Minggu, 18 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 19

Ketua Komite III DPD RI Harap Janji Pemerintah Bangun Rumah Sakit Canggih Jawab Masalah Kesehatan di Papua

0
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma.

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membangun 66 rumah sakit berstandar baik di seluruh daerah di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia (KEI) di Solo Technopark, Jawa Tengah, Rabu, 19 November 2025. Bahkan ia meminta 66 rumah sakit baru ini dibangun dengan kualitas canggih sesuai standar RS KEI.

“Kami Komite III DPD RI mengapresiasi langkah konkret presiden untuk pembangunan 66 rumah sakit canggih setara RS KEI di Surakarta. Kita tahu RS KEI ini memiliki peralatan canggih khusus melayani penyakit jantung, dan saat ini hanya ada sekitar 4 rumah sakit bertaraf canggih di Indonesia,” ujar Filep, Senin (24/11/2025).

“Menyambut baik hal ini, tentu kami mendorong agar diantara puluhan RS baru itu juga dibangun di wilayah timur Indonesia untuk akses kesehatan yang adil dan merata. Jadi masyarakat di wilayah timur, termasuk Papua juga punya rujukan RS jantung terbaik tanpa perlu keluar Papua, atau bahkan keluar negeri,” sambungnya.

Lebih lanjut, Filep menyampaikan, data Kemenkes RI menunjukkan bahwa Papua memiliki prevalensi jantung yang tinggi, terutama di Papua Tengah di angka 1,65% yang merupakan tertinggi kedua secara nasional di bawah DI Yogyakarta 1,67% dan di atas DKI Jakarta 1,56%.

“Tingginya prevalensi penyakit jantung ini, menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Kemenkes juga besar mengakibatkan kematian karena terlambat didiagnosis. Maka di sisi ini tentu perlu fasilitas yang memadai. Bangunlah RS canggih di Papua, beri layanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Sekretaris MPR For Papua ini.

“Saya sepakat dengan pak Prabowo bahwa pelayanan kesehatan adalah kewajiban negara. Maka saya berharap kasus kematian ibu hamil dan anak yang dikandungnya di Sentani, Jayapura ini jadi pelajaran penting untuk pemerintah, jadi potret masalah layanan kesehatan di Papua, layanan kesehatan dasar untuk persalinan dan inilah wajah masih rumitnya birokrasi hingga nyawa menghilang, mirisnya justru terjadi di kota. Bagaimana dengan masyarakat kita di pedalaman?” sebutnya.

Di kesempatan yang sama, senator Papua Barat ini juga menyampaikan bahwa kasus kematian mama Papua Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya telah ditindaklanjuti ke Kemenkes RI. Menurutnya, Kemenkes akan segera melakukan investigasi kronologi sekaligus mengevaluasi pihak-pihak yang terkait di daerah.

“Kasus ibu Irene Sokoy, kader posyandu aktif di Jayapura telah mendapat respons dan perhatian dari Kemenkes RI. Nanti akan ada investigasi menyeluruh. Harapan kami ini juga akan jadi kesempatan untuk memperbaiki layanan kesehatan dan birokrasi yang efektif di Papua, dan berdampak juga ke daerah-daerah lain dengan masalah serupa,” kata Filep.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia (KEI) di Solo Technopark, Jawa Tengah, Rabu, 19 November 2025. Prabowo menegaskan kehadiran rumah sakit berteknologi tinggi itu merupakan simbol eratnya persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).

Adapun Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia dibangun melalui dana hibah pemerintah Uni Emirat Arab senilai Rp417,3 miliar atau sekitar USD25 juta. Fasilitas kesehatan khusus jantung ini diharapkan menjadi pusat layanan medis berteknologi tinggi dan menjadi standar baru bagi pengembangan rumah sakit di Indonesia.

Ibu Hamil di Papua Meninggal Ditolak RS, Senator Filep Tegaskan Belanja Anggaran Fokus Tangani Masalah

0
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPR RI, Dr. Filep Wamafma menyayangkan kasus kematian ibu hamil dan anak yang dikandungnya karena ditolak sejumlah rumah sakit di Papua. Menurutnya, kejadian ini sangat ironis mengingat layanan kesehatan adalah kebutuhan fundamental masyarakat.

“Saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Akses kesehatan itu kebutuhan dasar, apalagi di kondisi emergency berhadapan dengan nyawa. Kasus Ibu Irene Sokoy, warga Sentani ini kita kehilangan dua nyawa, ibu dan bayinya. Kejadian ini harus mendapat perhatian dan didalami secara khusus,” ujar Filep dalam keterangan yang diterima Jumat, 21 November 2025.

