Minggu, 18 Oktober 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 18

Dr. Filep Wamafma Dorong Peran Pemuda di Era Digital

Penulis
Nana
-
0
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma foto bersama mahasiswa usai kegiatan (12/12/2025)

Manokwari, 12 Desember 2025 — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang berlangsung di Aula Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Jumat (12/12/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa STIH Manokwari dengan mengangkat tema “Pemuda sebagai Agen Perubahan dalam Implementasi Nilai Pancasila di Era Digital.” Tema tersebut dipilih sebagai respons atas dinamika sosial, politik, dan budaya yang tengah dihadapi Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Dalam pemaparannya, Dr. Filep Wamafma menegaskan bahwa Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika, merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi.

“Hari ini Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari polarisasi sosial, penyebaran hoaks, hingga menurunnya etika dan nilai kebangsaan. Di sinilah peran pemuda sangat strategis sebagai agen perubahan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital,” ujar Dr. Filep.

Ia menekankan bahwa generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga penjaga nilai, yang mampu menggunakan ruang digital secara bijak, produktif, dan beretika. Menurutnya, Pancasila harus hidup dalam perilaku sehari-hari pemuda, termasuk dalam berpendapat di media sosial, berorganisasi, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Dr. Filep Wamafma mengajak mahasiswa sebagai kaum intelektual muda untuk berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat toleransi, serta melawan narasi-narasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Pemuda hari ini adalah pemimpin Indonesia di masa depan. Jika nilai Pancasila tertanam kuat, maka Indonesia akan tetap kokoh menghadapi perubahan zaman,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi berlangsung secara interaktif, ditandai dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara mahasiswa dan narasumber. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengangkat isu-isu aktual seputar kebangsaan, demokrasi, dan tantangan moral di era digital.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa STIH Manokwari semakin memahami pentingnya Empat Pilar MPR RI sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan akademik, sosial, dan digital.

 

Hari Kedua Festival Beasiswa Merah Putih DPD RI: Akses Pendidikan Merata untuk Masa Depan SDM Unggul Indonesia

Penulis
uma ruhmana
-
0

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Memasuki hari kedua, Festival Beasiswa Merah Putih yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, terus menarik antusiasme tinggi dari peserta “pejuang beasiswa” di seluruh tanah air.

Acara kolaboratif antara DPD RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, dan Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia ini menegaskan komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, Di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (11/12/2025).

“Pesta beasiswa rakyat ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan dan SDM Indonesia. Kami memfasilitasi pertemuan antara penyedia beasiswa dengan mereka yang gigih bertekad meningkatkan kualitas diri,” ujar Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma.

Hari kedua festival dimanfaatkan secara optimal oleh para pengunjung untuk berkonsultasi langsung mengenai persyaratan, jadwal pendaftaran, dan peluang studi di berbagai institusi pendidikan. Sesuai agenda yang disampaikan oleh Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, rangkaian kegiatan hari ini tidak hanya berfokus pada pameran, tetapi juga sesi workshop intensif dan peluncuran Katalog Beasiswa Indonesia (Edisi 2).

Para peserta workshop mendapatkan tips praktis seputar persiapan dokumen dan strategi lolos seleksi beasiswa, termasuk sesi khusus yang membahas persiapan ujian kecakapan bahasa Inggris IELTS, sebuah syarat krusial untuk mendaftar di kampus internasional.

Pameran di lobi gedung DPD RI menampilkan keragaman pilihan beasiswa, memastikan setiap pengunjung menemukan jalur yang relevan dengan minat mereka. Penyedia beasiswa luar negeri seperti AMINEF Indonesia – Fulbright Scholarship, Russian House, Manaaki New Zealand Scholarship, Uni-Italia, DAAD Indonesia, dan lain-lain siap memberikan informasi detail mengenai program studi di mancanegara.

Di sisi lain, peluang studi di dalam negeri juga tak kalah diminati, dengan kehadiran perwakilan dari LPDP Kemenkeu RI, BAZNAS RI, PUSPENMA Kemenag RI, Great Edunesia Dompet Dhuafa, Yayasan Karya Salemba Empat, dan banyak yayasan filantropi pendidikan lainnya.

