Minggu, 26 Mei 2024
Beranda Hukum Pemerintah Didesak Tambah Kekuatan TNI-Polri di Papua Hingga Strategi Defensif Aktif

Pemerintah Didesak Tambah Kekuatan TNI-Polri di Papua Hingga Strategi Defensif Aktif

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Sejumlah gangguan keamanan yang masih berlangsung di Papua kembali meresahkan masyarakat terutama teror yang dilakukan oleh KKB Papua. Teranyar, seorang tukang ojek meninggal akibat ditembak oleh KKB di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu (22/3/2023).

KKB sebelumnya juga melakukan penyanderaan terhadap pilot Susi Air, penembakan pesawat Trigana Air pada 11 Maret, pembakaran satu sekolah di distrik Deikai pada Minggu 12 Maret yang menjadikan dinas pendidikan Kabupaten Yahukimo terpaksa meliburkan sekolah hingga meninggalnya seorang warga sipil dan seorang prajurit TNI di Puncak serta seorang prajurit TNI di Kabupaten Yahukimo.

Merespons serangkaian kejadian, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pemerintah agar segera menambah personel aparat gabungan TNI dan Polri di Papua. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan melindungi masyarakat di wilayah Papua.

“Mendesak pemerintah pusat bersama aparat gabungan TNI-Polri menambah jumlah personel untuk memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah Papua, dan memutus mata rantai kebutuhan pokok bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB),” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/3).

Bamsoet juga meminta aparat gabungan TNI, Polri dan pemerintah daerah bersinergi untuk berfokus menangani kekerasan maupun penyerangan oleh KKB yang terus berulang di wilayah Papua, serta terus mengejar dan menindak tegas pelaku KKB yang melakukan aksi teror tersebut.

“Meminta pemerintah untuk mengidentifikasi dan memetakan pola penyerangan KKB, guna menentukan strategi yang tepat agar TNI dan Polri bisa memberikan perlindungan kepada warga sipil setempat dalam menangani dan memerangi aksi kekerasan yang dilakukan KKB,” katanya menegaskan.

Lebih lanjut, Ketua MPR RI itu juga mendesak pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan TNI-Polri melakukan langkah preventif dan secara tegas membuka ruang dialog yang persuasif, bersama kepala adat, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Ruang dialog itu untuk menghentikan aksi teror KKB, mengingat selama ini aksi-aksi yang dilakukan KKB di Papua telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi warga sipil dengan tindakan teror yang dilakukan hingga mengakibatkan adanya korban jiwa,” katanya.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pun turut menanggapi eskalasi kekerasan di Papua akibat ulah KKB. Wapres menegaskan penegakan hukum terhadap KKB menggunakan strategi defensif aktif.

“Penegakan hukumnya akan lebih kita sebut sebagai (strategi) defensif aktif, kita memang defensif tidak menyerang tetapi harus aktif ya, aktif itu artinya tidak boleh membiarkan itu terjadi,” tegasnya dikutip dari keterangan resminya, Jumat (24/3/2023).

Lebih lanjut, Ma’ruf Amin juga menekankan bahwa pengamanan di Papua tidak akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dirinya menegaskan, hal yang menjadi prioritas bagi pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat dan tidak melakukan hal-hal yang dianggap melanggar HAM.

“Sifatnya lebih pada pencegahan, penegakan hukum karena itu kita memang kita mulai ingin melakukan suatu, itu jangan ada daerah yang rawan di sana itu, harus diamankan semuanya ya, jangan ada masyarakat yang meninggalkan tempat karena ketakutan, jadi jangan, itu harus ada perlindungan. enindakan terhadap mereka yang melakukan perbuatan yang merusak atau membuat apa namanya itu membuat rakyat ketakutan,” tandasnya. (UWR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkini

- Advertisment -