Minggu, 18 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 6

Miliki Akreditasi ‘Baik Sekali’, Rektor Filep: IHTP Tawarkan Prodi S1 dan S2 Berkualitas

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Rektor IHTP, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum mengajak masyarakat untuk berkuliah ke Institut Ilmu Hukum, dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP) di Manokwari. IHTP menawarkan sejumlah Program Studi  antara lain S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Manajemen Rekayasa dan S2 Ilmu Hukum yang saat ini telah berjalan dan membuka kesempatan kepada masyarakat luas.

Senator Filep mengajak masyarakat luas dari semua elemen untuk melanjutkan studi di IHTP untuk terus membangun intelektualitas dan SDM unggul di tanah Papua

“Pendaftaran program S1 dan program S2 masih dibuka hingga 5 Agustus 2026. Ayo gunakan kesempatan emas ini untuk mengenyam ilmu di perguruan tinggi IHTPP Manokwari,” ajak Filep Wamafma.

Adapun program studi S1 Ilmu Hukum memiliki tujuan yakni menghasilkan sarjana hukum yang profesional, kompeten, dan berkarakter luhur. Di samping itu, lulusan diharapkan mampu memahami, menerapkan dan mengembangkan sistem hukum demi menegakkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban di masyarakat.

Bidang akademik dan keahlian ini meliputi:

1. Menguasai teori hukum: Memahmi konsep dasar, asas, dan sistem hukum nasional dan internasional.

2. Keterampilan praktis: Melatih kemampuan beracara, perancangan kontrak (legal drafting), dan penyelesaian sengketa.

3. Berpikir kritis: Mengasah logika dan analisis tajam dalam memecahkan masalah hukum.

Kemudian, Kontribusi Sosial dan Penegakan meliputi:

1. Menegakkan keadilan: Berperan aktif mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

2. Kesadaran hukum: Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat lewat pengabdian.

3. Pembaharuan hukum: Mengembangkan riset dan kajian kritis guna mendukung pembangunan hukum nasional.

Selanjutnya, Prodi S1 Ilmu Pemerintahan bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai teori, sistem, dan manajemen kepengurusan negara. Program ini mendidik mahasiswa agar mampu merumuskan kebijakan publik, mengelola birokrasi, serta melayani masyarakat secara efektif di tingkat pusat maupun daerah.

“Fokus pendidikan dan keilmuan ini meliputi memahami konsep dasar ilmu, teori, dan bentuk penyelenggaraan negara, menganalisis dinamika kebijakan publik serta masalah politik lokal dan menguasai manajemen birokrasi dan administrasi lembaga publik,” ujarnya.

“Lalu sasaran dan kompetensi lulusan seperti mencetak tenaga ahli yang paham tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Lalu, menghasilkan peneliti dan pengamat masalah-masalah sosial politik dan mempersiapkan praktisi yang siap bekerja di instansi pemerintah, legislatif, atau lembaga non-pemerintah,” urai Filep.

Ketiga, Prodi S1 Manajemen Rekayasa merupakan program studi yang menggabungkan ilmu manajemen, rekayasa, dan teknologi guna menghasilkan lulusan profesional yang mampu menjembatani dunia teknik dan bisnis.

“Tujuan Program Studi ini meliputi mengintegrasikan atau menggabungkan kemampuan teknis rekayasa dengan strategi manajemen dan bisnis. Kemudian mengelola proyek Kompleks yaitu memastikan proyek berbasis teknologi selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Mendorong Inovasi dengan mengembangkan produk dan proses baru yang bernilai tambah bagi pasar. Dan mengoptimalkan bisnis seperti merancang serta memperbaiki sistem kerja dan proses bisnis agar efisien,” katanya.

