WONDAMA, JAGAINDONESIA.COM – Dewan Adat Papua (DAP) berupaya mengusut persoalan dugaan penggelapan dana hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dalam rangka pembiayaan Konferensi Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua atau Komperda.
Menurut informasi yang diterima, dana tersebut telah diserahkan oleh Kesbangpol kepada Plt Kamar Adat Papua Kabuparen Teluk Wondama berinisial MM dipergunakan untuk menunjang kegiatan Panitia Komperda. Akan tetapi dana yang dialokasikan senilai Rp 250.000.000,00 itu tidak terdistribusikan dengan baik yang mengakibatkan molornya Komperda.
“Saya sangat menyayangkan perilaku individu Plt inisial MM yang saat menerima anggaran hibah dari kegiatan organisasi namun menyalahgunakannya, tanpa koordinasi dengan panitia dan lebih parahnya lagi setelah diterimanya anggaran senilai 250 juta itu justru dipakai untuk proyeknya. Waduh ini parah,” salah satu pengusaha Papua Alin Wanma Wenda.
“Saudara MM telah dilaporkan oleh panitia Komperda kepada instansi terkait dan saat ini sudah menjadi rujukan pihak keamanan dengan harapan anggaran yang disalahgunakan hendaknya segera dikembalikan utuh. Jika tidak dikembalikan maka proses hukum tetap jalan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, para pengusaha Papua anggota organisasi tersebut masih menunggu itikad baik dan kehadiran MM untuk mengembalikan dana Komperda. Akan tetapi apabila tidak ada niat baik, maka kasus akan dikembalikan kepada ketentuan hukum pidana yang berlaku. (MW)
