesempatan itu, ketua DPP IKA terpilih, Eduard Toansiba berjanji akan menyumbang 100 sak semen dan akan mendorong pembangunan gedung sekretariat untuk dapat dibantu pemerintah Papua Barat pada tahun anggaran 2023.

Eduard Toansiba menyampaikan terima kasih kepada ketua STIH Dr. Filep Wamafma yang telah berinisiatif untuk membangun gedung sekretariat DPP IKA ini. Ia berharap pembangunan gedung ini menjadi awal yang baik untuk terciptanya hal-hal positif ke depannya.

“IKA STIH Manokwari memanggil para alumni untuk kembali dan turut berkontribusi membangun serta membesarkan kemajuan STIH Manokwari. Agar kedepannya para alumni dapat menikmati dasar yang sudah dibuat oleh Ketua STIH saat ini,” ujarnya. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Eduard Toansiba, SH., M.AP terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni (DPP IKA) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari periode 2022-2027.

Alumnus STIH Manokwari yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Papua Barat itu terpilih melalui musyawarah besar (Mubes) ke-1 IKA STIH yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 Desember 2022 di kampus STIH Sanggeng, Manokwari.

Menerima amanah ini, Eduard Toansiba menyatakan siap melaksanakan tugas yang telah dipercayakan oleh seluruh alumni STIH Manokwari. Melalui sejumlah program kerja nantinya, Toansiba mengaku optimistis IKA STIH dapat aktif berkontribusi untuk kemajuan STIH ke depannya bersama para alumni.

Adapun rencana dalam waktu dekat menurutnya yakni menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/RT) organisasi, struktur badan kepengurusan tingkat dewan pimpinan pusat (DPP), pembentukan badan pengurus tingkat daerah, dimulai dari beberapa daerah terdekat terlebih dahulu yaitu kabupaten Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak dan disusul daerah lainnya. 

“Saya siap bekerjasama dengan ketua STIH Dr. Filep Wamafma dan sivitas akademika STIH untuk memajukan STIH Manokwari. Sebab amanah ini adalah kepercayaan bagi saya untuk memajukan organisasi IKA STIH, dan sebagai langkah awal nanti kita akan lakukan pertemuan dengan menyusun struktur kepengurusan dan mendata semua alumni yang tersebar di seluruh pelosok nusantara,” ungkap Toansiba, Sabtu (10/12/2022).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kehadiran organisasi IKA STIH ini sudah puluhan tahun lamanya dinantikan semua alumni STIH. Akhirnya melalui kepemimpinan Dr. Filep Wamafma IKA ini terwujud dan dibentuk tahun ini. Dengan adanya wadah khusus bagi alumni, kampus STIH ke depan tidak akan berjalan sendiri, namun akan melibatkan alumni untuk STIH yang lebih baik.

Selain itu, Toansiba mengutarakan bahwa sebagai ketua terpilih dirinya tidak bisa melangkah sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama semua alumni dalam membantu memajukan dan membesarkan IKA. Bahkan yang terpenting, bersama seluruh alumni, IKA STIH akan mampu turut memberikan kontribusi positif bagi STIH Manokwari yang telah membesarkannya.

“Saya apresiasi seorang Filep Wamafma yang begitu luar biasa, karena STIH Manokwari saat ini berkembang jauh lebih baik. Maka untuk lebih maju lagi, mari kita bergandeng tangan menyatukan semangat untuk berkontribusi demi almamater tercinta,” pungkasnya. (WRP/humas STIH)

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Masyarakat Adat Grime Nawa menagih janji sekaligus meminta kejelasan perihal pencabutan izin lokasi dan izin lingkungan perusahaan perkebunan PT Permata Nusa Mandiri (PT PNM). Perusahaan ini hingga kini masih melakukan aktivitas pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit di daerah Lembah Grime Nawa, Distrik Nimbokran dan Unurumguay, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Padahal, Bupati Jayapura telah menerbitkan surat keputusan agar perusahaan PT PNM menghentikan sementara kegiatan pembukaan lahan pada Februari 2022, surat peringatan dan meminta perusahaan untuk menghentikan aktivitas pembangunan perkebunan pada September 2022 dan November 2022.