Filep Wamafma kembali menekankan pentingnya pendidikan tinggi sebagai pembentuk mindset progresif dan karakter pribadi yang kuat. Ia berpesan agar generasi muda terus memanfaatkan setiap peluang yang ada.

  1. “Jenjang pendidikan yang tinggi sangat penting untuk membentuk karakter berkualitas. Maka mari generasi muda manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas diri dan ulet untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik,” tutupnya, menandai suksesnya penyelenggaraan Festival Beasiswa Merah Putih DPD RI tahun ini.

Hutan Adat Terus Dibabat, Maikel Werbete: Tim Monitoring pada IPHHK PT Wijaya Sentosa Harus Dievaluasi, Cabut Izin Tebang Kayu Bulat

Penulis
uma ruhmana
-
0

PAPUA, JAGAINDONESIA.COM – Pemuda Kuri, Maikel Werbete mendesak tim monitoring Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) segera dievaluasi. Menurutnya, penebangan hutan kayu bulat di PT. Wijaya Sentosa akan berdampak pada erosi dan banjir pada wilayah-wilayah sekitar sebagaimana terjadi di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat.

“Pasalnya, terdapat Sungai Naramasa, Wagenvo, Kasar, Sungai Kuri, Sungai Yaumina dan sungai lain yang berada di sekitar areal tebang kayu bulat PT. Wijaya Sentosa yang juga akan terdampak hingga ke pemukiman warga. Saat berada di areal tebang kayu bulat PT. Wijaya Sentosa  di dusner, kami melihat sekitar kawasan hutan sungguh menyedihkan, hutan yang menjadi paru-paru dunia dikeruk habis dan rakyat daerah terdampak menderita,” kata Maikel, Senin  (8/12/2025).

Menurutnya, meskipun terdapat kompensasi hutan bagi masyarakat namun nampak tak sebanding dengan besarnya produksi kayu. Dia menyinggung sertifikat FSC (Forest Stewardship Council) misalnya, yang merupakan sebuah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan atau organisasi pengelola hutan kayu secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sertifikat ini menjamin bahwa kayu yang dihasilkan dari hutan tersebut dipanen dengan cara yang ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi.

“FSC adalah sebuah senjata yang perlahan akan membunuh kami orang Papua secara perlahan, nyaris kami ‘dibantai’ juga oleh tim yang melakukan monitoring bersama PT. Wijaya Sentosa yang mengejar hasil hutan kami dengan produksi tahunan tinggi dengan tujuan pasar Eropa dan Asia. Sementara kami masyarakat hanya diatur kompensasinya rendah dengan pergub yang hingga kini masih sangat rendah,” ungkap Maikel Werbete.

Merujuk pada banyak literatur, Maikel juga menjelaskan bahwa FSC memiliki beberapa prinsip dan kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi yang ingin mendapatkan sertifikat ini, antara lain:

Kepatuhan dengan hukum dan peraturan: Perusahaan harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi.

1. Hak-hak masyarakat adat: Perusahaan harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan memberikan kompensasi yang adil atas penggunaan lahan mereka.

2. Keseimbangan ekosistem: Perusahaan harus mengelola hutan dengan cara yang tidak merusak keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

3. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan: Perusahaan harus mengelola hutan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak kemampuan hutan untuk menghasilkan kayu dan jasa lingkungan lainnya.

4. Pengawasan dan monitoring: Perusahaan harus melakukan pengawasan dan monitoring yang efektif terhadap kegiatan pengelolaan hutan.

“Pertanyaannya benarkah kelima poin ini sudah dijalankan dalam monitoring IPHHK PT. Wijaya Sentosa, atau kalau tidak ini menjadi pekerjaan besar bagi tim yang melakukan monitoring dan evaluasi. Jangan hanya melihat dokumen FSC tapi turun jalan dan lihat realita di lapangan. Mungkin kami masyarakat kecil bisa kalian bohongi tetapi fakta dan realita lapangan akan rusaknya hutan erosi, dan banjir adalah indikator yang menjawab kebenaran soal rusaknya hutan alam yang menjadi paru-paru bumi,” tambahnya.