“Perlu kami tekankan, kejadian ini terjadi di Papua yang memiliki kekhususan melalui Otsus. Otsus memberikan perhatian prioritas untuk akses kesehatan masyarakat OAP. Ketika masyarakat dalam keadaan kritis ditolak RS dengan kondisi kurangnya dokter spesialis, terbatasnya fasilitas, penuhnya kamar kelas III BPJS, sedangkan untuk masuk kamar VIP terkendala biaya, pasien harus dilarikan kesana-kesini akhirnya nyawa tak tertolong, ini sangat menyedihkan,” sambungnya.

Ia lantas meminta agar pemerintah daerah memfokuskan penggunaan anggaran pada kebutuhan sektor kesehatan untuk keselamatan masyarakat. Filep juga menekankan akses layanan kesehatan harus memiliki inovasi menjawab masalah dengan taktis dan tak berbelit.

Hal ini khususnya untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, lansia dan disabilitas sesuai UU Layanan Publik yang menegaskan pelayanan yang cepat, terukur dan adil serta UU Kesehatan yang mengatur bahwa pelayanan kesehatan harus manusiawi dan non-diskriminatif terutama terhadap kelompok rentan.

“Ini adalah potret masalah kesehatan di Papua, maka saya berharap belanja anggaran fokus pada menjawab masalah sektor kesehatan dan efisiensi pada kegiatan atau belanja yang sifatnya seremonial. Secara khusus, saya berharap agar kejadian ini jadi bahan introspeksi pimpinan daerah untuk manfaatkan dana Otsus, APBD sampai DAU untuk memastikan hak dasar ini terpenuhi. Jangan sampai kejadian ini berulang di Papua dan di daerah lain juga,” sebutnya.

Lebih lanjut, Senator Papua Barat itu mendesak adanya investigasi kasus ini agar diketahui titik persoalan dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Ia menekankan, selain afirmasi Otsus, akses kesehatan yang layak adalah hak setiap warga negara yang diatur pada Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

“Saya tegaskan lagi kejadian ini wajib direspons cepat dan tegas, jika masalah berada di level sistem maka harus diperbaiki sampai pada penyesuaian peraturan dan kebijakan. Apa solusi konkret terhadap pasien emergency jika terbenturkan dengan kondisi dan kendala-kendala di atas. Saya selalu tekankan pentingnya tindakan mitigasi dan tata kelola yang efektif, perlu penyederhanaan birokrasi agar layanan kesehatan tidak ditawar-tawar lagi,” ujar Filep.

“Saya kira hal ini perlu evaluasi menyeluruh, dengarkan pihak keluarga, kronologi hingga dengarkan pihak rumah sakit. Di situlah menjadi momen penting untuk menimba masalah dan harus ada solusi. Apalagi Menkes sudah menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien tanpa KTP, dalam kondisi sakit dan kritis. Nah ini jelas warga kita, warga asli Papua. Jadi sudah semestinya mendapatkan layanan kesehatan,” jelasnya.

Seperti diketahui, seorang ibu hamil Irene Sokoy asal Kampung Hobong, Sentani meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya pada Senin (17/11/2025) karena tak dilayani rumah sakit. Diberitakan sebelumnya, pasien bersama keluarga datang ke RSUD Yowari pada Minggu (16/11/2025), sore hari. Pasien berencana melahirkan secara normal di rumah sakit tersebut.

Karena kondisi pasien, dokter menyarankan harus segera dioperasi dan dirujuk ke RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga rumah sakit Bhayangkara. Namun, pasien belum tertangani hingga dirujuk ke RSUD Jayapura.

Dalam perjalanan ke RSUD Jayapura, saat tiba di Skyljne, pasien mengalami kejang-kejang sehingga ambulans harus memutar balik lagi ke RS Bhayangkara. Sayangnya dalam perjalanan pasien dalam kondisi mulut dan hidung mengeluarkan busa, sampai di rumah sakit Bhayangkara, petugas melakukan upaya pertolongan dengan CPR tetapi nyawa pasien dan bayi yang dikandungnya tak tertolong.

Realisasi PNBP Sektor ESDM Capai Rp200,66 Triliun, Menteri Bahlil Lanjutkan Program Pro Rakyat di 2026

0
Foto: ESDM

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuktikan kinerjanya sebagai salah satu pilar utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di hadapan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp200,66 triliun per 10 November 2025.

