JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan tujuh masalah pertanahan dan pengaturan tata ruang di Papua Barat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) RI Hadi Tjahjanto. Hal itu diutarakan Filep Wamafma pada rapat dengar pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan Menteri ATR/BPN hari ini, Senin, 5 Juni 2023.

“Pertama, saya menyampaikan persoalan terkait status tanah perumahan di wilayah Sanggeng, Manokwari yang selama ini menjadi konflik antara masyarakat, pemerintah daerah dan juga TNI Angkatan Laut. Saya meminta agar Kementerian ATR/BPN segera melakukan advokasi dan langkah-langkah konkret dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas status tanah di wilayah Sanggeng itu sehingga persoalan yang ada dapat segera terselesaikan,” ujar Filep, Senin (5/6/2023).

Filep juga mendorong Kementerian ATR/BPN dan jajaran baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten merespons cepat dan mengkaji secara mendalam hal-hal yang berpotensi menimbulkan persoalan pertanahan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, pimpinan Komite I DPD RI ini menuturkan bahwa Menteri ATR BPN RI Hadi Tjahjanto berjanji dan berkomitmen untuk memastikan persoalan pertanahan tersebut segera ditindaklanjuti untuk dapat diselesaikan dengan baik.

“Pak menteri juga sampaikan bahwa beliau telah menyampaikan kepada Panglima TNI agar tanah-tanah yang digunakan oleh TNI dan Polri perlu ditinjau kembali guna memastikan tidak adanya pelanggaran hak atas kepemilikan tanah dan menghindari konflik antara masyarakat dan TNI-Polri. Kejelasan dan kepastian status hukum itu perlu disampaikan agar menjadi titik terang atas persoalan ini,” katanya usai RDP tersebut.

Kedua, Senator Filep juga meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap masalah status tanah bersertifikat ganda. Menurutnya, masalah ini juga akan menjadi bahan evaluasi Kementerian ATR/BPN sekaligus dalam rangka memperkuat fungsi Satgas Pemberantasan Mafia Tanah.

“Lalu pada poin aspirasi ketiga, yakni terkait dengan tanah pemukiman atau tempat tinggal masyarakat Mulyono yang dipindahkan dan dibangun rumah oleh TNI Angkatan Laut namun tidak memiliki status kepemilikan tanah. Masalah ini juga direspons baik oleh Pak Menteri dan akan masuk dalam agenda pembahasan dalam mengadvokasi persoalan di daerah,” sambung Filep.

Selanjutnya, yang keempat, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini juga meminta Kementerian ATR/BPN dapat segera mengeluarkan sertifikat hak komunal sebagaimana arah kebijakan terkait realisasi reforma agraria yang saat ini menjadi atensi khusus Kementerian ATR/BPN.

“Kami juga mendorong penerbitan sertifikat hak komunal dapat segera direalisasikan. Kabar baiknya, ke depan dan dalam waktu dekat Kementerian ATR BPN akan melakukan penataan dan mengeluarkan serta menyerahkan sertifikat tersebut,” ujar Filep.

“Oleh sebab itu bagi saya, ini waktunya bagi masyarakat, untuk tanah yang sifatnya hak ulayat dapat segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan kelembagaan adat agar mempermudah Kementerian ATR/BPN menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah-tanah yang sifatnya hak ulayat,” katanya lagi.

Tak hanya itu, wakil rakyat Dapil Papua Barat ini menyampaikan poin aspirasi kelima tentang izin pertambangan. Dirinya berharap agar Kementerian ATR/BPN dapat turut mendukung adanya tambang rakyat di Masni maupun Pegunungan Arfak (Pegaf) dengan mendukung peraturan daerah khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat.

“Tentu kami berharap adanya dukungan pemerintah dalam hal ini ATR/BPN terkait perizinan juga penggunaan kawasan-kawasan yang sifatnya khusus yang bisa dijadikan sebagai tambang-tambang rakyat. Terlebih, masalah tambang ilegal di Papua Barat juga belum tuntas, maka kami juga menginginkan kehendak masyarakat pemilik ulayat untuk dapat mengelola tambang rakyat dapat terpenuhi, lantaran hal itu berkaitan dengan sumber perekonomian rakyat setempat,” jelas doktor hukum alumnus Unhas Makassar itu.

Pada poin aspirasi keenam terkait dengan persoalan DOB provinsi, Filep berharap pemerintah dalam hal penataan ruang dapat memperhatikan kekhususan yang dimiliki provinsi di tanah Papua terutama yang berkaitan dengan hak-hak dasar orang Papua, seperti hak atas tanah dan sumber daya alam (SDA).