“Dengan memiliki sertifikat FSC, perusahaan atau organisasi tidak cukup menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap sistem pengelolaan yang ramah lingkungan. Sebaliknya mereka hanya mengejar produk kayu yang mereka hasilkan, bukan mengutamakan keseimbangan alam atau berdayakan masyarakat setempat melainkan mematikan hutan dan masyarakat hukum adat,” tutupnya. (MW)

DPD RI Gelar Pesta Beasiswa Rakyat Hadirkan Banyak Kesempatan Beasiswa Dalam dan Luar Negeri

Penulis
uma ruhmana
-
0

JAKARTA, JAGAINDONESIA.COM – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Festival Beasiswa Merah Putih yang menjadi ajang pesta beasiswa rakyat Indonesia yang berlangsung selama dua hari berturut-turut, 10-11 Desember 2025. Kegiatan yang berjalan atas kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia ini menghadirkan banyak penyedia beasiswa baik dalam maupun luar negeri.

Dalam informasi resmi yang diterima, Senin (8/12), Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyampaikan bahwa Festival Beasiswa yang akan berlangsung di lobi gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, akan menampilkan pameran lembaga beasiswa, workshop beasiswa (IELTS), hingga launching Katalog Beasiswa Indonesia (Edisi 2).

“Kami dari Komite III DPD RI yang khusus membidangi pendidikan mengapresiasi semua pihak atas kerjasama dan kolaborasi penyelenggaraan Festival Beasiswa untuk rakyat ini. Di momen ini, akan hadir beragam penyedia beasiswa untuk secara terbuka memberikan informasi beasiswa dalam dan luar negeri, ini kesempatan yang sayang untuk masyarakat lewatkan,” kata Filep.

“Jadi pengunjung bisa langsung mendapat informasi dan konsultasi seputar peluang beasiswa mulai dari schedule, persyaratan, sampai intake di sejumlah kampus luar negeri juga. Bahkan nanti juga ada workshop khusus IELTS, jadi syarat kemampuan bahasa yang bisa menunjang untuk apply di sejumlah kampus, tentu dengan minimum score tertentu,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ketua ADRI Papua Barat itu menekankan bahwa pesta beasiswa rakyat ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk kemajuan pendidikan dan SDM Indonesia dengan memfasilitasi penyedia beasiswa dengan pejuang beasiswa.

Sejumlah penyedia beasiswa luar negeri yang hadir dalam pameran ini antara lain AMINEF Indonesia – Fulbright Scholarship, Russian House – Russian Government Scholarship, Manaaki New Zealand Scholarship, Uni-Italia Indonesia, DAAD Indonesia, Campus Spain Indonesia, TETO- Taiwan Education Center, JASSO Indonesia, NUS, Sunway University dan lain sebagainya.

“Untuk beasiswa dalam negeri juga hadir dari BAZNAS RI, PUSPENMA Kemenag RI, Great Edunesia Dompet Dhuafa, Yayasan Hasnur Centre, Yayasan Karya Salemba Empat, YBM BRIllian, ISRF Foundation, Kitabisa – Salam Sejahtera Foundation, ada juga dari Rumah Kepemimpinan, BAZMA Pertamina, kemudian Yayasan Alumni Peduli ITB dan banyak lagi. Jadi manfaatkan kesempatan ini, semoga jadi jalan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan dukungan beasiswa,” urai Filep.

Ia lantas berpesan kepada putra-putri Indonesia untuk terus bersemangat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurutnya, saat ini semakin banyak kesempatan beasiswa dalam dan luar negeri yang harus disambut dengan pejuang beasiswa yang gigih dan bertekad kuat untuk meningkatkan kualitas diri dan menyiapkan banyak peluang di masa depan.

“Jenjang pendidikan yang tinggi sangat penting untuk membentuk mindset progresif dan karakter pribadi yang kuat serta berkualitas. Maka mari generasi muda manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas diri  dan ulet untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik,” katanya.