Dalam Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung Selasa (11/11) tersebut, Bahlil merinci, capaian PNBP yang impresif itu setara dengan 78,74% dari total PNBP yang ditargetkan pada APBN 2025 sebesar Rp254,83 triliun. Kinerja apik juga dicatat di subsektor minyak dan gas bumi (migas), di mana produksi minyak bumi (termasuk kondensat) tercatat mengalami kenaikan 4,94% menjadi 605,5 ribu barel per hari dibandingkan periode Januari-Oktober 2024.

“Saya laporkan, Insya Allah target PNBP ini bisa tercapai sampai dengan 31 Desember, mudah-mudahan (jumlahnya) bisa lebih. Sekalipun kita tahu bahwa harga komoditas sekarang lagi turun,” ujar Bahlil.

Dari sisi belanja tahun 2025, Bahlil juga melaporkan progres penyerapan anggaran. Dengan total pagu Kementerian ESDM, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp14.107,27 miliar, realisasi per 10 November 2025 tercatat 31,12%. Kementerian ESDM memproyeksikan penyerapan anggaran akan terakselerasi signifikan di akhir tahun, dengan prognosa mencapai 91,68% pada 31 Desember 2025. Bahlil menegaskan bahwa percepatan belanja difokuskan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Dalam perjalanan waktu, kita mendapat anggaran tambahan di bulan Agustus. Untuk membiayai beberapa program-program strategis. Di dalamnya adalah listrik desa, kemudian pipa, dan untuk membangun listrik gratis (BPBL), dan kita juga membangun jargas (jaringan gas),” rincinya.

Fokus Program Pro-Rakyat

Memasuki Tahun Anggaran 2026, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program yang menyentuh langsung kepentingan publik, sesuai janji yang dipaparkan di awal. Pemerintah telah mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp10,12 triliun untuk Kementerian ESDM pada tahun 2026. Secara rinci, anggaran berupa rupiah murni sebesar Rp7,68 triliun (75,9%), PNBP sebesar Rp1,82 triliun (18%), dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp0,61 triliun (6,1%).

Adapun lebih dari setengah total anggaran adalah untuk belanja program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, sebesar Rp6,56 triliun atau 64,8%. Sisanya adalah untuk belanja rutin sebanyak Rp3,56 triliun atau 35,2%.

“Rencana program strategis kita, petani-petani kita ini tetap kita fasilitasi dengan konverter kit, itu kurang lebih sekitar 14.000 paket kita dorong. Jargas kita lanjutkan, kemudian kita juga bikin PLTS untuk 60 unit. Kemudian PLTS untuk pompa air pertanian, itu ada sekitar 100 unit. Kemudian PLTMH ada 3 unit, pipa gasnya kita lanjutkan. Kemudian pemasangan BPBL kita naikkan menambah 250 ribu rumah tangga,” paparnya.

Secara rinci, Bahlil menjelaskan bahwa pada tahun 2026, Ditjen Migas akan mendapat alokasi pagu terbesar, yaitu Rp4.022,98 miliar. Anggaran ini di antaranya akan digunakan untuk melanjutkan proyek prioritas Pipa Gas Bumi Dumai – Sei Mangkei (Dusem) dan Cirebon – Semarang (Cisem) Tahap II, serta Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) dan basic design pipa transmisi.

Di sektor ketenagalistrikan, alokasi pagu untuk Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) ditetapkan sebesar Rp1.731,74 miliar. Anggaran ini akan difokuskan untuk membiayai program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) bagi 250.000 rumah tangga dengan anggaran Rp500,00 miliar , serta program Infrastruktur Listrik Desa (Lisdes) di 372 lokasi senilai Rp1.000,00 miliar.

Sementara, untuk mendorong transisi energi, Ditjen EBTKE dengan pagu Rp880,47 miliar akan melaksanakan pembangunan 60 unit PLTS, 100 unit PLTS untuk Pompa Air Pertanian, dan PLTMH. Anggaran Badan Geologi sebesar Rp796,29 miliar sebagian dialokasikan untuk pembangunan Kapal Geomarin V dan mitigasi bencana geologi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan anggaran 2026 dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui akses listrik, gas bumi, maupun energi bersih. (Rls)

Wakili RI di ASEAN-China Week 2025, Senator Filep Wamafma Dorong Kerjasama Green Economy untuk Masa Depan Berkelanjutan

0

TIONGKOK, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma hadir sebagai pembicara dalam Konferensi Pencocokan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan ASEAN-Tiongkok 2025 di Tiongkok, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh ASEAN-China Center dan Pemerintah Fujian ini turut dihadiri Wakil Walikota Pemerintah Rakyat Kota Fuzhou, pimpinan Provinsi Fujian, perwakilan delegasi Malaysia, Sekretaris Jenderal Pusat ASEAN-Tiongkok, Duta Besar Myanmar untuk Tiongkok hingga pimpinan Pemerintah Kota Fuzhou.

Di kesempatan itu, Dr. Filep mendorong lahirnya kerja sama ekonomi hijau atau green economy, utamanya melalui pengembangan energi terbarukan sekaligus pengurangan emisi karbon. Hal ini juga mencakup pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang dapat dibarengi dengan mewujudkan infrastruktur hijau.

“Dalam transisi menuju ekonomi hijau dan energi bersih, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Indonesia mendorong investasi bersama dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan bioenergi serta penerapan teknologi ramah lingkungan di industri manufaktur dan transportasi,” ujar Filep.

Lebih lanjut, putra asli Papua itu menambahkan bahwa di bidang digitalisasi ekonomi, perlu adanya perluasan kolaborasi di sektor e-commerce, logistik pintar (smart logistics), dan fintech (teknologi keuangan), agar pelaku usaha kecil dan menengah di ASEAN dapat lebih mudah terhubung dengan pasar Tiongkok dan global.

“Indonesia sendiri telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mendorong UMKM go-digital, dan kami percaya bahwa upaya serupa dapat diperkuat melalui pertukaran teknologi dan pengalaman antarnegara ASEAN–Tiongkok,” katanya.

Kemudian dia menekankan, ketahanan pangan dan penguatan manufaktur lokal harus menjadi prioritas bersama. Menurutnya, rantai pasok regional perlu diperkuat, juga melakukan pengembangan pusat riset pertanian modern dan memastikan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat. Dalam hal ini, kerja sama ASEAN–Tiongkok dapat menjadi kunci untuk mewujudkan kemandirian pangan dan stabilitas ekonomi kawasan.

Senator Indonesia asal Papua Barat itu lantas mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk menginisiasi kerja sama baru, dan memastikan setiap kesepakatan yang lahir dari konferensi ini dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Ia menekankan Indonesia meyakini dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat, ASEAN dan Tiongkok akan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Saya  atas nama Delegasi Republik Indonesia, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tuan rumah dan seluruh penyelenggara ASEAN–China Week 2025 dan Pemerintah Fujian yang telah menghadirkan forum penting ini. Kegiatan ini menjadi momentum yang sangat strategis bagi kita semua untuk memperkuat solidaritas, memperluas jejaring ekonomi, dan membangun fondasi kerja sama yang lebih tangguh antara ASEAN dan Tiongkok di tengah perubahan lanskap ekonomi global,” sebutnya.

“Kita juga memahami bahwa salah satu hambatan utama dalam kerja sama ekonomi lintas kawasan adalah kompleksitas regulasi dan perizinan. Karena itu, Indonesia mendukung penuh upaya penyederhanaan regulasi dan prosedur investasi, agar arus barang, jasa, dan modal dapat bergerak lebih cepat dan efisien. Semakin mudah proses investasi, semakin besar peluang kita untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing Kawasan,” kata Filep.

Kunker ke Papua Barat, Komite III DPD RI Bahas Program MBG dan Pengawasan UU Kesehatan

0
Foto: Papua Satu

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Provinsi Papua Barat.

Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional pemerintah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melalui Staf Ahli Gubernur, Marthen Kocu, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Komite III DPD RI yang telah berkenan melaksanakan kunjungan kerja ke Papua Barat. Kehadiran ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi undang-undang di daerah,” ucap Marthen.

Marthen menyebut, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Menurutnya, di Papua Barat program ini memiliki arti strategis mengingat kondisi geografis dan tantangan pemenuhan gizi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian khusus.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan inventarisasi ini sebagai bentuk pengawasan konstruktif yang akan memberikan masukan berharga bagi perbaikan implementasi program di lapangan,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat, kata Marthen, berkomitmen penuh untuk mendukung kesuksesan Program MBG dengan menyiapkan seluruh infrastruktur dan koordinasi yang dibutuhkan.

Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kendala, tantangan, serta praktik terbaik (best practices) yang telah dilakukan selama ini sebagai bahan evaluasi bersama.

