JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding dalam rangka membahas peningkatan pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025) itu, Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menekankan upaya pelindungan bagi PMI saat tiba dan bekerja di negara tujuan, utamanya berkaitan dengan masalah yang muncul akibat pemberangkatan PMI secara tidak prosedural.

“Yang marak belakangan ini adalah perekrutan PMI secara ilegal yang dipekerjakan tidak sesuai yang dijanjikan, yaitu sebagai operator penipuan digital atau online scammer. Masalah ini menjadi perhatian kita bersama, mulai dari pencegahan hingga penangananpasca terjadi,” ujar Filep.

Ia juga menyampaikan sejumlah masalah lain soal penanganan PMI ilegal seperti tidak dibayarnya gaji, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian berakhir, ataupun penahanan paspor.

Dalam kesempatan itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menerangkan sejumlah upaya pencegahan dan pelindungan masalah online scam, antara lain (1) Upaya Pencegahan Sebelum Bekerja yaitu melakukan edukasi dan sosialisasi; pengetatan pemeriksaan pra-keberangkatan bekerja sama dengan Imigrasi dan stakeholder terkait; dan melakukan pencegahan penempatan illegal PMI.

(2) Pelindungan Selama Bekerja di Luar Negeri yaitu meningkatkan koordinasi dengan Kemenlu dan apparat terkait dalam penanganan permasalahan PMI korban online scam. (3) Setelah Bekerja, yakni bekerjasama dengan Kepolisian RI dan Kemensos dalam rangka rehabilitasi dan reintegrasi PMI korban online scam. (4) Kerjasama Internasional, yaitu memperkuat kerjasama regional dan perjanjian bilateral dengan negara-negara ASEAN dalam rangka pencegahan TPPO dan Online Scam.

“Yang mengalami masalah kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, rata-rata 90-95% yang berangkat secara unprocedural atau tidak terdaftar. Jadi yang terdaftar rata-rata tidak mengalami masalah,” jelas Karding.

Lebih lanjut, Karding juga menyampaikan sejumlah Program Kolaborasi Kementerian P2MI dengan Komite III DPD RI. Menurutnya, hal ini menjadi ruang sinergis antara kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan pelindungan bagi PMI.

“Menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi masyarakat, khususnya di daerah kantong PMI, mengenai prosedur resmi penempatan, hak dan kewajiban PMI serta bahaya penempatan illegal. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di daerah,” urainya.

“(Juga) Mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Surat Edaran Bersama 4 Menteri yaitu KP2MI/BP2MI, Kemendagri, Kemendes dan Kemenaker dalam rangka penguatan tata kelola Penempatan dan Pelindungan PMI,” sambungnya.

Di akhir rapat, Komite III DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar perlindungan dan penempatan PMI semakin baik. “Kami akan memastikan bahwa setiap warga negara yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan maksimal dan hak-haknya terpenuhi, sehingga PMI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi diri sendiri, keluarga, dan negara,” kata Filep.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding untuk membahas peningkatan perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025), menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan hak dan kesejahteraan PMI, baik yang bekerja secara legal maupun yang ilegal.

“Sebagai penyumbang devisa negara yang mencapai Rp241 triliun, PMI harus dilindungi dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma.

Filep menjelaskan, meskipun jumlah pengaduan turun drastis hingga 22%, yaitu 1.500 pengaduan, dari jumlah pengaduan PMI pada tahun 2023 yang sebanyak 1.923 pengaduan, pemerintah tetap wajib berkonsentrasi pada topik pengaduan atau permasalahan yang masih ditemui. Di antaranya masalah tidak dibayarnya gaji, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian berakhir, ataupun penahanan paspor. Termasuk penanganan PMI ilegal yang memunculkan masalah ketika bekerja di luar negeri.

“Yang marak belakangan ini adalah perekrutan PMI secara ilegal yang dipekerjakan tidak sesuai yang dijanjikan, yaitu sebagai operator penipuan digital atau online scammer,” imbuhnya.

Dalam raker tersebut, Menteri Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa penempatan PMI telah membantu menurunkan angka pengangguran sebesar 3,98%. Terkait kasus yang dialami oleh PMI, Karding menjelaskan bahwa berbagai kasus yang dihadapi oleh PMI, rata-rata dialami oleh pekerja migran yang berangkat secara ilegal.