“Dengan adanya program studi di IHTP, lulusan kita akan siap terjun dan berkarir di dunia profesional dan kompetitif. Mari menatap masa depan gemilang bersama IHTP,” pungkas Filep. (WRP)

Bertemu Lurah Wasior, KAPP Bidang UMKM Bahas Pemanfaatan Lapak Kosong Jadi Kawasan Ekonomi Tersentral

Penulis
uma ruhmana
-
0

WASIOR, JAGAINDONESIA.COM – Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Teluk Wondama, Elisabeth Wabdaron yang didampingi anggotanya Lisa Marani, bertemu dengan Lurah Wasior Christine Karubuy, SE di Wasior, Rabu (5/8/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Christine Karubuy menyampaikan bahwa saat ini terdapat sejumlah lapak kosong milik kelurahan Wasior yang kurang terawat dan terabaikan, yang pada kenyataannya seringkali dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak pantas dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Mendengar hal tersebut, Elisabeth Wabdaron yang merupakan Ketua Bidang UMKM KAPP menyampaikan permohonan kerjasama kepada pihak kelurahan agar lapak-lapak kosong tersebut dikelola bersama dan diubah fungsinya menjadi kawasan ekonomi tersentral yang tertib, bersih dan bermanfaat nyata bagi warga.

‘Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kasih karunia-Nya pertemuan singkat ini dapat berlangsung dengan penuh kerukunan, saling memahami, dan melahirkan niat baik demi kemajuan bersama di tanah Teluk Wondama. Semoga langkah kebaikan yang kami rencanakan untuk memanfaatkan lapak kosong dengan maksimal ini senantiasa dibimbing, diberkahi, dan terlaksana dengan lancar demi kesejahteraan masyarakat Wasior pada khususnya dan Kabupaten Teluk Wondama pada umumnya,” ungkapnya.

Usulan ini pun disambut baik oleh Lurah Wasior tersebut dan menyampaikan harapannya agar lapak-lapak tersebut terlebih dahulu dibersihkan, lalu dimanfaatkan sepenuhnya oleh mama-mama Papua dan pelaku usaha lokal.

“Mengingat momentum peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 akan ada rangkaian kegiatan khusus di kawasan Pelabuhan Wasior, kami mengundang rekan-rekan UMKM KAPP untuk memanfaatkan lapak-lapak tersebut guna menjual berbagai makanan khas mama-mama Papua dan produk khas Teluk Wondama,” ujar Christine.

Di kesempatan yang sama, Lisa Marani menegaskan bahwa pihak UMKM KAPP akan menyampaikan surat permohonan resmi kepada Kelurahan Wasior terkait kesepakatan pinjam pakai lapak, serta akan menyerahkan daftar data anggota UMKM yang aktif dan bersedia memanfaatkan fasilitas yang diberikan.

Sementara itu, pihak Kelurahan Wasior bersama seluruh jajaran dan UMKM KAPP akan melaksanakan kegiatan Jumat Bersih Bersama di areal lapak-lapak tersebut, guna mempersiapkan tempat agar layak, rapi dan nyaman untuk digunakan sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

“Semoga kerjasama yang indah ini membawa berkat luas, membangkitkan semangat kemandirian warga, dan menjadi teladan harmoni antara pemerintah kelurahan dan pelaku usaha di Teluk Wondama,” ujar Christine. (MW)

Rektor IHTP Tegaskan Komitmen Penguatan Tata Kelola Institusi Menuju Kampus yang Profesional, Disiplin, Sinergis, Inovatif, dan Berdaya Saing

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHPT) menggelar Rapat Kerja yang dipimpin langsung oleh Rektor dengan mengusung tema ‘Penguatan Tata Kelola Institusi Menuju IHTP yang Profesional, Disiplin, Sinergis, Inovatif, dan Berdaya Saing.’

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan program studi dalam memperkuat tata kelola institusi serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan tinggi.

Dalam arahannya, Rektor menegaskan bahwa profesionalisme harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan IHPT.

“Seluruh pejabat dan pegawai diharapkan menjunjung tinggi objektivitas, integritas, disiplin, serta mengutamakan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi maupun hubungan kekeluargaan. Budaya kerja yang produktif, tepat waktu, berorientasi pada hasil, dan didukung penguasaan data menjadi syarat penting dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang modern,” ungkap Dr. Filep Wamafma, dikutip Rabu (29/7/2026).

Filep juga menekankan pentingnya membangun sinergi antarseluruh unit kerja melalui koordinasi dan kolaborasi yang efektif. Menurutnya, setiap unit harus memahami fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya sehingga pelayanan kepada mahasiswa dapat berjalan secara terpadu, cepat, dan berkualitas tanpa adanya ego sektoral.

“Selain itu, aspek integritas dan kepemimpinan menjadi perhatian utama dalam membangun budaya organisasi. Seluruh sivitas akademika diharapkan memberikan pelayanan yang jujur, transparan, bebas dari praktik transaksional di luar ketentuan, serta membangun komunikasi internal yang terbuka dan konstruktif. Para pimpinan juga diharapkan menjadi teladan, mampu membina bawahannya, menerima masukan, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif,” ujarnya.

Di bidang sumber daya manusia, Rektor menegaskan bahwa inovasi dan kreativitas harus menjadi budaya kerja di seluruh lingkungan kampus. Pengembangan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa akan terus menjadi prioritas, disertai sistem penghargaan bagi pegawai berprestasi serta pembinaan bagi mereka yang masih memerlukan peningkatan kapasitas.

Rapat kerja ini juga memberikan perhatian khusus pada penguatan sistem akademik. Program studi didorong untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penataan administrasi akademik, layanan konseling mahasiswa, pengembangan penelitian, serta kegiatan kemahasiswaan yang inovatif. Kurikulum juga harus terus diperbarui agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta tantangan pembangunan di Tanah Papua.

“Dalam rangka memperkuat daya saing institusi, IHPT akan memperluas jejaring kemitraan dengan berbagai lembaga di dalam maupun luar negeri guna mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di sisi lain, institusi juga akan mengembangkan berbagai unit usaha strategis melalui optimalisasi aset kampus, layanan pelatihan, sertifikasi, konsultasi, koperasi, serta berbagai bentuk usaha produktif lainnya sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian dan keberlanjutan institusi,” katanya.

Rektor turut menegaskan bahwa program studi merupakan pusat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, seluruh unit kerja wajib memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penataan laboratorium beserta sistem pengelolaannya juga akan diperkuat agar mampu mendukung proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa secara optimal.

Melalui rapat kerja ini, seluruh sivitas akademika IHPT menyatakan komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola institusi yang profesional, disiplin, berintegritas, inovatif, dan berdaya saing. Komitmen tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan visi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua sebagai perguruan tinggi unggul yang melahirkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Papua dan Indonesia.

Senator Filep Soroti Imbas Kebijakan Efisiensi Daerah, Juga Dorong MBG Difokuskan pada Daerah Prioritas

Penulis
uma ruhmana
-
0
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mencermati sejumlah persoalan daerah imbas implementasi kebijakan efisiensi dan persepsi publik yang berkembang perihal dinamika program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak menyita perhatian belakangan ini.

Menurutnya, berbagai indikasi menampilkan penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo yang dikaitkan dengan dua isu utama yakni sikap terhadap penegakan hukum dan dampak kebijakan efisiensi anggaran daerah. Hal ini termasuk terkait program MBG sebagai program prioritas yang dinilai perlu diperbaiki tata kelolanya agar tidak memperburuk persepsi publik.

“Soal penegakan hukum dan persepsi korupsi, diantara sumber kekecewaan publik disebut berasal dari penilaian bahwa penegakan hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi, belum memberi keyakinan kuat kepada masyarakat tentang keadilan hukum itu sendiri. Pengungkapan sejumlah kasus korupsi akhir-akhir ini, selain sebagai simbol penegakan hukum juga menggerus kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas pejabat di birokrasi,” ujar Filep dalam keterangan yang diterima Rabu (29/7/2026).

“Masyarakat juga merespons kuat implementasi program prioritas presiden yakni MBG di daerah, yang dipandang membuka ruang bagi oknum tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan program ini sebagai sarana korupsi. Persepsi ini membuat sebagian masyarakat sejak awal kurang respek ke program MBG, lalu ketidakpercayaan semakin menguat ketika muncul dugaan penyimpangan, apalagi di struktur pusat. Publik menyayangkan jika program yang baik namun realisasinya kurang maksimal karena celah korupsi,” sambungnya.

Di sisi lain, tambah Filep, kebijakan efisiensi anggaran daerah dinilai berdampak langsung pada performa pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi. Menurutnya, efisiensi tersebut berdampak menekan perputaran ekonomi lokal, menurunkan partisipasi masyarakat dan membuat kepala daerah terkendala menjalankan visi-misinya.

“Akibatnya, kapasitas pemerintah daerah untuk budgeting dan realisasi program menjadi makin lemah, sehingga persepsi publik di daerah melihat pusat seperti tidak mampu menghadirkan banyak kebijakan yang kontributif melalui pemerintah daerah. Kondisi ini juga disebut memperlebar jarak antara rakyat dan pemerintah karena kebutuhan masyarakat tidak lagi terjawab secara memadai,” urai Filep.

Terkait kondisi ini, senator Papua Barat itu menyampaikan sejumlah temuan dan aspirasi yang didapati saat kunjungan ke daerah. Berdasarkan hasil pemantauan, muncul indikasi bahwa sejumlah kepala daerah mencari pinjaman di Jakarta maupun di daerah lain sebagai dampak dari keterbatasan anggaran.

“Situasi ini dinilai ironis karena berpotensi meninggalkan beban utang bagi kepala daerah berikutnya. Perkembangan ini sebagai ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan daerah. Presiden dan kabinet diharapkan mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran daerah,” katanya.

“Kami mendorong agar ruang distribusi anggaran dibuka lagi supaya pemerintah daerah dapat kembali menyusun program strategis. Perbaikan pada level daerah dipandang penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat,” kata dia menambahkan.

Oleh sebab itu, Filep memandang perlunya program MBG tetap diproteksi karena menyangkut skala prioritas nasional di tengah tekanan anggaran. Adapun pengawasan korupsi di BGN, termasuk pada mitra, penyusun kebijakan, dan pelaksana daerah juga harus diperketat.

“Misalnya, transaksi keuangan harus lebih ketat dan rasional. Dan lagi khususnya daerah 3T dan kelompok rentan semestinya menjadi prioritas utama, bukan justru wilayah yang lebih terkonsentrasi di Jabodetabek. Jangan sampai program ini hanya menjadi alat politik dan tetap bermasalah, maka risikonya kepercayaan rakyat terhadap Presiden akan semakin besar,” pungkasnya.

Gubernur Dominggus: Dari Rahim IHTP Akan Lahir Lulusan yang Kompetitif, Kreatif, Inovatif dan Berintegritas

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menghadiri rapat senat terbuka alih status kelembagaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP) yang terlaksana pada Selasa, 21 Juli 2026.

Dalam momen bersejarah ini, Dominggus menyampaikan dari rahim Institut baru tersebut akan lahir lulusan-lulusan yang siap berdaya saing, mandiri, inovatif, kreatif, baik secara nasional, internasional hingga global.

Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus menyampaikan bahwa hadirnya IHTP ini merupakan bagian dari transformasi penting untuk menatap masa depan dan kemajuan daerah Papua Barat sebagaimana simbol Papua Barat Cinta Negeriku.

Tak hanya itu, menurutnya transformasi ini merupakan bagian dari menifestasi visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai refleksi pembangunan pendidikan di tanah Papua, khususnya pemerintah Papua Barat untuk terus mendukung kemajuan pendidikan.

“Saya ingin tekankan bahwa langkah ini bukan akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Tantangan Institut ini kedepannya semakin besar, maka perlu selalu dan semakin kreatif dan inovatif untuk pembangunan pendidikan di tanah Papua yang jauh lebih baik,” pesan Dominggus.

Lebih lanjut, Dominggus Mandacan yang juga adalah Kepala Suku Besar Arfak ini mengatakan, bahwa kehadiran IHTP di Manokwari Papua Barat memikul harapan untuk mencetak generasi masa depan anak Papua yang memiliki potensi tinggi dan karir-karir yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi memiliki mental integritas dan nilai-nilai moral yang luhur.

“Semoga dari rahim institut ini akan lahir lulusan-lulusan yang kompetitif guna memberikan dampak positif bagi Indonesia dan tanah Papua. Maka marilah kita bergandeng tangan membangun masa depan tanah Papua dengan tujuan membangun Papua Barat yang cinta damai, sejahtera, dan mandiri,” ujar Dominggus. (WRP)

STIH Bertransformasi Jadi IHTP Manokwari, Dr. Filep Wamafma Resmi Dilantik Jadi Rektor

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum resmi dilantik menjadi Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua pasca transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 631/B/O/2026.

Adapun pelantikan Rektor IHTP Manokwari itu dilakukan oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari, Petrus Makbon, SH. Setelah itu, Rektor Filep Wamafma melantik tiga unsur wakil rektor, yakni Wakil Rektor I Dr. Marius Sakmaf, S.H.,M.H., Wakil Rektor II Enni M. Sasea, SE., M.H, Wakil Rektor III Ishak S.K. Mansawan, SH., M.H diikuti oleh jajaran unsur pimpinan administrasi akademik IHTP Manokwari.

Momentum bersejarah ini dilaksanakan dalam rapat senat terbuka yang dipimpin langsung oleh Rektor IHTP, Dr. Filep Wamafma, Selasa (21/7/2026) bertempat di Aston Niu Manokwari. Agenda tersebut turut disaksikan oleh perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, Teknologi Republik Indonesia, Anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Anggota DPR Papua Barat, Ketua LLDIKTI Wilayah XIV, serta kalangan akademisi setempat, Unsur Muspida provinsi dan kabupaten Manokwari, tokoh masyarakat, mahasiswa dan tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Filep Wamafma menyampaikan bahwa STIH Manokwari yang berdiri sejak 51 tahun telah berkontribusi mencetak ribuan sarjana hukum. Oleh karena itu, momentum alih status ini sangat bermakna, utamanya dalam upaya meningkatkan daya saing mencetak sumber daya manusia (SDM) yang lebih unggul dan mandiri kedepannya.

Lebih lanjut, pada pidato perdananya sebagai rektor, Filep menguraikan kilas balik perjalanan panjang dirinya bersama STIH Manokwari sejak lulus menjadi sarjana hukum pada 2003 di STIH Manokwari. Menjadi alumnus STIH mendorongnya untuk terus mengabdi bagi kemajuan almamater merah itu.

Kini terbukti di usia ke-51 tahun, STIH Manokwari telah bertransformasi menjadi IHTP. Sebagai lulusan STIH dan pimpinan 3 periode, hal ini menjadi kebanggaan tersendiri baginya yang terbukti konsisten mewujudkan kemajuan lembaga dan SDM generasi Papua yang berkualitas.

“Untuk membangun dunia pendidikan yang berkualitas, bermutu, bersaing, dan mandiri serta mengikuti perkembangan pesat di era digitalisasi di tanah Papua, dibutuhkan kerja keras, kolaborasi, dan dukungan semua pihak. Mari bersama terus membangun untuk kemajuan SDM di tanah Papua,” ungkap Filep Wamafma.

Dalam kesempatan ini, Filep menyampaikan kepada seluruh mahasiswa dan jajaran pimpinan di lingkungan kampus bahwa pelantikan tersebut menjadi tanda berubahnya nama STIH yang akan dikenang sebagai bagian dari IHTP. Selanjutnya, IHTP akan menjadi nama yang melekat dengan seluruh aktivitas institut hukum tersebut di masa depan.

“Jadi selanjutnya nama Institut Hukum Teknologi dan Pembangunan Papua Manokwari akan menjadi nama baru bagi kampus tercinta kita ini. Mari bergandeng tangan untuk memajukan almamater kita jauh lebih progresif ke depannya,” ucap Filep. (WRP/Humas IHTP)

Filep Wamafma Minta Imigrasi dan APH Bersihkan TKA Ilegal Perusak Lingkungan Papua Barat

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Anggota DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyoroti warga negara asing (WNA) yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja di Papua Barat.

Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) bersama Direktorat Jenderal Imigrasi memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) ilegal di wilayah tersebut.

Menurut Filep, pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara serta memastikan seluruh WNA yang masuk ke Indonesia mematuhi aturan keimigrasian.

“Kalau seseorang masuk menggunakan visa wisata tetapi digunakan untuk bekerja, itu merupakan bentuk penyalahgunaan izin tinggal. Karena itu pengawasan oleh Imigrasi harus diperketat,” ujarnya kepada wartawan di Manokwari, Senin (20/7/2026).