“Dengan memperhatikan kekhususan ini, kebijakan pengaturan tata ruang akan memberikan kenyamanan, kedamaian dan kesejahteraan, serta tidak memunculkan konflik baru antara masyarakat, investor maupun dengan pemerintah,” ucapnya.

Poin aspirasi ketujuh, Senator Filep menekankan perlu adanya sinkronisasi kebijakan dalam pengembangan potensi daerah seperti pembangunan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, termasuk industri pariwisata di Bumi Kasuari itu agar realisasinya sesuai dan konstruktif untuk meningkatkan perekonomian sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup yang sehat di daerah.

“Nah, beberapa contoh yang kita sampaikan seperti masalah pengembangan kawasan industri di Papua Barat, soal provinsi konservasi yang juga membutuhkan pengaturan dan sinkronisasi kebijakan agar realisasinya tepat dan saling mendukung. Sehingga jangan sampai perdasus yang mendapatkan apresiasi PBB terkait dengan lingkungan ini kemudian tidak bermanfaat karena adanya Kawasan Industri,” katanya.

“Maka kebijakan yang seirama ini juga diharapkan mencakup wilayah pengembangan di masing-masing daerah sesuai branding yang dicanangkan misalnya pemerintah harus konsisten dan sinkron soal penataan ruang di Bintuni, Sorong dan pariwisata yang ada di Raja Ampat,” tutup Filep.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Sekelompok massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) Anti Korupsi menggeruduk gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Aksi mereka menggeruduk gedung Kejagung untuk mempertanyakan sikap yang belum juga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Johanes Rettob yang telah ditetapkan sebagai terdakwa korupsi senilai Rp43 miliar untuk pengadaan dan operasional helikopter serta pesawat milik Pemkab Papua.

“Kami Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa orang asli Papua Anti Korupsi menyayangkan dan mempertanyakan alasan tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi kepada Plt Bupati Mimika terdakwa Johanes Rettob,” ujar Alfred Pabika, koordinator aksi dalam pernyataan sikapnya, Selasa (30/5/2023).

“Kami sebagai penggiat anti korupsi orang asli papua benar-benar kecewa atas sikap dan tindakan dari pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Papua yang membiarkan koruptor untuk tetap berkeliaran dan menggunkan uang APBD Pemda Mimika,” sambungnya. 

Alfred Pabika juga mempertanyakan sikap Kejati Papua yang tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Johanes Rettob yang disebut sudah melakukan kejahatan extraordinary crime.

“Apa Alasan kejati Papua tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa korupsi, Apakahini merupakan bagian dari penegakan hukum? Tentu saja tidak persoalan menyangkut korupsi kita ketahui bersama Bahwa korupsi Sebagai suatu kejahatan, extraordinary crime tingkat keseriusan dari kejahatan ini, terutama dalam konteks dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat,” imbuh Aldred.

Sementara itu kuasa hukum Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa OAP Anti Korupsi, Michael Himan mengatakan bahwa dalam kasus terdakwa Korupsi Plt bupati Mimika, pihaknya menemukan fakta bahwa telah menjadi perhatian serius oleh masyarakat papua dan tentu saja masyarakat indonesia.

“Penetapan tersangka terhadap Plt. Bupati Johanes Rettob yang saat ini sudah menjadi terdakwa terkait kasus pengadaan Pesawat dan helikopter adalah upaya selama ini yang didorong oleh Masyarakat dan Mahasiswa orang asli Papua anti korupsi,” ujar Michael Himan.

Namun dalam penetapan tersangka Plt. Bupati Johanes Rettob lanjut Michael Himan, hal itu tidak dibarengi dengan tindakan Penyidik Kejati Papua dalam melakukan penahanan terhadap tersangka Johanes Rettob yang menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Papua khususnya masyarakat Mimika.

“Berangkat dari pengalaman Putusan Sela dalam perkara tindak pidana korupsi, Hakim menolak Dakwaan JPU dan Terima Eksepsi Terdakwa dalam perkara korupsi pengadaan Pesawat dan Helikopter Pemda Mimika yang menjerat Plt Bupati Mimika Johanes Rettob (JR) dan Direktur PT. Asian One Air Silvi Herawaty.” jelasnya.

Hal ini menurut Michael Himan tentu saja menjadi preseden buruk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam sejarah Hakim membebaskan koruptor, akibat aparat penegak hukum dalam hal ini Kejati Papua membuat pengecualian dan tidak tegas dalam menahan terduga koruptor.