Komite III DPD RI Kunjungi RSI Bali, Senator Filep: Jadi Momentum Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Nasional

Penulis
uma ruhmana
-
0
Foto: nusabali.com

BALI, JAGAINDONESIA.COM – Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Internasional Bali (RSIB) di Sanur, Denpasar, Senin (24/11/2025). Kunjungan dilakukan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan layanan kesehatan bertaraf internasional yang diproyeksikan menjadi fasilitas kesehatan kelas dunia di Indonesia.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma menyampaikan, keberadaan RSIB merupakan momentum penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan nasional. Menurutnya, Komite III ingin memastikan layanan berkualitas tinggi yang dikembangkan di rumah sakit ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional.

“Kami ingin memastikan fasilitas berstandar global ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni pelayanan yang aman, profesional, dan dapat dijangkau masyarakat,” kata Filep.

“Keberadaan RSI menjadi rujukan dan harapan masyarakat berobat tanpa harus keluar negeri, karena RS ini bekerja sama dengan Mayo Clinic dari Amerika Serikat, kualitasnya musti bagus,” katanya lagi.

Anggota DPD RI Dapil Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menambahkan, kunjungan ini juga untuk menggali peran RSIB dalam mendukung kesiapan Bali menghadapi tantangan kesehatan di era global. Termasuk sistem penanganan darurat medis berskala besar, penyakit kompleks, serta integrasi layanan kesehatan dalam pariwisata.

“Dengan posisi Bali sebagai destinasi wisata dunia, RS Internasional Bali memiliki fungsi strategis memberikan rasa aman dan meningkatkan daya saing pariwisata,” katanya.

Wakil Ketua Komite III DPD RI H Jelita Donal menyampaikan apresiasi atas pembangunan rumah sakit berstandar internasional di Bali yang diyakini akan memberi kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan.

Sementara Wakil Ketua Komite III lainnya, Hj Erni Daryanti menyebut keberadaan RSIB menunjukkan kemampuan daerah membangun fasilitas medis berskala global yang diharapkan turut meningkatkan derajat kesehatan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali.

Kunjungan Komite III diterima Direktur Utama RSIB dr Dewi F Fitriana MPH, Direktur RS dr Sheira Aurani MPH FISQua, Division Head Partnership KEK Sanur Satrio Putro Wihanto, serta Kepala Administrator KEK Sanur dan Kura Kura Bali dr Ida Bagus Anom Suryadiputra MH.

Komite III DPD RI Soroti Ancaman Serius Kepunahan Bahasa Daerah dalam Kunjungan Kerja ke Maluku

Penulis
uma ruhmana
-
0

AMBON, JAGAINDONESIA.COM – Komite III DPD RI menyoroti ancaman serius kepunahan bahasa daerah yang telah memasuki fase “genting”. Komite III menilai bahwa kerangka hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, belum memberikan perlindungan yang komprehensif bagi ratusan bahasa daerah di Indonesia.

“Bahasa daerah adalah bagian dari jati diri bangsa yang harus kita jaga. Kita tidak boleh membiarkannya hilang satu per satu,” kata Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, dalam Rapat Kerja di Balai Bahasa Provinsi Maluku, Senin (1/12).

Filep menambahkan bahwa hasil pengawasan di Maluku akan menjadi masukan penting dalam pembahasan RUU Bahasa Daerah agar regulasi yang lahir lebih responsif dan komprehensif. RUU Bahasa Daerah sendiri telah diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026.

“Komite III memerlukan masukan yang kuat dari daerah agar penyempurnaan regulasi ini tepat sasaran,” seru Filep yang juga Anggota DPD RI asal Papua Barat.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Maluku, Anna Latuconsina, menilai bahwa kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat pelestarian bahasa daerah. Dirinya juga mengapresiasi terhadap upaya revitalisasi bahasa yang telah dilakukan Balai Bahasa Maluku.

“Kami mengapresiasi revitalisasi yang dilakukan di Pulau Buru, Kei, Seram bagian timur hingga Kepulauan Aru. Dengan 71 bahasa di Maluku, kunjungan ini menjadi sangat penting untuk memastikan pelindungan berjalan nyata,” katanya.

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek, Imam Budi Utomo, memaparkan kondisi vitalitas bahasa daerah secara nasional. Ia menyebut Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah, namun sebagian besar berada dalam kondisi rentan.

“Dari kajian vitalitas tahun 2024 terhadap 87 bahasa, hanya 18 yang berstatus aman, 29 terancam punah, 8 kritis, dan 5 sudah punah,” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku, Kity Karenisa, mengungkapkan bahwa Maluku memiliki 71 bahasa daerah dan sebagian di antaranya sudah hilang. “Dari 71 bahasa, setidaknya dua bahasa-Hoti, Kayeli, dan Piru-dinyatakan punah,” jelasnya

Dirinya juga menyampaikan tujuh rekomendasi teknis bagi penyempurnaan RUU Bahasa Daerah. “Ketujuh rekomendasi tersebut di antaranya penguatan pendidikan bahasa daerah, pendokumentasian korpus kebahasaan, standarisasi ortografi, hingga pemberdayaan komunitas dan keluarga,” tutur Kity.

Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, menegaskan bahwa pemerintah daerah merasakan langsung ancaman kepunahan bahasa daerah. “Maluku memiliki kekayaan bahasa, namun kita menghadapi tantangan besar seiring perkembangan zaman. Karena itu, kami mendukung inventarisasi materi yang dilakukan Komite III,” ujarnya. (Rls)

Kemenko Polkam Tekankan Sinergi Aktor Politik dan Lembaga Daerah untuk Menjaga Stabilitas di Papua Tengah

Penulis
uma ruhmana
-
0
Peta Papua. [Foto: ist]

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus menggelar Rapat Koordinasi Membahas Peran dan Sinergi Aktor Politik Lokal dan Lembaga Daerah dalam Menghadapi Pengaruh Eksternal Guna Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Daerah Otonomi Baru (DOB) bertempat di Kota Timika, Provinsi Papua Tengah.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, unsur Kodam dan Polda, Badan Intelijen Daerah, Kesbangpol, serta perangkat daerah Kabupaten Mimika yakni Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan situasi politik dan keamanan di Papua Tengah sebagai salah satu daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022. Pemerintah Provinsi saat ini tengah memasuki masa transisi menuju pemerintahan definitif dengan penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra 2025–2029.

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, Ruly Chandrayadi, menekankan pentingnya peningkatan sinergi antar aktor politik dan lembaga daerah agar kebijakan pembangunan di wilayah otonomi baru dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah otonomi baru. Pemerintah daerah, lembaga politik, aparat keamanan, dan masyarakat adat harus berada dalam satu kesatuan visi untuk menjaga stabilitas politik dan mempercepat pembangunan,” tegas Ruly Chandrayadi saat memimpin rakor, Rabu, (12/11/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa efektivitas aktor politik lokal seperti MRP, DPRP, DPRK masih perlu diperkuat agar dapat menjalankan fungsi legislasi, representasi, dan pengawasan secara optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat adat juga perlu ditingkatkan agar kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan lokal.

Lebih lanjut, sejumlah isu strategis pun turut menjadi perhatian dalam rapat, seperti potensi konflik sosial di wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Dogiyai, yang dipicu oleh sengketa tanah dan perbedaan aspirasi politik. Selain itu, dinamika politik lokal yang masih dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu juga dinilai perlu diatasi melalui penerapan merit system dalam rekrutmen pejabat publik.

Perwakilan unsur keamanan dan intelijen menegaskan pentingnya penguatan literasi politik dan wawasan kebangsaan bagi aktor politik lokal agar tercipta hubungan yang harmonis antara lembaga sipil dan aparat keamanan. Pendekatan yang seimbang antara keamanan, pembangunan, dan penghormatan terhadap budaya lokal dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas politik di Papua Tengah.

Rapat juga menyoroti perlunya komunikasi publik dan diplomasi pembangunan dalam menghadapi isu-isu internasional yang berkaitan dengan Papua. Narasi pembangunan yang berkeadilan dan berbasis kearifan lokal harus terus diperkuat agar persepsi publik, baik di dalam maupun luar negeri, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan Papua yang damai dan inklusif.