Filep juga menanggapi dugaan keterlibatan WNA dalam aktivitas kerja di Distrik Masni, SP 7 Kabupaten Manokwari.

Ia menekankan, apabila ditemukan pelanggaran, APH harus bertindak tegas.

“Kalau terbukti melanggar, perusahaannya harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan WNA tersebut harus dideportasi,” tegasnya.

Selain isu keimigrasian, Filep meminta perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran lingkungan oleh pelaku usaha di Papua Barat.

Ia menilai penindakan tidak cukup hanya berupa teguran administratif, melainkan harus disertai proses hukum.

Ia mencontohkan praktik pertambangan ilegal yang masih menggunakan merkuri dan berpotensi merusak lingkungan.

“Kalau hanya sebatas mengingatkan tanpa ada tindakan, negara ini bisa dipermainkan oleh para mafia. Kita adalah negara hukum, sehingga hukum harus benar-benar ditegakkan,” katanya.

Sebagai anggota DPD RI, Filep menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum, baik terkait izin tinggal WNA maupun pelanggaran lingkungan hidup.

Ia berharap APH dan Imigrasi menjalankan kewenangan secara profesional dan konsisten demi menjaga kedaulatan negara serta memberikan kepastian hukum di Papua Barat.

Sumber: Tribun Papua Barat

Sikapi Krisis Kemanusian di Papua, Forum Umat Kristiani Indonesia Rilis 7 Pernyataan Sikap

Penulis
uma ruhmana
-
0

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – 

Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) merespons situasi krisis keamanan dan kemanusiaan di tanah Papua imbas konflik bersenjata. Adapun FUKRI terdiri dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), KWI (Konferensi Waligereja Indonesia yang mewakili umat Katolik), Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII), Persekutuan Baptis Indonesia (PBI), Bala Keselamatan (BK), Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), juga Gereja Ortodoks Indonesia (GOI).

FUKRI menyatakan, lebih dari lima dekade setelah Papua berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Tanah Papua masih menyisakan luka kemanusiaan yang belum kunjung dipulihkan. Konflik bersenjata yang terus berlangsung telah menimbulkan korban jiwa tanpa henti, baik dari kalangan orang asli Papua, warga sipil non-Papua, aparat keamanan, maupun pihak-pihak lain yang terjebak dalam pusaran kekerasan.

Di tengah situasi tersebut, perempuan, anak-anak, tokoh agama, tenaga kesehatan, guru, petani, dan masyarakat adat tetap menjadi kelompok yang paling rentan menanggung akibatnya.

“Peristiwa-peristiwa tragis yang kembali terjadi di Intan Jaya dan sejumlah wilayah konflik lainnya di Tanah Papua dalam beberapa bulan terakhir, memperlihatkan bahwa krisis kemanusiaan di Papua bukan lagi persoalan insidental, melainkan krisis struktural yang terus berulang tanpa penyelesaian yang bermartabat,” tulis FUKRI dikutip dari rilis resmi, Jumat (17/7/2026).

FUKRI menyebut, berbagai laporan juga menunjukkan bahwa perempuan, bahkan termasuk perempuan hamil, serta warga sipil menghadapi risiko yang sangat tinggi dalam situasi konflik dan pengungsian. Pada saat yang sama, negara terus memperkuat pendekatan keamanan melalui penambahan satuan-satuan militer non-organik, pembangunan instalasi pertahanan baru, serta pengerahan personel keamanan dalam konteks berbagai program pembangunan strategis nasional.

Kebijakan itu disebut memunculkan pertanyaan mendasar yang patut dijawab secara jujur. Apakah pendekatan keamanan yang zemakin dominan benar-benar merupakan jawaban atas kebutuhan utama Orang Asli Papua, atau justru memperpanjang rasa takut, ketidakpercayaan, dan penderitaan masyarakat sipil?

Menurut FUKRI, keamanan yang sejati bertumbuh dari keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak-hak warga negara, dan kesediaan untuk membangun dialog yang tulus. Sikap tersebut bukan hanya bersumber dari iman Kristiani, tetapi juga pada komitmen kebangsaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan
kehidupannya, sedangkan Pasal 28I menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Karena itu, setiap kebijakan negara termasuk kebijakan keamanan di Tanah Papua, dipandang harus diuji berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut melindungi kehidupan dan martabat manusia,” tulisnya.

Berdasarkan pergumulan itu FUKRI menyampaikan 7 poin pernyataan sikap, antara lain:

1. Keprihatinan yang sangat mendalam atas krisis kemanusiaan yang tidak kunjung berakhir di Tanah Papua. Perdamaian hanya dapat dibangun di atas kebenaran, keadilan, kasih, dan kebebasan. Sukacita dan harapan, duka dan kecemasan manusia adalah sukacita dan harapan, duka dan kecemasan gereja.

“Karena itu, kami menyerukan kepada seluruh pihak yang bersenjata, baik aparat
negara maupun kelompok bersenjata non-negara, untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan mengutamakan keselamatan warga sipil di atas kepentingan apa pun,” tulisnya.

2. Mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua. Sebab, pengalaman panjang menunjukkan bahwa dominasi pendekatan militeristik tidak mampu menghadirkan perdamaian yang berkeadilan. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru terus memunculkan pengungsian, trauma sosial, ketakutan, dan siklus kekerasan yang berulang.

“Sebab ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bukanlah
bertambahnya kekuatan keamanan, melainkan berkurangnya penderitaan rakyat, terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” urainya.

3. Mendesak pemerintah memberikan prioritas utama kepada penanganan krisis kemanusiaan dan para pengungsi internal (Internally Displaced Persons/IDPs).

“Hingga kini, ribuan warga sipil masih hidup sebagai pengungsi di berbagai wilayah Papua dengan keterbatasan akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan,
perlindungan, dan pelayanan pastoral,” tulis FUKRI.

4. Menegaskan kembali bahwa dialog kemanusiaan merupakan jalan yang paling
bermartabat untuk menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.

5. Menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia beserta seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan penyelamatan kehidupan manusia sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan di Tanah Papua.

“Gereja tidak berpihak kepada kekerasan dalam bentuk apa pun. Gereja berpihak
kepada kehidupan, kepada mereka yang terluka, kepada para pengungsi, kepada
perempuan dan anak-anak, kepada masyarakat adat, dan kepada setiap keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi,” katanya.

6. Mengajak seluruh gereja di Indonesia untuk semakin memperkuat pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat Papua, khususnya bagi para korban kekerasan dan para pengungsi.

7. Mendesak pemerintah agar memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi gereja untuk menjalankan panggilan kemanusiaannya tanpa rasa takut dan tanpa stigma.

“Pelayanan gereja kepada masyarakat yang menderita tidak boleh dicurigai sebagai
bentuk keberpihakan terhadap kelompok tertentu ataupun dikaitkan dengan gerakan separatisme. Negara justru berkewajiban mendukung, melindungi, dan memfasilitasi pelayanan kemanusiaan gereja sebagai bagian dari upaya bersama memulihkan martabat manusia, membangun kepercayaan, dan menghadirkan perdamaian yang berkeadilan di Tanah Papua,” tulis FUKRI dalam pernyataan sikapnya.

Sambut Baik Antusiasime Pendaftar, STIH Manokwari Gelar TPA Online di Lab Komputer Terintegrasi

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari melaksanakan Tes Potensi Akademik (TPA) berbasis komputer yang diikuti oleh calon mahasiswa baru bertempat di laboratorium milik STIH yang berlangsung pada 15-16 Juli 2026. Dalam seleksi masuk STIH kali ini, peserta menjalani dua tahap yakni TPA dan Wawancara.

Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum, mengapresiasi pelaksanaan TPA berbasis komputer tersebut guna memudahkan jalannya seleksi hingga proses evaluasi maupun penilaian.

“Kami menyambut baik antusias dari peminat atau pendaftar STIH yang dalam tahap seleksi ini, semua peserta menggunakan aplikasi komputer sebagai sarana tes secara online. Dan kami pun juga telah memiliki fasilitas yang memadai sehingga seleksi berjalan dengan lancar dan tertib,” ujar Filep, Kamis (16/7/2026).

Selain TPA, peserta selanjutnya mengikuti seleksi wawancara dengan para dosen profesional yang ditunjuk berdasarkan SK Ketua STIH Manokwari. Seleksi masuk STIH tahun ini dilaksanakan secara bertahap guna mengakomodasi antusiasme pendaftar yang sangat tinggi.

Di kesempatan yang sama, Dr. Filep Wamafma mengajak sekaligus mengedukasi kepada seluruh masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke STIH Manokwari. Menurutnya, STIH Manokwari yang terus berprogres dan meningkatkan kualitas serta mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi siap menjadi mitra sukses calon generasi emas Papua.

“Saya mengajak pemuda-pemudi, semua masyarakat baik yang telah tamat dari SMA/SMK/Sederajat dan masyarakat umum yang bekerja di sektor swasta, PNS, TNI/Polri untuk melanjutkan kuliah ke STIH, kami masih membuka kesempatan seluas-luasnya hingga pada tanggal 31 Juli 2026,” ungkap Filep.

Ia menambahkan, STIH Manokwari tidak hanya terpusat di Kota Manokwari dan memiliki dua cabang kampus yang terletak di Distrik Momi Waren, kabupaten Manokwari Selatan, dan SP-3 distrik Prafi, Kabupaten Manokwari. Kedua lokasi ini pun telah melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara lancar dan tertib.

“Kedua titik kampus kuliah STIH ini sangat strategis, ada di kabupaten Manokwari Selatan untuk memudahkan masyarakat dan menjangkau Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak juga Teluk Wondama dan sebaliknya cabang kampus kuliah di SP-3 Prafi menjangkau masyarakat dari Tambrauw dan dataran SP kabupaten Manokwari,” urainya lagi.

Tak hanya itu, terkait sarana-prasarana kuliah, STIH Manokwari juga semakin lengkap dan mutakhir. Selain Gedung kuliah tetap, juga terdapat ruang pelayanan publik, perpustakaan, fasilitas digital, ruang pengembangan bakat dan minat mahasiswa dan lainnya sebagai penunjang pengembangan kualitas SDM sivitas akademika STIH.

Selain itu, Dr. Filep Wamafma yang juga merupakan putra asli Papua sekaligus Senator DPD RI asal Papua Baat ini pun memberikan peluang terbuka berupa beasiswa bagi pendaftar yang telah tamat dalam 3 tahun terakhir dari SMA/SMK/Sederajat. Beasiswa yang disediakan ini akan membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa sejak masuk kuliah hingga wisuda.

Untuk dapat memperoleh beasiswa, peserta perlu mendaftar resmi ke STIH dan memastikan status diterima sebagai mahasiswa. Selanjutnya, apabila telah terverifikasi, mahasiswa akan mengikuti seleksi beasiswa sesuai petunjuk dan teknis yang berlaku.  (WRP/Humas STIH)

DPD RI Dorong Program Makan Bergizi Gratis yang Akuntabel untuk Penguatan Ekonomi Daerah

Penulis
uma ruhmana
-
0
Foto: DPD RI

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia sekaligus instrumen penguatan ekonomi daerah. Karena itu, pelaksanaannya harus akuntabel, tepat sasaran, serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata.

Dalam Sidang Paripurna ke-11 DPD RI, Sultan menyampaikan bahwa DPD RI memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. Menurutnya, pelaksanaan program harus disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, budaya, serta potensi pangan lokal, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Program Makan Bergizi Gratis harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara adil. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan kondisi dan potensi masing-masing daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

Sultan menekankan bahwa keberhasilan program ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas penyedia layanan serta pelibatan UMKM, koperasi, petani, dan nelayan dalam rantai pasok pangan menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara luas.

“Melibatkan pelaku usaha dan produsen pangan lokal bukan hanya memperkuat rantai pasokan, tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

DPD RI juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, baik dari aspek peningkatan status gizi anak, penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas kesehatan dan pembelajaran peserta didik, maupun dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah.

“Dengan evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan, kami berharap program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal,” pungkas Sultan.

1...567...223Halaman 6 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.