“Sesuai melimpahkan kembali berkas perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tertera pada SIPP PN Jayapura dengan nomor perkara: 09/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap.Pada tanggal 9 Maret 2023,” 

“Maka kami dari Aliansi Masyarakaat dan Mahasiswa Orang Asli Papua meminta kepada Kejaksaan Agung segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa korupsi Plt. Bupati Mimika sebelum sidang lanjutan pada tanggal 6 Juni 2023,” lanjutnya.

Penahanan terhadap terdakwa kata Alfred merupakan keputusan subyektif Penyidik dalam hal ini Kejati Papua dan sangat cukup alasan bagi Kejati Papua menahan tersangka Jonahes Rettob dikarenakan ancaman hukum tersangka Johanes Rettob diatas 5 (lima) tahun selain itu pasal 21 KUHAP.

“Alasan penahanan bagi tersangka adalah satu kekuatiran jika perbuatan kejahatan yang dilakukan akan berulang. Kedua, tersangka menghilangkan barang bukti dan ketiga tersangka melarikan diri. Dimana ketiga alasan penahan sesuai aturan main KUHAP tersebut sangat beralasan terhadap tersangka/terdakwa Johanes Rettob dilakukan penahanan, sebelum persidangan pada tanggal 6 juni 2023,” tandasnya.

QATAR, JAGAINDONESIA.COM – Dr. Filep Wamafma berdiskusi tentang persoalan pendidikan dan masa depan generasi Papua dengan Duta Besar Indonesia untuk Negara Qatar, Ridwan Hassan di sela-sela agenda kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Qatar.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Hassan menyampaikan bahwa memperjuangkan pendidikan generasi daerah di Papua adalah hal yang mulia. Menurutnya, kemajuan suatu daerah bukan saja ditentukan oleh infrastruktur namun juga kualitas sumber daya manusia (SDM).

Terkait SDM Papua, Ridwan menitip pesan khusus kepada mahasiswa/i di tanah Papua agar terus belajar dan berusaha mengejar cita-cita hingga dapat diwujudkan untuk masa depan. Sebab tanah Papua memiliki sumber daya alam (SDA) yang berlimpah dan harus dibarengi dengan kualitas SDM yang unggul.

“Saya merasa bangga dan senang karena bisa berjumpa dengan pak Filep saat ini dalam agenda kunjungan DPD RI di Qatar. Dengan demikian saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa Papua untuk teruslah belajar dan mengejar mimpi meski seolah setinggi langit serta berani membuat terobosan lewat segala aspek terutama berawal dari pendidikan yang baik,” pesan Ridwan, Selasa (30/5/2023) malam waktu Qatar.

Menanggapi pesan moral dan motivasi Dubes Qatar, Dr. Filep Wamafma menyampaikan terima kasih dan penghormatan khusus kepada Ridwan Hassan yang sangat peduli terhadap pendidikan di tanah Papua.

“Seorang Dubes RI untuk negara Qatar saja sudah berbicara tentang pendidikan di tanah Papua, maka pesan yang beliau sampaikan tentu menjadi dorongan dan inspirasi bagi mahasiswa/i di tanah Papua agar jangan pernah menyerah dan putus asa. Dan teruslah belajar untuk mewujudkan mimpi,” ungkap Filep (WRP)

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mengungkapkan kondisi paradoks yang terjadi di tanah Papua. Menurutnya, data dan fakta telah menunjukkan tanah Papua memiliki beragam kekayaan alam yang melimpah baik bahan tambang berupa emas, tembaga, perak, minyak dan gas bumi serta keanekaragaman hayati di hutan maupun lautan.

Akan tetapi kekayaan alam tersebut tidak sejalan dengan kondisi masyarakat di tanah Papua yang hingga saat ini masih menempati persentase penduduk miskin tertinggi secara nasional. Pada September 2022, BPS merilis daftar provinsi termiskin di Indonesia yang menunjukkan bahwa Provinsi Papua masih memimpin dengan persentase penduduk miskin tertinggi yakni sebesar 26,86%, meningkat 0,24% poin terhadap Maret 2022, yang diikuti oleh Provinsi Papua Barat sebesar 21,84%.

“Dalam tampilan angka kemiskinan itu, Pemerintah melalui Kementerian ESDM, menyatakan bahwa dalam laporan Peluang Investasi Emas-Perak Indonesia, Pulau Papua memiliki cadangan bijih emas hampir 1,9 miliar ton pada 2020. Jumlah itu setara dengan sekitar 52% dari total cadangan bijih emas nasional. Tanah Papua sungguh kaya,” ucapnya, Rabu (31/5/2023).