Sebagai tindak lanjut, disepakati pentingnya memperkuat kapasitas lembaga politik lokal serta mekanisme koordinasi antar-pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan transparan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia politik daerah akan diarahkan pada penguatan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan yang berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, partisipasi masyarakat adat perlu diperluas melalui forum komunikasi lintas-suku dan lembaga adat guna memperkuat kohesi sosial dan memastikan keterlibatan aktif dalam perencanaan pembangunan.

Penguatan literasi politik dan wawasan kebangsaan juga akan terus digalakkan sebagai upaya membangun hubungan yang harmonis antara aktor politik, masyarakat sipil, dan aparat keamanan. Di sisi lain, komunikasi publik dan diplomasi pembangunan akan ditingkatkan untuk membangun citra Papua Tengah sebagai wilayah yang stabil, inklusif, dan siap berkembang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menutup kegiatan, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus menegaskan kembali pentingnya sinergi berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di Papua Tengah.

“Stabilitas bukan hanya hasil dari keamanan yang kuat, tetapi juga dari koordinasi yang konsisten, kepercayaan antar-lembaga, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Dengan kerja bersama dan saling menghormati peran masing-masing, Papua Tengah dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dan damai dalam bingkai NKRI,” tutup Ruly. (rls/Kemenko Polkam)

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Dr. Filep Tegaskan Penguatan Nilai Pancasila di Tengah Arus Digitalisasi

Penulis
uma ruhmana
-
0

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Anggota MPR RI, Ir. Abraham Paul Liyanto, hadir dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Kamis (27/11/2025). Kegiatan yang turut dihadiri oleh Dr. Filep Wamafma ini mengangkat tema “Fondasi Kepemimpinan Mahasiswa untuk Indonesia Emas 2045.”

Di kesempatan itu, Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menilai derasnya arus informasi dapat mempengaruhi karakter generasi muda apabila tanpa dibentengi dengan nilai-nilai dasar kebangsaan.

Menurut pimpinan STIH Manokwari ini, perkembangan teknologi membuat ideologi, informasi, dan budaya dari berbagai belahan dunia mudah diakses, sehingga dapat menggeser nilai karakter jika tidak dibangun dengan landasan kuat.

“Kalau bangsa ini tidak hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai agama, mereka mudah goyah. Karena manusia membutuhkan nilai kehidupan, nilai kebangsaan, dan nilai dasar ideologi sebagai landasan berpikir,” ujarnya.

Ia lantas mengingatkan soal internalisasi nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemajemukan dan keadilan sosial pada mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, merupakan pilar pembentuk karakter bangsa menuju Indonesia Emas.

“Kalau nilai-nilai ini dipahami dengan baik, saya optimis karakter bangsa semakin kuat. Tapi jika sebaliknya, dalam 100 sampai 300 tahun ke depan nilai-nilai ini bisa hilang,” terang Filep.

Terkait pelaksanaan sosialisasi empat pilar, ia menjelaskan setiap anggota MPR atau DPD mendapat alokasi minimal enam kegiatan dalam setahun. Menurutnya, sosialisasi empat pilar ini dapat dimaksimalkan dengan beragam inovasi dan metode penyampaian.

“Kalau ada kesempatan, saya ingin menyasar lebih banyak kampus agar pemahaman ideologi Pancasila semakin kuat. Ini modal dasar bagi generasi muda,” tambah Filep.

Sementara itu, Paul Liyanto menilai metode sosialisasi Empat Pilar perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, terutama untuk menjangkau generasi milenial dan Gen Z. Menurutnya, kemajuan teknologi dan kehadiran kecerdasan buatan (AI) membuat generasi muda memiliki akses informasi yang luas.

Meski begitu, nilai sejarah dan wawasan kebangsaan tetap harus disampaikan dengan pendekatan yang lebih kreatif dan relevan.

“Teknologi berkembang begitu besar. Tanpa dijelaskan pun mereka bisa membuka AI. Tetapi pengalaman dan cerita sejarah tidak dapat digantikan. Itu yang harus kita hidupkan kembali,” ujarnya.