“Yang mengalami masalah kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, rata-rata 90-95% yang berangkat secara unprocedural atau tidak terdaftar. Jadi yang terdaftar rata-rata tidak mengalami masalah,” jelas Karding yang didampingi oleh Wakil Menteri P2MI Christina Aryani serta pejabat di kementeriannya.

Terkait penanganan masalah PMI, Karding menjelaskan terdapat tujuh program yang dimiliki Kementerian P2MI. Pertama, melakukan penguatan kerja sama bilateral dalam rangka perluasan peluang kerja luar negeri. Kedua, penguatan pengawasan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI.

Ketiga, membangun ekosistem pelatihan yang sehat untuk meningkatkan kompetensi dan sertifikasi pekerja migran. Keempat, peningkatan layanan PMI yang mudah, murah, cepat, dan aman. Kelima, penguatan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi PMI. Keenam, diseminasi informasi dalam pencegahan penempatan ilegal PMI, migrasi aman, dan anti perdagangan manusia.

“Dan ketujuh, penguatan kelembagaan tingkat pusat dan daerah serta pembentukan dan pengembangan Desa Migran Emas,” jelasnya.

Terkait penanganan kasus PMI ketika bekerja di luar negeri, Anggota DPD RI dari DI Yogyakarta Ahmad Syauqi Soeratno menilai bahwa penanganan pekerja migran harus mencakup pekerja legal maupun ilegal yang dilakukan dengan kolaborasi lintas kementerian. “Skilled labour yang siap bekerja di mana pun harus didesain bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan agar pekerja kita dapat mengisi peluang kerja di luar negeri,” ujarnya.

Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni menilai, adanya kegiatan sosialisasi terkait pekerja migran perlu dilakukan sampai di tingkat desa agar masyarakat dapat memilih jalur legal ketika bekerja ke luar negeri sebagai PMI.

“Kami siap melakukan sosialisasi dengan pemerintah desa, karena setiap kami reses, kami selalu berinteraksi dengan masyarakat desa dan kami siap untuk menyosialisasikannya ke masyarakat,” ucapnya.

Di akhir rapat, Komite III DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar perlindungan dan penempatan PMI semakin baik. “Kami akan memastikan bahwa setiap warga negara yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan maksimal dan hak-haknya terpenuhi, sehingga PMI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi diri sendiri, keluarga, dan negara,” tutup Filep Wamafma.

BANGKOK, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menghadiri sekaligus memenuhi undangan khusus sebagai Keynote Speaker dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) dan Konferensi Internasional ADRI KE-30 di Bangkok, Thailand, Sabtu (22/2/2025).

Di depan pimpinan pusat ADRI, Prof. Dr. A. Fathoni Rodli beserta jajarannya, para akademisi, peneliti, dan dosen dari berbagai universitas di Indonesia, Filep yang kini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI menyampaikan Keynote Speech tentang keterkaitan tupoksi Komite III dan eksistensi ADRI.

“Di bidang pendidikan, Komite III DPD RI secara khusus bertanggung jawab untuk memajukan kepentingan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia,” kata Filep.

“Tugas dan fungsi ini diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang biasa disebut dengan UU MD3, serta peraturan-peraturan lain yang terkait,” tambah Filep.

Lebih lanjut, senator Filep menerangkan 8 tupoksi Komite III DPD RI yakni Pertama, Fungsi Legislasi, yaitu Mengusulkan dan Memberikan Pertimbangan atas RUU tentang Pendidikan dan SDM, sesuai Pasal 22D UUD 1945. Artinya, Komite III memberikan masukan dan pendapat atas undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendidikan, beasiswa afirmasi, hingga program-program pengembangan SDM di daerah.

“Kedua, Fungsi Pengawasan yaitu Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan baik secara nasional maupun daerah. Pengawasan ini memastikan bahwa program-program pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan program pelatihan vokasi diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran. Ketiga, Fungsi Advokasi yaitu memperjuangkan Kepentingan Daerah di Bidang Pendidikan dan SDM, terutama kebijakan afirmasi di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) untuk menjamin pemerataan akses pendidikan. Di sini kami mengupayakan beasiswa afirmasi untuk daerah-daerah tertinggal seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di daerah-daerah tersebut,” kata Filep lagi.

Berikutnya, lanjut Pace Jas Merah itu, yakni Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Daerah seperti mendukung program pelatihan kejuruan dan pengembangan keterampilan yang selaras dengan potensi lokal di setiap provinsi, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif.

“Lalu Fungsi Pengawasan Anggaran Pendidikan dan Pengembangan SDM yaitu mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan di tingkat nasional dan daerah terutama terkait transparansi dan akuntabilitasnya. Selain itu ada Fungsi Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, yaitu mendorong pengintegrasian kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan identitas daerah, misalnya terkait kurikulum pendidikan yang memasukkan bahasa daerah, tradisi adat, serta seni dan budaya lokal,” jelas Filep lagi.

“Fungsi lain adalah diplomasi Pendidikan dan Kerjasama Internasional untuk SDM Daerah, yaitu memfasilitasi kerjasama antara perguruan tinggi di daerah dengan lembaga-lembaga internasional melalui pertukaran pelajar, kolaborasi riset, dan program beasiswa. Fungsi terakhir adalah Mengembangkan Teknologi dan Inovasi Pendidikan di Daerah misalnya mengadvokasi kebijakan digitalisasi pendidikan, termasuk mengembangkan Learning Management System (LMS) di daerah dan mendorong penggunaan artificial intelligence (AI) dan big data dalam mengelola sistem pendidikan dan SDM di daerah,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, senator yang juga merupakan Ketua Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Papua Barat Masa Bakti 2025-2030 ini berharap agar Rakernas ADRI dan Konferensi Internasional ADRI ke-30 ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergitas antara DPD RI, ADRI, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mengadvokasi pemerataan akses pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan di setiap provinsi.

“Saya mengajak agar kita bersama membangun sistem pendidikan inklusif yang berbasis kearifan lokal dan berorientasi pada masa depan. Kita harus memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dengan kerja sama yang kuat, kita optimis dapat mewujudkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan berakar kuat pada budaya lokal,” pungkas Filep.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menerima audiensi Forum Honorer Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Majapahit, Rabu (5/2/2025). Audiensi ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota Komite III, yakni Filep Wamafma, dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed, dan Ahmad Syauqi Suratno.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia, Hasbi, menyampaikan 11 rekomendasi kepada Pemerintah dan para legislator sebagai bahan masukan dalam penyelesaian masalah tenaga honorer secara nasional.

Salah satu rekomendasi utama yang disampaikan adalah desakan kepada Pemerintah untuk segera merumuskan formulasi kebijakan yang adil dan manusiawi, terutama dengan mempertimbangkan usia serta masa kerja tenaga honorer.

“Pemerintah harus segera menyusun kebijakan yang berkemanusiaan dan berkeadilan, terutama bagi tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun. Kami juga mendesak Pemerintah Daerah dan Pusat untuk memprioritaskan tenaga honorer Eks K-II yang masih bertugas di berbagai instansi pemerintah,” ujar Hasbi dalam audiensi tersebut.

Menurutnya, tenaga honorer di berbagai daerah telah lama berjuang untuk mendapatkan kejelasan status dan kesejahteraan yang lebih baik, namun hingga saat ini masih banyak yang belum mendapatkan solusi konkret dari Pemerintah. Oleh karena itu, Forum Honorer Indonesia berharap DPD RI dapat membantu mengawal aspirasi ini agar segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Filep Wamafma menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan Forum Honorer Indonesia. Ia berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) guna memastikan bahwa perjuangan tenaga honorer mendapat perhatian yang layak dari Pemerintah.

“Kami memahami betul perjuangan dan pengorbanan tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Komite III DPD RI akan mengawal aspirasi ini hingga Pemerintah benar-benar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada mereka,” tegas Filep Wamafma.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPD RI akan terus memperjuangkan hak-hak tenaga honorer agar mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik di masa mendatang.

Sementara itu, dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed, juga menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan tenaga honorer. Ia menegaskan bahwa DPD RI akan berusaha memperjuangkan aspirasi ini dan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait.

“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi tenaga honorer dan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait agar mendapatkan solusi terbaik. Saya berpesan kepada seluruh tenaga honorer untuk tetap semangat, tidak berputus asa, dan terus memperjuangkan hak-haknya dengan cara yang baik dan terstruktur,” ujar dr. Erni Daryanti.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam upaya menyelesaikan masalah tenaga honorer secara menyeluruh. Forum Honorer Indonesia berharap Pemerintah segera mengambil langkah konkret agar tenaga honorer yang telah lama mengabdi dapat memperoleh kejelasan dan jaminan kesejahteraan.

Sumber: Infopbun.com