MANOKWARI, 24 September 2026 — Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum. melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama mahasiswa Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan (IHTP) Papua, Kampus Prafi, pada Kamis, 24 September 2026.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Peran Mahasiswa dalam Mendorong Keadilan Sosial dan Pembangunan yang Berkeadilan” dan diikuti oleh mahasiswa IHTP Papua. Dalam kegiatan tersebut, Dr. Filep Wamafma hadir secara langsung di hadapan mahasiswa untuk menyampaikan pemahaman mengenai pentingnya 4 Pilar MPR RI sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Empat Pilar MPR RI yang disosialisasikan meliputi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Dalam paparannya, Filep menekankan bahwa pemahaman terhadap 4 Pilar tidak seharusnya berhenti pada hafalan mengenai dasar-dasar kehidupan bernegara. Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara mahasiswa melihat persoalan sosial, pembangunan, hukum, demokrasi, dan keadilan.
“Mahasiswa tidak cukup hanya memahami 4 Pilar MPR RI secara teoritis. Mahasiswa harus mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam kehidupan nyata, terutama dalam memperjuangkan keadilan sosial dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” ujar Filep di hadapan mahasiswa IHTP Papua.
Senator dari daerah pemilihan Papua Barat tersebut menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Sebagai kelompok intelektual muda, mahasiswa memiliki kemampuan untuk membaca persoalan secara kritis sekaligus menawarkan gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurut Filep, pembangunan yang berkeadilan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut pemerataan kesempatan, akses pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
“Pembangunan yang berkeadilan adalah pembangunan yang memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, ukuran pembangunan bukan hanya seberapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi juga sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan, pelayanan, perlindungan, dan manfaat dari pembangunan tersebut,” jelasnya.
Dalam konteks Papua, Filep juga mengajak mahasiswa untuk melihat pembangunan dari perspektif masyarakat Papua. Pembangunan, kata dia, perlu memperhatikan kondisi geografis, sosial, budaya, serta karakteristik masyarakat setempat agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menilai mahasiswa Papua memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut mengawal proses tersebut. Mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang dapat memberikan kritik, gagasan, dan kontribusi bagi pembangunan daerah.
“Mahasiswa Papua harus berani menjadi bagian dari proses perubahan. Kritis terhadap kebijakan bukan berarti menolak pembangunan. Justru dengan sikap kritis, mahasiswa dapat memastikan agar pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepentingan masyarakat, dan amanat konstitusi,” tegas Filep.
Lebih lanjut, Filep mengaitkan nilai keadilan sosial dalam Pancasila dengan tanggung jawab negara sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak dan kesempatan yang layak, sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bersama berdasarkan nilai kebangsaan.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dan persoalan nyata di tengah masyarakat. Kampus tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter, kepedulian sosial, dan kesadaran kebangsaan.
“Kampus harus menjadi ruang untuk melahirkan manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Ilmu yang diperoleh mahasiswa harus dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk gagasan, pengabdian, dan solusi,” kata Filep.
Ia juga mengingatkan mahasiswa agar nilai Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya dipahami sebagai semboyan, tetapi menjadi prinsip dalam membangun kehidupan sosial yang menghargai keberagaman. Dalam masyarakat Papua yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, dan komunitas, sikap saling menghormati menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan.
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI tersebut sekaligus menjadi ruang dialog antara Senator Filep Wamafma dengan mahasiswa. Kehadiran langsung Filep di Kampus Prafi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi mengenai persoalan kebangsaan, pembangunan daerah, keadilan sosial, serta tantangan generasi muda dalam menghadapi perubahan sosial.
Filep berharap mahasiswa IHTP Papua dapat mengambil peran lebih aktif dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila, konstitusi, persatuan Indonesia, serta semangat menghargai keberagaman.
“Saya berharap mahasiswa IHTP Papua menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, karakter, dan keberanian untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Jadikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar materi yang dipelajari, tetapi nilai yang diwujudkan dalam tindakan,” pungkas Filep.
Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kampus IHTP Papua, Prafi, tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam memperjuangkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkeadilan di Papua Barat.