Marthen juga mengajak seluruh pemangku kepentingan agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, guna menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan dapat diimplementasikan demi kemajuan Papua Barat dan Indonesia pada umumnya.

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyampaikan bahwa dari hasil pemantauan lapangan, terdapat sejumlah hal mulai soal kualitas makanan bergizi, anggaran yang dianggap belum sesuai dengan indeks kemahalan daerah, hingga belum adanya bahan pangan lokal dalam penyediaan menu MBG.

“Kita sudah dapat catatan terkait Makan Bergizi Gratis di Kota Sorong dan Manokwari. Persoalan utamanya adalah kualitas makanan bergizi dan nilai anggaran yang sangat kecil untuk belanja pangan. Ini tidak maksimal menjawab kebutuhan dan nilai gizi,” ungkap Filep dalam kunjungan kerja Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lt.3 kantor Gubernur Arfay Manokwari, Kamis (13/11/2025).

Ia menilai, kebijakan nasional tentang MBG perlu memperhatikan kondisi geografis dan ekonomi Papua yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, Filep mendorong adanya penyesuaian nilai MBG untuk Papua serta kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan pangan lokal.

“Kita dorong agar budgeting MBG di Papua disesuaikan dengan indeks kemahalan wilayah. Jangan semua disamaratakan. Selain itu, pangan lokal harus menjadi bahan utama agar program ini juga memberi dampak bagi ekonomi daerah,” katanya.

Filep mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan langkah lanjutan untuk membahas program MBG bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional, termasuk mendorong peningkatan fasilitas laboratorium dan tenaga ahli gizi di daerah.

“Sudah semestinya ada perhatian khusus untuk Papua. Kita harus punya laboratorium dan ahli gizi di setiap kabupaten/kota. Makan bergizi tidak boleh hanya dilihat dari menu, tapi mutu gizinya juga harus terjamin,” tegasnya.

Menurut Filep, perhatian terhadap gizi anak-anak di Papua sangat penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama berhadapan dengan masalah malnutrisi hingga stunting.

Oleh sebab itu, senator Papua Barat itu lalu berharap pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan afirmatif agar daerah-daerah di Tanah Papua tidak tertinggal dalam pemenuhan gizi bagi anak-anak dan pelajar, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Komite III DPD Apresiasi Presiden, Filep: Kasus di Luwu Utara Tegaskan Urgensi Perlindungan dan Kesejahteraan Guru

0
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma.

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan surat pemberian rehabilitasi untuk dua guru SMAN Luwu Utara Drs. Rasnal, M.Pd dan Drs. Abdul Muis Muharram. Menurutnya, keputusan Presiden sangat bijak dan menunjukkan keberpihakan pada para pendidik.

“Kami mengapresiasi langkah Presiden yang menegaskan posisi keberpihakan pada guru sebagai pejuang pendidikan. Kasus ini memperlihatkan masalah substansial di sektor pendidikan kita, guru honorer belum mendapatkan gaji 10 bulan lamanya karena kendala belum terdaftar di Dapodik. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Luwu Utara, di daerah lain pun banyak terjadi demikian, padahal ini sebelumnya juga jadi syarat untuk guru honorer bisa mendaftar PPPK,” kata Filep dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025). 

“Di kasus ini, saya melihat niat baik pak guru berupa menghadirkan penyelesaian untuk memberikan hak guru honorer dengan musyawarah bersama komite sekolah dengan iuran sukarela. Langkah ini adalah kebijaksanaan dan berpikir panjang untuk kualitas pembelajaran bagi siswa. Karena bagaimanapun kesejahteraan guru berhubungan erat dengan kualitas kinerja guru, meski tidak selalu ekuivalen,” sambungnya.

Senator Filep pun menyayangkan kejadian yang dialami guru Luwu Utara seperti sebuah ironi. Ia berharap tidak ada tindakan yang mengarah pada kriminalisasi guru. 

“Kasus ini sudah semestinya menjadi bahan introspeksi sekaligus evaluasi stakeholder terkait terhadap masalah-masalah yang dihadapi guru dan pihak sekolah. Pengaturan kebijakan diharapkan mengakomodir kondisi di akar rumput, lebih efisien dan efektif dalam rangka mendukung proses pendidikan yang berjalan,” kata senator Papua Barat ini.

“Kami Komite III DPD RI membidangi pendidikan memberikan atensi khusus pada kasus yang mengungkap banyak persoalan mendasar di lembaga pendidikan kita. Kami akan membahas lebih lanjut isu kesejahteraan dan perlindungan guru dengan kementerian dan lembaga terkait, harapannya bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan kedepannya,” ujar Filep. 

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat kepala sekolah baru di SMAN 1 Luwu Utara menerima keluhan dari sepuluh guru honorer yang belum menerima gaji selama sepuluh bulan pada lima tahun silam di Luwu Utara. Masalah utamanya nama para guru tersebut belum terdaftar di Dapodik yang menjadi syarat pencairan dana BOS.

Dalam rangka mencari solusi, kepala sekolah bersama Komite Sekolah mengadakan pertemuan dan menyepakati pengumpulan dana sukarela sebesar Rp20 ribu per orang tua siswa. Keluarga yang memiliki dua anak hanya membayar sekali, sementara yang kurang mampu tidak diwajibkan berpartisipasi.

Akan tetapi, kesepakatan tersebut kemudian menimbulkan masalah setelah sebuah LSM melaporkannya ke polisi. Empat guru diperiksa, dan dua orang diantaranya yakni Rasnal dari SMAN 3 Luwu Utara serta Abdul Muis dari SMAN 1 Luwu Utara ditetapkan sebagai tersangka.



Bupati Wondama Apresiasi Dedikasi Dr. Filep Wamafma Bersama Alumni STIH Mencerdaskan Putra-Putri Pedalaman Papua

0
Bupati Teluk Wondama, Elysa Auri. Foto: Istimewa

BupatTELUK BINTUNI, JAGAINDONESIA.COM – Bupati Teluk Wondama, Elisa Auri, mengapresiasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diperjuangkan oleh senator Filep Wamafma. Ia menilai, KIP K telah membantu mahasiswa, khususnya yang berasal dari wilayah pedalaman Wondama.

Hal ini disampaikan Bupati Elisa saat menghadiri penyerahan simbolis bantuan KIP Kuliah kepada 500 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Rabu (12/11/2025), di Kampus STIH Wosi, Manokwari.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Teluk Wondama, saya menyampaikan terima kasih atas bantuan KIP Kuliah ini. Program ini sangat membantu anak-anak kami yang menempuh pendidikan tinggi, terutama mereka yang berasal dari pedalaman,” ujar Bupati Elisa.

Ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu saat mengikuti seleksi CPNS di Teluk Wondama, dirinya bertemu sejumlah alumni STIH Manokwari yang berasal dari daerah pedalaman.

Menurutnya, hal ini menjadi bukti nyata peran perguruan tinggi tersebut dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di Papua Barat.

“Saya melihat sendiri ada anak-anak dari pedalaman Wondama yang merupakan alumni STIH Manokwari. Ini luar biasa, karena kampus ini telah ikut mencerdaskan dan membantu masyarakat di daerah terpencil,” tambahnya.

Bupati Elisa juga berharap STIH Manokwari terus berkomitmen mencetak generasi muda Papua Barat yang berkompeten di bidang hukum dan memiliki semangat membangun daerah.

“Ke depan, saya berharap STIH Manokwari bisa terus melahirkan anak-anak Papua Barat yang memberi sumbangsih di bidang hukum, ikut membantu kebijakan pemerintah, dan membangun tanah Papua dengan ilmu yang dimiliki,” tutupnya.

Presiden Prabowo Resmikan Pabrik Hilirisasi Migas Terbesar di Asia Tenggara

0
Foto: ESDM

JAGAINDONESIA.COM – Setelah melalui proses panjang dan upaya terukur serta berkelanjutan guna memperkuat industri nasional serta kemandirian energi, Pemerintah akhirnya menuntaskan salah satu tonggak penting program hilirisasi minyak dan gas bumi (migas). Sebuah pabrik petrokimia terintegrasi kini berdiri di Cilegon, Banten. Bukti bahwa keberhasilan Indonesia mengolah kekayaan sumber daya alamnya sendiri.

Keberhasilan ini menjadi cerminan nyata dari arah kebijakan pemerintah yang menjadikan hilirisasi sebagai prioritas utama dalam program Asta Cita. Komitmen tersebut secara konkret diwujudkan lewat peresmian Pabrik New Ethylene Project milik PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di Cilegon, Kamis (6/11).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran investasi dan program hilirisasi dapat membantu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini, Lotte, perusahaan salah satu terbesar di dunia, mungkin asetnya USD100 miliar dan mereka investasi di kita sebesar Rp65 triliun. Terima kasih, saya bangga. Mudah-mudahan Saudara di sini berhasil. Kita wajib mengamankan, menjaga semuanya karena ini membawa manfaat sangat besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Proyek yang mulai digagas sejak 2016 ini menghabiskan investasi sekitar USD3,9 miliar atau sekitar Rp62,4 triliun. Proyek ini menandai hadirnya kembali pembangunan kompleks Naphtha Cracker di Indonesia setelah sekitar 30 tahun.