Filep menambahkan, tambang emas tersebut tersebar di enam kabupaten, yakni Pegunungan Bintang, Keerom, Nabire, Dogiyai, Mimika dan Paniai. Alokasinya ialah sumber daya biji 3.2 miliar ton, sumber daya logam 0.002 juta ton, cadangan biji 1.87 miliar ton, dan cadangan logam 0.0015 juta ton.

“Bukan cuma emas, tembaga, pada 2021, tambang Grasberg yang ada di Papua, memproduksi 1.34 miliar ton tembaga. Ada juga 1.76 juta ton biji dan 1.875 juta ton biji untuk cadangan perak; bahkan batu bara, alumunium, minyak bumi, nikel, marmer, semuanya ada di Papua,” sambungnya.

Tak hanya itu, pimpinan Komite I DPD RI ini juga menyinggung kekayaan SDA gas alam dengan merujuk data Kementerian ESDM yang menyebutkan, Indonesia memiliki cadangan gas alam/gas bumi sebesar 41,62 triliun kaki kubik persegi pada 2021. Bahkan disebutkan, cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia berhubungan erat dengan cekungan sedimen dimana penyebarannya berada di utara dan selatan Papua.

“Sebagian cadangan yang terdapat di daerah Kepala Burung dan Bintuni kini telah berproduksi, sedangkan daerah lainnya masih dalam tahap eksplorasi. Teluk Bintuni menjadi lokasi pertambangan serta pengolahan LNG terbesar di Papua Barat. Pertambangan yang dibangun oleh pemerintah tersebut disinyalir menyimpan cadangan mencapai 500 miliar kubik. Selain Teluk Bintuni, cadangan lainnya tersimpan di wilayah Sorong, Kapulanda, Babo, dan Klamono. Saat ini cadangan di Papua Barat adalah yang terbesar ketiga untuk skala nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, di sektor kehutanan, Papua Barat menjadi provinsi dengan persentase kawasan hutan terbesar, yakni 87,3%. Persentase itu didapatkan dari luas daratan Papua Barat sebesar 9,6 juta hektare, sementara kawasan hutannya mencapai 8,39 juta hektare. Sedangkan Papua menempati posisi kedua dengan persentase kawasan hutan mencapai 78,5%.

“Sayangnya, berdasarkan Catatan Akhir Tahun Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, terpantau deforestasi di Papua pada tahun 2022 seluas 19.426 hektar, seluruhnya berasal dari aktivitas bisnis pembalakan kayu dan perkebunan kelapa sawit,” sebut Filep.

Sebagai timbal balik, sampai dengan tahun 2022, Papua dan Papua Barat telah memperoleh transfer Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp154,91 triliun dalam rangka melaksanakan Otsus di Tanah Papua.

Akan tetapi, sampai tahun 2022, Papua masih menjadi provinsi dengan IPM terendah, yakni hanya 61,39 pada 2022, diikuti Papua Barat dengan IPM 65,89. Hal itu sejalan dengan data BPS yang menyebutkan hanya 80.427 orang jumlah mahasiswa sarjana dari Papua pada tahun 2019 dari jumlah penduduk sebanyak 3.322.526 orang.

Kemudian, Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya juga menjadi Wilayah Ke-23 dan 24 yang disisir permasalahan stunting serta kemiskinan ekstremnya oleh Kemenko PMK. Sebelumnya dalam dialog, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy menyampaikan bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi di Papua Barat yaitu sebesar 51,5 persen.

Hal tersebut karena minimnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, seperti rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, serta masih ditemukan balita yang tidak mendapatkan makanan tambahan.

Oleh sebab itu, Senator Filep mengajak pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk membahas serta mencarikan solusi atas 4 akar permasalahan di Papua yang dirumuskan oleh peneliti LIPI sejak lama. Keempat akar permasalahan itu yakni:

(1) Sejarah integrasi Papua ke Indonesia yang dilakukan melalui referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 dimana terindikasi adanya kecurangan yang dilakukan pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan isi dari Perjanjian New York, yaitu “one man one vote”; (2) Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan negara yang berlangsung hingga saat ini; (3) Marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua yang terus meningkat; serta (4) Kegagalan pembangunan infrastruktur sosial yang terjadi di Papua, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ekonomi rakyat.

“Kondisi ini tentu memprihatinkan, saya berharap kajian LIPI yang telah merumuskan empat akar permasalahan penyebab konflik di Papua itu dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya bersama-sama, sehingga stigma kemiskinan akan dapat dihindari. Dan, sudah lebih dari 20 tahun Otsus berjalan, kita berharap akan dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkasnya.