Selasa, 20 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 202

Belum Terima Gaji 6 Bulan, Empat Kantor Desa Di Halteng Dipalang

0
Perangkat desa Kipai Kecamatan Patani melakukan pemalangan kantor desa karena belum menerima gaji beberapa bulan.

HALTENG, JAGAINDONESIA.COM – Akibat belum ada kejelasan soal gaji aparat desa, sejumlah aparat desa yang berada di kecamatan Patani melakukan aksi Pemalangan kantor desa.

Adapun kantor desa yang dipalang dikecamatan Patani diantaranya kantor Desa Yondeliu,kantor Desa Kipai, kantor Desa Wailegi dan kantor Desa Bakal Jaya.

Camat Patani Basuki Rahmat Saleh membenarkan empat kantor desa dipalang oleh masing-masing aparat desa di kecamatan Patani.

Kejadiaan Pemalangan terjadi pada pukul 18:00 Wit pada saat menjelang berbuka puasa,”ungkap Basuki Rahmat Saleh camat Patani, saat dikonfirmasi wartawan (4/22/ 2021).

Lanjut Rahmat, dirinya selaku camat yang bertanggung jawab diwilayah sudah memanggil beberapa desa untuk memberi keterangan terkait aksi Pemalangan kantor desa.

Pemalangan dilakukan karena tuntutan mereka belum terbayarnya insentif dan gaji perangkat desa dan sampai saat ini belum dibayar oleh Pemda Halteng ,”cetus camat.

Adapun insentif dan gaji aparat desa yang belum dibayar cukup bervariasi, ada yang enam bulan dan tujuh bulan dari tahun 2020 kemarin.

“Saya sudah jelaskan kepada beberapa kades, bahwa keadaan keuangan daerah dengan perubahan sistem serta refokusing anggaran,” tambah camat.

“Saya sudah berkoordinasi dan melaporkan dengan pihak terkait serta Bupati Halteng Edi Langkara terkait Pemalangan empat kantor desa. Saya sudah hubungi melalui sambungan telepon kepada dinas BPMD dan bupati sekaligus menjawab segera melakukan pertemuan dan koordinasi, insha Allah semua akan diselesaikan,” kata camat.

Rencananya pemerintah kecamatan akan mengundang seluruh kepala desa yang melakukan Pemalangan kantor desa untuk melakukan rapat bersama pada malam ini juga,” tutup camat.  (Ismit)

Ini Syarat Pendaftaran BPUM 2021

0

NGANJUK, JAGAINDONESIA.COM – Program Bantuan Produktif untuk Usaha Menengah (BPUM) kembali digulirkan tahun 2021 ini. Pemerintah kembali membuka peluang bagi para pelaku usaha mikro (UM) untuk mendapatkan kucuran dana berupa bantuan langsung tunai (BLT).

Pendaftaran BPUM tahun 2021 telah dibuka. Kepala Disnakerkop UM Kabupaten Nganjuk Drs. Supiyanto, MM menjelaskan, bantuan tersebut menyasar para pelaku UM di Kota Bayu sebagai calon penerima. Ia menjelaskan, BPUM dibuka seluas-luasnya bagi para pelaku UM. Setiap pengajuan yang memenuhi syarat akan diproses lebih lanjut untuk diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM.

“Selanjutnya kementerian yang menentukan mana pelaku UM yang diberikan bantuan. Bantuanpun langsung dicairkan ke rekening yang bersangkutan,” paparnya saat ditemui PING di ruang kerjanya, Selasa (20/04/2021).

Pria asal Gondang ini mengatakan, pelaku usaha yang mengajukan dan dinilai layak diberikan bantuan akan menerima BLT sebesar Rp 1,2 juta. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan program yang sama tahun 2020 lalu. Yakni sebesar Rp 2,4 juta. Hal ini bertujuan sebagai upaya perluasan pelaku usaha yang terjangkau bantuan. “Uang yang diterima oleh Pelaku UM dikirim melalui rekening BRI masing-masing. BRI sebagai mitra penyalur kita,” tegasnya.

Ia menambahkan, BPUM merupakan program tahap kedua. Dimana tahun 2020 lalu, kurang lebih ada sebanyak 8.000 penerima BPUM bagi pelaku UM di Nganjuk. Untuk itu, ia berharap bagi penerima BPUM tahap pertama, agar sebaiknya tidak mengajukan kembali. Serta memanfaatkan bantuan tersebut semaksimal mungkin.

“Lalu bagi yang belum menerima bisa segera untuk mengajukan. Semoga pelaku UM di masyarakat ini bisa bermanfaat untuk membantu mengembangkan usaha mereka .Walaupun itu jumlahnya kecil. Namun, sekecil apapun jika dimanfaatkan dengan baik akan bisa membantu mengembangkan usahanya,” harapnya.

Berkas dan Persyaratan Pengajuan BPUM bagi Pelaku UM:

  1. Fotocopy KTP dan KK;
  2. Fotocopy Surat Izin Usaha (OSS) atau Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat;
  3. Tidak Memiliki Pinjaman KUR;
  4. Melampirkan Foto yang Membuktikan Kebenaran Usahanya;
  5. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan Setempat yang Menerangkan Belum Pernah Menerima Bantuan BLT, PKH Maupun Bantuan dari Pemerintah Lainnya;
  6. Mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  7. Mengisi Forumulir Daftar Calon Penerima BPUM.

“Berkas tersebut dikirim ke Kantor kami Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Paling lambat tanggal 27 April 2021,” tutupnya (Zak/Yos)

Sumber: Humas Pemkab Nganjuk

Tim Garuda Select Persiapkan Diri Melawan Leeds United U-18

0

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Para pemain Garuda Select kembali mempersiapkan diri guna menghadapi uji coba berikutnya, melawan Leeds United U-18 pada Selasa (20/4/2021) pukul 18:45 WIB. Setelah tampil memukau melawan Queens Park Rangers (QPR) U-18 dengan kemenangan 5-1, mereka kembali berlatih, fokus memulihkan kondisi fisik mereka.

Pelonggaran lockdown yang diterapkan pemerintah Inggris membuat kegiatan olahraga di dalam ruangan sudah bisa dilakukan. Hal ini pun disambut antusias oleh para pemain Garuda Select, karena mereka dapat kembali berlatih di gym sebagai bagian dari latihan fisik rutin mereka.

“Saya sangat senang bisa kembali berlatih di gym. Ketika gym ditutup kami memang tetap berlatih memperkuat otot dengan latihan di kamar masing-masing, tapi latihan di gym tentunya lebih memadai karena bisa menggunakan alat-alat yang lengkap,” kata I Gusti Made Rendy Sanjaya, Senin (19/4/2021).

Diakui oleh Muhammad Faqih Maulana, kalau latihan di gym menambah semangat karena dilakukan bersama teman-teman yang lain. “Selain itu bisa saling membantu dalam beberapa gerakan, latihan bersama bisa menambah motivasi untuk mencapai target yang ditetapkan pelatih,” jelasnya.

Kalau menurut pencetak dua gol di kemenangan melawan QPR U-18, Hokky Caraka, latihan ini sangat penting. “Karena menurut saya latihan di gym juga dapat menambah massa otot di tubuh. Saya menjalankan menu latihan yang diberikan pelatih, karena untuk menjadi pemain profesional sangat penting punya kekuatan fisik yang kuat,” ceritanya.

Pelatih fisik tim, Jake Fitzsimmons mengatakan bahwa dirinya dan para pemain sangat senang dengan dibukanya kembali gym. “Pemain sudah menjalani satu kali sesi latihan di gym dan berlangsung dengan baik. Anak-anak sangat menikmati latihan di gym dan ini bagus untuk perkembangan mereka,” ungkapnya.

Dengan persiapan ini, diharapkan para pemain bisa memberikan penampilan terbaik saat melawan Leeds. “Kemenangan kemarin tentu akan memberikan kepercayaan diri kepada para pemain. Ini merupakan hal yang sangat penting karena kami akan menghadapi beberapa lawan tangguh kedepannya, seperti Leeds, Huddersfield Town, Watford, Crystal Palace. Saya harap mereka bisa bermain lebih baik lagi,” tutup Direktur Sepakbola Garuda Select, Dennis Wise.

Aksi para pemain di tim Garuda Select dapat disaksikan di Mola TV. Pertandingan tersebut nantinya juga bisa ditonton secara gratis melalui Polytron TV, Mola Polytron Box, aplikasi Mola TV, atau website di www.mola.tv. (PSSI)

Mendagri Usul Tema RKPD Provinsi Papua Mengakomodir Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian

Jakarta, jagaindonesia.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan agar tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 mengakomodir pengendalian Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi.

Diketahui, Musrenbang Provinsi Papua pada saat ini mengambil tema “Memperkuat Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan serta Berkelanjutan.”

“Saran saya, karena tema ini akan mempengaruhi strategi, mempengaruhi operasional dalam ilmu strategi, jadi temanya itu sebaiknya mengendalikan pandemi Covid-19, baru memperkuat ekonomi dan seterusnya,” kata Mendagri pada Musrenbang penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 secara virtual, Selasa (20/4/2021).

Mendagri menjelaskan, pemulihan ekonomi tak dapat dilakukan, jika pandemi tak turut dikendalikan. Karena itu, keduanya harus berjalan beriringan, diatasi secara bersamaan. Pasalnya, pandemi Covid-19 memunculkan efek domino ke berbagai sektor, tak hanya berdampak pada sisi kesehatan, namun juga pada aspek lain seperti sosial dan ekonomi.

“Pemulihan ekonomi masyarakat tidak akan pernah bisa dimulai, tidak bisa dilakukan kalau Covid tidak bisa dikendalikan,” tuturnya.
 
Frasa “Mengendalikan pandemi Covid-19,” mengandung penanganan yang lebih konprehensif. Dengan menambahkan frasa tersebut, diharapkan pengambil kebijakan tak hanya fokus pada penanganan untuk memulihkan ekonomi, namun juga mengendalikan pandemi secara keseluruhan.

“Sehingga dalam penyusunan perencanaan, dalam setiap pemikiran, mindset para pengambil kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, selalu berpikir juga untuk melakukan pengendalian, dan itu masuk dalam program pengendalian Covid,” tandasnya.

Mendagri juga menjabarkan empat poin utama dalam penanganan Covid-19, sebagai tolok ukur dalam pengendalian pandemi.

Pertama, menurunnya kasus positif. Kedua, tingkat kesembuhan atau recovery rate yang terus tinggi. Ketiga, jumlah angka kematian yang kian menurun. Keempat, ketersedian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR). Dengan melakukan pengendalian secara menyeluruh, diharapkan berpengaruh pada pemulihan ekonomi yang berdampak pula bagi kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Kemendagri

Rakor Lintas Sektoral Jelang Idul Fitri, Kapolri: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

0

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam menghadapi persiapan Hari Raya Idul Fitri 2021.

Hal itu disampaikan Kapolri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral kesiapan menghadapi Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021, yang dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta beberapa Menteri dan Kapolda jajaran yang mengikuti secara virtual.

“Keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi atau Salus Supreme Lex Esto,” kata Sigit dalam Rakor Lintas Sektoral di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2021).

Sigit menjelaskan, asas tersebut menjadi dasar nantinya untuk aparat kepolisian dalam melakukan pelarangan terhadap masyarakat melakukan mudik Lebaran.

Menurut Sigit, kebijakan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah dan akan diimplementasikan oleh Polri serta lintas sektoral, lantaran untuk menekan laju penambahan angka virus corona atau Covid-19.

Dengan adanya pelarangan mudik, maka hal itu sesuai dengan semangat asas Salus Populi Suprema Lex Esto, karena melakukan upaya untuk menyelamatkan orang banyak dari penyebaran virus corona.

“Polri akan gelar operasi keselamatan dari 12 hingga 25 Mei atau selama 14 hari, untuk memberikan edukasi tidak melaksanakan mudik karena angka Covid-19 yang masih tinggi,” ujar Sigit.

Selain itu, Sigit juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada saat Ramadan dan Idul Fitri.

“Operasi KKYD angka kejahatan street crime, patroli skala besar, tempat interaksi masyarakat seperti terminal, aksi teroris di bulan Ramadan untuk melaksanakan amaliah. Rekan-rekan Densus 88 tetap mengawasi,” ucap Sigit.

Antisipasi kejahatan itu, kata Sigit, bisa melalui pendekatan Soft Approach dengan menggandeng para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Selain itu, Sigit meminta kepada Kapolda jajaran untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang Lebaran. Serta melakukan operasi yustisi guna menegakan protokol kesehatan di masyarakat.

“Pengendalian Covid-19 di di setiap daerah yang sudah mendapat vaksin agar dikoordinasikan untuk melakukan vaksin massal. Harga pangan sembako akan lonjakan harga maka Polri menurunkan Satgas Pangan dengan instasi terkait untuk mengontrol langsung di sasaran. Operasi Yustisi tetap dilakukan agar masyarakat patuh program 3T dan 5M tetap dilakukan,” papar Sigit.

Disisi lain, Sigit menekankan penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata yang tidak berada di zona merah. Penggalakan penerapan protokol kesehatan harus dilakukan guna mencegah terjadinya penyebaran virus corona.

“Daerah wisata tetap dilaksanakan 3T dan memakai masker, dirikan posko yang bisa untuk melakukan test. Pelaku pariwisata agar melaksanakan kebersihan lingkungan, penjualan tiket melalui elektronik dengan tetap memberlakukan 3M. Yang daerah zona merah tidak melaksanakan pariwisata. Hotel juga melakukan 3T dan 3M, Hotel juga mempersiapkan kamar sementara untuk yang di tes positif,” tutup Sigit.

Sumber: Humas Polri

Polisi Gagalkan Ratusan Liter Miras Lokal Asal Ambon Masuk Di Pelabuhan Jayapura

0

Jayapura, jagaindonesia.com – Ratusan liter minuman keras jenis sopi asal Ambon Maluku yang hendak diselundupkan di Jayapura berhasil di gagalkan Polsek , Kawasan Pelabuhan Laut (KPL) Jayapura, Selasa (20/4) pagi.

Kapolsek KPL Jayapura Iptu Enis Romony, S.H menjelaskan minuman keras lokal yang diamankan sebanyak 100 liter yang di kemas didalam botol air mineral dan pelastik es.

“Miras itu di simpan didalam karton, kemudian ditutupi dengan makanan khas ambon untuk mengelabui pemeriksaan petugas,” cetusnya.

Pelaku sendiri kata Enis langsung melarikan diri, mengingat modus dalam penyeludupan itu menggunakan jasa tenaga kerja bongkar muat (TKBM).

“Pelaku pantau dari jauh, kalau ditangkap pelaku dapat melarikan diri, sebaliknya kalau barang bawaanya lolos maka pelaku siap menjemput diluar pelabuhan,” bebernya.

Ia menduga minuman keras yang diseludupkan dari Ambon itu rencananya akan di perjual belikan di Kota Jayapura. “Miras itu pasti di jual, karena dapat dilihat dari banyaknya, tidak mungkin di konsumsi,” bebernya.

Pengamanan di pelabuhan laut Jayapura kata Enis sejauh ini cukup ketat, mengingat sejak Januari hingga Apri 2021 pihaknya telah menggagalkan beberapa kasus penyelundupan miras.

“Penyelundupan kami gagalkan sudah 5 kali khusus untuk miras, dan kami akan terus memperketat pengaman baik bagi penumpang turun maupun naik agar tidak ada penyeludupan barang-barang terlarang,” tegasnya.

Sumber: Humas Polresta Jayapura Kota

Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil Tolak Kehadiran Junta Myanmar di KTT ASEAN Jakarta

0
Ilustrasi militer Myanmar (Foto: Reuters/stringer)

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (JOMS) yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), FORUM-ASIA, Asia Justice and Rights (AJAR), Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Human Rights Working Group (HRWG), Migrant CARE, Asia Democracy Network (ADN), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
Amnesty International Indonesia, Kurawal Foundation, Lembaga Kajian dan Advokasi, Independensi Peradilan (LeIP) dan SAFEnet memberikan rekomendasi kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam ASEAN Special Summit mengenai Myanmar yang akan diadakan pada 24 April 2021 nanti.

Menurut mereka, negara-negara anggota ASEAN bisa memanfaatkan lembaga regional untuk saling berkoordinasi dan berkooperasi untuk menangani permasalahan regional. Kudeta yang terjadi di Myanmar sejak 1 Februari 2021 yang lalu pun tidak luput sebagai permasalahan regional, di mana krisis hak asasi manusia terus terjadi dan mengancam stabilitas perdamaian di Asia Tenggara. Namun, baru setelah lebih dari 2 bulan, negara-negara ASEAN mulai bergerak untuk membahas situasi yang semakin parah di Myanmar.

Dengan posisi yang berbeda-beda di antara negara anggota ASEAN mengenai situasi di Myanmar, ASEAN mengalami kesulitan untuk mencapai konsensus dan menentukan kebijakan yang akan dilakukan, sebab kudeta Myanmar dianggap sebagai urusan domestik yang tidak bisa diintervensi sesuai dengan prinsip ASEAN.

Meskipun begitu, Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil mengapresiasi inisiatif Presiden Joko Widodo untuk mendorong ASEAN Special Summit untuk membahas situasi Myanmar.

Inisiatif ini didukung oleh Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam dan hal tersebut menunjukkan keberadaan komitmen untuk mengatasi krisis hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar dengan mekanisme yang ada di ASEAN.

Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil menyayangkan adanya keputusan dari para pemimpin ASEAN untuk memberikan kursi representasi Myanmar kepada pemimpin junta militer di pertemuan tersebut, yang mana akan menghalangi hubungan ASEAN dengan rakyat Myanmar dan juga gerakan demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar dan di negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Untuk itu, mereka mendukung representasi Myanmar di pertemuan tersebut yang diwakili oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis, yaitu National Unity Government untuk mengakui keberadaan pemerintahan yang dipilih secara sah oleh rakyat Myanmar. Memberikan kursi representasi di ASEAN untuk pemerintahan yang sah berarti memberhentikan segala tindakan yang melegitimasi kekuasaan junta militer baik di dalam Myanmar maupun di level internasional.

Hingga saat ini, junta militer telah menahan 3070 orang secara sewenang-wenang dan membunuh 713 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan adanya peningkatan jumlah korban yang terus menerus dan keengganan junta militer untuk menghentikan kekerasan yang terus dilakukan, ASEAN diminta mempertimbangkan hal ini dan dampaknya terhadap keamanan dan instabilitas politik regional.

Akhirnya, Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil mendorong ASEAN untuk mengambil langkah tegas dan efektif dalam menangani kudeta Myanmar melalui ASEAN Special Summit ini dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Menolak kehadiran junta militer sebagai perwakilan Myanmar di ASEAN Special Summit;

2. Memberikan kursi representasi Myanmar di ASEAN Special Summit untuk National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah dan dipilih secara demokratis;

3. Menjamin akses pertolongan humaniter dan kesehatan secara penuh untuk area yang berkonflik di Myanmar, dan memberikan perlindungan dan kesejahteraan untuk pencari suaka dan pengungsi di Myanmar, termasuk Rohingya;

4. Membangun respons yang kuat dan terkoordinasi dengan Dewan HAM PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk mengirim delegasi special envoy ke Myanmar untuk memonitori situasi, menghentikan kekerasan, dan membantu negosiasi demokratis dan berdasar pada nilai-nilai hak asasi manusia.

5. Mendesak pemerintah Indonesia untuk secara optimal bekerja sama dengan negara ASEAN lainnya dalam memastikan investigasi terhadap anggota dan pimpinan junta militer yang terlibat dalam aksi kekerasan, terutama pembunuhan terhadap warga Myanmar, termasuk mereka yang terbukti terlibat dan juga hadir dalam ASEAN Summit

6. Mendesak aparat militer Myanmar segera menghentikan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil, menghentikan penangkapan sewenang-wenang, dan membebaskan semua tahanan tanpa syarat.

Sumber: KontraS

Buka Puasa di Ponorogo, Ketua DPD RI Sampaikan Potensi Desa dan Pariwisata Kota Reog

0
Ketua DPD RI bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Pringitan Kabupaten Ponorogo, Selasa (20/4/2021).

PONOROGO,JAGAINDONESIA.COM – Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dikenal dengan wisata atraksi Reog. Namun, Kabupaten berjuluk Kota Reog ini juga memiliki potensi untuk mengembangkan desanya.

Dua potensi inilah yang menjadi pembahasan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat melakukan kunjungan kerja, sekaligus buka puasa bersama Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Selasa (20/4/2021) di Pringitan yang juga Rumah Dinas Bupati Ponorogo.

LaNyalla yang hadir bersama Senator asal Sulawesi Selatan Andi Ihsan dan Senator asal Aceh Fahrul Razy itu mengatakan, DPD RI selalu menggaungkan pentingnya menghidupkan kekuatan ekonomi desa.

“Desa adalah instrumen terkecil pemerintahan dari sebuah negara, yang juga harus maju dan makmur. Maka desa juga harus menjadi kekuatan ekonomi. Mengapa kekuatan ekonomi penting? Karena isu strategis daerah saat ini bukan soal otonomi daerah saja,” katanya.

Dijelaskan LaNyalla, ada tiga isu strategis lain yang tak kalah penting. Pertama, percepatan pembangunan daerah, Kedua peningkatan indeks kemandirian fiskal daerah, dan ketiga kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat di daerah.

“Dengan latar belakang yang juga aktivis organisasi, Bupati Sugiri Sancoko seharusnya mampu mewujudkan desa-desa di Ponorogo menjadi kekuatan ekonomi. Ponorogo yang yang memiliki 281 desa, seharusnya dapat memanfaatkan dana desa dari pemerintah pusat untuk membangun kekuatan ekonomi desa,” katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu juga mengatakan, Ponorogo harus mengejar ketertinggalan dengan terus menghadirkan terobosan.

“Indeks kemandirian fiskal Kabupaten Ponorogo di Jawa Timur masih tergolong rendah. Masih berada di angka 0,12 IKF. Masih bertengger di antara kabupaten-kabupaten di Pulau Madura, Magetan, Ngawi, Blitar, Pacitan, dan Bojonegoro. Masih jauh di bawah Kabupaten Sidoarjo, Jombang dan Mojokerto,” ujarnya.

Buat Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu, tugas tersebut menjadi pekerjaan rumah yang serius yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Untuk menghidupkan perekonomian, LaNyalla mengimbau Ponorogo untuk memaksimalkan potensi pariwisata.

“Pariwisata Ponorogo seharusnya mampu menjadi trigger ekonomi. Terutama bila Ponorogo mampu memperbesar dan meningkatkan skala Festival Reog Ponorogo atau Grebeg Suro dengan standar internasional,” katanya.

Menurutnya, Reog sebagai warisan budaya Nusantara, sudah seharusnya mampu dikemas menjadi festival tahunan yang lebih besar. Menyamai atau sekelas dengan Rio De Janeiro Carnival di Brazil.

“Festival itu bisa dikemas menjadi satu dengan paket sejumlah destinasi wisata lain yang ada di Ponorogo. Seperti Telaga Ngebel, Air Terjun Widodaren, Air Terjun Sunggah, Gunung Bedes, Bukit Teletabis, Gunung Beruk, Gua Lowo, Hutan Pinus Nongko Ijo, dan Bukit Batu Kapur,” kata LaNyalla memberikan masukan.

Hanya saja, Ponorogo harus membangun konektivitas transportasi, dan menyiapkan sarana akomodasi. Intinya, Pendapatan Asli Daerah atau PAD akan meningkat jika Pendapatan Domestik Regional Bruto atau PDRB daerah meningkat.