Sempat mangkrak selama 5 tahun, namun berkat inisiatif dan terobosan dari Menteri Bahlil yang kala itu menjabat sebagai Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kendala terkait proses penyediaan lahan akhirnya bisa diselesaikan. Demikian pula halnya dengan kemudahan investasi, mulai dari penyederhanaan perizinan hingga pemberian insentif yang kompetitif.

Hingga akhirnya pada April 2022 proses pembangunan pabrik berhasil dimulai dan bisa beroperasi sejak Oktober 2025. Ketika berproduksi penuh, fasilitas ini diperkirakan menghasilkan 15 produk petrokimia hilirisasi migas senilai sekitar USD2 miliar per tahun, terdiri atas USD1,4 miliar substitusi impor dan USD600 juta tambahan ekspor, sehingga turut memperkuat neraca perdagangan sektor industri kimia nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa fasilitas ini merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara dan akan memproduksi etilena, propilena, beserta berbagai produk turunannya, bahan baku penting bagi banyak industri domestik.

“Kalau dalam kurs sekarang sudah mencapai sekitar Rp63-64 triliun, dan menjadikannya salah satu investasi petroleum terbesar di Asia Tenggara. Jadi proyek ini terbesar di Asia Tenggara, mereka punya juga ada Lotte di Malaysia, tapi di sini yang paling besar,” ujar Bahlil.

Dari sisi lapangan kerja, proyek ini memberikan dampak signifikan. Selama tahap konstruksi dan operasional diperkirakan menyerap sekitar 40 ribu tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.

Kehadiran pabrik diharapkan mengurangi ketergantungan impor produk petrokimia yang selama ini mencapai sekitar 50 persen, sekaligus memperkuat ketersediaan bahan baku industri hilir dalam negeri.

Chairman LOTTE Group Shin Dong-bin memandang proyek ini sebagai simbol kemitraan strategis antara Korea Selatan dan Indonesia serta fondasi untuk memperkuat daya saing industri petrokimia tanah air.

“Proyek ini merupakan salah satu investasi terbesar perusahaan Korea di Indonesia, melambangkan kemitraan yang kuat antara kedua negara, serta akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat industri petrokimia Indonesia dan daya saing nasionalnya,” ungkapnya.

PT LCI menjadi fasilitas hilirisasi migas kedua di Indonesia yang mencapai tahap industri petrokimia terintegrasi sejak pembangunan Petrochemical Complex Chandra Asri sekitar tiga dekade lalu. Dengan diresmikannya pabrik New Ethylene Project melalui proyek hilirisasi, Pemerintah berupaya agar kekayaan alam Indonesia tidak lagi berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tinggi yang memperkuat ekonomi nasional.

Soal Isu Bullying, Dr. Filep: Harus Jadi Alarm Masalah Sosial-Psikologis di Lingkungan Pendidikan

0

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025 lalu. Dugaan motif bullying pelaku pun santer mengiringi insiden tersebut. Hal ini bergulir menguat ke ruang publik lantaran masalah bullying di sekolah kerap terjadi.

Sejumlah kejadian bullying itu diantaranya di Muratara, Sumatera Selatan pada pertengahan oktober lalu, di Konawe, Grobogan, Polewali Mandar hingga Palopo. Filep menilai persoalan bullying memang harus mendapat perhatian penting dan kejadian ledakan di SMAN 72 Jakarta perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak selain langkah hukum yang berjalan.

“Komite III DPD RI sangat prihatin atas ledakan di lingkungan sekolah ini. Kami mendorong agar insiden tersebut tidak hanya ditangani dengan proses hukum, namun juga perlu atensi khusus dari semua pihak utamanya Kemendikdasmen dari sisi kebijakan, juga peran pihak sekolah, guru dan orang tua untuk anak didik dan lingkungan pendidikan pada umumnya,” kata Filep dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Lebih lanjut Filep menekankan, kejadian ini harus menjadi alarm bagi semua pihak untuk memastikan keamanan di lingkungan sekolah. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat pendidikan yang aman untuk tumbung kembang anak didik.

