JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum mendorong penguatan pelatihan khusus ataupun bimbingan teknis bagi para operator sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK di Papua Barat kepada Kementerian Pendidikan.

Menurut Filep Wamafma, pelatihan khusus bagi operator di sekolah sangat penting dan dibutuhkan sehingga penyusunan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) valid dan akurat. Pasalnya, Dapodik yang merupakan sistem pendataan nasional memuat informasi tentang satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, substansi pendidikan.

“Penguatan kapasitas SDM operator sekolah sangat penting, karena kita perlu memastikan validitas dan akurasi Dapodik di sekolah-sekolah di Papua Barat. Perlu saya tekankan, Dapodik ini harus update sekaligus akurat karena menyangkut banyak kepentingan kebijakan dan realisasi program, misalnya saja menjadi dasar realisasi beasiswa PIP,” ujar Filep kepada awak media, Kamis (14/11/2024).

Lebih lanjut, dia menerangkan fungsi Dapodik diantaranya sebagai dasar pemberian Program Indonesia Pintar (PIP), menjadi sumber utama statistik pendidikan, sebagai dasar pemberian kuota internet, hingga menyusun kebijakan asesmen nasional bahkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat.

“Jadi penting memastikan operator sekolah menginput data dengan benar agar jangan sampai data siswa maupun mahasiswa tidak sinkron dalam sistem sehingga menjadi masalah bagi pihak sekolah. Lalu harus diakui bahwa mayoritas sekolah di Papua Barat membutuhkan operator yang memiliki skill tersebut yang bisa dipenuhi dengan menguatkan bimtek ataupun pelatihan khusus lainnya,” kata Pace Jas merah itu.

“Mendengar sejumlah kendala dari Kepala Sekolah, saya juga mendorong perhatian khusus dari pemda baik dinas pendidikan provinsi dan kabupaten inisiatif memastikan kapasitas operator sekolah melalui pelatihan khusus. Jadi kita memang harus bekerja betul untuk melihat sisi-sisi yang perlu ditingkatkan dan perlu diperbaiki, utamanya di sektor pendidikan masih banyak persoalan, itu PR kita bersama,” ungkap Filep.

Sesuai kewenangan di Komite III DPD RI, senator Filep berkomitmen akan mengawal persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia, termasuk di tanah Papua. Dia berharap permasalahan yang sedang terjadi bahkan telah berlangsung lama dapat segera ditemui upaya-upaya penyelesaiannya. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menilai bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten di Papua Barat perlu dievaluasi.

Ketua Komisi III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma di Manokwari, Kamis, mengatakan pengalihan tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Penerapan regulasi tersebut dinilai memberatkan anggaran pemerintah kabupaten yang sebelumnya sudah mengelola satuan pendidikan dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.

“Implementasi PP 106 dengan alihkan pengelolaan SMA dan SMK ke kabupaten dinilai tidak efektif,” kata Filep.

Dia menjelaskan bahwa evaluasi dimaksud dapat dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 terutama narasi pasal yang berkaitan dengan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK/sederajat.

Revisi amandemen terbatas wajib mempertimbangkan dinamika setelah diberlakukan peralihan kewenangan, sehingga tata kelola pendidikan berjalan tanpa ada permasalahan yang menghambat peningkatan mutu dan kualitas.

“Banyak aspirasi yang kami terima dari guru-guru SMA dan akan kami perjuangkan di Jakarta,” ucap dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi pemanfaatan belanja pendidikan yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus) 30 persen, dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) 35 persen, dan APBN serta APBD masing-masing 20 persen.

Hal itu bermaksud memudahkan pemerintah daerah mengukur ketepatan pemanfaatan belanja pendidikan dari sisi ketersediaan sarana prasarana di semua sekolah, serta jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik mulai dari PAUD hingga SMA/SMK sederajat.

“Porsi alokasi dana pendidikan yang signifikan setiap tahun perlu dievaluasi supaya tahu sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pendidikan,” jelas Filep.

Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Abdul Fatah menjelaskan pengalihan kewenangan SMA dan SMK sesuai Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2021 diberlakukan sejak 1 Januari 2023, termasuk pemindahan data tenaga pendidik dan anggaran.

Dinas Pendidikan provinsi hanya mengelola tiga sekolah khusus di Kabupaten Manokwari yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB) Terpadu Panca Kasih, SMA Taruna Kasuari, dan SMA Keberbakatan Olahraga.

“Tetapi tidak menutup kemungkinan provinsi akan membantu kelengkapan sarana prasarana sekolah,” ujar Abdul Fatah.

Ia mengakui banyak guru-guru SMA dan SMK menginginkan agar pengelolaan dikembalikan kepada pemerintah provinsi seperti sebelumnya, karena terdapat berbagai permasalahan misalnya keterlambatan gaji dan lainnya.

Perubahan pengalihan kewenangan itu dapat dilakukan melalui rapat pemangku kepentingan baik itu eksekutif maupun legislatif untuk mencapai satu kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

“Semua pembiayaan SMA dan SMK sudah diserahkan ke pemerintah kabupaten. Bisa diubah, tapi semua pemangku kepentingan harus sepakat,” jelas Abdul Fatah. (Rls/ANTARA)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum melakukan pertemuan dengan perwakilan kepala sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di kabupaten Manokwari, Papua Barat. Agenda pertemuan itu diantaranya membahas tentang proses penerimaan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar.

Adapun pertemuan berlangsung di ruang magister hukum STIH Manokwari, Rabu (13/11/2024). Selain menyampaikan paparan, Filep Wamafma juga menyerap aspirasi dari para kepala sekolah tentang program PIP yang menekankan bahwa proses penerimaan beasiswa ini menjadi prioritas bagi pelajar dan harus diperjuangkan.

“Padahal program PIP ini merupakan program lama yang sudah ada, jadi kita perlu mengetahui betul realisasinya di daerah, apakah sudah berjalan dan terbuka bagi pihak sekolah sebagai penerima atau tidak. Maka saya harap ini harus tepat sasaran, karena beasiswa adalah hak pendidikan bagi pelajar,” ujar Filep.

“Sayangnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Martinus Dowansiba tidak memenuhi undangan kegiatan ini. Ya tentu, saya sangat sesalkan karena pertemuan ini penting. Sejak awal, saya fokus betul masalah pendidikan di Papua, juga untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Papua,” katanya lagi.

Lebih lanjut senator Papua Barat itu menekankan bahwa masalah pendidikan di Kabupaten Manokwari dan Papua Barat pada umumnya memerlukan kolaborasi dari pihak Dinas Pendidikan untuk menjawab berbagai persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat.

“Tentu harus ada kerjasama dan kolaborasi yang baik. Apalagi belakangan ini banyak keluhan guru untuk beragam masalah pendidikan. Banyak hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan mutu pendidikan di Manokwari. Contohnya kuota beasiswa KIP untuk mahasiswa dan PIP untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Karena sangat membantu siswa-siswi termasuk mahasiswa/i. Hanya saja program itu juga terkendala beberapa hal, seperti sinkronisasi data pusat dan daerah,” katanya.

“Soal data misalnya, harus sinkron juga karena berdampak pada kuota penerima dua beasiswa itu. Padahal bantuan ini membantu untuk menjawab masalah pendidikan di daerah,” ungkap Filep.

Kata Filep, pertemuan ini sekaligus menyerap aspirasi para guru dan kepala sekolah yang mengeluhkan kesejahteraan, yang hingga saat ini masih jauh dari kata sejahtera.

“Jangankan tunjangan, rumah dinas saja tak layak huni. Selain itu, seragam ASN juga dijahit sendiri. Saya juga dengar keluhan pengadaan seragam siswa yang tak merata dari dinas dan itu juga masalah. Misalnya siswanya 80, tetapi hanya mendapat seragam belasan. Masalah ini siapa yang tanggungjawab?,” tanya dia lagi.

Berkaitan dengan masalah ini, Filep berharap segera ada evaluasi, utamanya bersama pemerintah melalui dinas pendidikan agar persoalan dan keluhan yang diterima dapat diklarifikasi dan ditindaklanjuti sehingga menemukan upaya-upaya penyelesaian yang baik. (WRP)

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Pustakawan Perpusnas RI mengajak mahasiswa/i memanfaatkan layanan di perpustakaan Perguruan Tinggi untuk mendalami literasi. Dengan membudayakan membaca dan menulis di dalam ruangan perpustakaan, maka mahasiswa akan selalu dapat memperbaharui informasi dan ilmu pengetahuan.

Wijiyanto, Pustakawan Ahli Utama, Perpustakaan Nasional mengajak mahasiswa tidak hanya menggunakan handphone atau smartphone lainnya dalam mengakses informasi, namun juga memanfaatkan fasilitas perpustakaan sebagai sarana mengembangkan kemampuan literasi.

“Kita jangan lelah memberikan edukasi kepada mahasiswa, bila perlu dosen pengampu mata kuliah memberikan tugas kepada mahasiswa untuk aktif masuk ke perpustakaan dan membaca berbagai buku di dalamnya, misalnya untuk mengerjakan setiap tugas mata kuliah dan lainnya,” ungkap Wijiyanto, Selasa (6/11).

Adapun kehadiran tim Perpustakaan RI ke Provinsi Papua Barat dalam rangka melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah terima cetak dan karya rekam dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2021.

Kegiatan itu, kata Wijiyanto, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyedia Perpustakaan daerah maupun perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah tentang muatan UU dan PP tersebut.

Wijiyanto mengutarakan bahwa pihaknya mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan literasi masyarakat, terutama tingkat minat baca.

“Untuk mengajak orang datang mengunjungi perpustakaan, maka dibutuhkan kolaborasi yang maksimal dari semua pihak, terutama pustakawan agar terus menghasilkan tulisan yang dapat menginspirasi banyak orang seketika mengunjungi perpustakaan,” ujarnya. (WRP)