JAGAINDONESIA.COM – Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana peluncuran program nasional sekolah rakyat dengan sistem asrama.

Menurut Kepala Negara, program ini menyasar anak-anak dari kelompok ekonomi rendah di Indonesia dan akan dimulai dengan pendirian sedikitnya 100 sekolah di berbagai wilayah.

“Saya dapat laporan dari Menteri Sosial, baru datang dari Jawa Tengah. Beliau cerita, karena kita juga dalam waktu dekat akan buka minimal 100 sekolah berasrama yang dialamatkan untuk saudara-saudara kita, rakyat kita yang berada dalam kelompok ekonomi yang paling rendah, desil satu dan desil dua,” ujarnya.

Presiden turut menegaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Ia pun mengapresiasi kerja cepat para menteri terkait, terutama Menteri Sosial serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah merancang implementasi awal program tersebut pada bulan Juli mendatang.

“Bolak-balik saya katakan jangan dipaksa, berbuat, tapi kita tidak usah ngejar tanggal yang penting kita berbuat. Tapi mereka yakin mereka ingin mendapat hasil terbaik cepat, silahkan. Tapi ujungnya nanti saya kira ini akan sangat dirasakan oleh orang yang paling bawah,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden menilai dukungan dari pemerintah daerah terhadap sekolah rakyat ini juga luar biasa. Kepala Negara mengungkapkan bahwa lebih dari 200 bupati dan wali kota telah menyiapkan lahan guna mendukung pembangunan sekolah.

“Saya katakan, kalau Pemda siapkan lahan, kita bangun. Dan kita sudah siapkan anggaran APBN. Ternyata sambutannya lebih dari 200, ya Mensos, sudah siapkan lahan. Antara sekitar 5 hektare sampai 8 hektare, Lumayan. Sekolah, SD, SMP, SMA, 5 hektare saya kira jarang tuh di Indonesia,” lanjutnya.

Presiden juga menekankan bahwa perencanaan titik pembangunan dilakukan secara detail yang menyasar pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dalam dua hingga tiga minggu ke depan, Presiden berharap finalisasi desain hingga anggaran untuk pembangunan sekolah ini dapat segera terselesaikan.

“Persiapannya sudah cukup matang. Ini saya kira akan dimatangkan 2-3 minggu lagi. Dan akan dilaksanakan dengan baik. Kita sudah merancang biaya pembangunan kampus tersebut. Yang cukup menurut saya hemat tapi bagus,” pungkas Presiden.

Program sekolah rakyat dengan penerapan sistem asrama ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pemerataan pendidikan. Di samping itu, sekolah ini juga diharapkan memperkuat mobilitas sosial dan menjawab tantangan pendidikan nasional. (Rls)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap tanggal 2 Mei, merupakan bagian dari refleksi sekaligus upaya mempromosikan pendidikan yang bermartabat di Indonesia. Ketua Komite III, Filep Wamafma, yang juga membidangi pendidikan, menekankan sejumlah refleksi terhadap perjalanan pendidikan di Indonesia.

“2 Mei harus menjadi momentum refleksi mendasar atas penyelenggaraan pendidikan kita. Saya mulai dari HLS (red, Harapan Lama Sekolah). Memang ada perbaikan, HLS kita berada di kisaran 13,21 tahun di 2024, meningkat dari 13,15 tahun di tahun 2023. Tetapi kalau dicek per daerah, kita akan temukan kontrasnya. Bekasi dan Bandung angka HLS-nya 14 tahun, atau Sleman di angka 16. Tetapi di Papua Tengah misalnya di Kabupaten Puncak, HLS-nya 5 tahun, atau di Papua Pegunungan misalnya di Pegunungan Bintang HLS-nya 6 tahun. Ini artinya secara rata-rata anak yang mulai sekolah di usia 7 tahun, bersekolah sampai 5 tahun atau hanya sampai kelas 5 SD. Kondisi ini sangat memprihatinkan, sementara di sisi lain kekayaan SDA Papua melimpah ruah yang harapannya sejalan dengan pemerataan akses Pendidikan,” kata Filep saat ditemui awak media, Jumat (2/5/2025).

