Minggu, 18 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 218

Jaga Kedaulatan Laut, Nono Sampono Apresiasi Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Milik Asing

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono (Foto: istimewa)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kembali penegak hukum melakukan penenggelaman 10 kapal asing asal Vietnam dan Malaysia terkait perkara tindak pidana perikanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Eksekusi oleh Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam tersebut dilakukan di perairan Air Raja, Galang, Batam, Kepulauan Riau, dalam dua tahap yaitu Rabu (3/3/2021) dan Kamis (4/3/2021).

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menilai penenggelaman kapal ikan asing merupakan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia. Baginya, peraturan hukum perikanan laut itu harus tegak demi kedaulatan negara.

“Pimpinan DPD mengapresiasi hal tersebut sebagai langkah tepat dan positif. Selain merupakan amanat UU Perikanan Laut kita, penenggelaman kapal asing juga sebagai pesan tentang kedaulatan negara Indonesia. Artinya kita tidak main-main menjaga wilayah dan kekayaan laut yang ada,” kata Nono dalam keterangannya Senin (8/3/2021).

Kebijakan itu menjadi solusi keluar dari persoalan ilegal fishing. Mengingat selama ini, menurut senator asal Provinsi Maluku itu pencurian ikan oleh kapal asing masih merajalela di wilayah perairan laut Nusantara.

“Jika dilakukan secara tegas dan konsisten, penenggelaman kapal asing pencuri ikan ini akan membuat negara lain dan juga para pelaku IUUF dari negara tersebut takut kepada Indonesia. Manfaat besarnya tentu kembali kepada nelayan Indonesia dan negara,” jelasnya.

Indonesia mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar karena luas wilayah lautnya. Negara ini memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta km2. Dari total luas wilayah tersebut, luas laut Indonesia 3,25 juta km2 dan 2,55 juta km2 adalah Zona Ekonomi Eksklusif.

Dengan luas wilayah yang ada, menurut Nono, ada keterbatasan pengawasan oleh kapal perang ataupun pesawat tempur Indonesia. Oleh karena itu salah satu cara menjaga kedaulatan laut adalah dengan integritas dan ketegasan dalam berbagai kebijakan negara. Jika itu berhasil dilakukan Indonesia akan disegani oleh negara lain.

“Melindungi laut kita cara terbaiknya ya tegas dan konsisten serta tidak main-main dalam penegakan hukum. Negara lain menjadi segan dan itu akan membuat kedaulatan negara di atas laut terjaga sehingga tidak perlu lagi banyak kapal dan pesawat yang berpatroli,” kata pria kelahiran Bangkalan, Madura, 1 Maret 1953 itu.

Meski begitu, Nono tetap mengingatkan agar aparat keamanan baik TNI-Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tetap rutin dan rajin melakukan patroli. Terutama di daerah-daerah rawan dan laut yang potensi sumber daya ikannya besar.

“Penjagaan laut dengan patroli rutin harus ditingkatkan untuk menjamin wilayah laut Indonesia bersih dari ilegal fishing. Semua aparat terkait kita minta bersinergi agar kapal-kapal asing jera memasuki dan mencuri ikan-ikan di laut kita. Ini agar nelayan-nelayan dari bangsa sendiri bisa berdikari secara ekonomi,” ucap dia.

Setidaknya ada enam wilayah perairan Indonesia yang tergolong rawan dari tindak eksploitasi kapal ikan asing. Yaitu perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera; Laut Natuna, Teluk Tolo dan Laut Banda, Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera, terakhir Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

“Saya kira untuk enak titik rawan itu kehadiran patroli sangat dibutuhkan. Bahkan jika perlu kita dorong pembangunan pangkalan bagi kapal-kapal pengawas dari KKP, Bakamla, TNI AL dan Polariud sehingga mobilitasnya lebih cepat dalam mendukung patroli dan penegakan hukum laut di sana,” ungkap pensiunan Jenderal Marinir TNI AL ini.

Hingga tahun 2019 sudah 556 kapal dari berbagai negara ditenggelamkan. Nono berharap hal itu signifikan dalam menaikkan produktivitas hasil perikanan dan berimplikasi pada kesejahteraan nelayan.

“Kita berharap dengan perginya kapal asing pencuri, stok ikan mulai naik dan mengalami regenerasi sehingga produksi perikanan setiap tahunnya meningkat. Tentu saja ini berdampak positif bagi nelayan kita karena produksinya melimpah yang berimbas pada peningkatan ekonomi,” tutupnya.(ijs/wik)

Sahkan Prolegnas Prioritas 2021: Bukan hanya RUU PKS, tapi juga RUU PPRT

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Organisasi Jakarta Feminis melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019) meminta agar pemerintah segera mengesahkan RUU PKS.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Pada Hari Perempuan International 2021, Amnesty International kembali menyerukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Perlu diingat bahwa RUU PKS sudah masuk ke dalam daftar Prolegnas sejak tahun 2016, sementara RUU PPRT meski sudah ada dalam daftar tersebut sejak tahun 2004 namun tak pernah mendapat sorotan yang berarti.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dan memastikan kedua RUU tersebut ada di dalamnya.

“Ketua RUU itu sama pentingnya. DPR harus menunjukkan komitmennya dalam perlindungan perempuan dengan mengesahkan RUU PKS dan RUU PPRT. Kedua RUU ini sudah lama diusulkan dan dibahas. Tidak ada alasan lagi untuk menunda pengesahannya,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid hari ini.”

“DPR harus menyadari dan menjawab kegelisahan masyarakat atas kekerasan seksual. Jumlah kasus kekerasan seksual yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya payung hukum yang lebih kuat untuk menghentikan impunitas,” kata Usman.

Pada November 2020, melalui kampanye penulisan surat bertema Pesan Perubahan atau PENA,  Amnesty menyerahkan 3.352 surat yang berisi desakan pengesahan RUU PKS dari masyarakat di seluruh Indonesia kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas.

Menurut Catatan Tahunan 2021 Komnas Perempuan, terjadi setidaknya 1.938 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah privat dan 963 kasus dalam ranah publik. Setidaknya 401 di antara kasus tersebut adalah kasus pelecehan seksual yang masih belum ada rujukan hukumnya di Indonesia.

“Angka ini memang terkesan tidak sebanyak catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun lalu. Namun hal itu terjadi karena situasi pandemic yang menyulitkan Lembaga tersebut dalam melakukan pendataan. Masyarakat, khususnya perempuan, juga banyak yang terdampak oleh pandemic sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan pengaduan dan pelaporan yang bisa terdata oleh Lembaga seperti Komnas Perempuan,” tambah Usman.

Selain mendorong penghapusan kekerasan seksual, pemerintah dan DPR juga masih perlu memperhatikan lebih hak-hak dari 4 juta pekerja rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan.

Menurut survei yang dilakukan oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) pada 2019, lebih dari 98 persen dari 682 pekerja rumah tangga yang disurvei hanya dibayar 20 sampai 30 persen dari upah minimum regional di daerah masing-masing.

Amnesty Internasional juga telah melakukan penelitian mengenai pekerja rumah tangga perempuan di tahun 2007. Dari studi ini, ditemukan bahwa para pekerja tersebut rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan fisik dan seksual serta tidak adanya standar hidup yang layak.

“Pekerja rumah tangga sudah seharusnya mendapat pengakuan sebagai pekerja sekaligus juga mendapat perlindungan negara terkait upah minimum, waktu istirahat, libur, dan jaminan kesehatan,” kata Usman.

Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993 menyebutkan bahwa negara tidak boleh menunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, salah satunya dengan merumuskan sanksi dalam perundang-undangan nasional untuk menghukum tindak kekerasan terhadap perempuan serta mengatur mekanisme pemulihan yang efektif dan adil.

Selain itu, Indonesia saat ini belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi PRT, yang isinya mengamanatkan adanya upah minimum, jam kerja, libur dan hak-hak normatif PRT sebagai pekerja. (Rls)

Dukung Pemulihan Ekonomi Lewat Teknologi, Ketua DPD RI Berharap BPPT Hadirkan Inovasi yang Aplikatif

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: doc. DPD RI)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Permintaan Presiden Joko Widodo pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) agar membantu pemulihan ekonomi melalui teknologi, mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia berharap BPPT menghadirkan sejumlah inovasi yang aplikatif untuk mendukung hal itu.

LaNyalla sendiri menilai BPPT mampu menjadi pioner pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Caranya, melalui inovasi dan mengembangkan teknologi.

“Teknologi memiliki peran yang sangat vital dalam mencapai kemajuan, termasuk juga kemajuan bidang ekonomi. Tidak itu saja, teknologi juga dapat diterapkan di berbagai sektor, baik kesehatan, pendidikan maupun perdagangan,” tuturnya, Selasa (9/3/2021).

Atas dasar itu, Senator asal Jawa Timur ini menilai BPPT harus menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia. Terlebih, saat ini dunia berada di era perang Artificial Intelligence (AI).

“Persaingan secara global saat ini adalah persaingan untuk menguasai AI. Kondisi ini layaknya space war di era perang dingin. Siapa yang mampu menguasai AI, berpotensi menguasai dunia,” ujar LaNyalla mengingatkan pentingnya menguasai AI.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan, untuk menghadapi era itu, peran BPPT sangat dibutuhkan. BPPT juga harus bisa memproduksi teknologinya sendiri.

“Dengan segala potensinya, BPPT mampu bersaing. BPPT juga bisa bersinergi dengan talenta-talenta diaspora, peneliti-peneliti di universitas, startup teknologi, anak-anak muda yang sangat militan,” katanya.

Untuk itu, LaNyalla berharap BPPT membangun mesin AI Indonesia yang bisa memfasilitasi gotong royong antar inovator dan peneliti.

Ditambahkannya, dengan menggunakan teknologi setiap gerak lebih efektif, efisien, mudah dan cepat.

“Kita memang sudah harus akrab dengan penggunaan teknologi, Oleh sebab itu, BPPT dituntut untuk dapat mengembangkan dan menemukan teknologi baru yang berguna untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” ujarnya.(*)

Raja Ampat Raih Paritrana Awards Tahun 2020

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Raja Ampat menjadi kabupaten terbaik pertama tingkat kabupaten/kota se-Papua Barat program perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat non penerima upah.

RAJA AMPAT, JAGAINDONESIA.COM – Raja Ampat kembali mendapatkan penghargaan Piala Paritrana (Paritrana Awards) atas inovasinya menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat bukan penerima upah.

Program yang digagas sejak beberapa tahun lalu tersebut, kini menjadi salah satu pilot project bagi Pemda di Indonesia. Atas inovasinya tersebut Raja Ampat menjadi kabupaten terbaik pertama tingkat kabupaten/kota se-Papua Barat bahkan masuk dalam 4 besar tingkat nasional.

Kepala BPJS Tenaga Kerja Papua Barat, Mince Watu menegaskan Raja Ampat adalah salah satu kabupaten pelopor jaminan sosial bagi pekerja non upah (bukan penerima upah) di Indonesia. Karena Raja Ampat merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang melahirkan peraturan daerah untuk melindungi pekerja bukan penerima upah.

“Apa yang dihasilkan Raja Ampat diadopsi oleh pak Gubernur dan tim di Provinsi. Raja Ampat sampai saat ini sudah melindungi 20 ribu masyarakat bukan penerima upah. Ini jadi salah satu perhatian pak Gubernur sehingga di tahun 2020 dan 2021 ini pemerintah provinsi Papua Barat menganggarkan untuk perlindungan pekerja bukan penerima upah sebanyak 52 ribu se-Papua Barat. Raja Ampat bukan saja menjadi contoh untuk Papua Barat tetapi juga menjadi contoh untuk Indonesia, dan saya bangga” Kata Mince.

Menurutnya berdasarkan penilaian 4 tahun berturut-turut, Raja Ampat masuk 4 besar Nasional dan juga 4 tahun berturut-turut sejak Pariatna diadakan tidak pernah terkalahkan oleh kabupaten lain.

Sekda Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si menyatakan program perlindungan sosial bagi masyarakat bukan penerima upah merupakan program primadona yang dilakukan Pemda.

“Program ini adalah program primadona yang dilakukan pemda, dan apa hasilnya, hasilnya adalah bagi masyarakat petani dan nelayan yg mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia karena kecelakaan kerja telah menerima santunan dari BPJS Tenaga Kerja. Program ini tidak ada ditempat lain, awalnya hanya ada di Raja Ampat” jelas Sekda.

Ia berharap kerja sama dan dukungan semua stakeholder dalam mensukseskan program perlindungan sosial di Raja Ampat serta menghantar Raja Ampat meraih peringkat pertama tingkat nasional dalam ajang Paritrana Awards tahun 2021 ini.Paritrana Awards diserahkan oleh Kepala BPJS TK Papua Barat kepada Bupati Raja Ampat, yang berlangsung di Gedung Pari Waisai Raja Ampat. (Rls)

Lemahnya Pengawasan Intelijen di Indonesia

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga

JAGAINDONESIA.COM – Berbagai kasus dugaan politisasi dan ketidakefektifan intelijen disinyalir karena masih lemahnya pengawasan terhadap badan intelijen. Perlu adanya peran serta dari lembaga Negara dan masyarakat yang berfungsi mengawasi agar intelijen di Indonesia menjadi efektif, profesional dan demokratis.

Berdasarkan hasil penelitian dari para tim peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ada 55 problem yang teridentifikasi dalam enam isu pengawasan, yaitu konflik kepentingan; kelemahan regulasi; kelemahan kapasitas aktor pengawas; kompleksitas ancaman; intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi; dan persoalan transparansi. Hal ini diungkapkan dalam acara “Rilis Kertas Kerja dan Kelompok Kerja: Menguak Kabut Pengawasan Intelijen di Indonesia” melalui zoom webinar pada Rabu (03/03/2021).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga yang menjadi salah satu pembicara, mengapresiasi hasil kertas kerja tersebut. Menurutnya, penelitian tentang lembaga intelijen dalam Negara demokratis sangat penting untuk dilakukan. Namun Sandra berharap penelitian LIPI terkait pengawasan intelijen yang ada di Indonesia tidak berhenti sampai disini saja.

“Penelitian harus berlanjut hingga menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan, pendalaman pada aspek pengawasan intelijen di Indonesia sangat kita butuhkan”, ucap Sandra.

Sandra mengungkapkan jika Indonesia menghadapi persoalan serius dalam kontrol terhadap sitem intelijen. Hal ini ditinjau dari implikasinya terhadap nilai-nilai demokrasi dan efektivitas kerja intelijen tersebut.

Pendalaman tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga Negara independen secara komprehensif diperlukan untuk memetakan para aktor pengawasan intelijen. “Kertas kerja ini menjadi titik awal untuk mendalami lembaga Negara mana saja yang bisa diajak dalam fungsi pengawasan, dan tentu saja harus relevan dengan fungsi lembaga tersebut”, lanjut Sandra.

Model pengawasan tidak hanya terfokus pada efektivitas intelijen saja, namun dikembangkan untuk memastikan adanya internalisasi prinsip-prinsip HAM, anti korupsi, dan pelayanan yang baik. Intelijen harus beradaptasi terhadap situasi yang berkembang dan tetap tunduk apada aturan yang demokratis dan transparan.

Senada dengan Sandra, Budi Setyarso, Pemimpin Redaksi Koran Tempo mengungkapkan jika pekerjaan intelijen mengharuskan kerahasiaan, namun tetap harus tunduk pada aturan-aturan demokrasi dan ada transparansi dalam prosesnya.

“Intelijen akan menjadi lembaga yang berbahaya jika tanpa keharusan tunduk pada aturan demokratik”, ujar Budi.

Diskusi ini memberikan gambaran ideal suatu lembaga intelijen, yaitu menyediakan informasi yang berkualitas untuk pemerintah guna kepentingan keamanan internal, eksternal, pertahanan nasional atau hubungan luar negeri. Lembaga ini berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintah, namun bekerja untuk kepentingan publik. Kontrol diperlukan agar lembaga intelijen tidak menjadi alat kepentingan politik. Demokrasi untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan partai atau golongan tertentu.

“Peran intelijen sebagai badan Negara bukan untuk memperkuat anti demokrasi, tetapi harus mendukung demokrasi tersebut”, pungkas Sandra. (Ratih/Ibn)

206 Peserta Mengikuti Bimbingan Teknis Panitia Pilkades Serentak Halteng 2021

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Pembukaan bimbingan teknis panitia pemilihan kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkades serentak Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2021 pada Senin (8/3/2021).

HALTENG, JAGAINDONESIA.COM – Sebanyak 206 peserta mengikuti bimbingan teknis panitia pemilihan kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkades serentak Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2021 pada Senin (8/3/2021).

Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Bupati dibuka dengan resmi oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah, Abd Rahim Odeyani.

Dalam sambutannya, wakil bupati menyampaikan bahwa pemilihan kepala desa merupakan salah satu pilar terselenggaranya pemerintahan desa yang demokratis, selain menjadi sarana pendidikan politik masyarakat, juga merupakan momentum memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi secara jujur.

Untuk itu menurutnya, dalam pelaksanaan nanti memerlukan sumber daya manusia, panitia penyelenggara yang profesional, handal dengan kemampuan menguasai regulasi. Tujuannya agar nantinya melahirkan pemimpin terbaik demi optimalnya berbagai program dan pembangunan desa kedepan.

“Selaku pemerintah daerah saya menyambut baik pelaksanaan bimtek ini karena bimtek ini sangat berguna untuk mengantisipasi kesimpangsiuran terhadap regulasi terkait Pilkades” kata Abd. Rahim Odeyani.

Menurutnya, Bimtek juga dinilai penting untuk menyamakan persepsi dan pengetahuan dalam proses tahapan Pilkades. Harapannya, Pilkades dapat berjalan aman, jujur, dan adil serta terhindar dari kesalahan praktek kecurangan dan sengketa paska pemungutan suara” ungkap Imo sapaan akrab Wakil Bupati.

Sementara disela-sela acara, Kepala Dinas PMD Rivani A.Rajak melaporkan bahwa kegiatan ini mengacu pada Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas permendagri 112 nomor tahun 2014.

Rivani juga menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 8 s/d 9 Maret 2021.

Turut hadir dalam kegiatan ketua DPRD Sakir Ahmad, sekretaris Daerah Yanto M. Asri, anggota DPRD, asisten, staf ahli, pimpinan perangkat daerah serta panitia pemilihan kepala desa, Tutupnya  (ismit)

IWD, Kaukus Perempuan Parlemen di DPD RI Siap Teruskan Perjuangan Untuk Bangun Bangsa

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka peringatan hari perempuan internasional di kompleks parlemen pada senin (8/3/2021)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI), Badikenita Putri Br Sitepu mengatakan bahwa di Hari Perempuan Internasional yang jatuh di tanggal 8 Maret ini, KPP RI akan terus bergerak maju untuk meneruskan perjuangan perempuan Indonesia, terutama dalam membangun bangsa dan negara. Hal tersebut disampaikan pada saat pembukaan acara pameran foto dan talkshow bertajuk “Kiprah Perempuan Parlemen: Jalan Harapan Bangsa” yang digelar oleh KPP RI di halaman Nusantara II Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senin (8/3).

“Dengan adanya pameran dan talkshow ini, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia yang diwakili 42 anggota DPD RI dari 136 anggota bergerak dan terus maju dengan topik dan isu-isu faktual. Berani untuk men-challenge situasi global, menantang ketidak-berdayaan dan meneruskan perjuangan perempuan Indonesia,” ucapnya.

Perempuan-perempuan Indonesia yang tergabung sebagai Anggota DPD RI, lanjut Badikenita, juga akan terus berkomitmen dalam memperjuangkan nasib-nasib perempuan di Indonesia. Apalagi saat ini masih banyak permasalahan yang dialami oleh perempuan Indonesia. Berbagai permasalahan dan isu-isu di sekitar perempuan, akan dibawa oleh DPD RI untuk dilakukan pembahasan agar mewujudkan perlindungan dan pembangunan bagi perempuan Indonesia.

“Sebagai perempuan Indonesia, kami di DPD RI juga akan terus terlibat dalam pembahasan isu-isu nasional dan daerah, sehingga kami dapat terlibat dalam pembangunan daerah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan,” imbuhnya.

Kegiatan pameran foto dan rangkaian talkshow tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Pameran foto dan rangkaian talkshow yang digelar pada tanggal 8-18 Maret 2021 di Selasar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan tersebut dikemas dengan beragam topik terkini terkait isu-isu aktual saat ini. Pameran tersebut dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh Pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan Anggota Kaukus Perempuan Parlemen dari DPR RI dan DPD RI.

Saat membuka acara tersebut, Puan mengatakan bahwa foto-foto yang ada, menampilkan berbagai kisah dan cerita terkait perempuan dan berbagai isu di dalamnya. Foto-foto tersebut juga membuktikan bahwa perempuan dapat turut serta dalam memajukan bangsa, dan ikut dalam keputusan menentukan masa depan bangsa.

“Melalui foto ini menunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa, dan bersama-sama dengan bapak-bapak di belakang ini untuk mengambil keputusan penting yang ada di parlemen. Selamat Hari Perempuan Internasional, kita perempuan hebat, kita permepuan tangguh yang menentukan maju atau mundurnya bangsa ini,” kata Puan. (rls)

Pemkab Halteng Lakukan Panen Raya 165 Hektar Dimasa Pandemi

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Pembab Halteng saat melakukan pembukaan panen raya di Desa Wairoro Kecamatan Weda Selatan yang disaksikan langsung oleh Dirjen Tenaga Kerja, Sabtu 6/3/2021.

HALTENG, JAGAINDONESIA.COM – Pemerintah kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara melakukan panen perdana padi variates  M 400 dan M 70 bertempat di SP2 Desa Wairoro Kecamatan Weda Selatan yang disaksikan langsung oleh Dirjen Tenaga Kerja, Sabtu 6/3/2021.

Bupati Edi Langkara dalam sambutanya mengatakan bahwa panen raya masyarakat transimigrasi Wairoro Baru pertama kali dilaksanakan sejak transimigrasi hadir pada tahun 1992.  

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari arahan Pemerintah pusat terkait dengan penguatan ekonomi terutama pada saat bencana Covid 19 saat ini. kata Bupati Edi Langkara.

Menurut bupati, masa pandemi covid-19 dilakukan beberapa tahap penanganan.

“Segmen pertama Tanggap Darurat, segmen kedua Penanggulangan Kesehatan dan ketiga penguatan ekonomi.” Ungkapnya.

Pada penguatan ekonomi, Pemda Halteng menganggarkan sebesar Rp50M dari jumlah dana pertanian sebesar Rp20M, sementara realisasinya belum sampai Rp10M dari hasil yang telah ditanamkan pada padi sebanyak kurang lebih 300 hektar lahan yang di tanam dan yang di panen sebanyak 165 hektar.

“Yang akan kita panen hari ini 165 hektar, ini merupakan hasil kerja nyata dari Pemerintah dan masyarakat Halteng, dan kegiatan ini belum ada sentuhan dari Pemerintah Pusat karena ini jalan dari Anggaran APBD Halteng,” tutupnya. (ismit)

Solidaritas Pemuda Malut Desak Ketua DPD RI Pecat Senator Suriati

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Solidaritas Pemuda Mahasiswa Malut Mengugat (SP3M) melakukan aksi di depan gedung DPD RI untuk mendesak kepada ketua DPD RI AA. La Nyalla M. Mattalitti, segera mengevaluasi kinerja Hj Suriati Armain sebagai anggota Komite III DPD RI dapil Maluku Utara. Demonstrasi dilakukan di depan gedung DPD RI Senin (8/3)

MALUKU UTARA, JAGAINDONESIA.COM – Solidaritas Pemuda mahasiswa Malut Mengugat (SP3M) melakukan aksi di depan gedung DPD RI untuk mendesak kepada ketua Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA. La Nyalla M. Mattalitti untuk segera mengevaluasi kinerja Hj. Suriati Armain sebagai anggota Komite III DPD RI dapil Maluku Utara. Desakan tersebut melalui aksi demonstrasi di depan gedung DPD RI Senin (8/3).

Koorinator lapangan (Korlap) aksi Dzikrun saat dikonfirmasi awak media, menegaskan bahwa sejak dilantiknya Suriati Armain sebagai Anggota DPD RI, dirinya diduga mengabaikan tugas-tugasnya sebagai perwakilan dari representasi daerah.

Menurut koordinator aksi, hak-hanya sebagai wakil rakyat telah dipenuhi oleh Negara tetapi kewajibannya tidak dijalankan sepenuhnya. Menurut SP3M, Suriati dianggap telah mengorbankan masyarakat Maluku Utara.

“Coba kita lihat di tahun 2020 kemarin, Ibu Suriati Armain tidak menjalankan tugasnya secara maksimal.” Katanya

Ia meminta agar badan Kehormatan DPD RI secepatnya mengambil langkah tegas, terkait tidak produktifnya Suriati dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan daerah di senayan.

“Kami dari SP3M secara kelembagaan meminta kepada  badan kehormatan DPD RI, sesegera mungkin memproses pengaduan masyarakat Maluku Utara, tentang kinerja Hj Suryati Armain ini,” Pintanya.

Tak hanya itu saja, pihaknya juga mendesak Badan Kehormatan DPD RI untuk memeriksa dan memecat Suriati Armain karena tidak di anggap layak menjadi wakil rakyat.

“Selain Dewan kehormatan DPD RI, kami juga mendesak KPK RI agar segera memanggil dan memeriksa ibu Hj Suriati Armain atas dugaan penyalahgunaan dana Reses Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara tahun 2020,” Tegasnya. (Rls)

Harga Biji Pala dan Fuli di Ternate Masih Stabil

Penulis
Jaga Indonesia
-
0
Salah satu penjual biji pala di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Maluku Utara (Foto: As)

TERNATE, JAGAINDONESIA.COM– Harga hasil perkebunan berupa pala dan Fuli (salut/pembungkus biji pala) di Kota Ternate, Maluku Utara hingga tahun 2021 masih stabil.

Apak, pemilik toko Modern Raya, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa hingga 2021 harga Pala dan Fuli masih normal. Harga Pala sebesar Rp 85 ribu per kilo, sementara harga fuli (pembungkus biji pala) Rp. 240 ribu per kilo gram.

“Harga biji pala, dan Fuli masih normal, belum ada kenaikan, dan penurunan harga,”kata Apak, saat dikonfirmasi di area toko, Sabtu (6/3).

Menurut Apak, biji pala bundar dan biji pala yang terlihat keriput memiliki perbedaan harga. Jika biji pala bundar dihargai Rp 85 ribu per kilogram, dan biji pala keriput harga Rp 50 ribu per kilogram.

“Kalau biji pala bagus maka harga normal, kalau biji pala terlihat fororo (keriput) harga standar dan  Fuli masih tetap 240 per kilo gram,”ujarnya.

Sejauh ini, menurut Apak, harga pala masih stabil dan belum pernah turun, harga masih dikisaran  Rp 85 ribu dan Fuli Rp 240 per kilo, terhitung dari tiga tahun terakhir.

Ia menambahkan bahwa rata rata petani atau penjual hasil perkebunan biji pala dan Fuli (pembungkus biji pala) ini berasal dari Tidore, makeang, Jailolo Dan Ternate.

“Semua penjual dari kabupaten di Maluku Utara yang masuk di sini, dan itu rata rata petani,”ungkapnya.

Sementara, buah cengkeh harga masih Rp 70 ribu per kilogram, awalnya harga 60 dan 65. Namun sekarang sudah Mulai naik.

“Rame tergantung panen. Jadi, harganya cengkeh saja yang agak menurun, saya hanya terima pala dan cengkeh, kalau kopra dan coklat tidak ada,”jelasnya.

Terpisah, Fadlan petani asal Kota Ternate, saat di Toko Modren Raya mengaku bahwa harga biji pala masih stabil dan hal itu menurutnya sangat menggembirakan.

“Semoga harga perkebunan seperti biji pala, dan Fuli ini terus stabil dan jangan mengalami penurunan, karena harga seperti ini sangat membantu para petani Untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.” Ungkapnya.

“Kita sekarang kan masih dihantui virus Corona, untuk itu kami berharap agar harga perkebunan seperti biji pala dan fuli ini tetap normal,”harap Fadlan salah satu petani penjual hasil perkebunan pala saat ditemui di depan tokoh Sabtu (6/3).

“Alhamdulilah, Harga pala masih boleh, tapi harga cengkeh masih kurang bagus karena masih mengalami penurunan alias belum stabil,”tambahnya. (As)

1...217218219...223Halaman 218 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.