Jakarta – Pada Sabtu (24/4), status kapal selam Nanggala-402 dinaikan dari sub-miss menjadi subsunk, yang kemudian disusul dengan status on eternal patrol. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI melalui keterangan resminya Senin (04/2021) menyampaikan bela sungkawa dan meminta kepada pemerintah agar dapat memberikan perhatian dalam bentuk santunan khusus kepada keluarga awak serta kru yang menjadi korban jiwa.

“Saya turut berdukacita atas apa yang menimpa para awak dan kru KRI Nanggala-402. Dengan seluruh rasa hormat pula saya menyampaikan duka yang sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kalian adalah prajurit kebanggaan Republik Indonesia. Dan terima kasih sudah mengabdikan diri kepada NKRI yang kita cintai ini”, ujarnya.

Senator muda asal Bengkulu tersebut pada kesempatan ini juga memohon kepada pemerintah agar ada bantuan khusus bagi keluarga yang ditinggalkan dan berharap Presiden RI dapat langsung memberikannya kepada seluruh pihak yang ditinggalkan.

“53 orang awak kapal dan kru gugur dimedan tugas untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka adalah pahlawan bagi kita semua. Dan saya berharap Bapak Presiden RI selaku Panglima tertinggi dapat memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka yang telah gugur serta bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebab ini penting sebagai wujud penghormatan kepada setiap orang yang telah mewakafkan dirinya demi menjaga kedaulatan bangsa”, tambahnya.

Sultan melanjutkan bahwa dalam kondisi (accident) yang terjadi saat ini adalah peristiwa yang luar biasa. Sebab mereka kehilangan nyawa saat bertugas.

“Mereka harus disematkan lencana penghargaan, dan jika masih menemukan jasadnya, saya meminta makam pahlawan harus menjadi tempat peristirahatan terakhirnya.

Selain itu, pinta Sultan, juga dengan keluarga yang telah kehilangan sosok dari orang tua, suami, atau anaknya di KRI Nanggala-402 agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih penuh.

“Selama ini atas kejadian yang serupa akan ada skema bantuan atau perhatian. Tapi saya sangat setuju jika ada masukan terhadap beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam bentuk apapun untuk memberikan penghormatan bagi keluarga yang ditinggalkan, misalnya; santunan khusus yang berbentuk permodalan usaha, gaji pokok yang diterima utuh tanpa potongan seperti uang pensiun, beasiswa untuk putera-puteri yang ditinggalkan para korban hingga lulus Universitas serta memberikan fasilitas perumahan layak bagi masing-masing keluarga”, tegasnya.

Menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut pemerintah pasti setuju terhadap wacana ini. Sebab baginya jumlah ini belumlah seberapa dibandingkan dengan besarnya pengorbanan dari rasa patriotisme para prajurit yang telah gugur tersebut.

“Yang paling penting negara harus selalu menyampaikan pesan kepada setiap para prajurit bahwa tugas dalam menjaga NKRI adalah jalan pengabdian yang mulia dan akan selalu mendapat tempat penghormatan khusus didalam ruang kehidupan berbangsa. Dan mari kita doakan kepada mereka yang gugur (syahid) dalam melaksanakan tugas akan mendapat tempat disisi-Nya serta bagi keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dan ikhlas menerima”, harap Sultan

Adapun arti dari subsunk adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebutkan status kapal selam yang sudah tenggelam. Sedangkan arti sub eternal patrol adalah kapal selam tersebut sedang berada dalam mini patroli untuk selama dan tidak akan kembali. Istilah tersebut digunakan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seluruh awak kapal selam yang telah gugur dalam menjalan tugas serta menjaga samudera.

Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada hari kelima pencarian, Minggu (25/04), mengumumkan tim pencari telah menemukan beberapa bukti bahwa kapal karam dan terbelah tiga.

Temuan itu pula yang kemudian menjadi dasar pernyataan bahwa 53 prajurit KRI Nanggala-402 gugur saat bertugas di perairan utara Bali.

“Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala-402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Oleh karena itu, dengan kesedihan yang mendalam selaku panglima TNI saya nyatakan bahwa 53 personel yang on board KRI Nanggala-402 telah gugur,” kata panglima TNI.

“Prajurit-prajurit terbaik Hiu Kencana telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali. Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI selaku panglima TNI saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur. Semoga Tuhan Yang Maha Besar memberi keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan,” ujar Hadi menambahkan.

Dari 53 prajurit TNI itu, di antaranya 49 anak buah kapal (ABK), satu komandan satuan, dan tiga personel senjata.

“Jalesveva Jayamahe, selamat jalan para prajurit pemberani”, tutup Sultan. (rls)

PAPUA BARAT – Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma mengatakan Papua membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan khususnya terkait pengaturan rekrutmen tenaga kerja. Menurut Filep, kebijakan tersebut sangat mendesak sebagai respons terhadap angka pengangguran yang terus meningkat di bumi Cenderawasih itu.

“Menyikapi perkembangan situasi Papua saat ini khususnya di bidang tenaga kerja, aspek pengangguran yang begitu besar di Papua membutuhkan perhatian serius dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Senator Filep pada Jumat (23/4).

Dia menyebut persentase tersebut meningkat dari sebelumnya yaitu pada Februari 2020, TPT Papua sebesar 3,42 persen. Sedangkan TPT Papua Barat pada Agustus 2020 menunjukkan angka sebesar 6,80 persen yang juga meningkat dari sebelumnya yaitu pada Februari 2020 sebesar 6,78. Lebih lanjut, Filep Wamafma menyoroti beberapa persoalan yang terjadi dan belum terselesaikan hingga kini.

Filep yang juga Sekretaris MPR RI for Papua menambahkan bahwa tren yang terjadi pada masyarakat Papua menunjukkan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi satu-satunya tumpuan dan harapan masyarakat termasuk bagi Orang Asli Papua (OAP). Sementara itu, jumlah formasi PNS yang dibutuhkan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja di Papua sehingga berdampak pada jumlah pengangguran di Papua.

Dia menilai bahwa sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan afirmasi terkait pengaturan rekrutmen tenaga kerja di Papua tidak hanya PNS/ASN tetapi juga rekrutmen pada sektor swasta lainnya. Terlebih, data BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Papua tahun 2020 sebesar 1.830.409 jiwa dengan jumlah yang bekerja pada 2020 sebanyak 1.764.113 dan pengangguran sebesar 66.296 jiwa.

Sedangkan, jumlah angkatan kerja di Papua Barat 492.851 jiwa atau meningkat sebesar 1,83 persen pada 2020 dibanding tahun 2019 lalu. Menurut Filep, rekrutmen pegawai negeri sipil yang dilakukan saat ini tidak sebanding dengan tingkat pengangguran yang begitu tinggi di Papua.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus memiliki kebijakan khusus dalam hal rekrutmen tenaga kerja produktif yang tidak hanya pada skala pemerintahan atau ASN tetapi memiliki kebijakan afirmasi lainnya agar rekrutmen tenaga kerja juga dapat dilakukan di bidang swasta lainnya.

Menurut Filep, situasi saat ini menunjukkan banyaknya angkatan kerja dari lulusan sarjana belum menemui peluang kerja dan menyumbang tingkat pengangguran di Papua. Apabila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus maka akan memunculkan masalah sosial baru yang terjadi di tanah Papua. Oleh karena itu, Filep menekankan perlu adanya keterlibatan pihak swasta yang bersinergi dengan pemerintah dalam hal rekrutmen tenaga kerja di Papua dan Papua Barat.

“Kita berharap perlu ada keterlibatan semua pihak dalam merancang kebijakan tenaga kerja di Papua Barat, di tanah Papua pada umumnya. Sektor swasta harus terlibat dalam merekrut tenaga-tenaga terampil untuk berpartisipasi sebagai pekerja di industri-industri atau perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri,” terangnya.

Selain itu, Filep Wamafma juga menekankan adanya kebijakan afirmasi yang membatasi tenaga kerja dari luar Papua yang menutup peluang bagi pekerja lokal di tanah Papua.

Oleh sebab itu, Senator Filep ia sangat berharap pemerintah pusat dan kementerian terkait segera mengambil langkah-langkah tepat dan strategis untuk menyusun kebijakan dalam rangka meminimalisir jumlah pengangguran.

 Filep kembali mengingatkan dengan sumber daya alam Papua yang besar dan banyaknya investor dan perusahaan asing maupun dalam negeri yang mengelola sumber daya alam di Papua, maka sudah saatnya OAP harus diberikan tempat yang layak bukan sebatas pekerja kasar tetapi harus menjadi pemimpin, menjadi pengambil kebijakan dalam manajemen administrasi.

“Saya yakin dan percaya orang Papua, putra putri Papua sudah sangat siap dan sudah sangat mampu untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam rangka terlibat dalam membangun kesejahteraan Papua serta bangsa dan negara pada umumnya,” ujar Filep.(fri/jpnn)