“PDRB bisa meningkat jika ada aktivitas ekonomi di daerah. Jadi tugas utama kepala daerah adalah memastikan dan mendorong serta memfasilitisasi agar aktivitas ekonomi berjalan. Saya di DPD RI sebagai wakil daerah tentu akan menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah agar mendapat atensi dan perhatian dari pemerintah pusat,” katanya.

Tetapi, mantan Ketua Umum PSSI itu meminta pemerintah daerah, khususnya Kepala Daerah, untuk berpikir out of the box demi memastikan aktivitas ekonomi berjalan di daerah.

“Dengan begitu, sinergi ini akan bertemu. Sehingga akan membawa manfaat bagi masyarakat dan seluruh stakeholder di daerah,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sugiri berterima kasih atas kunjungan Ketua DPD RI, dan berharap Ponorogo mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, terkait konektivitas dan infrastruktur jalan.

“Untuk itu, kami menitipkan aspirasi dalam bentuk surat tertulis, terkait dengan kebutuhan Kabupaten Ponorogo, terutama menyangkut infrastruktur jalan nasional untuk mendukung konektivitas,” pungkas Bupati Sugiri Sancoko, yang saat itu didampingi Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono.(*)

Berkunjung ke Aceh Jaya, Senator Abdullah Puteh : Aceh Jaya Lebih Bagus Dibanding Calang

0

Calang,jagaindonesia.com – Senator dari Aceh, Abdullah Puteh melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Jaya, Senin (18/4/2021)

Kunjungan kerja anggota Komite II DPD RI tersebut dalam rangka pembukaan kegiatan Padat Karya Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Acara tersebut berlangsung di pelabuhan kelas III Calang, Aceh Jaya yang dihadiri oleh Bupati Aceh Jaya diwakili asisten III, Dandim 0114 Aceh Jaya, dan sejumlah kepala UPP dari Aceh Jaya hingga Singkil.

Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Puteh mengatakan kegiatan ini sendiri akan dilakukan di UPP masing-masing kabupaten kota yang ada di Barat Selatan Aceh.

Dihadapan sejumlah tamu undangan Abdullah Puteh mengaku kagum dengan kondis Aceh Jaya yang sudah lebih maju dibandingkan pada saat iya kunjungi tahun 2002 sebagai Gubernur Aceh.

Tidak hanya itu, Abdullah Puteh juga menilai Aceh Jaya memiliki begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa, dimana SDA yang dimiliki Aceh Jaya dapat mengalahkan kota wisata Sabang.

“Aceh Jaya lebih bagus dari Sabang,” ungkapnya.

Menurutnya, hanya saja saat ini Aceh Jaya masih dalam keadaan yang belum dimaksimalkan kemampuan dan keindahannnya.

“Cuma itu, potensi Aceh Jaya masih belum dioptimalkan, maka itu kita coba bersama untuk membuat Aceh Jaya ini lebih maju,” imbuhnya.(**)

Hati-Hati! Pencurian Berkedok Polisi Gadungan di Jakarta Timur

0
gambar ilustrasi (Foto: istimewa)

Jakarta, jagaindonesia.com – Pencurian berkedok penggeledahan rumah yang dilakukan polisi gadungan kembali terjadi di wilayah Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, Kompol. Indra Tarigan mengatakan aksi kejahatan ini terjadi pada Minggu (18/04/2021) pagi. Pelaku mendatangi rumah korban dengan alasan akan melakukan penggeledahan.

“Pelaku mendatangi rumah korban dengan mengaku polisi. (Pelaku) masuk mau ngambil ponsel,” ungkapnya.

Menurutnya, pelaku membawa senjata jenis airsoft gun saat melakukan aksinya. Namun, belum sempat menggeledah pelaku kabur lantaran melihat warga.

“Mengaku polisi, membawa senjata jenis airsoft gun. Tapi dia kabur karena melihat warga muncul,” ucapnya.

Saat ini, pihaknya masih menyelidiki kasus ini untuk mengejar para pelakunya. Selain itu, polisi memeriksa sejumlah saksi dan bukti di lokasi.

“Untuk kerugiannya belum ada, kan pelakunya kabur,” pungkasnya.

(Polda Metro Jaya)

Berita Terbaru