“Sekolah harus jadi tempat yang aman, dalam arti luas, bukan hanya sebatas kejadian ledakan kemarin. Setiap anak didik harus merasa aman dan nyaman saat belajar, termasuk bebas dari ketidaknyamanan atau bahkan ancaman bullying yang diduga jadi motif pelaku ledakan. Maka ini menjadi tugas kita bersama untuk menjaga lingkungan pendidikan tetap ramah dan kondusif dengan memperketat pengawasan dan pendampingan,” kata Pace Jas Merah ini.

“Kami mendukung pernyataan Mendikdasmen untuk memperkuat langkah-langkah mitigatif dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai pembentukan karakter anak didik kita, juga peningkatan peran semua guru dalam melakukan bimbingan dan konseling. Agar memupuk nilai-nilai empati, toleransi, semangat gotong-royong dan kebersamaan. Tentu kami juga mengapresiasi banyak anak-anak didik kita telah memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur, saling menolong dan memperkuat solidaritas, ini harus kita lestarikan,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Doktor Hukum alumnus Unhas Makassar itu juga menekankan pentingnya pendampingan ahli seperti psikolog terhadap pelaku untuk mengidentifikasi dan menguji motif ataupun latar belakang pelaku, keluarga, teman, lingkungan masyarakat dan latar belakang perbuatannya.

“Persoalan bullying di sekolah sudah kerap terjadi, beberapa korban bully mengalami perlakuan tidak nyaman bahkan kekerasan, ada juga korban bahkan memilih keluar dari sekolah. Jika pelaku ledakan dilatarbelakangi dendam akibat bullying, sejatinya anak ini juga memerlukan dukungan sosial yang kuat. Dalam hukum, bagaimanapun pelaku anak musti diperlakukan sebagai anak berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, karena masih memiliki masa depan dan harus didampingi masyarakat juga negara,” pungkasnya.

Hentikan Kekerasan Utamakan Jalan Damai, SKP se-Tanah Papua Sampaikan 8 Seruan

0
Foto: tangkapan layar

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Gereja Katolik di Tanah Papua melalui Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP), menyampaikan seruan atas kondisi kemanusiaan di tanah Papua. SKP se-Papua menyatakan tetap setia pada panggilan kenabian, menjadi suara bagi yang tak bersuara, pembela kehidupan dan penjaga keutuhan ciptaan.

Dalam seruan yang disampaikan secara terbuka kepada semua pihak dan beredar luas di media sosial, nampak hadir tokoh SKP se-Tanah Papua yakni RP Alexandro Rangga, OFM selaku Direktur JPIC OFM Papua, RD Lukas Lega Sando selaku Direktur SKP Keuskupan Agats, Saul Wanimbo selaku Ketua SKP Keuskupan Timika, RP Heribertus Lobya, OSA selaku Direktur SKPKC OSA Christus Totus Sorong, Elias Gobay selaku Sekretaris Komisi KPKC Keuskupan Jayapura dan Harry Woersok selaku Direktur Petrus Vertenten Merauke.

“Kami menyerukan kepada pemerintah Republik Indonesia, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen bangsa untuk menghentikan kekerasan dan mengutamakan jalan damai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meneguhkan langkah kita semua untuk membangun Tanah Papua yang adil, damai, dan bermartabat bagi setiap insan ciptaan,” ujar Saul Wanimbo, Ketua SKP Keuskupan Timika dalam siaran pers di Timika, 7 November 2025.

Adapun seruan dan tuntutan SKP se-Tanah Papua antara lain:

1. Hentikan segera operasi militer dan pengiriman pasukan non-organik ke Tanah Papua; wujudkan jeda kemanusiaan dan lindungi warga sipil.

2. Hentikan penggunaan fasilitas publik, seperti gereja, kantor pemerintahan, puskemas, sekolah, dan rumah warga sebagai pos militer.

3. Pulangkan para pengungsi ke kampung halamannya sesuai asas persetujuan bebas, penuhi hak-hak dasar para pengungsi, serta membuka akses bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi.

4. Hentikan proyek strategis nasional yang merampas tanah adat dan melanggar prinsip FPIC.

5. Akui dan lindungi masyarakat adat Papua sebagai subjek pembangunan nasional, bukan objek eksploitasi.

6. Tegakkan hukum terhadap aparat dan korporasi pelanggar HAM dan lingkungan.

7. Berantas peredaran minuman beralkohol dan narkoba di seluruh Tanah Papua.

8. Dorong dialog politik Jakarta-Papua dan rekonsiliasi nasional melalui mediasi pihak netral.

Berita Terbaru