JAGAINDONESIA.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan seluruh kecamatan di Indonesia akan mendapatkan akses listrik dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Target tersebut dicanangkan setelah menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tentang masih adanya ribuan dusun yang belum terlistriki.

Dalam laporannya, Bahlil menyebutkan bahwa terdapat 340 kecamatan di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik dari PT PLN (Persero). Di wilayah-wilayah tersebut, masyarakat masih menggunakan listrik secara swadaya dengan bahan bakar minyak (BBM) sebagai sumber energi.

“Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa dalam rangka menerjemahkan dan menjalankan apa yang Presiden perintahkan untuk kita berdaulat di energi, saat ini masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN. Sebagian besar masih menggunakan listrik swadaya, itu pun sedikit, dan yang menggunakan BBM yang harganya mahal. Terdapat 340 kecamatan yang belum kita kasih listrik sekitar 6.700 dusun,” ujar Bahlil saat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Menurut Bahlil, sebanyak 6.700 dusun tersebut setara dengan sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum terlayani listrik PLN. Ia menambahkan bahwa untuk melistriki seluruh wilayah tersebut, diperlukan anggaran sebesar Rp48 triliun selama lima tahun.

“Kita membutuhkan anggaran kurang lebih sekitar Rp48 triliun selama 5 tahun untuk kita menerangi dusun-dusun, desa-desa, dan kecamatan yang belum terlistriki. Kami yakin, insya Allah, apa yang Bapak Presiden arahkan ini akan mampu kita lakukan, bisa kita wujudkan semuanya akan terlistriki,” tegasnya.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan optimisme bahwa program elektrifikasi ini dapat selesai dalam lima tahun mendatang. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses listrik.

“Tadi saya mendapat laporan masih adanya beberapa ribuan dusun yang belum menikmati listrik dan memerlukan biaya Rp48 triliun untuk melistriki semuanya. Kalau 48 triliun dibagi lima, berapa itu Rp9 triliun. Rasa-rasanya lima tahun kita bisa selesaikan itu,” ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk program ini akan dipenuhi melalui penghematan yang dilakukan pemerintah di berbagai bidang. “Saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang. Alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran dan akan mengagetkan dunia,” jelasnya.

Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) terus berupaya mempercepat elektrifikasi di desa-desa dan dusun-dusun yang belum menikmati listrik, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur PLN. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan di sektor kelistrikan dan memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses energi yang setara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indonesia memiliki 7.281 kecamatan dan 340 di antaranya belum sepenuhnya teraliri listrik. Namun, ini tidak berarti seluruh wilayah di kecamatan tersebut gelap total. Biasanya dalam satu desa terdapat beberapa dusun, sehingga hanya dusun-dusun tertentu di kecamatan tersebut yang belum menikmati akses listrik, sementara wilayah lainnya sudah teraliri listrik.

Sumber: Kementerian ESDM

MAKASSAR, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Filep, memberikan tanggapan mendalam terkait inventarisasi materi rancangan undang-undang usul inisiatif DPD RI tentang perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Tanggapan ini mengemuka dalam pembahasan terkait perbaikan sistem jaminan sosial di Indonesia, yang diharapkan dapat lebih inklusif dan tepat sasaran dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat, terutama pekerja informal yang belum sepenuhnya terlindungi.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Filep memberikan apresiasi terhadap kemajuan yang telah dicapai dalam cakupan jaminan kesehatan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel). Berdasarkan data terbaru, 100 persen masyarakat di Sulsel telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan per Juli 2024. Ini merupakan langkah positif dalam upaya pemerintah untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik.

Meskipun demikian, Dr. Fillep menekankan perlunya evaluasi dan koreksi terhadap beberapa aspek dalam penyelenggaraan jaminan sosial, terutama dalam hal koordinasi antar penyelenggara.

“Dalam pelaksanaannya, kita masih menemui adanya tumpang tindih antar penyelenggara jaminan sosial. Ini khususnya terjadi pada peserta mandiri, yang seringkali tidak terpantau dengan baik keaktifannya. Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar program jaminan sosial dapat berjalan dengan efisien dan tidak menimbulkan kebingungan peserta,” ujar Dr. Filep.

Selain itu, Ketua Komite III ini juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai rendahnya cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama di wilayah Indonesia Timur. Menurut data yang ada, BPJS Ketenagakerjaan di wilayah tersebut masih tergolong rendah, dengan rata-rata partisipasi di bawah 50 persen.

Contohnya, di Sulawesi Selatan, dari total 2.871.182 pekerja yang terdata, baru 1.357.000 pekerja yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan perlindungan sosial yang cukup signifikan, terutama bagi pekerja informal yang notabene belum terjangkau oleh program perlindungan sosial yang memadai.

“Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja Indonesia, terutama yang bekerja di sektor informal, masih belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan hak konstitusional yang mereka miliki. Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial. Oleh karena itu, reformasi dan pengaturan yang lebih rinci dalam jaminan sosial ini sangat penting, agar hak-hak pekerja, terutama yang bekerja di sektor informal, dapat terlindungi dengan optimal,” tambahnya.

Lebih jauh, Dr. Filep juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem perlindungan sosial melalui integrasi berbagai program jaminan sosial. Salah satu usulan yang disampaikannya adalah pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial khusus untuk kecelakaan lalu lintas.

Saat ini, perlindungan untuk kecelakaan lalu lintas masih terpisah, dengan Jasa Raharja sebagai salah satu badan yang menangani. Menurutnya, integrasi Jasa Raharja dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan memperluas cakupan perlindungan sosial negara, khususnya bagi mereka yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

“Integrasi antara Jasa Raharja dan BPJS akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di Indonesia, dan dengan adanya pengaturan yang lebih terintegrasi, perlindungan kepada korban dapat lebih maksimal,” terang Dr. Filep.

Dr. Filep juga menambahkan bahwa perlu adanya upaya konkret dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperluas cakupan perlindungan sosial, baik di sektor kesehatan maupun ketenagakerjaan. Hal ini sangat penting mengingat sebagian besar pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal yang seringkali terabaikan dari sistem perlindungan sosial yang ada.

Dengan adanya usulan perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini, Dr. Filep berharap agar jaminan sosial di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, memberikan perlindungan yang lebih merata dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dia menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya atas perlindungan sosial, baik itu di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, maupun kecelakaan lalu lintas.

DPD RI, melalui Komite III yang dipimpin oleh Dr. Filep, berkomitmen untuk terus berupaya melakukan perubahan yang konstruktif dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dan seluruh pihak terkait diharapkan dapat segera merespons dan mengimplementasikan usulan ini demi kesejahteraan bersama.

Sementara itu senator Dapil Sulsel H. Al Hidayat Samsu yang juga koordinator rombongan menambahkan. Penyusunan dan perbaikan kebijakan jaminan sosial ini menjadi tantangan penting bagi Indonesia dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih adil dan menyeluruh. “Ke depannya, diharapkan seluruh lapisan masyarakat, terutama pekerja informal dan masyarakat di wilayah Indonesia Timur, dapat merasakan manfaat dari perlindungan sosial yang lebih baik”, ujarnya.

Sumber: narasimedia.id

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pemberitaan tentang pemangkasan anggaran di beberapa kementerian santer bergulir ke ruang publik, termasuk di media sosial. Merespons hal ini, Senator Filep Wamafma mengingatkan Pemerintah agar tidak gegabah.

“Pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi ini terlihat bagus. Akan tetapi saya mengingatkan Pemerintah supaya tidak gegabah. Pos-pos yang krusial sudah seharusnya tidak dilakukan pemotongan,” kata Filep saat ditemui awak media (6/2/2025).

“Yang mengagetkan saya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ikut dipotong anggarannya. Kemendikdasmen memiliki tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disepakati sebesar Rp 33,5 triliun, namun dipangkas 8 triliun. Menurut saya ini sangat besar. Padahal kalau dibandingkan dengan yang lain, aspek pendidikan dasar dan menengah ini harus dipertahankan,” tegas Filep.

Di kesempatan yang sama, Senator Papua Barat ini juga mengkritik transfer ke daerah. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang merinci pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.

“Dana TKD juga dipotong 50 triliun. Saya berharap ini tidak berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah, terutama untuk daerah-daerah otonomi khusus di Tanah Papua. Sekali lagi saya berharap kebijakan ini jangan sampai kontra produktif terhadap pembangunan yang sedang masif digalakkan di Tanah Papua”, tambah Filep.

“Dan lagi, ada pembatalan Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Ini juga mengagetkan. Sebagai pimpinan Komite III DPD RI yang mengurus masalah pendidikan, saya prihatin dengan kondisi ini. Saya berharap efisiensi 306 triliun bisa tercapai. Sebenarnya solusi terkait ini bisa dimulai dengan mengevaluasi keberlanjutan beberapa Proyek Strategis Nasional, kemudian mengevaluasi juga program-program yang salah arah atau tumpang tindih kementerian,” pungkas Filep.