PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah dan perusahaan yang dinilai belum berpihak sepenuhnya pada masyarakat adat Papua, terutama dalam hal pemberian kompensasi dan tanggung jawab sosial di wilayah terdampak operasional industri.

Filep menyampaikan pandangan tersebut terkait keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat lokal di Tanah Papua. Menurutnya, selama ini banyak perusahaan baik asing maupun dalam negeri menganggap bahwa pemberian kompensasi berupa uang atau ganti rugi kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi sudah cukup untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Padahal, kata Senator Papua Barat ini, tanggung jawab sosial tidak berhenti pada kompensasi semata, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk dukungan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak.

“Perusahaan setiap hari beroperasi, maka tanggung jawab sosial itu wajib dilakukan selama masyarakat dan perusahaan masih ada di wilayah yang sama, termasuk nasib masyarakat pasca relokasi sesuai dengan AMDAL,” ucap Filep.

Ia menilai, setelah kompensasi diberikan, sebagian besar perusahaan cenderung abai terhadap kondisi sosial dan keberlanjutan hidup masyarakat sekitar. Akibatnya, warga yang tinggal di kawasan industri tetap menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem, keterbatasan akses kesehatan, serta minimnya kesempatan kerja.

Menurutnya, di kondisi ini diperlukan program CSR yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dengan bekal keterampilan, keahlian maupun pendidikan untuk mendorong kemandirian.

“Banyak masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan industri besar, tapi tidak merasakan manfaat nyata ekonomi. Pemerintah pun sering menganggap urusan kompensasi sudah selesai, tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang,” ujarnya.

Selain itu, Filep juga mengingatkan pemerintah agar lebih transparan dan adil dalam setiap kebijakan yang menyangkut masyarakat adat Papua. kata dia, warga lokal sering kali dijadikan objek kebijakan tanpa pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka.

“Pemerintah harus jujur dan adil. Masyarakat kita punya keterbatasan pengetahuan, sehingga perlu mendapat sosialisasi dan benar-benar paham. Karena itu, kebijakan apapun harus dilandasi dengan keadilan, kebenaran, dan kejujuran,” tegasnya.

Filep berharap pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di Tanah Papua dapat memperbaiki pola hubungan dengan masyarakat adat, serta menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian utama dari kegiatan ekonomi, bukan sekadar formalitas.

“Kalau keadilan dijalankan dengan benar, maka kebijakan akan diterima dengan baik. Tapi kalau tidak, justru menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan,” kata Filep.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum, menyampaikan pemerintah belum memiliki konsep atau strategi yang maksimal untuk menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif atau menyeluruh.

Pasalnya, situasi keamanan masih terus membayangi dan belakangan semakin tidak stabil, utamanya di daerah Pegunungan Tengah dan Papua Barat.

“Saya melihat totalitas kita (pemerintah) masih fokus seputar politik kesejahteraan, ekonomi dan belum menyentuh pada substansi dasar,” ujar Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Dr. Filep Wamafma yang juga menjabat Sekretaris MPR for Papua itu kerap kali menyuarakan upaya penyelesaian masalah Papua harus menyentuh akar masalah, baik dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Pusat dalam hal ini TNI, Polri, dan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan hingga Kementerian Hukum.

“Saya sependapat dengan roadmap penanganan masalah Papua yang ditawarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang empat masalah mendasar di Papua, ini strategis sehingga sangat perlu direspons cepat dan diaktualisasikan dengan optimal,” sebutnya.

Lebih lanjut Pace Jas Merah ini mengakui bahwa pembagunan ekonomi yang menjadi mesin penggerak kebijakan tetap berjalan, namun menurutnya hal ini belum menyelesaikan akar masalah Papua.

“Situasi saat ini masih banyak korban berjatuhan baik dari warga sipil, aparat keamanan (TNI-Polri), tenaga pendidik, maupun kesehatan. Jadi menurut saya selaku senator Papua Barat, dari masa pemerintahan reformasi hingga saat ini belum ada formula penyelesaian yang konkret,” tegas Senator Papua Barat.

Padahal, kata Dr. Filep, saat ini telah banyak kebijakan politik seperti pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua termasuk memberikan kebijakan afirmasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah, banyak kebijkan afirmasi di berbagai sektor untuk Papua. Namun, hal-hal fundamental belum dituntaskan. Misalnya saja soal keadilan hukum seperti kasus pelanggaran HAM Berat di tanah Papua, yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana realisasinya? Ini yang kita tunggu wujud nyatanya, harus memberikan rasa keadilan,” sebut Dr. Filep.

“Oleh sebab itu, bagi saya semua kebijakan yang ada harus dievaluasi. Dan perlu fokus menyelesaikan masalah mendasar Papua dengan membuka ruang dialog atau ruang yang lebih spesifik terkait penyelesaian pelanggaran HAM maupun isu disintegrasi Bangsa,” tegasnya lagi.

Ia menekankan, hasil-hasil riset LIPI terkait masalah Papua dapat digunakan pemerintah untuk merumuskan formula penyelesaian konflik berkepanjangan di tanah Papua secara komprehensif.

“Jika akar masalah itu belum diselesaikan, maka sejumlah daerah di Papua akan terus masuk dalam zona tidak nyaman. Banyak warga sipil yang mengungsi dan lain sebagainya. Jika keamanan terganggu, bagaimana bicara soal kesejahteran,” kata Dr. Filep.

Lebih lanjut intelektual asli Papua ini juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang berani terlibat dalam penyelesaian Konflik Gaza, dan begitu pula Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mampu menyelesaikan konflik Aceh.

“Kami apresiasi langkah penyelesaian itu, tapi apakah masalah Papua dibiarkan begitu? Saya pikir ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Maka, saya berharap Presiden Prabowo segera menunjukkan aksi konkret melalui lembaga yang sudah dibentuk. Misalnya, komite yang dibentuk tidak saja mengawasi Otsus, tapi bisa menjembatani para pihak yang berkonflik,” kata Dr. Filep Wamafma.

Dia mengatakan, jika komite yang ditunjuk Presiden hanya mengawasi Otsus, maka fungsinya tidak berbeda dengan kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Otsus, dan BP3OKP.

“Maka saya sarankan kepada pemerintah, jauh lebih bagus komite eksekutif percepatan pembangunan Otsus Papua fokus saja selesaikan masalah politik Papua. Kita juga tidak menghendaki jika Papua disebut sebagai DOM, melihat pendekatan TNI maupun Polri-pun beda. Tapi faktanya kan ada peristiwa yang terjadi. Maka mau tidak mau, akar masalah Papua harus dituntaskan,” pungkasnya.

JAGAINDONESIA.COM – Penyederhanaan birokrasi bukan sekadar perampingan struktur. Kelembagaan dan organisasi pemerintah yang efisien bisa mempercepat sebuah pengambilan keputusan yang berdampak bagi kepentingan masyarakat, tanpa harus melewati birokrasi yang berbelit.

Organisasi yang sederhana adalah wujud bagaimana keputusan bisa diambil lebih cepat, kolaborasi lebih kuat, dan pelayanan publik lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat. “Inilah semangat yang harus terus kita jaga, bahwa setiap reformasi yang kita jalankan, setiap langkah yang kita ambil, selalu berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2025, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/10/2025).

Menteri Rini menekankan bahwa tantangan pembangunan semakin kompleks dan lintas sektor. Tidak ada satu instansi pun yang bisa bekerja sendiri. Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya collaborative dan network governances ebagai pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, berbagai program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan hanya bisa berhasil bila dijalankan secara kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan pendekatan network governance, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, di mana hasil pembangunan bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.

“Kita perlu meninggalkan cara kerja yang silobased, menuju kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome),” imbuhnya.

Menteri Rini juga menjelaskan, penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu melayani masyarakat dan mencapai target pembangunan dengan optimal. Menurutnya, terdapat tiga kebijakan penyederhanaan birokrasi yang telah di lakukan.

Pertama, penyederhanaan struktur organisasi, kedua, penyetaraan jabatan, ketiga, penyesuaian sistem kerja. “Ketiga kebijakan ini dijalankan dengan landasan hukum yang kuat dan menjadi bagian penting dari transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang berdampak,” ungkapnya.

Menteri Rini menerangkan, hingga saat ini, telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dengan menghilangkan Eselon III & IV sejumlah 55.649 pada 104 kementerian/lembaga. Kemudian, sebanyak 43.915 jabatan dialihkan menjadi jabatan fungsional yang kini bersifat lintas rumpun, memperluas mobilitas dan memperkuat profesionalisme 2,1 juta ASN.

Sementara itu, lanjutnya telah dilakukan penyederhanaan klasifikasi jabatan pelaksana dari 3.414 menjadi hanya 3 klasifikasi, yang berdampak pada peningkatan kelincahan 1,4 juta ASN.

“Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur bukan sekadar perubahan administratif, tetapi transformasi menuju birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil,” jelasnya.

PAPUA BARAT, JAGAINDONESIA.COM – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dr. Filep Wamafma, meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan perhatian serius terhadap kondisi Rumah Sakit Provinsi Papua Barat (RSPPB).

Meskipun pembangunan fisik rumah sakit dinilai cukup baik, Filep menegaskan bahwa fasilitas dan layanan kesehatan di dalamnya masih membutuhkan pembenahan menyeluruh.

“Rumah sakit ini sudah berdiri dengan sangat baik dan kita apresiasi pemerintah karena telah membangun fasilitas yang megah. Tetapi, di sisi lain, masih ada hal-hal penting yang harus menjadi perhatian serius,” ujar Filep saat mengunjungi pasien di rumah sakit provinsi, Kamis (30/10/2025).

Menurut Filep, laporan kinerja rumah sakit memang menunjukkan hasil positif, namun kondisi di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Salah satunya adalah minimnya fasilitas pendukung dan alat medis yang layak digunakan.

“Saya berbincang dengan beberapa petugas, dan ternyata alat sederhana seperti timbangan pasien saja sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Hal seperti ini ironis, karena rumah sakit provinsi adalah tempat yang diharapkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik,” jelasnya melalui akun media sosial pribadinya.

Senator asal Papua Barat itu menegaskan bahwa Rumah Sakit Provinsi Papua Barat seharusnya menjadi rujukan utama di Tanah Papua, bukan hanya sebagai tempat berobat, tetapi juga sebagai pusat layanan kesehatan unggulan yang modern dan profesional.

“Kalau kita ingin pelayanan kesehatan benar-benar menyelamatkan nyawa dan memberi rasa aman bagi masyarakat, maka alokasi anggaran harus jelas dan berpihak pada peningkatan kualitas layanan,” tegas Filep.

Ia juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera mengalokasikan anggaran memadai. Langkah tersebut, katanya, penting untuk menambah tenaga dokter spesialis, memperbaiki fasilitas penunjang medis, serta memperkuat infrastruktur rumah sakit agar lebih representatif.

“Kalau langkah ini dijalankan, maka rumah sakit provinsi kita bisa naik kelas, menjadi rumah sakit rujukan yang benar-benar siap melayani masyarakat Papua Barat dengan baik,” tambahnya.

Filep juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, DPR, maupun masyarakat, untuk mendukung upaya pembenahan fasilitas kesehatan secara bersama-sama.

“Mari kita benahi rumah sakit provinsi untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.