“Lalu kita bicara tentang tingkat pendidikan. Terbaru hanya 10,2 persen penduduk Indonesia yang pendidikannya selesai di perguruan tinggi. Lulusan paling banyak didominasi pendidikan SD (24,72 persen) dan SMP (22,79 persen). Kalau diperiksa detail, misalnya di Provinsi Papua Pegunungan bahkan masih ada yang tidak selesai SD, tidak ada ijazah sama sekali. Padahal Otsus sudah mewajibkan adanya pendidikan gratis bagi Orang Asli Papua (OAP) mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Ini gambaran kondisi pendidikan kita,” tambah Filep.

Lebih lanjut, senator Papua Barat itu juga menyinggung masalah jumlah tenaga pengajar, Filep mengungkapkan bahwa defisit guru dan dosen masih terjadi. Ia menyebutkan, di tahun 2024 terdapat sekitar 330.000 dosen, namun jumlah profesor hanya 11.000 orang, yang sebagian besar berasal dari perguruan tinggu negeri. Belum lagi soal kualitas, Filep meyakini terdapat disparitas dan kesenjangan akses ilmu antara wilayah Jawa dan Indonesia bagian tengah dan timur.

“Sementara itu data guru lebih dinamis. Pada tahun 2025, diperkirakan terdapat sekitar 3,39 juta guru di Indonesia. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dari tahun ajaran 2023/2024 yang mencapai 3,03 juta guru. Saya yakin semua berharap bahwa kenaikan kuantitas ini diikuti juga dengan perbaikan kesejahteraan”, imbuhnya.

“Lalu bagaimana dengan infrastruktur? Kalau kita baca Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045 yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), disana disebutkan mengenai belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas. Persoalannya juga mencakup kemiskinan, ketimpangan mutu sekolah dan kualitas guru, sampai kesenjangan infrastruktur antar daerah.  Infrastruktur pendidikan kita memang nampak timpang antara daerah metropolitan dan daerah terpencil. Infrastrukur itu setidaknya ada 3 hal mendasar yaitu akses jalan atau transportasi ke sekolah, infrastruktur sekolah atau kampus, dan infrastruktur media pembelajaran termasuk akses internet dan hal-hal terkait digitalisasi pendidikan. Rasanya sulit sekali mencapai ini jika tidak ada keseriusan pemerintah”, tegas Filep.

Terkait kondisi ini, Ketua Komite III DPD RI ini kemudian memberikan beberapa pandangan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan pendidikan.

“Dengan masalah yang kompleks itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, meletakkan pendidikan sebagai investasi sehingga mau tidak mau seluruh infrastruktur pendidikan harus dibenahi, terutama di wilayah terpencil, terluar, termiskin, yang dimulai dari peningkatan akses transportasi dan konektivitas internet ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kedua, peningkatan kualitas guru, bisa lewat program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dijalankan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan guru secara signifikan,” urainya.

“Ketiga, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan daerah dan perkembangan teknologi. Ini harus menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum harus benar-benar mengeksplorasi kebutuhan daerah. Terakhir,  kita juga perlu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan pemda juga pihak swasta dalam mendukung pendidikan. Disinilah sejatinya saya selalu menekankan bahwa dana pendidikan tidak boleh diganggu gugat untuk keperluan lainnya,” tutup Filep.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Fillep, menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh. Dalam Forum Urun Rembug bertajuk “RUU Ketenagakerjaan Pro Buruh”, Fillep menegaskan bahwa DPD RI akan memastikan suara buruh terwakili dalam setiap pembahasan legislasi nasional.

“Kami di Komite III DPD RI memandang perlindungan tenaga kerja sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. RUU ini harus menjamin hak-hak dasar buruh, memberikan kepastian kerja, serta memperkuat posisi tawar mereka di tengah arus liberalisasi ekonomi,” tegas Fillep.

Fillep juga menyoroti pentingnya reformasi struktural dalam hubungan industrial di Indonesia, termasuk penghapusan sistem kerja kontrak yang eksploitatif, serta penguatan peran serikat pekerja. Ia mengingatkan bahwa kesejahteraan buruh bukan hanya urusan ketenagakerjaan, tapi juga menyangkut kualitas demokrasi dan keadilan sosial.

“Kita tidak boleh membiarkan hukum hanya menguntungkan pemilik modal. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya, khususnya kaum buruh yang menjadi tulang punggung perekonomian,” tambahnya.

Forum ini dihadiri oleh perwakilan serikat pekerja, akademisi, dan penggiat hak-hak buruh. Dalam diskusi tersebut, para peserta menyampaikan harapan besar agar DPD RI menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan negara.