Ia menyebutkan MPR saat ini tengah mengevaluasi efektivitas metode sosialisasi, termasuk bekerja sama dengan media nasional untuk menilai pelaksanaan tahun berjalan. Menurutnya, penyampaian materi tidak bisa lagi mengandalkan cara tradisional seperti pembagian buku semata.

“Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Maka pendekatannya harus berubah, bisa lewat bercerita, membandingkan dengan negara maju, dan menunjukkan relevansi nilai kebangsaan,” katanya.

Salah satu pendekatan kreatif yang dinilai efektif adalah lomba lagu bertema kebangsaan, termasuk memanfaatkan popularitas lagu daerah yang kini kian dikenal secara nasional hingga internasional. Menurutnya, musik mampu membangkitkan semangat kebangsaan secara lebih emosional bagi generasi muda.

Selain penguatan wawasan ideologi, Liyanto menilai sosialisasi juga penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Jangan langsung menyalahkan presiden atau menteri. Yang harus diperbaiki adalah sistemnya, dan itu tugas MPR. Tapi perubahan tidak boleh hanya mengikuti kemauan generasi kolonial seperti kami. Harus mendengar rakyat,” tegas Liyanto.

Ia berharap metode sosialisasi ke depan semakin melibatkan pemuda melalui pelatihan Training of Trainers (TOT), yang akan diperluas ke kampus, SMA, dan sekolah-sekolah lainnya.

“Kami akan terus mengembangkan metode agar pesan kebangsaan diterima generasi sekarang,” tutupnya.

Tambah Doktor Baru, Filep Wamafma Tegaskan Komitmen STIH Tingkatkan Mutu SDM Dosen

Penulis
uma ruhmana
-
0
Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.

MANOKWARI, JAGAINDONESIA.COM – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari kembali mencatat capaian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu dosen STIH Manokwari, Dr. Enny Sasea, resmi menyelesaikan studi Program Doktor di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Pimpinan dan sivitas akademika pun menyampaikan rasa syukur serta kebanggaan atas pencapaian tersebut.

Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, mengatakan peningkatan kompetensi dosen merupakan salah satu fokus utama kampus dalam mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Puji Tuhan, hampir tiga periode saya memimpin, dengan segala keterbatasan kita terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Dosen yang dulunya masih S1 kini telah bergelar S2, dan kita terus percepat peningkatan ke S3,” ujar Filep.

Ia menyebutkan, hingga akhir tahun ini STIH Manokwari menargetkan tambahan dua doktor baru yang akan diwisuda pada Desember. Dengan demikian, kampus merah ini akan memiliki sekitar delapan doktor aktif.

“Ini pencapaian yang tidak mudah, karena perguruan tinggi swasta harus mengurus rumah tangganya sendiri dan bertahan secara mandiri. Namun semua upaya itu kami lakukan secara konsisten,” ucapnya Kamis, (27/11/25).

Filep menjelaskan, seluruh dosen yang melanjutkan studi S3 dibiayai sepenuhnya oleh kampus melalui skema tugas belajar. Dari total delapan dosen yang ditargetkan, dua telah menyelesaikan studi namun telah berpulang, sementara enam lainnya masih menjalani pendidikan. Satu dosen telah lulus, dan satu lagi dijadwalkan mengikuti ujian tutup pada Desember tahun ini.

“Tiga orang lagi berada pada tahap ujian hasil dan penelitian. Target kami, tahun depan Program Studi Ilmu Hukum sudah memiliki sekitar 12 doktor. Jika SDM kita sudah kuat, langkah berikutnya adalah mendorong mereka menuju jabatan fungsional guru besar,” jelasnya.

Ia menyatakan pencapaian tersebut sangat bergantung pada komitmen dan kerja keras para dosen. Pimpinan kampus, kata Filep, akan terus memberikan dukungan maksimal dalam peningkatan kualitas akademik dosen.

“Pendidikan tinggi seorang dosen adalah pengalaman berharga yang sangat bermanfaat untuk pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini juga kontribusi nyata bagi pembangunan di Tanah Papua, khususnya Papua Barat,” tuturnya.

Filep juga mengajak pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pengembangan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, melalui pemberian subsidi yang dapat membantu kampus meningkatkan mutu SDM dosen.

“Kalau kita hanya fokus memberikan biaya pendidikan kepada mahasiswa, sementara dosen tidak ditingkatkan kualitasnya, maka pembangunan pendidikan tidak berjalan utuh. Pendidikan itu harus dilihat secara menyeluruh, termasuk infrastruktur dan keberlanjutan pengembangan SDM,” katanya.

Senator Papua Barat ini optimistis STIH Manokwari akan terus berupaya mewujudkan cita-cita besar membentuk generasi emas Papua di bidang hukum.

“Dengan segala keterbatasan yang ada, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi bagi Papua dan bangsa Indonesia,” terang Filep.

Pemerataan SDM dan Hilirisasi Inovasi: Agenda Utama Ketahanan Kesehatan Indonesia

Penulis
uma ruhmana
-
0
Foto: Kemdiktisaintek

BANDUNG, JAGAINDONESIA.COM – Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan Adziman menjadi pembicara utama pada Forum Diskusi Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-68 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang digelar di Auditorium Gedung Koeswadji, Bandung pada Rabu (26/11).

Forum bertema “Peran Pendidikan Tinggi dan Inovasi Riset dalam Ketahanan Kesehatan Nasional” ini mempertemukan pimpinan nasional, akademisi, klinisi, dan pelaku industri untuk memperkuat dialog strategis mengenai pembangunan ketahanan kesehatan Indonesia.

“Pendidikan tinggi memegang peran fundamental untuk memastikan Indonesia mandiri dan berdaya saing di bidang Kesehatan melalui inovasi, kewirausahaan teknologi, dan penguatan kualitas SDM,” ujar Dirjen Fauzan.

Dirjen Fauzan menyoroti tantangan persaingan global, khususnya dominasi produk impor, yang menuntut kampus menghasilkan solusi inovatif dan terjangkau. Ia mencontohkan keberhasilan produksi jarum suntik dalam negeri hasil alih teknologi dengan mitra Jerman yang kini memenuhi kebutuhan nasional dan menghentikan impor—sebuah bukti kuatnya kolaborasi riset, pendidikan, dan industri.

Selaras dengan itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn.) Dudung Abdurrachman menekankan bahwa ketahanan kesehatan nasional tidak hanya bertumpu pada teknologi dan inovasi, tetapi juga pemerataan SDM kesehatan hingga ke daerah terpencil.

“Kedaulatan bangsa di bidang kesehatan tidak akan terwujud jika kita membiarkan daerah 3T kekurangan dokter dan layanan dasar. Pemerataan tenaga kesehatan, modernisasi layanan, dan kesiapsiagaan terhadap berbagai ancaman harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Menanggapi isu kemandirian dan pemerataan, Dekan FK Unpad, Yudi Mulyana Hidayat, menekankan urgensi transformasi pendidikan kedokteran yang responsif terhadap kebutuhan nasional.

“Transformasi pendidikan kedokteran harus memastikan distribusi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain secara adil, termasuk ke wilayah 3T. Peran rumah sakit pendidikan, jejaring akademik, dan model Academic Health System semakin krusial,” ujarnya.

Ia menambahkan, FK Unpad mendorong optimalisasi penempatan dokter spesialis di daerah kekurangan, penguatan kurikulum berorientasi pengabdian, serta perluasan kemitraan untuk memperkokoh pusat inovasi kesehatan.

Melalui forum ini, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem riset kesehatan nasional, mendorong pemerataan SDM kesehatan, serta membangun kemandirian bangsa melalui sinergi perguruan tinggi, pemerintah dan mitra strategis. Diskusi nasional ini diharapkan menjadi momentum percepatan transformasi ketahanan kesehatan Indonesia menuju sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan. (Rls)

1...171819...223Halaman 18 dari 223

Berita Terbaru

© Copyright 2026 Jaga Indonesia. All Rights Reserved.