Perwakilan masyarakat adat dan juru bicara Koalisi Lembah Grime Nawa Yustus Yekusamun menyayangkan pihak pemda terutama Bupati Jayapura Mathius Awoitauw tak segera mencabut izin perusahaan tersebut. Pemda dinilai tidak sungguh-sungguh mewujudkan penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup.

“Bupati tidak memenuhi janji-janjinya untuk mencabut izin-izin usaha perusahaan PT Permata Nusa Mandiri yang melanggar hukum, merugikan dan menghilangkan hak-hak masyarakat adat, dan penggundulan hutan. Pemerintah terkesan sengaja membiarkan permasalahan yang ada, di satu sisi perusahaan menjadi arogan dan sewenang-wenang, disisi lain masyarakat adat resah karena tidak adanya kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah”, kata Yustus Yekusamun, melansir dari laman resmi Pustaka Bentala Rakyat, Jumat (9/12/2022).

“Kami minta dialog membicarakan proses pencabutan izin bisa terjadi pasca peringatan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Akan tetapi malah dijelaskan mengenai lokasi Hak Guna Usaha (HGU), kami masyarakat mengerti, kan sebelum ada HGU keluar dulu izin-izin lainnya. Selama 10 tahun bicara tentang masyarakat adat apabila tidak cabut izin lokasi maka hancur perjuangannya,” kata Yustus dalam kesempatan lain.

Selain itu, Yustus menjelaskan, hasil dialog tersebut telah disepakati pada Senin (12/12/2022) Pemerintah Kabupaten Jayapura akan menyerahkan SK pecabutan izin yang menjadi tuntutan masyarakat. Ia menyebut, berkaitan dengan teguran pertama hingga ketiga, selama ini tidak pernah ada pengawasan oleh pihak keamanan karena itu perusahaan tetap membangkang.

Sementara itu, aktivis perempuan adat, Rosita Tecuari, menyampaikan misi dan putusan Bupati Jayapura dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan program yang seolah-olah dapat melindungi hak masyarakat adat dan wilayah adat, namun tidak sepenuhnya mutlak memberikan kepastian hak untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Lembah Grime Nawa.

“Kampung adat diakui, tapi masyarakat adat tidak punya hak kuasa dan kelola atas tanah dan hutan adat, karena dikuasai dan dikelola oleh perusahaan. Bagaimana mungkin keputusan yang dihasilkan dapat dijalankan tanpa ada kuasa dan kewenangan masyarakat adat dalam mengatur dan mengelola tanah dan hutan adat”, ungkap Rosita Tecuari.

Perwakilan masyarakat adat Lembah Grime Nawa bersama Koalisi Selamatkan Lembah Grime Nawa telah berkali-kali berdialog dengan pemerintah Kabupaten Jayapura di Kantor Bupati Jayapura. Diantaranya yakni dialog hari ini Jumat, 9 Desember 2022, yang dihadiri oleh Asisten I, Elphyna Situmorang. Asisten II, Delila Giay, Kabag Hukum, Timotius Taime.

“Kami meminta pemerintah konsisten dengan janji untuk memenuhi tuntutan mencabut izin usaha perusahaan PT PNM. Faktanya, pemerintah Kabupaten Jayapura belum mempunyai sikap keputusan untuk mencabut izin-izin usaha perusahaan, izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan dan Hak Guna Usaha, meskipun perusahaan disebutkan tidak dapat memenuhi syarat ketentuan dan perusahaan telah melakukan kelalaian atas surat peringatan dan pemberitahuan penghentian aktifitas,” ungkap koalisi.

Lebih lanjut, Koalisi Selamatkan Lembah Grime Nawa menduga belum adanya sikap dan putusan untuk pencabutan izin usaha perusahaan dikarenakan adanya kepentingan politik dan ekonomi, yang melibatkan kekuatan pihak-pihak tertentu dan berpotensi terjadinya pelanggaran hukum, dan tindakan koruptif.

Oleh karena itu, koalisi meminta KPK dan PPATK turut turun tangan dalam mengawasi persoalan yang menyangkut hak-hak masyarakat adat Lembah Grime Nawa.

“Karenanya, Koalisi meminta pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk mengawasi pejabat dan aktor yang berkepentingan dalam jejaring bisnis, serta aliran transaksi keuangan,” tegas koalisi. (UWR)