PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – KontraS Papua dan organisasi Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) mengungkapkan situasi di Intan Jaya yang sangat mencekam imbas dari konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPNPB yang berlangsung saat ini.
KontraS Papua dan BUK menyampaikan bahwa terjadi situasi darurat kemanusian di Intan Jaya yang diuraikan dalam rilis pers yang berjudul “Konflik bersenjata antar Satgas Yonif 305 dan TPNPB di Intan Jaya, Diduga 2 Warga Sipil Hilang, 1 Meninggal dan 1 Kena Lukas Tembak”, Rabu, 14 April 2023 di Jayapura, Papua.
Dalam rilis yang diketahui oleh Koordinator KontraS Papua Samuel Awom dan BUK Nehemia Yarinap disebutkan bahwa pasca kontak tembak antara pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Satgas Yonif Para Raider 305/Tengkorak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di kampung Titigi Kabupaten Intan Jaya (9/4/2023) yang menewaskan 1 anggota TNI Satgas 305/tengkorak, Aparat Gabungan TNI dan Polri Melakukan penyisiran di kampung Munimai, Danggoa, Mbamogo, Titigi dan Sekitanya pada Selasa, 11 April 2023.
“Menurut informasi dari warga sipil setempat, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan penyisiran di Kampung Munimai pada pagi hari dengan tembakan yang mengarah ke rumah-rumah warga sipil mengakibatkan belasan rumah terbakar di kampung Munimai, hanya gereja yang dikabarkan tidak terbakar,” sebutnya.
Selain itu, disebutkan, seorang ibu dikabarkan tertembak di bagian paha kanan namun tetap melarikan diri ke hutan bersama warga lainnya. Pada saat warga mengungsi, hanya dua orang warga yang sudah lanjut usia yaitu seorang Hamba Tuhan Pdt. Ebi Bagau bersama Abiani Weya yang tertinggal di halaman Gereja.
“Seorang warga sipil menyampaikan informasi dari lokasi kejadian bahwa, ia sempat mendengar ada teriakan orang yang sedang disiksa, namun belum diketahui kondisi 2 orang tua tersebut masih hidup atau sudah meninggal, karena kampung tersebut masih terjadi penyisiran,” sambungnya.
Lebih lanjut, disebutkan bahwa setelah menguasai kampung itu, sekitar siang pukul 12.00 WIT, aparat gabungan TNI dan Polri mulai menyisir ke dua kampung terdekat, Mbamogo dan Danggoa yang letak di bagian atas Kampung Munimai. Di kampung Danggoa anggota diduga melakukan pembakaran 1 gedung balai kampung dan 6 rumah warga.
“Masyarakat kampung Mbamogo dan Danggoa dikabarkan sudah mengungsi ke hutan. Pada tanggal 13 April 2023, Seorang Ibu Damiana Mirip yang sudah lanjut usia ditemukan meninggal tidak jauh dari rumah yang telah dibakar di kampung Danggoa. Korban diduga ditembak mati oleh anggota TNI pada saat penyisiran di kampung itu pada 11 Maret, karena terdapat luka tembakan di tubuh korban,” katanya.
Selain 3 kampung itu, kampung lain yang masuk dalam wilayah konflik yaitu Tausiga, Jamulogo, Titigi, Ndugusiga, Eknemba, Yaindapa, Zanamba, Bajemba, Kusage, Hitadipa dan beberapa kampung yang berdekatan menggungsi ke hutan dan tempat-tempat lain.
Dalam rilis diterangkan bahwa pada Rabu, 12 April 2023, paska penyisiran beberapa warga bersama keluarga datang ke kampung untuk memastikan kondisi dua orang tua yang tertinggal namun tidak dapat ketemu, hanya temukan bercak-bercak darah di dalam ruang Gereja dan kondisi dalam ruangan suda diobrak-abrik. Menurut keluarga, kedua orang tua itu hilang kontak sejak penyisiran oleh Aparat TNI dan Polri hingga saat ini.
Koalisi menyebutkan bahwa pada tanggal 11 April 2023 saat penyisiran masih berlangsung, pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Satgas Gabungan 305 melakukan rapat koordinasi terkait kondisi keamanan. Pertemuan itu dihadiri oleh PJ Bupati, Wakil Komandan Satgas 305 Tengkorak, Wakapolres dan pejabat terkait lainya.
Pada pertemuan ini, disebutkan bahwa satgas gabungan 305 mengatakan kepada pihak pemerintah bahwa mereka akan terus bertahan menghadapi TPNPB sampai dengan batas Waktu yang tidak ditentukan. Maka pemerintah dearah Setempat mengeluarkan surat himbauan kepada masyarakat sipil di wilayah Intan Jaya dan secara khusus beberapa kampung yang menjadi wilayah komflik bersenjata agar segera menggungsi ketempat-tempat yang aman atau di sekitar gereja.
“Kami memantau beberapa media online yang memberitakan secara sepihak memberitakan tentang situasi konflik yang tidak sesuai dengan fakta lapangan yang justru menimbulkan opini public yang dikategorikan sebagai berita Hoaks,” lanjutnya.
“Dengan melihat situasi darurat kemanusian dan mencegah lebih banyak korban sipil di Intan Jaya maupun seluruh wilayah yang sudah menjadi daerah operasi militer, kami mendesak:
1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memastikan dan mengevaluasi kebijakan keamanan di Papua
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Rakyat, dan Pemerintah Provinsi di tanah Papua bekerjasama dan membentuk tim kemanusiaan untuk melindungi warga sipil di wilayah konflik
3. Khusus pemerintah kabupaten Intan Jaya untuk memastikan kondisi korban hilang, korban tembak dan pengungsi agar memberikan tempat yang nyaman serta bantuan kemanusian berupa makanan dan obat obatan serta tenaga medis.
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia segera membentuk tim investigasi dan pemantauan terhadap semua peristiwa kekerasan pasca penyanderaan pilot Susi Air, Philip Max Martin.
5. Kepada Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat agar wajib melindungi warga sipil sesuai dengan hukum humaniter dan memberikan akses kepada pihak gereja dan pemerintah untuk memastikan kondisi masyarakat sipil di kampung-kampung yang terjadi terjadi penyisiran dan tempat pengingsian.
6. Kepada setiap media dan jurnalis agar memberitakan informasi yang akurat sesuai dengan fakta sesuai etika jurnalis.
7. Semua pihak baik pemerintah, agama, ngo (LSM) dan komunitas masyakat sipil di Indonesia untuk terlibat dalam mendorong resolusi konflik di tanah Papua.” (UWR)
