Senin, 10 Februari 2025
BerandaBerita DaerahKetua Komite III DPD RI Dorong Percepatan Pembangunan BLK dan Evaluasi Perda...

Ketua Komite III DPD RI Dorong Percepatan Pembangunan BLK dan Evaluasi Perda Ketenagakerjaan PB

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat pada Kamis (30/1/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengadvokasi sejumlah isu terkait ketenagakerjaan di provinsi Papua Barat. 

Pantauan awak media di lokasi, rombongan DPD RI diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disnakertrans Papua Barat, Jandri Salakory, dan jajaran Kepala Bidang. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting salah satunya terkait penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat. 

Di kesempatan itu, Jandri Salakory menjelaskan saat ini, perusahaan-perusahaan masih banyak mengacu pada aturan nasional dalam rekrutmen karyawan. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian terkait melalui DPD RI Perwakilan Papua Barat untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar memprioritaskan OAP dalam proses perekrutan.

Disnakertrans Provinsi Papua Barat, lanjut Jandri, memiliki pengawas ketenagakerjaan yang aktif melakukan pengawasan terkait hak-hak pekerja. Namun, masih terkendala dalam penerapan prioritas tenaga kerja lokal, seperti di daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih tegas dalam memberikan ruang bagi OAP dalam rekrutmen perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

“Disnakertrans Provinsi hanya menerima surat penerbitan akad, kami tidak memiliki kewenangan menahan atau membatalkan. Seharusnya daerah asal yang memproteksi,” terang Jandri. 

Ia mengaku setiap perusahaan wajib melaporkan proses rekrutmen, termasuk kuota, jumlah, dan kualifikasi yang dibutuhkan, kepada pemerintah kabupaten setempat. Jandri juga mengungkapkan keprihatinannya atas praktik perekrutan pekerja kasar, seperti cleaning service dan pekerjaan semi skill dari luar Papua Barat.

Padahal tenaga kerja lokal tersedia. Meskipun hal ini telah dibahas dalam berbagai rapat dan lokakarya, perusahaan seringkali beralasan terkait disiplin kerja dan mentalitas oknum pekerja lokal yang dinilai kurang optimal.

“Ini membuat image yang kurang baik sehingga perusahaan mempertimbangkan itu, memang direkrut tapi belum maksimal dalam melaksanakan tugas, sudah diberikan ruang tetapi ada oknum yang kurang disiplin,” ungkap Jandri. 

Ia menambahkan, alasan perusahaan enggan sepenuhnya mengandalkan tenaga kerja lokal karena masih minim mentalitas kerja sejumlah oknum. Jandri menilai perlu adanya upaya bersama untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal Papua Barat. 

Sementara itu, Dr. Filep Wamafma menyampaikan akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia juga menekankan bahwa salah satu fokus utama advokasi DPD RI adalah percepatan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Papua Barat. 

Menurut Dr. Filep Wamafma, pembangunan BLK sangat penting untuk meningkatkan skill putra-putri Papua agar mampu bersaing di pasar kerja internasional dan tidak hanya bergantung pada sektor ASN. 

“Kelemahan kita dalam perekrutan tenaga kerja di Papua adalah di sisi skill, terutama untuk memenuhi standar perusahaan internasional. Adanya BLK diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan dengan memberikan pelatihan vokasi yang relevan,” ujarnya.

Selain itu, DPD RI juga mendorong evaluasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) ketenagakerjaan di Papua Barat. Dr. Filep menyoal implementasi aturan 80:20 (80% tenaga kerja lokal, 20% tenaga kerja non-lokal) yang masih menghadapi kendala. 

“Kita harus mengevaluasi Perdasus kita. Menetapkan mekanisme bagaimana jika perusahaan asing tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan? Perdasus harus menjawab kebutuhan pasar, tidak hanya bicara kualitas dan kuantitas, tapi juga output-nya,” beber Filep.

Dr. Filep juga mengapresiasi kinerja Disnakertrans Papua Barat yang telah bekerja maksimal. Namun, ia juga menilai pentingnya peningkatan pengawasan dari pemerintah pusat melalui Kementerian terkait. 

Ia berjanji akan memanggil Menteri terkait dalam rapat kerja untuk membahas berbagai program ketenagakerjaan di Papua Barat, dengan harapan Papua Barat dapat menjadi lokomotif dalam pengembangan skill tenaga kerja melalui BLK. 

“Kita akan sampaikan semua program ini ke Menteri agar Papua Barat bisa menjadi contoh dan bagaimana kita mengasah skill melalui BLK,” tutup Dr. Filep. (WRP)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini

- Advertisment -