Senator Papua Barat itu kembali menegaskan bahwa Komite III DPD RI berkomitmen untuk mengawal RUU ini agar mencerminkan semangat keadilan sosial, dan bukan sekadar kepentingan pasar.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Forum MPR RI For Papua resmi terbentuk melalui Surat Keputusan (SK) Kepengurusan dari Ketua MPR RI, Ahmad Muzani kepada Yorrys Raweyai selaku Ketua dan Filep Wamafma selaku Sekretaris bersama jajaran pengurus masa bakti 2025-2030.

Adapun keanggotaan MPR FOR PAPUA diisi oleh seluruh Anggota DPD dan DPR Daerah Pemilihan Tanah Papua yang seluruhnya berjumlah 42 orang. Sekretaris MPR For Papua, Filep Wamafma menyampaikan bahwa hadirnya forum ini sebagai wadah bagi wakil daerah dan wakil rakyat se-tanah Papua untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam penyelesaian persoalan-persoalan di Papua.

“Kehadiran forum MPR RI For Papua ini penting untuk membantu penyelesaian-penyelesaian masalah di tanah Papua. Kita apresiasi banyak kebijakan khusus pemerintah untuk Papua seperti Otonomi Khusus, pembentukan DOB dan lain sebagainya, akan tetapi kita tentu tahu bahwa berbagai masalah di Papua di sektor sosial, ekonomi, politik juga belum tuntas terselesaikan,” kata Filep kepada awak media, Kamis (24/4/2025).

“Misalnya masalah investasi saja, SDA Papua melimpah, puluhan tahun investasi besar berjalan, namun nampak tak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Ada Freeport dan BP Tangguh, keuntungan dari investasi jelas sangat besar, namun masyarakat Papua yang populasinya juga tidak cukup besar masih menjadi yang tertinggi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tentu masalah kesejahteraan ini menjadi salah satu fokus MPR For Papua ke depan,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Filep mengakui bahwa kebijakan investasi pada umumnya juga berdampak positif seperti peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, membuka lapangan kerja serta pada gilirannya juga dapat mendorong kenaikan PDB.

Akan tetapi, kata Filep, selain kemiskinan tinggi, angka pengangguran di Papua juga tinggi, stunting, gizi buruk, sanitasi, masalah kekurangan guru, nakes serta infrastruktur penunjangnya juga masih menjadi persoalan hingga saat ini.

“Bagi saya ada anomali, banyak proyek strategis juga mendapat perlawanan dari masyarakat adat, banyak sarjana di Papua ‘nganggur’, lebih bergantung pada peluang dari pemerintah daerah, sedangkan perusahaan juga memerlukan banyak tenaga kerja. Maka bagaimana dampak CSR dalam hal ini juga menjadi atensi kami. Harapannya jelas CSR memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat asli Papua. Lalu, dampak lingkungan harus dikelola dengan baik, agar tidak memicu bencana di kemudian hari,” jelasnya.

“Di sektor politik, soal implementasi Otsus tentu kita kawal bersama, apalagi kini ada efisiensi anggaran yang dikhawatirkan akan menghambat realisasi program pembangunan. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua juga belum tuntas, Tragedi Wamena, Wasior, dan putusan kasus Paniai menuai beragam reaksi masyarakat. Kita berharap agar penyelesaian secara yudisial diutamakan, selain penyelesaian non-yudisial. Karena pasti kami tidak ingin peristiwa kekerasan terus berulang di tanah Papua. Juga situasi keamanan di Papua yang akhir-akhir ini kembali bergejolak, kami berharap konflik tidak terus berkepanjangan,” katanya.

“Maka adanya MPR For Papua menjadi jembatan dengan stakeholder-stakeholder terkait, termasuk di jajaran eksekutif pusat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tanah Papua ini. Saya berharap, forum ini akan berjalan lebih produktif dan progresif, sehingga dampak kehadirannya juga terasa bagi masyarakat kita,” ujar Filep.

Sejalan dengan itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa wadah ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan MPR, untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“MPR FOR PAPUA menjadi perpanjangan bagi MPR guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik,” ujarnya.

Ia menegaskan, dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, MPR FOR PAPUA akan aktif berdialog dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat. Sebagai upaya untuk memperoleh berbagai pandangan dan rumusan langkah-langkah strategis demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Terkait tindak lanjut ke depan, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan meminta Ketua MPR FOR PAPUA untuk segera berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait.